Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 22/PDT.G/2016/PN Yyk
Tanggal 1 Juni 2016 — KPH. H. ANGLINGKUSUMO disebut juga KANGJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYA PAKU ALAM IX melawan RADEN MAS WIJOSENO HARIO BIMO atau disebut juga KANGJENG BENDORO PANGERAN HARIO (KBPH) PRABU SURYODILOGO
175 — 40
  • tersebut tidak memiliki dasar hukum / cacat hukum;Bahwa tindakan dari KPH AMBARKUSUMO yang menobatkan dirinyasebagai Paku Alam KX adalah tidak patut, tidak sesuai dengan paugeranprojo kejawen dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, lebihdaripada itu perobuatan KPH AMBARKUSUMO telah menimbulkanperpecahan di antara sesama ahli waris dari KGPAA Paku Alam VIII dilingkungan Pura Paku Alaman; Bahwa perbuatan dari KPH AMBARKUSUMO yang menobatkan dirinyasecara sepihak sebagai Paku Alam IX jelasjelas telah melangar
    Kerugian Immateriil.Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGATdengan melanggar asas kepatutan, ketelitian, melangar haksubyektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan sertasikap kehatihatian sebagaimana disebutkan di dalam Gugatan ini,PENGGUGAT juga telah mengalami penderitaan psikologis sertatraumatik dan mengalami kerugian Immateriil yang tidak dapatdihitung dengan uang, namun Penggugat menetapkan Ganti RugiImmateriil sebesar Rp. 100, (seratus rupiah); TUNTUTAN PROVISI
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 15-05-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 17/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat:
MARZUKI
Tergugat:
BUPATI PIDIE JAYA
152 — 155
  • diberhentikan sebagaimana maksud dariayat (1) huruf c karena dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatanmaka perlu dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatanKeuchik Gampong Bale Musa Kecamatan Bandar Baru;Bahwa sebelum Surat Pemberhentian Nomor 179 Tahun 2018 tersebutPenggugat tidak melakukan kesalahan apapun yang berhubungandengan jabatan Pengggugat dan tidak ada juga tahapan prosedur yangsah hingga Camat Bandar baru bisa mengeluarkan Rekom yangsedemikian, dengan alasan Penggugat telah melangar
Pengadilan PN BREBES Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-08-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 26-10-2018
Putusan PN BREBES Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Bbs
Tanggal 15 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
DION GUNAWAN BIN DARWANTO
81 — 9
  • menyerahkan tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 UU no. 35tahun 2009 tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dengan demikian pasal114 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti sehingga terdakwaharuslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 114 UU RIno. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka majelisakan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melangar
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-03-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor -07/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mam.
Tanggal 2 Juli 2015 — -RAMADHAN,S.Si
124 — 57
  • suatu tindakPidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakPidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikandibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik JaksaPenuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dari PenasihatHukum terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:PRIMAIR : Melangar
    Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor.20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1.e KUHP;;SUBSIDAIR: Melangar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan .UndangUndang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1kele KUHP
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-07-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 171/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 25 Juli 2017 — Yayasan TUNAS HARUM HARAPAN KITA melawan Perkumpulan SIANG BOE dkk
85 — 54
  • Gang Tengah No.73, secara tanopa hak dan melawan hukum.Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi dilakukan dengan cara dan tujuanyang bersifat melanggar hukum, melangar hak subyektif PenggugatHal 30 Putusan No.171/Pdt/2017/PT SMGUNTUK DINASRekonpensi, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Rekonpensi,dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku serta sikap kehatihatianyang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat, sebagaimana diuraikan berikut ini:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-08-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1043 K/Pdt/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — DESMAWATI, VS NURHUDA, DKK
92 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai Penjual Termohon Kasasi telahmemperjualbelikan tanah yang masih dalam sengketa dan/atau. masih tidak pasti kepemilikannya, namun telahmenyatakan bahwa tanah objek jual beli didalam AktaPerikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 11 April 2012, adalahsebagai miliknya, maka fakta hukum ini membuktikan adanyapelanggaran hukum ketentuan didalam pendaftaran danperalihan hak atas tanah, yang ternyata tidak cukup mendapatpertimbangan hukum didalam Putusan aquo, sehingga Putusanaquo adalah putusan yang melangar
Pengadilan PN SIGLI Perdata Tanah
Putus : 22-05-2013 — Upload : 19-09-2013
Putusan PN SIGLI Nomor 16/Pdt.G/2012/PN-SGI
Tanggal 22 Mei 2013 — HALIMAH BINTI UMAR, DKK. LAWAN MARYAM, DKK.
