.500.000.000;dimaratus juta rupiah) secara tunai dan seketika ;Menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayarkerugian kepada PENGGUGAT terkait hilangnya potensi keuntungan (futurelost) dan (opportunity loss)dalam penggunaan uang yang diperkirakanmempunyai nilai keuntungan minimal sesuai dengan deposito Bank sebesar 2%(dua persen )perbulan dari Rp.3.965.000.000;(tiga milyar Sembilan Ratus enampuluh lima juta rupiah )sampai putusan Pengadilan dalam perkara aquomemiliki kekuatan hukum tetap (inkract

Bahwa berdasarkan penerbitan objek sengketa a quo yangditerbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan hukumyang berlaku dan asasasas pemerintahan yang baik, makapatut secara hukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini.20.Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yangmenangani perkara a quo ini agar memerintahkan Tergugatuntuk mengembalikan hakhak Penggugat seperti semulasebagai Aparatur Sipil Negara sampai dengan adanya putusanyang berkekuatan hukum tetap (Inkract

Terkecualiada putusan pengadilan agama yang tetap/ inkract tentang penetapan ahli waris.Kami para tergugat keberatan untuk memberikan kuasa jual kepada para penggugat,dikarenakan kami para tergugat mempunyai hak yang sama dalam warisan dan tidakboleh dikurangi oleh siapapun.

Terkecuali adaputusan pengadilan agama yang tetap/ inkract tentang penetapan ahli waris.12. Kami para tergugat keberatan untuk memberikan kuasa jual kepada para penggugat,dikarenakan kami para tergugat mempunyai hak yang sama dalam warisan dan tidak bolehdikurangi oleh siapapun. Adapun hak tersebut tidak boleh dipaksakan oleh siapapun.13. Bahwa kami sebagai tergugat/ahli waris setuju apabila sita jaminan itu diperlukan demikepentingan hukum oleh pengadilan negeri Bangil.14.

Terkecuali adaputusan pengadilan agama yang tetap/ inkract tentang penetapan ahli waris.12.Kami para tergugat keberatan untuk memberikan kuasa jual kepada para penggugat,dikarenakan kami para tergugat mempunyai hak yang sama dalam warisan dan tidak bolehdikurangi oleh siapapun. Adapun hak tersebut tidak boleh dipaksakan oleh siapapun.13. Bahwa kami sebagai tergugat/ahli waris setuju apabila sita jaminan itu diperlukan demikepentingan hukum oleh pengadilan negeri Bangil.14.

Terkecuali adaputusan pengadilan agama yang tetap/ inkract tentang penetapan ahli waris.Kami para tergugat keberatan untuk memberikan kuasa jual kepada para penggugat,dikarenakan kami para tergugat mempunyai hak yang sama dalam warisan dan tidak bolehdikurangi oleh siapapun. Adapun hak tersebut tidak boleh dipaksakan oleh siapapun.Bahwa kami sebagai tergugat/ahli waris setuju apabila sita jaminan itu diperlukan demikepentingan hukum oleh pengadilan negeri Bangil.14.

mengenai hak atas tanahUU Hak Tanggungan secara tegas menyatakan bahwa Sertifikat HakTanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama denganputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inckract vangewisjde).15.Bahwa UU Hak tanggungan tersebut memberikan ketegasanpemegang Hak Tanggungan dalam hal ini TERBANTAH untukdapat melakukan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkanundangundang tersebut sebagaimana layaknya pelaksanaaneksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap (inkract

Bahwa, dengan adanya uraian keberatan dan tuntutan Para Penggugattersebut diatas, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukummenyampaikan Obyek Sengketa Para Penggugat kepada Tergugat tidakbisa dilaksanakan lelang sebelum perkara aquo mempunyai KekuatanHukum Tetap ( inkract van gewijsde );7. Bahwa, Tergugat dan Turut Tergugat Supaya Tunduk dan Patuh dalamputusan perkara aquo ;8.

