Ditemukan 379 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 09-12-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Lbp
Tanggal 9 Desember 2016 — Koperasi Serba Usaha ASPERINDO Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Pengurus yaitu Riama Karlina, S.E., Ir. Baharuddin Berutu, Drs. Suhendy Pasaribu, masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 288-A, Kelurahan Sungai Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan; M E L A W A N : 1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Perhubungan RI cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, cq. Direktorat Bandar Udara, cq Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu – Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu - Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT II; 3. PT. Garuda Indonesia (Persero) Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Mongonsidi No. 34A, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT III; 4. PT. Lion Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV ; 5. PT. Batik Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. PT. Sriwijaya Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 3 C-D Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. PT. City Link Cabang Medan, berkedudukan di Grand Angkasa Hotel Jl. Sutomo No. 1, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. PT. Indonesia Air Asia Cabang Medan, berkedudukan di Garuda Plaza Hotel Lobby Level, Jalan Sisingamangaraja No. 18 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VIII ;
11915
  • 2013 perihal Perlindungan Daerah Keamanan Terbatasyang menyatakan bahwa:9.2.1 Daerah Keamanan Terbatas harus dilindungi secara fisik dan/ataudijaga oleh Personel Keamanan Penerbangan untuk mencegahmasuknya orang, kendaraan, kargo dan pos, dan hewan yang tidakberkepentingan yang dapat membahayakan keamanan dankeselamatan penerbangan.5.2.2 Setiap Daerah Keamanan Terbatas yang ditetapkan harus dipisahkandari Daerah Publik dengan batas fisik yang selalu diawasi dandiperiksa pada selang waktu tertentu.5.2.3
Register : 02-03-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 22-04-2020
Putusan PA TASIKMALAYA Nomor 221/Pdt.P/2020/PA.Tsm
Tanggal 20 April 2020 — Pemohon melawan Termohon
70
  • Emuh Abdul Muhyi Bin Endun Abdul Wahid;

    5.2.3. Ikoh Parikoh Binti Endun Abdul Wahid;

    5.2.4.Choerudin Ab Wahid Bin Endun Abdul Wahid;

    5.2.5. Faridah Priatin M.Pd. Binti Endun Abdul Wahid;

    5.2.6. Hj. Dahlia Binti Usup;

    6. Menetapkan ahli waris dari H. Amir Bin H. Junaedi adalah:

    6.1. Hj. Solihah Binti Omon sebagai istri,

    6.2. AJ. Markoh H. Junaedi sebagai saudara laki-laki sebapak;

    6.3. Miroh Binti H.

Register : 01-06-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 29 September 2015 — I MADE SUITRA, BE .
5124
  • Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) nomor : 258/SPPLS/DPUK/2013, tanggal 6Desember 2013, Tentang ringkasan kegiatan.15).Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa) nomor : 258/SPPLS/DPUK/2013, tanggal 6Desember 2013, tentang rencana penggunaan dana dengan koderekening 1.03.1.03.01. 15.05. 5.2.3. 22.0004.
Register : 24-09-2018 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PA BANGKALAN Nomor 1317/Pdt.G/2018/PA.Bkl
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14429
  • Ahli Waris Pengganti dari FAUSIH (Alm) bin NASAR, yaitu anak FAUSIH (Alm) bin NASAR bernama MOHAMMAD ADIL bin FAUSIH, mendapat 2/150 bagian;

    1. ISMAIL bin NASAR, mendapat 2/150 bagian;
    2. MUSRIFAH binti NASAR, mendapat 1/150 bagian;

    5.2.3.

