Ditemukan 13549 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasla palal pasau
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Ayat (2) dan ayat (3) Pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) kuhpm Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 bebas
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 19-06-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 02-12-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BUDI FEBRIANDI, SH
Terdakwa:
TIMA GINTING
157 — 41

  • -------------MENGADILI:-------------

    1. Menyatakan bahwa ia terdakwa TIMA GINTING secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair;
  • Membebaskan terdakwa TIMA GINTING dari dakwaan Primair tersebut ;
  • Menyatakan bahwa ia terdakwa
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 10-11-2023 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 22-05-2024
Putusan PN KENDARI Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi
Tanggal 22 Februari 2024 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD SYAHID ARIFIN, S.H.
Terdakwa:
ASNAWATI LAPAE
90 — 47

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa ASNAWATI LAPAE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama sama dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 20 Januari 2016 — Hj. UMMI QOYYIMAH Binti ATOILLAH (TERDAKWA)
79 — 18
  • Ummi Qoyyimah Binti Atoillah tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP2. Membebaskan terdakwa Hj.
    penggunaan dana hibah kepada Mushola ArRohmah dariPemkab Rembang (tahun anggaran 2013) yang ditujukan kepada BupatiRembang dengan tanggal 14 September 2013.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa sesuai tertib hukum acara pidana, maka MajelisHakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diaturdalam Pasal Pasal
    2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.Setiap orang.2.Secara melawan hukum.3.Melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi.4.Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.5.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 3 Februari 2016 — MIKAEL NERA Alias MIKAEL
76 — 61
  • Menyatakan terdakwa MIKAEL NERA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;2. Membebaskan terdakwa MIKAEL NERA dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;3.
    Menyatakan terdakwa MIKAEL NERA tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana tersebutdalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;2. Menyatakan membebaskan terdakwa MIKAEL NERA dari Dakwaan PrimairPenuntut Umum;3.
    2 ayat (1)jo.
    2 Ayat (1) jo.
    Menyatakan terdakwa MIKAEL NERA tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31Hal. 86 dari Hal. 90, Putusan Nomor: 97/Pid.SusTPK/2015/PN.KpgTahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimanatersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;2.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-03-2014 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 63/PID/TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 20 Maret 2014 — AGUS ISKANDAR Bin ABDUL KADIR
95 — 8
  • Menyatakan terdakwa Agus Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana DAKWAAN PRIMAIR.2.
    persidangan.b Keterangan saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan.c Tuntutan/requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar PengadilanNegeri Tanjung Karang memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas1A Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:1.Menyatakan terdakwa Agus Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana DAKWAAN PRIMAIR.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denganperintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000, (dua
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIR : Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun~ 1999 tentangPemberantasan
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaiman telah diubah dan di tambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001rumusannya berbunyi : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, dipidana
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-10-2015 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 85/Pid.Sus/2015/PN.Smg
Tanggal 5 Oktober 2015 — Ahmad Alaudin Syarif, S.E, Msi
84 — 20
  • M.SI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan.2.
    M.SI, tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi,sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf a dan b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah menjadi UUNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadalam Surat Dakwaan.2. Menyatakan terdakwa AHMAD ALAUDIN SYARIF, SE.
    2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi; Subsider melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31
    Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;atauKEDUAPasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah menjadi UUNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yangdisusun secara gabungan/kombinasi, maka akan dibuktikan terlebin dahuluDakwaan KESATU Primer melanggar Pasal
    2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) hurufa dan b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, dengan unsurunsur sebagai berikut :1.
    M.SI, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadalam dakwaan Primer, sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf a dan b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Sebagaimana diubah menjadiUU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam Surat Dakwaan.2. Membebaskan Terdakwa Ahmad Alaudin Syarif,S>E, Msi.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 06-07-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN PALU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
RINTO HASAN, SH
Terdakwa:
TAJUDIN O. LABUDU, S.Pd
214 — 104
  • LABUDU, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
    LABUDU, S.Pd bersalah melakukanTindak Pidana telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiriatau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, sebagaimana yang diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun
    LABUDU, S.Pd terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umumdiatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 15-01-2024 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 22-02-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY
Tanggal 22 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : MISDIANTO
149 — 9324
  • Terdakwa MISDIANTO yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana pokok berupa lamanya pidana penjara dan pidana tambahan berupa lamanya pidana penjara pengganti pembayaran uang pengganti, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa MISDIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 13-04-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 7 April 2022 — Penuntut Umum:
MEIDY WENSEN, SH.
Terdakwa:
ARMIN JAYA BIN AMAN.
107 — 50

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Armin Jaya Bin Aman, tidak terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberitahuan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair ;
  • Membebankan Terdakwa oleh katena itu dari dakwaan primair tersebut ;
  • Menyatakan Terdakwa Armin Jaya Bin Aman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 12-01-2017 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr
Tanggal 6 April 2017 — Penuntut Umum:
DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
HAFID YUSUF
112 — 39

