Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce mansure majekur maserre majenne mannure
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 16-09-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 898/Pid.B/2021/PN Dps
Tanggal 7 Desember 2021 — Penuntut Umum:
I.G.A.A. Fitria Chandrawati, SH
Terdakwa:
Dior Ali M, ACC
291 — 165
  • Bahwa tidak terlaksananya perjanjian disebabkan 2 hal yaitu itikadburuk dan adanya force majeur kalau perjanjian tidak terlaksana maka dilihatitikad jika karena force majeur seperti kKeadaan yang sifatnya karena banjir,bencana alam benarbenar tidak bisa melakukan sama sekali makatermasuk wanprestasi.Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 898/Pid.B/2021/PN Dps Bahwa perjanjian salah satu bentuknya adalah kerjasama.bisa dalambentuk investasi.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-03-2013 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 12/PID.SUS/TPK/2013/PN.JBI
Tanggal 25 Juli 2013 — Drs. JONNI Bin AMIR
81 — 30
  • Timbangan portable merk CANG AN Tipe CACX 100 tersebut tidakbisa digunakan untuk beban 100 if (ton force) karena indikator yangdigunakan hanya menampilkan satuan kgf dengan lima digitsedangkan 100 if bila dikonfirmasikan dengan kgf harusHal. 10 dari 86 PUT.NO.12/PID.SUS/2013/PN.JBI.menampilkan angka 6 digit, sehingga alat tersebut tidak bisamenampilkan beban 100 tf.Timbangan portable merk CANG An Tipe CACX 100 tersebut belumpernah dilakukan pengujian kalibrasi di Balai Besar Bahan danBarang Teknik
    Timbangan portable merk CANG AN Tipe CACX 100 tersebut tidakbisa digunakan untuk beban 100 if (ton force) karena indikator yangHal. 17 dari 86 PUT.NO.12/PID.SUS/2013/PN.JBI.digunakan hanya menampilkan satuan kgf dengan lima digitsedangkan 100 if bila dikonfirmasikan dengan kgf harusmenampilkan angka 6 digit, sehingga alat tersebut tidak bisamenampilkan beban 100 tt.Timbangan portable merk CANG An Tipe CACX 100 tersebut belumpernah dilakukan pengujian kalibrasi di Balai Besar Bahan danBarang Teknik
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Sdw
Tanggal 22 Juli 2021 — - PANUS SOKUQ - LUKAS ALPIUS - LEDENIUS - MISRAN - PT. CITRA PALMA PERTIWI 2
275 — 149
  • BaratNomor 40/Pdt.G/2020/PN Sdw, yang pada pokoknya menyatakan bahwadengan tidak dimasukkannya seluruh ahli waris sebagai pihak yang berperkara,mengakibatkan Penggugat tidak berkualitas oleh karena tidak semua ahli warisikut sebagai pihak dalam Perkara dan Penggugat tidak mendapatkankewenangan dari seluruh ahli waris Singa Kakah Dangat, maka Majelis Hakimdalam perkara a quo berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak terikat denganputusan tersebut oleh karena dalam sistem Indonesia menganut asas thepersuasive force
    Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai BaratNomor 40/Pdt.G/2020/PN Sdw, yang pada pokoknya berpendapat bahwa SaksiSatianto dan Saksi Kastianus haruslah ditarik sebagai pihak yang digugat,sehingga eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat mengenai gugatan PenggugatKurang Pihak sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan, Majelis Hakimdalam perkara a quo berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak terikat denganputusan tersebut oleh karena dalam sistem Indonesia menganut asas thepersuasive force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-03-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1194 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 23 Maret 2011 — 1. SYAMSUL FUAD BIN H. BERLIAN, 2. HARMAIN, SKM BIN M. ROMLI, 3. MAT SARIM, SKM BIN A. HAKIM
72 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perpanjangan waktu pelaksanaan tidakdiperkenankan kecuali terjadi Force Majuere.Penyerahan barang yang dianggap sah apabiladapat dibuktikan dengan suatu' Berita AcaraPenerimaan / Pemeriksaan Barang yang dibuat danditandatangani oleh panitia penerima barangyang ditunjuk oleh pihak pertama.. Syarat syarat teknis obat tidak standarisasiyang berdasarkan usulan panitia tidak akanditerima oleh panitia penerima barang. Bahwa dalam ketentuan kontrak pengadaanHal. 9 dari 72 hal. Put.