Register : 01-02-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 1/PID.SUS-TPK/2017/PT YYK
Tanggal 22 Maret 2017 — SAYUN MARINI Binti SUDARSO WINARTO
7531
  • Bahwakemudian dibentuk UPK Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Lumintuberdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Pengelola Kegiatan ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) Nomor : 005 tanggal 5 Desember 2005.Bahwa setelah dilaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan, UPK Lumintumelakukan pengelolaan dana program PNPM Mandiri Perdesaan danpengelolaan dana perguliran SPP dan UEP.Bahwa berdasarkan Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan PTOPNPM Mandiri Perdesaan butir 5.2.3. tugas dan tanggung jawab UPKadalah :a
    Bahwa kemudiandibentuk UPK Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Lumintuberdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Pengelola Kegiatan ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) Nomor : 005 tanggal 5 Desember 2005.Bahwa setelah dilaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan, UPK Lumintumelakukan pengelolaan dana program PNPM Mandiri Perdesaan danpengelolaan dana perguliran SPP dan UEP.Bahwa berdasarkan Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan PTOPNPM Mandiri Perdesaan butir 5.2.3. tugas dan tanggung jawab UPK adalah:a
    Bahwa kemudiandibentuk UPK Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Lumintuberdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Pengelola Kegiatan ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) Nomor : 005 tanggal 5 Desember 2005.Bahwa setelah dilaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan, UPK Lumintumelakukan pengelolaan dana program PNPM Mandiri Perdesaan danpengelolaan dana perguliran SPP dan UEP.Bahwa berdasarkan Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan PTOPNPM Mandiri Perdesaan butir 5.2.3. tugas dan tanggung jawab UPKadalah :a
Putus : 14-08-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1167 K/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — SAYUN MARINI Binti SUDARSO WINARTO
8435 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwakemudian dibentuk UPK Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Lumintuberdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Pengelola Kegiatan ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) Nomor 005 tanggal 5 Desember 2005.Bahwa setelah dilaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan, UPK Lumintumelakukan pengelolaan dana program PNPM Mandiri Perdesaan danpengelolaan dana perguliran SPP dan UEP;Bahwa berdasarkan Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan PTOPNPM Mandiri Perdesaan butir 5.2.3. tugas dan tanggung jawab UPK adalah:a.
    No. 1167 K/PID.SUS/2017dibentuk UPK Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Lumintuberdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Pengelola Kegiatan ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) Nomor 005 tanggal 5 Desember 2005.Bahwa setelah dilaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan, UPK Lumintumelakukan pengelolaan dana program PNPM Mandiri Perdesaan danpengelolaan dana perguliran SPP dan UEP;Bahwa berdasarkan Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan PTOPNPM Mandiri Perdesaan butir 5.2.3. tugas dan tanggung jawab UPK adalah
    No. 1167 K/PID.SUS/2017melakukan pengelolaan dana program PNPM Mandiri Perdesaan danpengelolaan dana perguliran SPP dan UEP; Bahwa berdasarkan Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan PTOPNPM Mandiri Perdesaan butir 5.2.3. tugas dan tanggung jawab UPK adalah:a.Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecamatanBertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri PerdesaanBertanggung jawab terhadap pengelolaan
Register : 09-05-2012 — Putus : 25-09-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 25 September 2012 — APRILIYANTONI, A.MD
6725
  • Kode Rekening Uraian Penerimaan SP2D(Rp.)1. 5.1.1 Belanja Tidak 6.735.094.982Langsung Pegawai2. 5.2.1 Belanja Langsung = 360.916.000Pegawai3. 52a Belanja Barang Jasa 4.344.595.3954. 5.2.3 Belanja Modal 884.402.500Jumlah 12.325.008.877 Bahwa pada TA .2009 UUDP pada DPKAD sebagai PPKD terdapat sisa sebesarRp.1.094.644.250, (satu milyar sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluhempat ribu dua ratus lima puluh rupiah) merupakan sisa belanja UUDP pada PosBelanja Tidak Langsung (BTL) meliputi belanja
Register : 20-06-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
JUMRIN PAGALA, S.Sos.,MM
12678
  • Kdi 5.2.1.Belanja Pegawai1.615.850.000,001.615.850.000,00 5.2.2.Belanja Barang danJasa10.535.919.000,0013.863.409.000,00 5.2.3.
Register : 10-06-2020 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA Soreang Nomor 3030/Pdt.G/2020/PA.Sor
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
16397
  • Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunanyang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 50, asal Persil No. 136/S.IV, Kohir No. 135, BlokCibiuk, Desa Padamulya, Luas 830 M2, tercatat atas namaPEWARIS;5.2.2 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunanyang digunakan untuk Pabrik, dengan Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 51, asal Persil No. 135 S/IV, Kohir No. 3597, BlokRancajigang, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya,Kabupaten Bandung, Luas 990 M2, tercatat atas namaPEWARIS;5.2.3
Register : 30-11-2015 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 13-04-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 22 Maret 2016 — Agustinus Yudi Riberu
7727
  • Tingkat C3 : 2 org x 2kali x 3 hari 5.2.3 Belanja Modal Belanja 804.297.09 804.297.0985.2.3.26.10 Modal Pengadaan/ 8Pembelian Konstruksi PaketBangunan Gedung 1 Paket 784.280.495: : 784.280.491. Pembangunan terminal di ' Pilea: 8 54.9715 8.054.971Kecamatan Reo 1 11.961.6322. Perencanaan 1.961.6323.
Register : 06-05-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Jnp
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
219372
  • Hamang Naha Dg, Nurung

