Ditemukan 1099 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : resort resor refra refol refri reforma refort refor refoza ref.rm report
Penelusuran terkait : Tanah sengketa a quo Penerbitan sertifikat hak pakai Tanah objek land reform
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 607 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — TB. ENOH JUHAENI bin TB. CHATAB
97 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanah bekas hak adatulayat.Butir VIl tahapan kegiatan Landreform (asset reform):1.Untuk tanah objek landreform yang belum pernah diredistribusi.Hal. 4 dari 203 hal. Put. Nomor 607 K/Pid.Sus/2015a. Tanah kelebihan Maksimum, Absentee dan bekas swapraja.1. Penyuluhan.2. Inventarisasi dan ldentifikasi penerima manfaat (petanipenggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek danobjek).3. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah, sesuaidengan penguasaannya.4.
    NasionalNomor: 25 Tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanPermohonan Penegasan Tanah Negara menjadi ObjekPengaturan Penguasaan Tanah/Landreform:Tanah negara Erfpach.Tanah bekas HGU yang telah berakhir jangka waktunyadan tidak diperpanjang oleh pemegang hak atau telahdicabut/dibatalkan oleh pemerintah.Tanah kehutanan yang telah digarap/dikerjakan oleh rakyatdan telah dilepaskan haknya oleh instansi yangberangkutan.Tanah bekas gogolan.Tanah bekas hak adat/ulayat.Butir Vil tahapan kegiatan Landreform (asset reform
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 07-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH K, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ENDANG MARYATI Binti SUKARMAN Diwakili Oleh : TAUFIKKURAHMAN, S.H.I
112 — 41
  • PeterHoefnagels, The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept ofCrime (Kluwer 1973 Hlm.17) dan selanjutnya lan Dunbar dan AnthonyLangdon mengatakan bahwa pembenaran utama terhadap pemidanaan itupada dasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, Deterrence (bothspecific to the individual offender and general to exert a deterrentinfluence on the population at large); Kedua, Rehabilitation (to reform theHalaman 71 dari 97 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT BJMoffenders character
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Tahun 2014
3201 — 2572
  • Tentang : Pengujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  • impossible to perform (hukum tidakmengatur hal yang mustahil dilaksanakan); 7) that laws are not changedfrequently (hukum tidak gampang berubah); dan 8) the demand thatgovernmental action is in accordance with the general laws which are laiddown beforehand (tindakan hukum pemerintah sesuai dengan hukum umumyang ditetapkan) (Lon Fuller, The Morality of Law, Yale University Press,1973, hal. 262 dikutip dari Patricia Popelier, Lega/ Certainty and Principlesof Proper Law Making, 2 European Journal of Law Reform
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PN KUPANG Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Kpg
Tanggal 4 Januari 2022 — Penggugat:
FERDINAN BAITANU
Tergugat:
1.Ir. Piter Tanone
2.Lurah Alak
3.Hendrik Lay
4.Sarce Lay Thionone
5.Lenny Lay
6.Dr. Since lay
7.Kosmas Wilson Lay
8.Charles Wilson Lay DR
9.Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
79 — 77
  • Tergugat II menolakseluruh dalil gugatan Penggugat ;Halaman 67 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pat.G/2021/PN Kpg.Menimbang, bahwa Tergugat V,VI,VII dan Tergugat VIII telah membantahdalildalil gugatan penggugat dalam Jawabannya yang pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut :Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan 2 (duabidang) tanah sengketa adalah bagian dari tanah warisan kakek dannenek Penggugat yang bernama Soleman Tunas almarhum dan Sus Nafualmarhumah berdasarkan SK Land Reform
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-02-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 29 Juli 2015 — INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL);I.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
295 — 207