Selama tidakdipekerjakan tergugat atau selama perselisihan yang berkekuatan hukum tetap(inkract van gewysde);Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No. 89/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn17. Bahwa melihat sikap dan tingkah laku tergugat yang tidakmempunyai etika baik, yang terbukti mengabaikan UU No 13 tahun 2003 dan tidakmenghormati pada peraturan ketenagakerjaan yang ada di negara ini, maka sangatpantas dan cukup berdasarkan hukum.

ganti rugimateril kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.2.898.665.750, (dua milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enamratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;4 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvesni untuk membayaruang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) perhariketerlambatan pelunasan pembayaran ganti rugi materil kepada PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi terhitung sejak putusan ini mempunyaikekutan hukum tetap (inkract

makakepada TERGUGAT LIU UL1TV dan TURUT TERGUGAT wajar dihukum untukmembayar kerugian materiil secara tanggung renteng sebesar (satu) milyarrupiah.Dengan demikian total kerugian seluruhnya yang harus dibayar oleh TERGUGATTU,00,.1V dan TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng baik itu kerugianmatriil maupun immaterial kepada PARA PENGGUGAT yaitu sebesar = Rp.263.000.000,+Rp.1000.000.000, = Rp.1.263.000.000, (Satu Milyar Dua RatusEnam Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan tunai dan seketika sejak putusan telah inkract

secara tanggung renteng baik itu kerugianmatriil maupun immaterial kepada PARA PENGGUGAT yaitu sebesar = Rp.263.000.000,+Rp.1000.000.000, = Rp.1.263.000.000, (Satu Milyar Dua RatusEnam Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan tunai dan seketika sejak putusan telah in kract.;10 Menghukum TERGUGAT LILULIV dan TURUT TERGUGAT maupunorang lain yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan danmenyerahkan atas tanah yang disengketakan kepada PARA PENGGUGATdalam keadaan baik seperti semula setelah putusan inkract

Kalau memangPenggugat baru mengetahui akta kawin tersebut tanggal 25 Agustus2012, maka tidak mungkinlah laporan Polisi Penggugat mengenaikeberatan atas perkawinan tersebut dapat diproses, tidak masuk akalputusan pidana atas perkawinan tersebut diproses sampai mempunyaiputusan yang inkract tanoa adanya bukti akta perkawinan yang diajukan.Sungguh hal yang aneh Penggugat mendapatkan Putusan Kasasi Nomor:559 K/Pid/2010 tentang laporannya sendiri atas Akta Kawin Nomor75/B/KCS/2005 tanggal 14 April 2005

Nomor 115/Pdt.G/2017/PN.LBP tersebutdiatas, Penggugat maupun para Tergugat tidak mengajukan upaya hukumBanding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ini telahmempunyai kekuatan hukum tetap (Inkract) pada tanggal 24 April 2018.Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016 Penggugat mendapat pemberitahuan dariTergugatl, bahwa Tergugatll pada tanggal 20 November 2015 telahmenjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 3322/Bandar Khalipah, sebagai HakTanggungan beserta tanah dan bangunan rumah, sebagaimana AktaPemberian

Tergugat Rekonpensi VI,Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VIII haruslah dihukumuntuk membayar uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) /Hari apabila Tergugat RekonpensiI, Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi IV,Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII danTergugat Rekonpensi VIII lalai melaksanakan isi putusan dalam Perkara iniyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkract

Tergugat Rekonpensi V, TergugatRekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII dan Tergugat Rekonpensi VII untukmembayar uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) /Hari apabila Tergugat Rekonpensi I,Tergugat Rekonpensi II, Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi IV,Tergugat Rekonpensi V, Tergugat Rekonpensi VI, Tergugat Rekonpensi VII danTergugat Rekonpensi VIII lalai melaksanakan isi putusan dalam Perkara iniyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkract

yaitu MUNIRAH;Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira jam19.30 wib di pertigaan Jalan Pekon Banding Kecamatan Bandar NegeriSemuong Kabupaten Tanggamus, AMRIZAL bersamasama denganHal. 19 dari 28AGUS (DPO) dan DIN TALO (DPO) bertemu dengan terdakwa yangmengatakan biar saya saja yang menggantikan/ memberinya kemudianterdakwa memberikan uang kepada AMRIZAL, AGUS (DPO) dan DINTALO (DPO) masingmasing kurang lebih Rp 500.000, (lima ratus riburupiah); Bahwabenar, pada saat AMRIZAL (inkract

berikut bangunan rumah yang terletak di JalanAsahan No. 326 Rt/Rw: 051/020 Kelurahan Sialang KecamatanSako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, milikTERGUGAT Il.Bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT II tersebut, haruslah di hukum untukmembayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat baik secarasendirisendiri atau secara tanggung renteng sebesar Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) per hari apabila TERGUGAT dan TERGUGAT IIlalai melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap (Inkract