    5.2.3.Tanah seluas1.437 m2di Kampung Parang Loe,Lingkungan Parang Loe, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. NOP. 73.04.030.019.002-0181.0 SKJB Tgl. 26 Juli 2011 dibeli dari H. Mamang kepada Drs. H. Muh Jabbar Tanro.

    5.2.4.

Putus : 19-08-2008 — Upload : 21-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445PK/PDT/2007
Tanggal 19 Agustus 2008 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY ; MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED, dkk. ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk ; THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, dkk.
463969 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim akan sangat sulit untuk menerapkan hukumNew York secara tepat;5.2.3. Pembiayaan pada pokoknya merupakan suatu transaksi nonIndonesia;5.2.4. Setiap perbuatan melawan hukum yang didalilkan olehPenggugat (yang secara tegas ditolak oleh Tergugat V), jikaada, sudah tentu terjadi di luar Indonesia;5.2.5.
Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012 K/PID.SUS/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D.
187115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1012 K/PID.SUS/2017 5.2.1 Belanja Pegawai (Belanja 265.750.000 345.665.000langsung)5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 937.506.500 1.367.591.500 49.800.000.000 18739,42%5.2.3 Belanja Modal 1.698.403.500 50.998.403.500 0 0,00%JUMLAH BELANJA 4.259.908.279 54.059.908.279 49.800.000.000 3666,49%DAERAHJUMLAH DEFISIT 4.259.908.279 54.059.908.279 48.800.000.000 Bahwa dari anggaran perubahan Belanja Langsung pada Kantor Koperasidan UMKM Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 sejumlahRp49.800.000.000,00 (empat puluh
Register : 26-09-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk
Tanggal 9 Januari 2017 — SAYUN MARINI Binti SUDARSO WINARTO
9414
  • Bahwa setelah dilaksanakan PNPM MandiriPerdesaan, UPK Lumintu melakukan pengelolaan dana program PNPMMandiri Perdesaan dan pengelolaan dana perguliran SPP dan UEP;Bahwa berdasarkan Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri PerdesaanPTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 5.2.3. tugas dan tanggungjawab UPK adalah:a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan; b.
    Bahwa setelah dilaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan, UPKLumintu. melakukan pengelolaan dana program PNPM MandiriPerdesaan dan pengelolaan dana perguliran SPP dan UEP; Bahwa berdasarkan Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri PerdesaanPTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 5.2.3. tugas dan tanggung jawabUPK adalah:a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan;b.
Register : 21-01-2021 — Putus : 07-11-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan PA LUMAJANG Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Lmj
Tanggal 7 Nopember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
9718
  • Tergugat III), mendapat 1/7 (satu pertujuh) bagian dari harta warisan almarhum Rebam bin Tuyar atau sebesar 7/98 (tujuh persembilan puluh delapan) bagian dari Harta warisan almarhum Ilyas alias Elyas bin Tuyar;
  • Satumi binti Rebam, perempuan (Tergugat IV), mendapat 1/7 (satu pertujuh) bagian dari harta warisan almarhum Rebam bin Tuyar atau sebesar 7/98 (tujuh persembilan puluh delapan) bagian dari Harta warisan almarhum Ilyas alias Elyas bin Tuyar;
  • 5.2.3