  • dari fotokopi).Surat Pernyataan Penolakan Pembebasan BersyaratPollycarpus dari Indonesia Corruption Watch (fotokopisesual dengan asli).Surat Pernyataan Penolakan Pembebasan BersyaratPollycarpus dari Transparency Internasional Indonesia(fotokopi sesuai dengan asli).Surat Pernyataan Penolakan Pembebasan BersyaratPollycarous dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HakAsasi Manusia (fotokopi sesuai dengan asili).Surat Pernyataan Penolakan Pembebasan BersyaratPollycarpus dari Institute for Criminal Justice Reform
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-11-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 47/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri
Tergugat:
Bupati Malinau
340 — 456
  • Mangkupadi dan Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan,Provinsi Kalimatan Utara, dan kesepakatan KontrakKerjasama ini telah mendapat dukungan dari NDRC (NationalDevelopment and Reform Commission) atau BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenasnya) negaraRRT ;b.Pada tanggal 2 April 2018, Penggugat memperoleh DukunganRencana Pembangunan Hydropower Plant dari GUBERNURKALIMANTAN UTARA, melalui Surat Gubernur Nomor : 757/440/DPMPTSP/GUB tertanggal 2 April 2018, atas SuratPermohonan dari Penggugat Nomor
Restatement Cessie
Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;
Cessie
7106 — 13660
  • Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa  menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]
  • Satrio @ EERE PENJELASAN HUKUMTENTANG CESSIE Penjelasan Hukum tentang CessieHak cipta dilindungi oleh UndangUndang.Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010 NasionattegetRetorm Program Penulis: Rachmad Setiawan, J. Satrio Editor: Sebastian PompePengulas: Elijana Tanzah Gregory ChurchillAhli Internasional: Prof. Dr.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 29-05-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 27/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
SOFIA BALOE TOMBOY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG
Intervensi:
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
224 — 205
  • Erapendaftaran itu harus dilakukan sejak diterbitkan PeraturanPemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 jo Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997 ;Bahwa Abhli tidak tahu istilah Panitia Pertimbangan Land Reform ; Bahwa perluasan tanah maksimum adalah hal teknis sehinggaAhli tidak bisa memberikan pendapat ;Bahwa untuk menentukan batasbatas tanah suatu bidang tanahpendaftarannya dapat diajukan ke pejabat yang berwenang untukmelakukan pengukuran untuk menentukan batasbatasnya ;Bahwa tanah pada masa Pemerintahan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 05-12-2011 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 122/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 6 Juni 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S. alias NJI RATU EPON PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. GUNUNGSUBUR SENTOSA, 3. PALMER SITUMORANG, SH. MH
208 — 338
  • Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azasyang pada dewasa ini sedang menjadi dasar daripadaperubahanperubahan dalam struktur pertanahanhampir diseluruh dunia, yaitu dinegaranegara yangtelah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut"landreform" atau "agrarian reform" yaitu, bahwa"Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakansecara aktip oleh pemiliknya sendiri". jo. ;Penjelasan UU No. 1 Tahun 1958 :PENJELASAN HI.
Pengadilan PN METRO
Register : 04-08-2014 — Putus : 26-03-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN METRO Nomor 9/PDT.G/2014/PN.Met
Tanggal 26 Maret 2015 —
62 — 14
  • Olehkarena itulah dalam putusan ini selain mempertimbangkan halhal yang diatur dalamUndangUndang Lelang secara khusus juga akan membahas bagaimanakah peranyang dapat dilakukan oleh seorang Hakim dalam mengatasi permasalahan hukum dibidang lelang selaku agent of change untuk pembaharuan peraturan lelang dalammewujudkan law and legal reform di masyarakat ;Menimbang, bahwa memperhatikan jawab jinawab dan faktafakta yangterungkap di persidangan, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan bebanpembuktian
Pengadilan PN BIAK Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN BIAK Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Bik