155 — 31
  • hukum adalah para penggugatyang menimbulkan kerugian puluhan tahun terhadap tergugat I, II dan III ;Halaman 21 dari 63 halaman Putusan No. 16/Pdt.G/2012/PNSGI2d,19.Bahwa para penggugat menyebutkan dan meminta pada Pengadilan NegeriSigli sewaktuwaktu untuk meletakkan sita jaminan itu merupakan hak ataupermintaan dari para penggugat dan menurut para tergugat itu sahsah sajasejauh dibenarkan oleh hukum ;20.Bahwa para penggugat menyatakan oleh kerena tindakan ini timbul olehtindakan sewenangwenang dan melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 154/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
Dr. ELISABETH EDITHA WINOKAN, SH.MSi
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
176 — 91
  • Oleh karena Tergugat telahbertindak tidak adil, maka sudah seharusnya Objek Gugatan yangdikeluarkan Tergugat dinyatakan telah melangar asas keadilan.4. Asas Larangan Bertindak Sewenangwenang;Asas Larangan bertindak sewenangwenang atau larangan willekeur,yakni tindakan sewenangwenang. Jika dihubungkan dengan gugatan inlitis, atasan Penggugat yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat tidakmemperhatikan kepentingan orang lain, dan secara kongkrit merugikan,dalam hal ini adalah Penggugat.
Pengadilan PN SINTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-11-2016 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN SINTANG Nomor 35/Pdt,G/2016/PN Stg
Tanggal 22 Juni 2017 — Ny. SURYATI L. MELAWAN Direktur PT. RAFI KAMAJAYA ABADI (A Subdiary of Tom Berhad a Company Listed in Bursa Malaysia) Cq. Pimpinan PT. RAFI KAMAJAYA ABADI.
134 — 30
  • Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undangundang HukumPerdata, bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melangar hukumyang membawa kerugian seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu mengganti kKerugian itu.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 23-01-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 2/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
PAULUS TAMPANG
Tergugat:
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAWIJAYA
4.KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI PAPUA
131 — 50
  • Dimana tergugattidak melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai riwayattanah sebelum tergugat menerbitkan objek sengketa demikian jugapenetapan batasbatas tanah)Bahwa oleh karena perbutan tergugat dalam menerbitkan objeksengketa dengan tidak didasarkan atas pertimbanganpertimbanganyang cukup kepada penggugat sebagai pemohon prona tahun 1993atas tanah penggugat dan jelas sangat merugikan hakhak penggugatdan jelas tergugat telah melangar asasasas umum pemerintahan yangbaik, terutama melanggar
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 15-04-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 67/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
1.SUPRAPTI
2.MAHANANI NURSIASIH
3.ACHMAD TAUFAN
Tergugat:
KEPALA BADAN PENDAPATAN KAB. KEDIRI
162 — 91
  • AUPB; terutama telah melangggar asas bertindakcermat, maka obyek sengketa tersebut beralasan untuk dinyatakan tidaksah atau dibatalkan dan selanjutnya mewajibkan Tergugat untuk mencabutobyek sengketa dan selanjutnya menerbitkan SURAT PEMBERITAHUANPAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SPPT PBBP2 atasnama Penggugat.Bahwa Tergugat dalam menetapkan obyek sengketa telah melangar asasbertindak cermat, yaitu Ssuatu asas yang menghendaki agar setiap tindakandari badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-04-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/PID.SUS/2012
Tanggal 11 April 2012 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan SAMUEL F. MATUTINA
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa persoalan yang muncul adalah perbuatan melawan hukumdalam arti melanggar undangundang sebagai produk legislasi ataukah melangar aturan sebagai produk regulasi?. Bahwa menurut Von Feuerbach (Van Bamellen 1987:49) sbb: (1)Setiap penggunaan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan hukumpidana (nulla poena sine lege); (2). Penggunaan pidana hanyamungkin dilakukan jika terjadi perbuatan yang diancam pidana olehundangundang (nulla poena sine crimine); (3).
