Ditemukan 510 data
1.SAKAKAU
2.MEGU Y NIHIN
3.KARIE
4.CULIE
5.YUDIMAGIO
Tergugat:
5.PT. KAPUAS MAJU JAYA ( PT. KMJ )
6.PT. DWIE WARNA KARYA ( PT. DWK)
Turut Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA; C.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH; C.q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KAPUAS
156 — 45
Klk berkekuatan hukum tetap ( inkract van gewijsde ),selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T Il 17 A;18. Fotokopi dari print foto di lokasi pemortaan, selanjutnya pada print fotobukti Surat tersebut diberi tanda T II 17 B;19.
Klk berkekuatanhukum tetap (inkract van gewijsde);Menimbang, setelan Majelis Hakim cermati surat tersebutmembenarkan adanya pemortalan di titik KM 16 oleh Para TergugatRekonpensi/ Para Penggugat Konpensi:Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalilnya tersebut TergugatIl Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti TII17B berupa print fotohal 94 dari 116 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN KIkdi lokasi pemortalan oleh Para Tergugat Rekonpensi/ Para PenggugatKonpensi:Menimbang, setelah Majelis
80 — 4
Put.No.4995/Pdt.G/2018/PA BwiRp.105.000.000, (Sseratus lima juta rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi secaratunai dan langsung pada saat putusan dalam perkara ini memiliki kekuatanhukum tetap (Inkract Van Gewisjde);14.
Howard Genial
Tergugat:
Ferrya Natal Mulianto
103 — 34
;Bahwa agar TERGUGAT bersedia melaksanakan putusan atas perkaraa quo agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsom)kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiaphari atas kelalaian TERGUGAT dalam memenuhi isi putusan tersebutterhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkract vangewisjde);Bahwa PENGGUGAT khawatir, TERGUGAT akan lalai atau menghindardari pemberian ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan TERGUGATsesuai dengan putusan yang dijatunkan dalam perkara
57 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
CopylasIndonesia dengan Pemda DKI Jakarta, dan belum memilikikekuatan hukum tetap (inkract van gewisde) sementarapembangunan jalan tol ruas JORR W2 akan segera dilaksanakan.3 Bahwa terhadap ke2 (dua) permohonan tersebut, PengadilanNegeri Jakarta Barat telah mengeluarkan Penetapanpenetapanmasingmasing:e Nomor 006/Pdt.Cons/2011/PN. Jkt. Bar., tertanggal 24 Nopember2011. dampiran 1)e 007/Pdt.Cons/2011/PN. Jkt. Bar., tertanggal 5 Desember 2011.
71 — 32
Rekovensi pada poin 4 (empat),dalil gugatan rekovensi dari Tergugat/Penggugat Rekovensi aneh bahkanlucu dan memperlihatkan bahwa kuasa hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sama sekali tidak memahami hukum Acara denganbaik dan telah menciderai hukum yang ada, sebab kuasa hukumPenggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah memvonis Tergugat Dr/Penggugat Dk telah terbukti melakukan tindak pidana, padahal hinggasaat replik dan jawaban ini diajukan belum ada putusan hakim yangberkekuatan hukum tetap (inkract
217 — 137
Bahwa, Perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut telah berkekuatan hukumtetap (inkract van gewjsde) berdasarkan:1.1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 814 K/PID.SUS/2016 tanggal20 Juni 2016 an. Terdakwva !FAHRUDIN Bin BAKERI dan Terdakve IlSUKIRNOPRASETYO, ST.1.2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1113 K/PID.SUS/2016 tanggal20 Desember 2016 an. Terdakwa Drs. AGUS SUMADY bin SUTAANDUNG dan Terdakve II H.
93 — 48
Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukanupaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukumtetap (Inkract Van Gewisjde) dan telah dikeluarkannya Akta Cerai Nomor :0393/AC/2020/PA.Btm.. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, makapembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;DUDUK PERKARA. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh hartabersama berupa:a.
358 — 177
., (lima puluh juta rupiah)karena turut serta melakukan korupsi sesuai dengan dakwaansubsider yaitu melanggar Pasal 3 Jo 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;Pada saat Penggugat menjalani putusan tersebut dikarenakanPutusan tersebut telah inkract atau berkekuatan hukum
115 — 49
Perk : PDM19/Epp.2/12/2012;Bahwa, sesuai dengan fakta hukum dan yuridis formal sebagaimana diatas, maka Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum adalah terdapat kesalahan orang (error in persona), danmerupakan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata (privaat recht)karena didalam terdapat Perkara perdata yang belum mempunyai kekuatanhukum tetap (inkract van gewijsde), oleh karenanya Surat Dakwaan JaksaPenuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum.
55 — 74
Bahwa atas gugatan Penggugat dalam perkara a quo jelas menunjukkanbahwa gugatan Penggugat adalah Premature , oleh karena isi materi pokokobjek dan subjeknya sama dengan yang diajukan oleh Penggugat di dalamgugatan Rekonpensinya pada perkara No.313/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim. yangmana kini perkara No.313/Pdt.G/2008/PN.JKT.Tim tersebut dalampemeriksaan tingkat Banding dan selalu terobuka untuk adanya upaya hukumkasasi, hingga pada akhirnya nanti akan mendapatkan putusan akhir yangberkekuatan hukum pasti (inkract
73 — 7
;Menghukum TERGUGAT JIL II, dan TURUT TERGUGAT maupun oranglain yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan danmenyerahkan atas tanah yang disengketakan kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik seperti semula setelah putusan inkract;Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verset,banding dan kasasi dari TERGUGAT LILII,M dan TURUT TERGUGAT(Uitvoerbaar bij voorraad);Menghukum TERGUGAT 4IL II, dan TURUT TERGUGAT untuk membayaruang paksa (dwangsom) masingmasing
74 — 40
Memerintahkan Pejabat kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama DesaTerak Kecamatan Simpang Katis, kabupaten Bangka Tengah, untuk segeramendaftar perceraian ini setelah adanya putusan cerai yang telah mempunyaikekuaran hukum tetap (inkract);4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.SUBSIDAIR : Apabila Ketua Pengadilan Agama Sungailiatc/q.
61 — 26
Bahwa, demikian pula dalil PENGGUGAT untuk memohon putusanserta dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad)meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet, adalah tidakberalasan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia terkait dengan perkara keperdataan tidak lagidiperkenankan adanya putusan sertamerta, karena untukmencegah adanya permasalahan hukum lainnya, sebelum adanyaputusan yang memiliki Kekuatan hukum tetap (inkract van gewjsde )Vide Surat Edaran Mahkamah
105 — 18
11 November 1991, yang telah dirubah dan digantidenganSHM No.159 Desa Malendeng Gambar Situasi tgl.06 Juni 2008No.178, berikut pula tanah milik Turut Tergugat II Sitti Sugihartatiseluas233.056 M2 (tiga ribu lima pulahenam meter persegisebagaimana diuraikan dengan SHM No.168 Kelurahan Malendeng,Surat Ukur tgl.27Juni 2008 No.00189/Malendeng/2008, terhitung sejak "putusan Bela"dijatuhkan dan/atau adanya putusan pokok perkara "uit voerbaar bijvoor rand" berikut pula setelah perkara perdata in casu "inkract
1.SUWAR
2.MARDIANTO
3.SYAIFUL
4.ZAINAL MUSTAFA KAMAL
5.NASRUL
6.ABU NAWAS
7.BUSAMIR
8.SUDIRMAN
9.WIRMAN
10.SIIS
11.ALI BASAR
12.ARMEN
13.NANIS
14.JASRIL
15.BUDI JAYA
16.ATING
17.ZULKIFLI
18.MARNIS
19.DAFRIDON
20.I D A S,
21.IRNAWATI
22.DALIMO
23.SUNAR
24.AMIRUDIN OYON
25.GADIS
26.DAMRIL
27.HENDRIWAN
28.BUNAWIR
29.INEL WATI
30.SABEN
31.RIKI RIKALDO
32.SYAFRI
33.RAJINIS
34.TIMANYAR
35.SYAFRIL
36.ISAL HERMAN
37.TARMIZI
38.NOFIANTI
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia, Cq.Gubernur Suamtera Barat, Cq WALIKOTA PADANG
2.Pemerintah Republik Indoesia Cq. Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kota Padang
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR SUMATERA BARAT, CQ WALIKOTA PADANG
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. KANTOR AGRARIA TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR BPN)
100 — 30
Menghukum Tergugat dan Tergugat II membayar uang paksa (Dwangsom)sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per hari keterlambatan terhitungsemenjak putusan ini memiliki Kekuatan hukum tetap ( Inkract van bewisjde)secara Tanggung renteng;sita tahan yang ditetapkansebelumnya oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang;. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebin dahuluwalaupun ada BANTAHAN , ada BANDING, VERZET dan Atau KASASI daripara Tergugat;.
171 — 41
untuk ditolak5 TANGGAPAN TERHADAP POSITA ANGKA 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34,25, 26, 27, 28 PADA HALAMAN 7 S/D HALAMAN 11Bahwa Gugatan Para Penggugat pada angka 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 25, 26,27, 28 pada halaman 7 s/d halaman 11, Tergugat I tidak menanggapinyadikarenakan bahwa perkara yang sama sebelumnya telah diadili di PengadilanNegeri Samarinda dan berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial(PHI) perkara Nomor 72/G.Pdt/2007/PHI.PN.SMDA tersebut telah berkekuatanhukum tetap (Inkract
167 — 96
aqua terdapat sengekta diantara para pihak yang berkeperitinganmaka penetapan tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga"Bahwa oleh karena sampai saat ini belum ada satupun putusan perkara sengketawaris aquo yang dapat dijadikan dasar untuk pembagian waris maka sangatlahberalasan apabila Tergugat I hanya akan mengakui dan mencatatkan terjadinyapemisahan saham (alm) Rudy Max Gustav Schulz yang ada pads Tergugat Ikepada pars ahli warisnya setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap (inkract
MUHAMMAD RABIN, S.E., M.M.
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
123 — 33
Azas azas umum lainnya di luar AUPB adalah azas umumPemerintahan yang baik yang dilakukan oleh Tergugat tidak bersumberpada putusan Mahkamah Agung Yang berkekuatan hukum tetap(inkracht), karena sebelum inkract surat kKeputusan pemberhentian telahdikeluarkan;Halaman 13 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.PGP19.
1.LIBERATUS POGOLAMUN
2.HATTA NONGKENG
Tergugat:
KPU RI
286 — 248
Untuk menjamin tegaknya integritas danmeningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pemilu danPilkada di Indonesia, maka asas Pemilu yang jujur dan adil, sudahseyogyanya dan realistis untuk dikonkritisasi bagi para penyelenggaraPemilu in casu) Para Penggugat sehingga cukup alasan kiranyapenundaan pelaksanaan Obyek Sengketa untuk dikabulkan sampaiadanya putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap(inkract van gewijsde).Bahwa telah ternyata penerbitan putusan DKPP RI tersebut di
Sanjani, Dkk
Tergugat:
Kepala Desa Pagaran Dolok, Kec, Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas
328 — 107
dan nantinya akanlebih sulit dan akan lebih merugikan kepentingan Para Penggugatuntuk ditetapbkannya kembali sebagai perangkat desa pagaran dolok,karenanya cukuplah alasan yang sangat mendesak yang dapatmenjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tata UsahaNegara Medan untuk mengabulkan Permohonan Penundaan ParaPenggugat yaitu untuk terlebih dahulu menerbitkan perintah kepadaTergugat menunda pelaksanaan kelima objek gugatan sampai adanyakeputusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap (inkract