    Perpanjangan waktu pelaksanaan tidak diperkenankankecuali terjadi Force Majuere.Penyerahan barang yang dianggap sah apabila dapatdibuktikan dengan suatu Berita AcaraPenerimaan/Pemeriksaan Barang yang dibuat danditandatangani oleh panitia penerima barang yangditunjuk oleh pihak pertama.. Syarat syarat teknis obat tidak standarisasi yangberdasarkan usulan panitia tidak akan diterima olehpanitia penerima barang.Bahwa dalam ketentuan kontrak pengadaan obat obatanHal. 37 dari 72 hal. Put.
Pengadilan PN SLEMAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-06-2010 — Putus : 15-03-2011 — Upload : 01-08-2011
Putusan PN SLEMAN Nomor 105 /Pdt G/ 2010/PN Slmn
Tanggal 15 Maret 2011 — AGUS SUKARNO >< PT Bank Central Asia tbk
134 — 19
  • Bahwa oleh karena terjadinya pengaruh gempa bumi, = makapembayaran angsuran kepada Tergugat I mengalami kendala danketerlambatan karena usah Penggugat macet, namun demikiandengan itikad baik Penggugat tetap berusaha melaksanakanpembayaran angsuran kepada Tergugat I, sehinggaketerlambatan pembayaran angsuran kepada Tergugat I bukankarena adanya wanprestasi sebagaimana dimaksud Tergugat I,akan tetapi keterlambatan pembayaran adalah faktorterjadinya gempa bumi (force majeur), sehingga berpengaruhkepada
    tersebut merupakanperbuatan melawan hukum ; Bahwa oleh karena terjadinya pengaruh gempa bumi, makapembayaran angsuran kepada Tergugat I mengalami kendala danketerlambatan karena usah Penggugat macet, mnamun demikiandengan itikad baik Penggugat tetap berusaha melaksanakanpembayaran angsuran kepada Tergugat I, sehingga keterlambatanpembayaran angsuran kepada Tergugat I bukan karena adanyawanprestasi sebagaimana dimaksud Tergugat I, akan tetapiketerlambatan pembayaran adalah faktor terjadinya gempa bumi(force
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 03-02-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg
Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat:
BUDI UTOMO, DKK
Tergugat:
PT. ALFAPRIMA PANELINDO
245 — 19
  • 47 orang pekerja PT: Alfaprima Panelindo ( sebagian diantaranyaPengurus Komite Basis Serikat Pekerja Mandiri dan sebagian anggota KomiteBasis Serikat Pekerja Mandiri PT: Alfaprima Panelindo) dengan alasan perusahaanselama hampir 4 (empat) tahun terakhir sampai tahun 2020, dan diputus kontakdengan Vendor, karena hutang terlalu besar akhirnya harus menjual asset tanahdan bangunan di seberang kantor untuk menutupi hutang, ditambah lagi dengankondisi pandemik corona yang merupakan bencana nasional (force
    karena vendor menghentikan kontrak, yangmenyebabkan TERGUGAT harus menjual asset tanah dan bangunannya untukmemenuhi kewajiban membayar hutanghutang,Bahwa PARA PENGGUGAT juga mengetahui bahwasanya pekerjaan juga sepibahkan PENGGUGAT tetap mengupayakan memperkerjakan dan melakukanpembayaran penuh kepada PARA PENGGUGAT, sampai akhirnya terlalubanyak Hutang yang harus dipikul oleh Perusahaan tanpa adanya pemasukanyang signifikanditambah lagi adanya bencana pandemik wabah corona (covid19) yangmerupakan Force
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2014 — Putus : 22-07-2014 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 22 Juli 2014 — Pidana Korupsi - YOLLANDA, S.Psi
121 — 57
  • Kalau evaluasi sistim nilaiadalah penggabungan dari komposisi teknis dan hargapembobotanya 70 dan 30, disini dimungkinkan apabilateknisnya bagus ternyata harganya tergantung Panitiamelakukan pembobotan dalam Kepres 80 sudah dirubahmemang itu menjadi celah penyimpangan banyak pelanggaranhukum untuk mencari celah ;e Bahwa HPS disusun 28 hari menjelang pelelangan tentunya PSberlaku hingga 28 . 30 hari , jika ada fluktuasi harga pasar /force majeur harga pasar sepanjang force majeur harga pasarditetapkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-12-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1994 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 12 Desember 2012 — FRETS NAHUMURY, S.Pd.
