Ditemukan 1096 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 07-06-2016 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2860 K/PID.SUS/2015
Tanggal 7 Juni 2016 — I. Ir. ANDI REMAN SUGIYAR bin KASTOER, II. HARY SUBAGYO, S.T. bin SUPARI
221124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) pada tingat pertama yang dikuatkanpada tingkat banding memutuskan : Terdakwa I. Ir. ANDI SUGIYAR binKASTOER dan Terdakwa II.
Register : 09-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 478/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG Diwakili Oleh : PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN MASYHADUL QURAN
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
Terbanding/Tergugat III : Sdr. HENRY SIREGAR
Terbanding/Tergugat IV : Sdr. SOMADIKARYA
Terbanding/Tergugat V : Sdr. HAJUDIN
Terbanding/Intervensi I : Badan Intelejen Negara
Terbanding/Turut Tergugat I : Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
Terbanding/Turut Tergugat II : Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
Terbanding/Turut Tergugat III : Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
Terbanding/Turut Tergugat IV : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
402198
  • Dan tanah sengketa tersebut adalahmerupakan bagian dari tanah milik Penggugat sebagaimana didalilkan dalamgugatan;Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Tingat pertamamenyatakan bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan setempat dan diperkuatbukti P7,maka benar bahwa tanah sengketa berada dalam wilayah atau bagiandari tanah seluas 69,8315 Ha sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HakPengelolaan Nomor 1/Desa Gunung Geulis dan pemegang haknya adalahPemerintah Daerah Tingkat Il Kabupaten Bogor
Register : 25-04-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 461/Pid.B/2019/PN Pbr
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
WILSARIANI, SH.MH
Terdakwa:
1.RABE A, SEIPALA Binti ABDUL KASIM SEIPALA
2.SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT
12116
  • hanya antara : Terdakwa dan Terdakwa IIserta Ahli Waris HASAN REHALAT lainnya, melawan SIT FAUZAH saja,tanpa melibatkan pihak lainnya ; yang diketahui Terdakwa dan Ilsesungguhnya tanah yang dimaksud akan dikeksekusi nantinya jika gugatanHalaman 14 dari 201 Halaman Putusan Nomor 461/Pid.B/2019/PN Pbrdikabulkan, adalah tanah yang telah terbit SHM milik SIDIK ALIAS ALEKSIDIK,. disempadan sebelah barat asli SHM No.177 Tahun 1991.Bahwa dalam proses persidangan, karena SIT FAUZAH telah kalah sampai pada tingat
Register : 25-04-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pbr
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
WILSARIANI, SH.MH
Terdakwa:
SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT Alm
10024
  • Pbrhanya antara : Terdakwa serta Ahli Waris HASAN REHALAT lainnya,melawanSITI FAUZAH saja, tanpa melibatkan pihak lainnya ; yangdiketahui Terdakwa sesungguhnya tanah yang dimaksud akan dikeksekusinantinya jika gugatan dikabulkan, adalah tanah yang telah terbit SHM milikSIDIKALIAS ALEK SIDIK,. disempadan sebelah barat asli SHM No.177Tahun 1991, sebagaimana yang sudah diberitahu oleh NASEP VANDISULISTYO, SST. sebelumnya itu.Bahwa dalam proses persidangan, karena SIT FAUZAH telah kalah sampaipada tingat
Putus : 22-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 851 K /Pid.Sus/ 2013
Tanggal 22 Mei 2013 — SYAFIUDIN, SH.
6630 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaanpada tingat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturanhukum atau peraturan hukum tidak diterapbkan sebagaimana mestinya, atauapakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang,dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(UndangUndang No.8 Tahun 1981) ;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 20-04-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 14-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 5 September 2016 — HERU FITRI KUSWANTO Bin BUDI RAHARDJO
18269
  • Bdgpelaksanaan program bos pada tingat Kota Cirebon untuk Bos Pusatdilaksanakan oleh Subag Program dan untuk Bos provinsi dan Bos Kotadilaksanalan oleh Subag Keuangan Dinas Pendidikan Kota Cirebon, yangdijabat yakni untuk Kasubag Program dijabat oleh ADE SASTRA, M.Pddan untuk Kasubag keuangan dijabat oleh SUDJANA,M.Pd.Bahwa sesuai Juknis pengertian BOS yaitu program Pemerintah yangpada dasarnya untuk menyediakan pendanaan biaya operasi Nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana
Register : 08-03-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 27 Mei 2016 — ABDUL MAJID
14224
  • kerugian Keuangan Negara adalahKisyadi Selaku Pembantu Penanggung jawab, Zulheri selaku PengendaliTeknis, Rosmiyati, ahli sendiri selaku Ketua Tim dan Mia Listyo Hadi SelakuAnggota Tim;Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaanNegara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasukdidalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulkarena : Bahwa berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawabanpejabat lembaga Negara, baik di tingat
Register : 06-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 92/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. WIRA KARYA SAKTI
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
307231
  • Tergugat bertentangan denganrencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jambi (RTRWP),Rencana Tata Ruang wilayah Daerah Tingat IlKabupaten Batang Hari (RTRWWD) dan Perda PropinsiHal 140 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMBDati Jambi Nomor 9 Tahun 1993 tanggal 27 Desember1993 dan disahkan oleh Mendagri RI dengan SK Tanggal10 Februari 1993 Nomor 5 Tahun 1995 diundangkandalam lembaran daerah propinsi Dati Jambi nomor 55tanggal 22 Maret 1995 seri C nomor 1; Terdapat larangan pemanfaatan areal lahanPerkebunan
    Tergugat bertentangan dengan rencana Tata RuangWilayah Propinsi Jambi (RTRWP), Rencana Tata Ruang wilayah Daerah Tingat IIKabupaten Batang Hari (RTRWWD) dan Perda Propinsi Dati!