Tanggal 10 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
EMA KRISTINA DOGOMO, SH
Terdakwa:
1.ANTHON KAFIAR
2.THEO WANMA
191 — 81
  • pada Mata kuliah :Hukum Pidana;Tindak Pidana Dalam KUHP;Tindak Pidana di Luar KUHP;Hukum Pidana Korupsi dan Pencucian Uang;Perbandingan Hukum Pidana;Filsafat hukum; danPembaharuan Hukum Pidana:Selain itu Ahli juga menulis karya ilmiah yang telah dipublikasi pada JurnalIlmiah, diantaranya :Hermeneutika Hukum (Sebuah Aletrnatif Penemuan Hukum BagiHakim);Etika Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebuah Kritik TerhadapKesesatan Peradilan;Kesesatan Peradilan Perspektif Hukum dan Etika;The Law Enforcement Reform
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 16-01-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 3/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
ANDIK PRASETYO
Tergugat:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
261 — 117
  • Tata Usaha Negara, yang olehsuatu peraturan perundangundangan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara diberi wewenang untuk menyelesaikan secara administratifsengketa Tata Usaha Negara tersebut melalui upaya administratif, setelahseluruh upaya administratif dimaksud dilaksanakan;Bahwa Dalam buku Anotasi UndangUndang No. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan yang disusun oleh Muhammad Yasindan kawankawan, diterbitkan oleh Universitas Indonesia Center forStudy of Governance and Administrative Reform
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Tanah
Putus : 21-01-2014 — Upload : 20-02-2014
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 45/Pdt.G/2012/PN-PSP
Tanggal 21 Januari 2014 — H. HASAN MAKMUR RITONGA VS 1. AZHARUDDIN HARAHAP, 2. PT. PARASETIA GROUP, 3. PT. MOSESA PETROLEUM.
50 — 9
  • Veteran RI Barumun TengahNomor: 015/LVRI/69, tertanggal 23 Agustus 1969, yang telah diberi materaisecukupnya/diNazegelend dan telah dilegalisir sesuai dengan bunyi aslinya,selanjutnya diberi tanda DUKti ......... ccc eceesteeessteeeseneeeseeessenteceaes T.L.II1;Fotocopy Berita Komisi Panitia Land Reform Ass. Wedana KecamatanBarumun Tengah yang dilaksanakan ke atas tanah Bandar Polam dekatKampung Rura Burangir (tanah yang dimohonkan oleh Pengurus MarkasRanting Leg.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 04-06-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 206/PDT/2017/PT DPS
PUTU RIDHARTA KAYUA MELAWAN MADE RAI,DKK
100 — 46
  • Ketentuan pada UU No. 1 Tahun 1964 tentang Pengadilan Land Reform danUU Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform, yangdijadikan dasar hukum dalam mempertimbangkan bahwa mengenaipengesahan pedum pamong pada tahun 1952 adalah ranah hukum perdatayang menjadi wewenang Peradilan Umum.MAKA PEMBANDING/TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGATMEMBERIKAN ANALISA DAN FAKTA HUKUM SEBAGAI DASARBANDING SEBAGAI BERIKUT :Dalam Eksepsi Bahwa terhadap halhal yang dipertimbangkan dalam eksepsi, kamisependapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-06-2015 — Upload : 31-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 1 Juni 2015 — HEN HEN GUNAWAN
121 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa menurut Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang, maka agar seseorang dapat dikenakan tindakpidana pencucian uang harus memenuhi unsur tindak pidana asal(predicate crime) adalah tindak pidana yang memicu (Sumber) terjadinyatindak pidana pencucian uang;(vide : The Indinesian Netherlands National Legal Reform Program, IhtiarKetentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang, 2010, halaman 97);7.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 22-03-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Mnd
Tanggal 26 April 2021 — Pemohon:
FIEN SOMPOTAN
Termohon:
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA selaku PENYIDIK
92 — 31
  • Fotocopy Siaran Pers Institute For Criminal Justice Reform (ICJR),pendapat lembaga ICJR mengenai kedudukan Ne bis in idem dalampraperadilan Indonesia, tanggal 02 desember 2017, dipublikasi pada:httos://icjr.or.id/mendudukkannebisinidemdalampraperadilanindonesia/tanpa aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P87.88.