98 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Negeriharus sesuai dengan DURK yang dibuat oleh Negeri yang bersangkutanserta menggunakan standar harga barang yang dikeluarkan oleh BupatiMaluku Tengah.Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor :900/502 tanggal 31 Agustus 2007 pada huruf E butir 9 dijelaskan bahwaPenggunaan ADD/N yang tidak sesuai dengan DURK yang telah ditetapkanmelalui hasil musyawarah Negeri dan sifatnya mendesak atau force mayoragar dikonsultasikan
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 19-07-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 30-03-2019
Putusan PT AMBON Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB
Tanggal 25 September 2018 — Penuntut Umum/Pembanding:
ROLLY MANAMPIRING, SH Terdakwa/ Terbanding:
PAULUS MIRU, SH
209 — 96
  • Seharusnya, untuk kontrakdimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudah selayaknyadiputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasa yangbersangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementaraitu, dalam kenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan.
    Seharusnya, untuk kontrakHalaman 57 dari 85 Halaman Putusan Nomor 9/PID.SUSTPkK/2018/PTAMB dimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudah selayaknyadiputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasa yangbersangkutan, Karena telah melewati batas toleransi.Sementara itu, dalam kenyataan kontrak tersebut tidakdiputuskan.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Lbp
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
SULAIMAN S.Ag
Tergugat:
1.SUKRI YUNUS
2.PEMERINTAH RI Cq PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA Cq PEMERINTAH KAB DELI SERDANG Cq KADIS PEKERJAAN UMUM KAB DELI SERDANG
Turut Tergugat:
MUKTAMAR
93 — 21
  • berupa sangkalan yang diajukanbertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannya gugatankarena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapusberdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugattelah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lainsebagainya;Eksepsi menyebut keadaankeadaan (exceptio circumstances), berupasangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasanTergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau force
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 13-12-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KEDIRI Nomor 82/Pdt.G/2018/PN KDR
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat:
Wijianto bin Slamet
Tergugat:
1.Srigati binti Ginah
2.Sutiyani binti Ginah
3.Jumali bin Ginah
4.Kanthi binti Ginah
5.Katiyem
6.Dian Permata Sari
7.Sudrajat Ari Wibowo
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Badan Pertanahan Nasional Kanwil BPN Jatim Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri
48 — 16
  • nama Kasminem (istri Ginah yang telah meninggal),dengan Nomor SHM 202, Gambar Situasi Tgl 921984 No.319/1984,Seluas 1.010 M2 (bukti P4)Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PN Kar17.Bahwa menyadari Kelalaiannya, Ginah memberikan SHM aquo kepadaSlamet untuk dipecahkan seluas Objek Sengketa atas nama Slamet,mengingat Objek Sengketa merupakan sebagian tanah didalam SHMaquo, dan Slamet pun menerimanya untuk diproses melalui TurutTergugat.18.Bahwa setahun Kemudian, pada tahun 1999, terrjadilah Force
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 17-05-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.SBY
Tanggal 17 Mei 2018 — AHMAD ZAINI, Dkk {4 Orang} Melawan Sdri. VIENTJE TJANDRA dan Sdr. HARTO MULYONO TANDJUNG
40 — 12
  • . : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanyang berbunyi sebagai berikut dibawah iniPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/Buruh, karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur), tetapi perusahaan melakukan effisiensidengan ketentuan pekerja/Buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus PHI
Putus : 07-09-2016 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 61/G/2016/PHI.Sby
Tanggal 7 September 2016 — ARMEDI SURYO N, SE DAN PUTUT EKO W, SE Melawan PT. INFOMEDIA NUSANTARA Cabang Surabaya, KOPERASI INFOMEDIA NUSANTARA SURABAYA (KOPINSA), PT. MEDIA PRIMA, DAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk Regional V
114 — 28
  • No.61/G/2016/PHI.Sby13.14.15.16.11pada ketentuan Pasal 164 ayat (8) Undangundang Nomor 13 Tahun2003 yang menyatakan, pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/ourun berhak atasuang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sebesar
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 26-02-2018 — Putus : 04-05-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 41/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 4 Mei 2018 — -. NURHAYATI UN, dkk vs -. SILVESTER CHANISTAN, dkk
60 — 24