Putus : 01-11-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 1 Nopember 2012 — YANUELVA ETLIANA, SE, MT binti ABU HANIFAH
16445
  • Bagian D. point 3.).5.2.3. Terdapat ketidaksesuaian substantif untuk beberapapekerjaan proyek yang diajukan pembiayaan ke Bank Jateng.(rincian pada Bab II.F. point 2.)5.2.4. Tidak melunasi pembiayaan modal kerja proyek yang jatuhtempo pada bulan April 2011, sehingga Kantor Cabang Syariah(KCS) Semarang wajib membentuk Penyisihan PenghapusanAktiva Produktif (PPAP) menjadi sebesar Rp 7,2 milyar;5.3.Seringkali terjadi tolakan kliring, atas nama CV Enhat untuk rekeninggiro di Kantor Cabang Utama.
Register : 10-06-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 30 September 2016 — RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D.
19255
  • Tidak 1.358.248.279 1.358.248.279 0 0,00%langsung)5.2 BELANJALANGSUNG 2.901.660.000 52.701.660.000 0 0,00%5.2.1 Belanja Pegaw ai (Belanja langsung) 265.750.000 345.665.000Belanja Barang dan Jasa 5.2.2 Belanja Modal 937.506.500 1.357.591.500 49.800.000.000 18739,42%5.2.3 1.698.403.500 50.998.403.5000 0,00%JUMLAH BELANJADAERAH 4.259.908.279 54.059.908.279 49.800.000.000 3666,49%JUMLAH DEFISIT 4.259.908.279 54.059.908.27949.800.000.000 Putusan No. 42/Pis.Sus/TPK/2016/PN.
Putus : 25-11-2011 — Upload : 19-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 25 Nopember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU-RI) vs 1. PT MULTIMAS NABATI ASAHAN, dkk
458543 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas dasar uraian tersebut, maka pembuktian berupa 2(dua) kali pertemuan oleh sebagian Terlapor yangtergabung dalam Gabungan Industri Minyak NabatiIndonesia (GIMNI) tersebut cukup beralasan menuruthukum harus ditolak dan dikesampingkan;5.2.3.Selanjutnya dalam pertimbangan putusan KPPU (vide,halaman 58) disebutkan bahwa praktek pembuktian adanyasebuahkartel dengan menggunakan indirect evidencetercermin dari kasuskasus, yaitu :5.2.3.1.B22:Kasus Steel Cartel (Brazil);Dalam kasus tersebut, Brazil's Council
    Atas dasar uraian tersebut, maka pembuktian berupa2 (dua) kali pertemuan oleh Para Terlapor yangtergabung dalam Gabungan industri Minyak NabatiIndonesia (GIMNI) tersebut cukup beralasan menuruthukum harus ditolak dan dikesampingkan ;5.2.3. Selanjutnya dalam pertimbangan putusan KPPU (vide,halaman 58) disebutkan bahwa praktek pembuktianadanya sebuah kartel dengan menggunakan indirectevidence tercermin dari kasuskasus, yaitu :5.2.3.1.
Register : 23-03-2022 — Putus : 12-05-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan PT KUPANG Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG
Tanggal 12 Mei 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABRAHAM YEHEZKIBEL TSAZARO LIMANTO, SE Diwakili Oleh : GEORGE DIETER NAKMOFA, S.H., M.H.
540105
  • yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
    - Bahwa pada tahun 2018 untuk mendukung kegiatan destinasi wisata bahari, Pemerintah Kabupaten Lembata mengalokasikan dana sejumlah Rp.7.384.650.000,00 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD 2018 dan yang tertuang di dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Nomor : 2.01.02.1.02.16.16.11.5.2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tanggal 31 Januari 2018 Nomenklatur 5.2.3