Ditemukan 1091 data
34 — 23
Bahwa sebelum Majelis hakim tingat pertama sampai pada putusan sesualamar diatas, terlebih dahulu majelis hakim memerikan pertimbanganpertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:1. Bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannyahal 61 yang mengatakan: Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi gugatan perlawanandarinpara pelawan adalah keberatan terhadap pelaksanaan lelang haktanggungan berdasarkan surat pemberitahuan lelang yang sudahdikirimkan oleh PT.
97 — 20
tidak mempunyai legal standing untuk mewakili ParaPenggugat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial :Bahwa penerima kuasa tidak mempunyai legal standing untuk mewakiliPenggugat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pada perkaraaquo, karena Para Penggugat adalah anggota Serikat PekerjaPertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ditingkatperusahaan (PUK), sebagaimana kartu tanda anggota Para Penggugatyang membuktikan bahwa Para Penggugat benarbenar anggotaserikat pekerja di tingat
160 — 65
Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dan unsur melawan hukumPengadilan Tipikor tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukumpengadilan tingkat pertama, kedua unsur tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan tingat banding akanmempertimbangkan sendiri unsur ke3 yakni memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, sebagai berikut;Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata
77 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERMOHONAN KEADILAN66Bahwa, seandainya benar quad non tidak benar, perbuatan yang dilakukanTerdakwa I dalam menjalankan tugas melakukan verifikasi sebagai syaratdapat dicairkannya dana PKPS BBM dari Departemen KesehatankepadaRSJD Surakarta, dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi,mohon Majelis Hakim di tingat Peninjauan Kembali ini kiranya dapat untukmemprtimbangkan halhal sebagai berikut :1.
95 — 33
Apri 2014 dari PartaiAmanat Nasional ;Bahwa pada saat pleno di Kabupaten Sika Maumere itu semuasaksi partai diikut sertakan ;Bahwa saksi sudah pasti harus punya mandate dari partai, kalautidak punya mandat tidak mungkin jadi saksi partai ;Bahwa ketika penghitungan pleno peroleh suara baik DPRKabupaten, Propinsi atau Pusat atau DPD, khusus untuk PDIPtidak ada keberatankeberatan sehubungan dengan catatan yangdibuat KPU ;Bahwa biasanya hanya salah penjumlahan untuk tigkat Kabuaten,sedangkan untuk DPR tingat
85 — 11
, kemudian saksiIKHLAS mengatakan Kon saket, loen sedeh na peu tingat ke droen(sambil menangis mengeluarkan air mata) (Bukan sakit, saya sedih adateringat sesuatu terhadap diri saksi), kKemudian saksi menanyakan Soeyang poh kah? (Jadi, siapa yang pukul kamu?)
74 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain itu keberatantersebut mengenai penilaian hasil pembukian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, dan keberatan semacam itu tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaanpada tingat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturanhukum atau peraturan hukum tidak diterapbkan sebagaimana mestinya, atauapakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang,dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimanayang
98 — 48
Bahwa dikabulkannya petitum angka2 sebagaimana dituangkan dalam amarputusan angka2, yaitu perbuatan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill telahmelakukan perbuatan melawan hukum, didasarkan pada pertimbangan yangkurang cukup (onvoldoende gemotiverd)Hal mana dapat dilihat dari pertimbangan putusan Hakim Tingakat Pertamahalaman82, diamana Hakim Tingat Pertama hanya mempertimbangkanbahwa karena terbukti Pelimpahan Kuasa dari Tergugat kepada Tergugat Ildilakukan secara melawan hukum maka perbuatan Tergugat
67 — 34
Bahwa terbaca dalam surat gugatan Para Penggugat yang hanyamenyebutkan SHM No.466/Santiong sementara berdasarkan KutipanSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingat Propinsi Maluku diAmbon Nomor: 16/HM/MU/78 tanggal 24 Januari 1978 atas nama M. NurJamrud tanah seluas + 924 m? terletak di Kampung Santiong KecamatanPulau Ternate, Dati Il Maluku Utara, dan sekarang Jalan Djuma PuasaHal. 74 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.
Pembanding/Tergugat : BALDUS BAKARBESSY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : MARKUS BAKARBESSY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : MOSES BAKARBESSY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : YAKONIAS BAKARBESSY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : ROBI SAHULEKA Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : JOHAN BAKRBESSY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : WELEM BAKRBESSY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : HEIN BAKARBESSY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : HERASMUS BAKARBESSY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : ZAKARIAS BAKARBESSY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : OKTOVIANUS BAKARBESSY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : AGUSTINUS KALAY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : Ny. SINA SUITELA/MANUPUTTY Diwakili Oleh :
90 — 33
dengan demikian, maka pertimbanganpertimbanganhukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alin dan dijadikandasar didalam pertimbanganpertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 118/Pdt.G/2014/PN.Ambtanggal 22 April 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam PeradilanTingkat Banding ;Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Pembanding semula Tergugat s/d XIV tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertamamaupun dalam Peradilan Tingat
76 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
sesuai dengan mekanismeyang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan' yaitu. tanpamenggunakan SPP (Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat PerintahMembayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan tanpa melakukanverifikasi dari bagian keuangan ;Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa, lagi pula merupakan penilaianhasil pembukian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dankeberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padatingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingat
52 — 8
Adapun untuk periode TA. 2011pelaksanaan program bos pada tingat Kota Cirebon untuk Bos Pusatdilaksanakan oleh Subag Program dan untuk Bos provinsi dan BosKota dilaksanalan oleh Subag Keuangan Dinas Pendidikan KotaCirebon, yang dijabat yakni untuk Kasubag Program dijabat oleh ADESASTRA, M.Pd dan untuk Kasubag keuangan dijabat olehSUDJANA,M.Pd.Halaman 94 dari 170 Putusan No. 65/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.d.