  • yang telah berkekuatan hukum tetap dantelah dengan sempurna dilaksanakan eksekusi;Bahwa pelaksanaan eksekusi atas perkara a qou, dilaksanakan ataspermohonan Erwin Tanoni, sekarang selaku Pelawan (Verzet) dahulu sebagaiTerlawan Xill, selaku pihak yang dimenangkan, dimana Asas dari Eksekusi,adalah perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap,sebagai mana diaturdalam pasal 153 R.Bgdan oleh karena pihak yang kalah tidak dengan sukarelamelaksanakan isi putusan maka eksekusi secara paksa (eksecution force
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 02-07-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 135/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 19 Oktober 2015 — HENDRI YANTO DKK; LAWAN; PT. YUNTEX
72 — 13
  • Mediator telah salah mengutip Pasal 164 ayat (8) UndangUndangNo. 138 Tahun 2003 tentang efisiensi dimana disebutkan : Pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh ...dan bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/oburuh berhak atas uangpesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak sesuai sesuai
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 31 Oktober 2013 — AGUS IBNU KURDI, S.H.I Bin H. YUSUF LATIF
86 — 26
  • atauperusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara.e Bahwa Kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang terjadi karena berkurangnya aktivanegara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkanoleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseoarang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force
    majeure).e Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan negara/daerah yang kami laksanakan mencakuppada kegiatan dan penggunaan dana UPPO tahun 2010 didesa Kesesirejo kab Pemalang yang diduga terjadipenyimpangan yang merugikan keuangan negara/daerah.e Bahwa bahwa jumlah keseluruhan dana bantuan sosial Program UPPO APBNP Tahun2010 di Desa Kesesirejo Kec.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 7 Nopember 2016 — MULYANTO, ST Bin SUMIDI
127 — 24
  • Ditemukan battery basah Merk G Force 65 Ah yang terpasang dilokasisampling rumah an. MUNCIK di Desa Nibung Terjun, Kecamatan PermataKecubung, Kabupaten Sukamara.b.
    Battery ada 2 (dua) jenis yaitu VRLA AGM 12 volt 65 Ah Merk Titaniumdan Thunder dan battery basah (Lead Acid) 12 volt 65 Ah Merk G Force;4. Lampu TL (Tube Lamp) Merk Philips daya 10 Watt tegangan 12 Vdc danKap lampu plastik ABS;5. Kabel jenis NYYHY ukuran 2 x 2,5 mm2 dari Modul Surya ke BCRpanjang 7 Meter (tanoa Merk) dan Kabel dari BCR ke lampu jenisNYYHY ukuran 2x 1,5mm2 panjang 21 meter (tanoa merk);6. Kotak Battery plastik ABS (tanoa Merk);7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-12-2010 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 624 B/PK/PJK/2010
Tanggal 22 Januari 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. PERFEKTA NUSA;
48 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak kecualikarena keadaan diluar kekuasaan Wayjib Pajak (force majeur) yang harus disertaibukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut;2112345Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku danberdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajaksebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.21981/PP/M.X/99/2010 tanggal O8 Pebruari 2010 serta berdasarkanpenelitian
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 31-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 332/Pdt.Bth/2021/PN Dps
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
PT Kagum Sinar Hotelindo
Tergugat:
PT Bank ICBC Indonesia
111 — 73
  • Akta RUPS Luar Biasa No 40tahun 2021 yang memuatpemberhentian direksi dandirektur berdasarkan Akta RUPSNo 68 Tahun 2015 sertamengangkat kembali direksi barudan menetapkan AndrianSulaiman Daud sebagai Direkturdi PT KAGUM SINARHOTELINDO.Bukti P5 Foto copy dari copy Surat Restrukturisasi denganlampiran dari Perhimpunan Hoteldan Restoran Indonesia (PHRI)Pimpinan Daerah Provinsi Balidan Consulate General Of India,Bali, bahwa PT KAGUM SINARHOTELINDO untuk memohonGrace Periode selama 3 Tahundikarenakan Force
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 08-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
1.YOSAFAT SUGENG
2.BANDAN
3.ANATASIA AMOY
4.L.K. RAMIN
5.BUDIYANTI
Tergugat:
PT. SUMBER HASIL PRIMA
82 — 18
  • Dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat tidak pernahmelakukan PHK karena perusahaan tutup disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara teruSs menerus selama 2 (dua) tahun ataukarena alasan force majeur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat(1) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan alasan tersebut maka petitum butir 2(dua) haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan fakta;31. Bahwa petitum nomor 3 haruslah ditolak karena sesuai faktanya Tergugattidak pernah melakukan PHK.