Pengadilan PN GARUT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-03-2012 — Putus : 07-11-2012 — Upload : 26-02-2016
Putusan PN GARUT Nomor 4/Pdt.G/2012/PN.Grt
Tanggal 7 Nopember 2012 — - NY. ODAH Lawan - H. AEP ZAENUDIN
94 — 4
  • maksud melaksanakan pengukuran, adalah mencocokkanluas tanah milik Alm Bpk Darmo persil 15.D.Ill yang telah diwakafkankepada tiga lokasi pesantren antara lain: untuk Pesantren yang adadi Halimun, untuk Pesantren yang ada di Balebat Arinem, dan untukPesantren Persatuan Islam No.94 Depok Pakenjeng, danmencocokkan luas tanah yang berasal dari milik Alm Jayawikartayang telah diredis berdasarkan SK Gubernur Prov.JABARNo.135/A/VIIV59/1964 tanggal 16 Desember 1964 dan suratkeputusan dari panitia land reform
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 07-02-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 21 April 2020 — Penuntut Umum:
RIFAI FAISAL, S.H.
Terdakwa:
ABDUL YAJID Bin TASLIM RESRO DIKROMO
132 — 39
  • Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:v sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya; surat Sewamenyewa tanah;Y surat keputusan penerima obyek tanah /and reform;Halaman 75 dari 197 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN SmrY surat ijin garapan/membuka tanah; atauY surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti;= Pasal 26: Dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaansebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:v sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya; surat Sewamenyewa tanah;Y surat keputusan penerima obyek tanah /and reform;Y surat ijin garapan/membuka tanah; atauY surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti; Pasal 26: Dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaansebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 danPasal 23 tidak ada, pembuktian pemilikan atau
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 30-03-2017 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 24 April 2018 — Penggugat:
A A Ngurah Gede Agung
Tergugat:
1.I Wayan Sundi
2.I Made Sunda
3.I Nyoman Bahagia
4.I Ketut Sandi
5.Lamianti Pamungkas Cq Indo Raja Walet
6.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Ngurah Rai Cq Perumahan Bea dan Cukai
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
121 — 85
  • Bahwa terhadap dalil angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, Tergugat tanggapi sebagai berikut:Bahwa Kontog alias Made Kontog telah meninggal Dunia pada tanggal15 Juni 2016 meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu Tergugt sekarang ini.Hal 19 dari 125 halaman Putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN DpsBahwa Kontog (alm) dahulu adalah petani penggarap tanah milik GustiAgung Ngurah Mayun (alm).Bahwa Gusti Agung Ngurah Mayun temyata memiliki kelebinan tanah daribatas maksimum yang diperbolehkan oleh UU Land Reform
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 23-02-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 85/Pdt.G/2019/PN Dpk
Tanggal 16 Januari 2020 — .Ny SAYATI 2.HERU Bin MUHAMMAD ATTA 3.HENI WAHYUNI Binti MUHAMMAD ATTA 4.MURIYANI Binti MUHAMMAD ATTA 5.BOY SETIAWAN bin MUHAMMAD ATTA 6.Ny MUNZIAH Binti MUHAMMAD ATTA MELAWAN Drs MUCHDAN BAKRIE 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDNESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq WALI KOTA DEPOK Cq LURAH RANGKAPAN JAYA 3.KETUA SERIKAT SEKERDJA PEGAWAI DEPARTEMEN LUAR NEGERI 4.Asisten Wedana Kepala Kecamatan JHON LEONAR WAWORUNTU Notaris Pejabat Pembuat Akta tanah PPAT DAN 1. Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia 2.SURYA SUDRAJAD SH 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
634 — 596
  • Bahwa benar tanah Hak milik adat Tergugat yaitu Girik leter C 1730 No.123Persil 17 kelas D. seluas 12,95 ha pemah menjadi objek Land Reform /Absentee berdasarkan surat putusan kepala Inspeksi Agraria tanggal 16desember 1965 No.V / B54 / Insp/1965 akan tetapi Absentee atas tanahmilik Tergugat akhimya di cabut dan di batalkan berdasarkan suratkeputusan Mentri dalam Negeri Cq. Direktorat Jendral Agraria SK No.81 /DJA / 1978 tertanggal 2 Agustus 1978.8.