Register : 08-01-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 27 Mei 2016 — GHIFARI AKBAR Bin HAINIM KADIR
13379
  • kerugian Keuangan NegaraadalahKisyadi Selaku Pembantu Penanggung jawab, Zulheri selaku PengendaliTeknis, Rosmiyati, ahli sendiri selaku Ketua Tim dan Mia Listyo Hadi SelakuAnggota Tim :Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaanNegara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasukdidalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulkarena : Bahwa berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawabanpejabat lembaga Negara, baik di tingat
Register : 28-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 29/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Yoga Pratomo
Terbanding/Terdakwa : Hadinoto Soedigno
666779
  • Dalam hal ini Majelis Hakim tingkatpertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, olen karenanyapertimbanganpertimbangan tersebut diambil alin dan dijadikan pertimbanganMajelis Hakim Tingat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkatbanding.Halaman 234 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2021/PT.DKIMenimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatunkan MajelisHakim Tingkat Pertama, oleh Majelis Hakim tingkat banding dipandang telahsepadan dan memenuhi rasa keadilan .Menimbang,
Register : 08-01-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 27 Mei 2016 — HAINIM KADIR, SE. M.Si Bin ABDUL KADIR MZ
12124
  • kerugian Keuangan Negara adalahKisyadi Selaku Pembantu Penanggung jawab, Zulheri selaku PengendaliTeknis, Rosmiyati, ahli sendiri selaku Ketua Tim dan Mia Listyo Hadi SelakuAnggota Tim :Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaanNegara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasukdidalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulkarena : Bahwa berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawabanpejabat lembaga Negara, baik di tingat
Register : 05-12-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
21546
  • ;Bahwa Pembayaran yang diserahkan pada dokter itu pembayaranPenyediaan alat yang dilakukan oleh dokter yang bersangkutan ;Bahwa saksi pernah diminta oleh dokter untuk melakukan penagihan padaMukhlis, tetapi siapa dokternya saksi sudah lupa ;Bahwa saksi pernah menerima surat Nomor : 236/SB/PMR/VI/2010 dari CV.Prima Mustika Raya, setelah diterima diserahkan kepada Ketua SMFBedah ;Bahwa saksi tidak tahu ada respon pada waktu itu dari Kepala SMF Bedah,saksi hanya menyerahkan saja ;Bahwa saksi tidak tingat
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
27668
  • Bahwa Pembayaran yang diserahkan pada dokter itu. pembayaranPenyediaan alat yang dilakukan oleh dokter yang bersangkutan ;Bahwa saksi pernah diminta oleh dokter untuk melakukan penagihan padaMukhlis, tetapi siapa dokternya saksi sudah lupa ;Bahwa saksi pernah menerima surat Nomor : 236/SB/PMR/V1I/2010 dari CV.Prima Mustika Raya, setelah diterima diserahkan kepada Ketua SMFBedah ;Bahwa saksi tidak tahu ada respon pada waktu itu dari Kepala SMF Bedah,saksi hanya menyerahkan saja ;Bahwa saksi tidak tingat
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
4411336
  • ;Bahwa Pembayaran yang diserahkan pada dokter itu pembayaranPenyediaan alat yang dilakukan oleh dokter yang bersangkutan ;Bahwa saksi pernah diminta oleh dokter untuk melakukan penagihan padaMukhlis, tetapi siapa dokternya saksi sudah lupa ;Bahwa saksi pernah menerima surat Nomor : 236/SB/PMR/V1/2010 dari CV.Prima Mustika Raya, setelah diterima diserahkan kepada Ketua SMFBedah ;Bahwa saksi tidak tahu ada respon pada waktu itu dari Kepala SMF Bedah,saksi hanya menyerahkan saja ;Bahwa saksi tidak tingat
Register : 01-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
306185
  • (Saksi tidak memiliki dokumen nya);Bahwa saksi tidak ingat siapa yang membuat surat dari PT.MPPNomor : 097/DIRMPP/VII/2012 Tanggal 3 Juli 2012 perihal kelengkapandokumen yang ditujukan kepada Sandaru Drajat, SP tersebut (biasanyabagian Admin atau sekretaris) namun saksi yang bertanda tangan di suratitu, setahu saksi surat itu dibuat untuk mengajukan permohonan BankGaransi sehubungan dengan permintaan Bid Bond dan atau PerformanceBond (antara itu,saksi Sudah tingat lagi) pada tender pekerjaan di kontraknomor
Register : 13-05-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 19 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
RHAKSY GANDHY ARIFRAN, SH., MH
Terdakwa:
TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH Alm
22566
  • PPK memiliki fungsi lebih teknis mengawalpelaksanaan Program.Bahwa Pencairan dan Pengelolaan Dana Proyek Tingat pusat yaitudana yang ada di DIPA Satker PKPBM dan dicairkan oleh PPKNUSP2 yang terdiri dari:e Untuk pembayaran Konsultan (Pembayaran MMC dan RMC ) ;e Serta kegiatan pendukung seperti sosialiasi, workshop danpelatinanBahwa satker Pusat tdak memberikan arahan penentuan hargasatuan di RAB dan nilai paket pekerjaan di masyarakat.