Menghukum TERGUGAT dan TERGUGAT II untuk membayar uangpaksa (dwangsom) kepada Penggugat, baik secara sendirisendiriataupun secara tanggung renteng sebesar Rp 10.000.000, (sepuluhjuta rupiah) per hari apabila TERGUGAT dan TERGUGAT II lalaimelaksanakan isi dari putusan Perkara ini yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (Inkract van gewijds) sampai Putusan dalamPerkara ini dilaksanakan dengan sempurna oleh TERGUGAT danTERGUGAT II;8.

Menghukum TERBANDING menurut hukum untuk membayaruang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000, (Lima Ratus RibuRupiah)setiap hari, kepada PEMBANDING terhitung sejak putusan telahberkekuatan hukum tetap (inkract van gewisjde);7. Menghukum TERBANDING untuk tunduk dan patuh pada putusandalam perkara ini;Hal 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 67/PDT/2020/PT BJM8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (u/tvoerbaar bijvoorraad);9.

Untuk mengosongkan dan atau meninggalkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde);9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;10.

Jaditidak jelas perkara yang mana dari perkara permohonan ini yang telah inkract vangewijde disebutsebut Pemohon. Karenanya sangat kontradiktif, bertentangan satusama lain dalam dalildalil permohonannya ; o Oleh karenanya, sejalan dengan hal itu tidaklah berlebinan perkara permohonanPemohon PT. PADA IDI ini tegas menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapatditerima ; Halaman 13 dari 35 hal. Permohonan No. 36/P/FP/2016/PTUN.PLKll. JAWABAN MENGENAI SUBSTANSI PERMOHONAN PEMOHON.1.

(Bulan April 2016 s/d Agustus 2016: 5x1.500.000)JUMLAH = Rp. 62.399.000,Bahwa semenjak Tergugat mengeluarkan keputusan Pemutusan HubunganKerja (PHK) secara sepihak dan lisan kepada Para Penggugat bulan September2015, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 37/PUUIX/2011 tentang Upah Proses, Tergugat harus tetap membayar gaji Penggugatsampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract vangewsjde) yang jumlahnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo.

belajar kembali, tapi jugaakan merugikan Pemerintah Kabupaten itu sendiri, karenaruang percepatan pelayanan tugas penyelenggaraanpemerintahan yang dilakukan oleh Penggugat dikemudianhari tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan dengansegera dan baik;Bahwa dengan adanya Putusan Sela berkaitan denganPenundaan keberlakuan Objek Sengketa, juga tidakmenimbulkan kerugian bagi Pemerintah KabupatenBengkulu Tengah, karena selama proses waktu penundaantersebut sampai dengan adanya upaya hukum yangbersifat inkract

PN.RGT.TLK atas nama Shalahuddin Raydan berkas perkara No.226/ Pid.B/2013/PN.RGT.TLK atas nama terdakwa NORIARIMBI telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan bagi diri sendiri dan untuk berkas perkara perkaraNo. 229/Pid.B/2013/PN.RGT.TLK atas nama Rudi Hadiarno dan No. 228/Pid.B/2013/PN.RGT.TLK atas nama Shalahuddin Ray telah diputus oleh MajelisHakim masing masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dantelah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract

Upah yang 4 bulan gaji x Rp. 10.246.500, Rp. 40.986.000,belumdibayarUang penotpienh 15% x Rp.153.697.500, Rp. 23.054.625,Jumlah Rp.217.738.125, Bahwa semenjak Tergugat mengeluarkan keputusan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) secara sepihak kepada Penggugat bulan April 2013, maka berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 37/PUUIX/2011 tentang Upah Proses,Tergugat harus tetap membayar gaji Penggugat sampai dengan putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkract van gewisjde) yang jumlahnya akanditentukan