Pengadilan PN MEDAN
Register : 13-04-2012 — Putus : 10-07-2012 — Upload : 17-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 926/PID.B/2012/PN.MDN
Tanggal 10 Juli 2012 —
26 — 2
  • Penuntut Umum telah didakwasebagai berikut :PERTAMA: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal62 jo Pasal 71 ayat (1) UU No.5 tahun 1997 ;KEDUA ~ :Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 60 ayat (2) jo Pasal 71 ayat (1) UU No.5 tahun 1997 ;Halaman dari 50 halamanPutusan No.926/Pid.B/2012/PNMDNKETIGA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal60 ayat (3) jo Pasal 71 UU No.5 tahun 1997 ;ATAUKEEMPAT : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-01-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 14 Januari 2015 — SONY SULISTRIYANA, DKK VS PT DREAM SENTOSA INDONESIA
85 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan sah dan berharga atas penerbitan Surat Pemberhentian Kerja281/HRDDSVXV2013 tanggal 26 November 2013;Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensiterbukti melangar UndangUndang Pasal 140, 142 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 jo. tentang Ketenagakerjaan jo.
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Tanah
Register : 10-03-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN Oelamasi Nomor - 21/Pdt.G/2016/PN Olm
Tanggal 20 September 2016 — - MARIA NAIOLA, Cs lwan: - HENDERINA OLLA– AZONE, Cs
90 — 41
  • melanggar hak para Penggugat, yang kemudian berakibatpada kerugian para Penggugat, baik secara materil maupun imateril;Halaman 4 dari 40Putusan Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Olm16.17.Bahwa para Penggugat telah berulang kali menegur agar para Tergugatmenghentikan kegiatan di atas tanah sengketa, namun tetap tidak dihiraukanhingga gugatan pertama atas tanah obyek sengketa yang diperkarakansekarang, diajukan (perkara perdata nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.OLM);Bahwa perbuatan para Tergugat tanoa alas hak dan melangar
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 31-12-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 1409/Pdt.G/2021/PA.GM
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 182
  • Tergugat berpisah rumahhanya baru 60 hari, berarti masih belum melanggar Sigat Talig, karenahanya baru terhitung 60 hari berpisah tempat tinggal tersebut, namun walauTergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah hubungan suami isteri tetapberlangsung / kebutuhan lahir dan batin selalu terpenuhi, hal ini Tergugatlakukan setiap 1 (Satu) minggu Tergugat selalu datang menemul Penggugat dirumah orang tuanya di Janapria, maka dengan demikian Tergugat tidakmelanggar Sigat Taliq Tergugat;Menimbang bahwa suami melangar
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 04-06-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 37/G/2018/PTUN.MTR
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penggugat:
1.MANSYUR
2.SUKARDIN
3.ZULFIKAR
Tergugat:
KEPALA DESA BAKA JAYA KABUPATEN DOMPU
114 — 46
  • Melangar larangan sebagai Perangkat Desa.(3). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camatatas nama Bupati/Walikota.(4).
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-05-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Plw
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
SENATOR BORIS PANJAITAN, SH
Terdakwa:
ERIFKI AGUSTIAN Alias ERIF Bin NASAN SAPUTRA
55 — 44
  • masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau hukuman bukanlahmerupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakaninsttumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagiTerdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melangar
Pengadilan PN RAHA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN RAHA Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Rah
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.MUH.ANSHAR, SH
2.MUHAMMAD SAID LUBIS, SH
Terdakwa:
YUDEN ALIAS CHIP BIN DAMAI TJANU
36 — 25
  • Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut terdakwamengajukan pembelaan melalui penasihat hukumnya secara tertulis yang manapada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan primer yaitu melangar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan dakwaan subsider
Pengadilan PN TOBELO Pidana Umum Penggelapan
Putus : 22-08-2013 — Upload : 30-01-2014
Putusan PN TOBELO Nomor 36/Pid.B/2013/PN.TBL
Tanggal 22 Agustus 2013 — PIDANA - FRANSISKA DJAGO alias FANTI
73 — 34
  • Pasal64 Ayat (1) KUHP dan Subsidiair melangar Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPatau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo.