Ditemukan 5678 data
EKA PUTRA KRISTIAWAN WARUWU, SH., MH
Terdakwa:
RAMLI Alias ALI Bin AHMAD.
105 — 124
janji atau imingiming kepada Saksi;Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa adalah Saksi dan Saksi NurBudi Marastuti dan saksi Irma;Bahwa sikap perusahaan tetap meminta pertanggungjawaban atas perbuatanTerdakwa;Bahwa uang yang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yangbelakangan ditransfer kepada Terdakwa adalah benar milik Saksi Airlanggayang Saksi duluankan ;Bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Terdakwa tidak dapatditanggung oleh asuransi kantor karena terjadi bukan karena force
118 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Force Motor Limited denganpersentase mark up adalah sebesar 6, 98%.Halaman 27 dari 51 halaman.
162 — 23
Yani;Jelas apabila dua bidangbidang diatas merupakan bukti yang sah danauthentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (VolledigBewijskracht/Full Force Of Evidence) hal ini sejalan pula denganketentuan dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria yangberbunyi: oembenan suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat Juncto Pasal 20 Ayat (1) UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok
543 — 332
NINDYO PArmano,sh.m.si DAN HakimAnggota NURSYAM ,SH.M.HUM yang menyatakan berdasarkan buktiT 116 dan T 117 adalah suata Force Majour atau bencana adalahsuatu kekeliruan dan kekhilapan yang nyata;7.
41 — 31
Hal ini dikarenakan adanya Hal Hal atau KeadaanKeadaan yang sangat mendesak (Force majure), yaitu : adanya biayarutinitas untuk memenuhi kebutuhan nafkah hidup sehari hari di dalamkelangsungan hidup Keluarga dan Biaya Pendidikan dari anak anakPENGGUGAT ;10.
271 — 115
Deli spoowegMaatschappij, yang berkedudukani Negeri Belanda dengan perwakilan di Medan. hwa menurut saksi tindakan nasionalisasi itu bukan tindakan yuridisetapi tindakan politis bahwa suatu kontrak merupakan tindakanAN nasionalisasi masuk kedalam force mayer maka demi hukum tanahtanahitu jatuh kembali kepada sipemilik bukan kepada tindakan politiskenegaraan.
1371 — 672
Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secarasederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utangyang telah jatuh waktu dan tidak dibayar ; Untuk membuktikan secara sederhana adanya dua atau lebih Kreditormaupun adanya utang yang jatuh tempo dan tidak dapat dibayar mestidapat dibuktikan berdasarkan "alat bukti yang mencapai nilai kekuatanpembuktian (bewijskracht, probatory force) yang "mencapai batas minimalpembuktian akan tetapi yang menjadi patokan : terdapat / ditemukan
426 — 251 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebab yang berhak dan berwenang untukmenentukan nilai kekuatan pembuktian(bewijskracht, probatory force/conclusive force)Hal. 104 dari 193 hal. Put. Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016dari kedua alat bukti yang ditemukan itu,sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim dalamproses persidangan Pengadilan.12.
Sebab yang berhak dan berwenanguntuk menentukan nilai kekuatan pembuktian(bewijskracht, probatory force/conclusive force)dari kedua alat bukti yang ditemukan itu,sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim dalamproses persidangan Pengadilan.12. Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAPAlat Bukti Yang Sah Untuk Membuktikan KesalahanHal. 180 dari 193 hal. Put.
25 — 2
Suami yang sudah mengikrarkan talaknya dengan mudahmelupakan kewajibannya dengan berbagai macam alasan, seperti ketidaksanggupan atau menunggu upaya paksa dari pengadilan (execution force)sementara isteri harus berfikir panjang untuk mengajukan permohonan ekseku sidengan biaya yang biasanya lebih banyak daripada hak yang akan diperolehnya,akibatnya putusan pengadilan jauh dari rasa keadilan (legal justice) dankemanfaatan (legal certanty), selanjutnya dengan sendirinya membuka ruangkesengsaraan berkepanjangan
111 — 24
Adapun yang dimaksud dengan overmacht atau force majeur adalah suatukeadaan yang dapat menyebabkan seseorang debitur tidak dapat memenuhi prestasinyakepada kreditur dimana keadaan tersebut timbul di luar kehendak si debitur (siberhutang) dan keadaan yang timbul itu juga berupa suatu keadaan yang tidak dapatdiketahui pada waktu perjanjian dibuat;Menimbang, bahwa Pasal 1244 KUH Perdata, 1245 KUH Perdata, 1444 KUHPerdata menerangkan bahwa apabila seseorang tidak dapat memenuhi suatu perikatanatau melakukan
79 — 8
Pengumuman lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai denganperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanoa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
76 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
sendiri,tanpa melihat sebab akibat kenapa terjadi permasalahan bisnis yangterjadi antara Penggugat dan Tergugat khususnya barangbarangyang dipesan tergugat kepada Penggugat;Bahwa Tergugat telah melakukan bisnis/oemesanan barangbarangkepada Penggugat dengan purchase order (PO) sudah berjalan lamasejak tahun 2000 dan adanya tagihan yang belum selesai dibayarkantergugat atas PO yang dipesan Tergugat kepada Penggugat, bukankarena wanprestasi, sebagaimana gugatan Penggugat, tetapi karenakeadaan darurat (force
1.FERRY NONGKA
2.FREDIK KUDIMANG
3.YOPPI ROMPIS
4.CHRISTIA SANDY PALIT
5.JANE HARIBAE
Tergugat:
PT AGUNG UTARA SAKTI
129 — 25
Bahwa menurut Pasal 164 Ayat (1) dan (2) UU RI No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan, menegaskan:Pasal 164(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekera/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal
131 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berpendapat bahwa keputusan sebelumnyatersebut tidak dapat dijadikan sebagai yurisprudensi dan tidakmenganut asas the binding force of precedent (tidak terikatpada putusan sebelumnya);Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berkesimpulan bahwa Putusan Majelis HakimPengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi PajakPertambahan Nilai (PPN) Keluaran sebesar Rp19.070.109.584,00nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapanpajak kecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak(force majeur) yang harus disertai bukti pendukung adanyakeadaan luar biasa tersebut;9.
84 — 103
15/PDT/2019/PT YYKtidak mengherankan jika PENGGUGAT menggunakan dasar hukumyang tidak jelas dan terang.Bahwa gugatan PENGGUGAT semakin menjadi tidak jelas dansemakin kabur ketika dalam gugatan halaman 6 angka 24 danangka 25 yang pada pokoknya menyebutkan kiblat hukum darihukum Indonesia berasal dari Belanda melalui analogi perkara a quodengan kasus Waterleiding Arest yang tentu saja hal ini bagaikanbumi dan langit mengingat Yang Mulia Majelis Hakim di Indonesiatidak menerapkan asas the binding force
A.A Alit Rai Suastika, SH
Terdakwa:
Ivan Kaweono
355 — 180
Member dapat meminta admin untuk menyetorkansaldo dari CB dan SB ke akun paypal member yang kemudian akandiproses oleh admin Bahwa perhitungan investasi pada 5LevelIncome.com dengancara membagi rata setiap penerimaan pembayaran kepada seluruhmember aktif yang telah mendaftar sebelumnya Bahwa usaha pada web www.getprofitadz.com adalah :Website www.getprofitadz.commenawarkan 2 produk untuk diikuti,yaitu: Revenue Share dan Force Matrix, kedua Produk tersebutmemiliki sistem perhitungan yang terpisah:
FREDDY IRWANTO
Tergugat:
PT. BANK DBS INDONESIA Cabang Medan
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Padang Sidimpuan
2.Badan Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal
3.PT. Balai Lelang Dhanapala
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatra Utara Cq. Badan Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal
77 — 15
Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;atauPenjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.17.7.
121 — 66
Silitonga;Barang Bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara;1) 1 (satu) buah modul surya tanpa label;2) 1 (satu) buah penyangga modul surya tiang pipa 1 inc panjang 1,5meter, 2 (dua) buah klem tiang dan 2 (dua) buah klem tiang;3) 1 (satu) buah BCR (sistem kendali) 12 V merk Gold ParakeetPiramida;4) 1 (satu) buah battery merk Massive Thunder Batteries 65D26R/NS7012V65Ah49 CA warna hijau;5) 1 (buah) battery merk Titanium 65D26R/NS70 12V65Ah49 CA warnahitam;6) 1 (buah) battery merk G. force
Force 65D26R/NS70 12V65Ah49 CA warnaputih;1 (satu) buah kotak battery plastik warna hitam tanpa merk;1 (satu) buah lampu TL DC 10 W merk phlips berserta kabel lampuNYM 2x1,5 mm, panjang 24 meter;1 (satu) buah kabel modul surya NYY 2x2,5 mm panjang 7 meter;Barang bukti angka 24) sampai dengan angka 32) tersebut dikembalikankepada saksi Darsoyo;Buktibukti yang diajukanoleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwasebagai berikut:1)Fotocopy aplikasi Bank DKI Cabang Matraman Jakarta Timur, tanggal08 Agustus
50 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Multi AlphabetDinamika, sebagai berikut :UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :Pasal 156 ayat (1) : Dalam hal terjadi pemutusan hubungankerja, pengusaha diwajibkan membayaruang pesangon dan= atau uangpenghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak yang seharusnyaditerima.Pasal 164 ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Multi Alphabet Dinamika, sebagai berikut :UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :Pasal 156 ayat (1) : Dalam hal terjadi pemutusan hubungankerja, pengusaha diwajibkan membayaruang pesangon dan= atau uangpenghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak yang seharusnyaditerima.Pasal 164 ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force