Tahun 2011, 2012 dan 2013 namun tidak adahubungan keluarga.Bahwa Tugas Pokok Saksi selaku kabid Pendidikan dasar yaknimerencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia,mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusankurikulum, kesiswaan, mutu tenaga pendidik dan kependidikan padabidang Pendidikan Dasar.Bahwa Peran Saksi dalam pelaksanaan program Bos untuk periodeTA. 2012 dan 2013 sebagai Tim manajemen Bos tingkat KotaCirebon, adapun untuk periode TA, 2011 pelaksanaan program bospada tingat
161 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, Judex Facti tingat banding dan Judex Juris telah mengandung ultra petita karena mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebihdari pada yang dituntut oleh Penggugat Asal/Termohon PK;Bahwa, di dalam angka 20 Dictum Judex Facti tingkat banding yangdikuatkan oleh Judex Juris (halaman 70 diktum/ amar angka 9) dinyatakanbahwa:hutang yang terjadi dalam perkawinan adalah:1. P.T.
Pembanding/Terdakwa : FIRDAUS K, SE, M.SI Diwakili Oleh : RAHMAT WARTIRA, SH. Dkk.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : FIRDAUS K, SE, M.SI Diwakili Oleh : RAHMAT WARTIRA, SH. Dkk.
131 — 56
nagar;(3) pengelolaan, pemanfaatan dan pembagian hasil harta kekayaan nagarisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut peraturan nagaridalam peraturan daerah kabupaten/kota;Menimbang, bahwa proyek pembangunan PLTU 2 x 100 MW Teluk Sirihterletak di Kota Padang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Teluk kabungTengah, dengan kata lain tidak ada pemerintahan nagari di Kecamatan Bungus Teluk,melainkan pemerintahan Kelurahan Teluk Kabung Tengah, maka menurut hematMajelis Hakim Tingat
101 — 61
ayat (1) ke1 KUHP dan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana tercantum dalamdakwaan Kedua, namun dalam merumuskan amar putusan, ternyataPengadilan Tingkat Pertama mendahulukan amar putusan terhadap dakwaankedua dari amar dakwaan kesatu, maka untuk tertibnya susunan amar, ituMajelis Hakim Tingkat banding akan memperbaiki sebagaimana mestinyasesual dengan susunan dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa jika dicermati putusan Pengadilan Tingat
216 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
Medan Merdeka Utara No. 913JAKARTA PUSAT.PETIKAN PUTUSANPasal 226 KUHAPNomor : 2618 K/PID/2007DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara pidana dalam tingat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama : MUHAMAD YAMIN Bin H. HAMSI ;Tempat Lahir : Banjarmasin ;Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun ;Jenis Kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia.Hal. 92 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011Tempat Tinggal : Jalan P.
Terbanding/Terdakwa : SUPARDI BIN ADI SUWITO
Terbanding/Terdakwa : TULUS BIN ADI MIYARTO
Terbanding/Terdakwa : RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO
159 — 100
Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 19 September 2013 Nomor: No:35/TIPIKOR/2013/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini;2. Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, tanggal25 Juli 2013, Nomor 12/Pid.Sus/2012/P.Tpikor. Yk.;3. SURAT DAKWAN No.
Pembanding/Tergugat II : Sundoro Harto dahulu bernama Ong, Tiong Hoe Diwakili Oleh : Robi Putri Jayanti SH
Pembanding/Tergugat III : Handoko Harto dahulu bernama Ong, Tiong Kie Diwakili Oleh : Robi Putri Jayanti SH
Pembanding/Tergugat IV : Samuel Harto dahulu bernama Beno Sarkoro atau Ong, Kim Hok Diwakili Oleh : Robi Putri Jayanti SH
Pembanding/Tergugat V : Puro Kastowo Harto disebut juga Purokastowo Harto dahulu bernama Ong, Kian Gwan Diwakili Oleh : Robi Putri Jayanti SH
Terbanding/Penggugat : PT. Kereta Api Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
440 — 426
pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama tersebut di atas, menunjukkan bahwasanya Majelis Hakim Tingkat Pertamatidak memeriksa dalildalil dari Para Pembanding baik dalam Jawaban, Duplikataupun Kesimpulan serta Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak memeriksabuktibukti (bukti Surat dan bukti keterangan Ahli) yang diajukan oleh ParaPembanding di muka persidangan a quo dan terkesan seakan buktibukti tersebutdikesampingkan dan tidak dipertimbangkan hukum.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingat
171 — 36
SabilalMuhtadin Tingkat ULA TA 2009.. 3 (tiga) buah Surat Pertanggungjawaban (SPJ)Bantuan Operasional Sekolah (BOS) PPS SabilalMuhtadin Tingkat WUSTHA TA 2009.. 1 (satu) buah buku kas umum komite PPS SabilalMuhtadin.10.Copy 2 (dua) buah Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan SelatanNomor : Kw.17.1 / 5 / PP.0O7 / 68 / 2009 tanggal 10Pebruari 2009 dan nomor : Kw.17.1 / 5 / PP.007 / 872/ 2009 tanggal 10 Agustus 2009 tentang BantuanOperasional Sekolah (BOS) untuk Salafiyah tingat
150 — 69
buktibukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihakyang berperkara sudah dipertimbangkan dengan cermat dan seksamasebagaimana dalam pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakimtingkat pertama yang diuraikan dalam putusannya tersebut;e bahwa alasan dalam memori banding maupun dalam kontra memoribanding tersebut bukan merupakan halhal yang baru yang relevan untukdipertimbangkan dalam pemeriksaan Tingkat Banding dan hanyamerupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan dalam putusanMajelis Hakim Tingat