  • MENGADILI

    1. Menyatakan terdakwa HAFID YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
  • Membebaskan terdakwa HAFID YUSUF dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 11-05-2022 — Putus : 21-07-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 21 Juli 2022 — Penuntut Umum:
1.ZIT MUTAQIN, SH
2.MUHAMMAD ARSYAD. S.H.
Terdakwa:
dr. HAPPY TEDJO TJAHJONO, MPH
240 — 108
  • tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair;
  • Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dr.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-01-2015 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 152/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby.
Tanggal 12 Januari 2015 — H. ABDURRAHMAN CS,SH.Msi
47 — 8
  • M.Si, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 Th.1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair; 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut. 3.
    M.Si dari Dakwaan Primair,melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah danditambah UU RI No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan DakwaanSubsidair melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UURI No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah UU RI No. 20 tahun 2001 Jo Pasal55 ayat 1 ke 1 KUHP33. Menyatakan merehabilitasi nama baik dan martabat Terdakwa H. ABDURRAHMAN CS.SH.
    2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)UU No.31 Th.1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPSUBSIDAIR: Melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UUNo.31 Th.1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor31
    2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)dan ayat (3) UU No.31 Th.1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyatakan :Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara, dipidana dengan pidana
    SbyMenimbang, bahwa unsurunsur delik dari Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) hurufb, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 Th.1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UUNo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPadalah :Setiap orang ;Secara melawan hukum ;Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;Yang dapat merugikan keuangan Negara atau
    Sampangtahun anggaran 2013;Bahwa berdasarkan fakta dan pengertian setiap orang sebagaimana tersebut diatas,maka unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) UU No.31 Th.1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, tidak dapatditerapkan dalam perbuatan terdakwa ; Menimbang, bahwa dengan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 05-11-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 31/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 3 Desember 2015 — Pembanding/Terdakwa : DIDI RISMUNADI
Terbanding/Jaksa Penuntut : RNALDY UMAR, SH
103 — 71
  • ., tanggal 16 September 2015 yang dimintakan banding tersebut ;

---------------------------------- M E N G A D I L I S E N D I R I : ------------------------------

  1. Menyatakan bahwa Terdakwa DIDI RISMUNADI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama dengan cara melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
    sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ; Setelah membaca tuntutan hukum/requisitoir Penuntut Umum yangpada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1.Menyatakan terdakwa DIDI RISMUNADIsecara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara bersamasama dengan cara melawan Hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun2001 tentang Perubahaan atas Undangundang No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
    bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa : DIDIRISMUNADI ; Halaman 48 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 82/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., tanggal 16 September 2015 yang dimintakan banding tersebut ;MENGADILI SENDIRIU3: Menyatakan bahwa Terdakwa DIDIRISMUNADI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana KORUPSIsecara bersamasama dengan cara melawan hukum, sebagaimana dimaksuddalam Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang No 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut diatas ; Membebaskan Terdakwa DIDI RISMUNADItersebut = oleh karena itu. dari dakwaan Primair tersebut ; Menyatakan Terdakwa DIDI RISMUNADItersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 19-05-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 27 September 2022 — Penuntut Umum:
DARWADI, S.H.
Terdakwa:
EKA MARYATI, SH Binti MARMAN
91 — 81
    • terdakwa Eka Maryati, SH Binti Marman terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-01-2015 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby.
Tanggal 12 Januari 2015 — Ir. ABDUL WAHID CHAIRULLAH, M.Si
60 — 10
  • Menyatakan Terdakwa Ir.ABDUL WAHID CHAIRULLAH, M.Si tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 Th.1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair; 2.
    puluh tujuh rupiah) dan uang tersebut telah disita olehPihak Kejaksaan Negeri Sampang;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan tersebut di atas, makaselanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa oleh PenuntutUmum dengan bentuk dakwaan susidairitas yaitu :PRIMAIR : Melanggar Pasal
    2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)UU No.31 Th.1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPSUBSIDAIR: Melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UUNo.31 Th.1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor31
    2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)dan ayat (3) UU No.31 Th.1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyatakan :Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara, dipidana dengan pidana
    penjara seumur hidup atau pidana penjarapaling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikitRp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 ;Menimbang, bahwa unsurunsur delik dari Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) hurufb, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 Th.1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UUNo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal
    Sampangtahun anggaran 2013;Bahwa berdasarkan fakta dan pengertian setiap orang sebagaimana tersebut diatas,maka unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) UU No.31 Th.1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, tidak dapatditerapkan dalam perbuatan terdakwa ; Menimbang, bahwa dengan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 20-08-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 6 Januari 2022 — Penuntut Umum:
AMRI RAHMANTO SAYEKTI, SH., MH
Terdakwa:
Afrizal Zein Als Rizal Bin Zainal Abidin Zein Alm
118 — 60

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL ZEIN Als RIZAL Bin ZAINAL ABIDIN ZEIN (Alm) telah terbukti secara Sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 06-07-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN PALU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
RINTO HASAN, SH
Terdakwa:
SAIFUL A. HASAN
181 — 43
  • HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
    HASAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umumdiatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) danayat (3) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 22/Pid.Sus-Tipikor/2016/PN.Srg.
Tanggal 29 September 2016 — MISRI, SE. Bin SAMSURI
76 — 26
  • Bin SAMSURI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;3.
    Tpk/2016/PN.Srg.Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh dari unsurunsurtindak pidana yang di dakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaituPrimair : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Subsidair : melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atasyang disusun secara subsidaritas, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahuluDakwaan Primair Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo.
    Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya sebagaiberikut :1. Unsur Setiap Orang;2. Unsur Secara Melawan Hukum;3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara;5.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 10-11-2023 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 22-05-2024
Putusan PN KENDARI Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi
Tanggal 22 Februari 2024 — Penuntut Umum:
RAMADAN,S.H.,M.H.
Terdakwa:
JUMRAN PALUALA, S.H., M.H.
86 — 60
  • terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama sama dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 19-05-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 27 September 2022 — Penuntut Umum:
DARWADI, S.H.
Terdakwa:
ETANA FANY JATNIKA, SH Bin SAKRONI
102 — 105

  • MENGADILI:

    1. terdakwa Etana Fany Jatnika, SH bin Sakroni terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas