Ditemukan 468 data
684 — 355 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak. Judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan ... [Selengkapnya]
Bahwa putusan Judex Facti telah menyimpang dari ketentuanhukum positif, oleh karena di dalam perkara Tindak Pidana Korupsiyang dicari adalah kebenaran materiil bukan kebenaran formil;Oleh karena itu dalam memutuskan perkara Tindak PidanaKorupsi harus dihindari jalan pikiran dan penelaahan secaraFormalistic Legal Thinking, sehingga Judex Facti dalammemberikan putusan harus dan wajib mengikuti penalaran, yangtidak saja didapat dalam persidangan saja, tetapi harus menggalidan menemukan rasiorasio yang
Pid.SusTPK/2016/PT.TPK telahkeliru dan banyaknya pertimbangan hukum yang tidak relevansatu diatara yang lain, melainkan kontradiktif, disisi lainmenyebutkan agar menjaga tidak terjadi Disparitas;Bahwa putusan Judex Facti telah menyimpang dari ketentuanhukum positif, oleh karena di dalam perkara Tindak PidanaKorupsi yang dicari adalah kebenaran materiil bukankebenaran formil;Oleh karena itu dalam memutuskan perkara Tindak PidanaKorupsi harus dihindari jalan pikiran dan penelaahan secaraFormalistic Legal Thinking
Hj.MARNIYATI
Tergugat:
1.JUJU JUHATTA
2.DWI NUGRATMO (suami JUJU JUHATTA)
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA
99 — 7
Tergugat dan sesungguhnya sesuai bukti identitas diriPara Tergugat secara redaksional memang penulisan identitas subyek gugatanPara Tergugat memang kurang tepat, Namun, oleh karena nyatanya ParaTergugat telah hadir dan mengajukan jawaban untuk kepentingan hukumnya,tentunya kesalahan ini haruslah dinilai secara utuh dengan memperhatikanpokok permasalahan yang dikemukakannya (posita fundamentum petendi)maupun tuntutan (petitumnya), karena sesuai sistem pendekatan yang jauh darisikap formalistic legal thinking
Rachmad Wirawan,S.H
Terdakwa:
1.FRANSISKUS XAVERIUS DESA Als. FRANS
2.GABRIEL MOAT TODA Als. MOAN
119 — 136
Hakim disini tidak melakukan serial thinking, melainkan berpikirtrasformatif (Santjipto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentangPergulatan Manusia dan Hukum, Kompas, Jakarta, 2008, Hal.95);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum atas namaRachmad Wirawan, S.H., Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Penuntut Umum secara lalai dan tidak cermat dalam surattuntutannya pada halaman 47 menyebutkan faktafakta yang terungkap dipersidangan secara berturutturut berupa
98 — 15
Apabila kita menyimak (scrutiny) dalildalil posita Penggugat,justru Penggugat telah memasalahkan halhal yang tidak adakepentingan hukumnya (legal interest) dan kaitan (relevance)dengan dirinya sendiri melainkan memasalahkan masalahantara Tergugat Ill dengan Tergugat Il yang nota bene sudahdiselesaikan (completion) oleh lembaga peradilan melaluiputusannya yang sudah in kracht van geweisde danbersifatfinal and binding;Cara berpikir yuridis (the way of legal thinking) yang tertuangdalam gugatanPenggugat
64 — 13
Sebagai manusia jangan Cuma negatif thinking pada orang lain tapicoba kita melihat tujuan dan maksud apa sampai surat kuasa penjualan itudiberikan mandatnya pada Tergugat Il (SURYANI) jadi dari surat kuasamenjual sampai pada pembuatan AKTA JUAL BELI NO. VAJB/7/2013 terussampai ke balik nama SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 305 dari (alm) LARMA D.MOODUTO ke BUDIONO NIODE (Tergugat !)
Terbanding/Tergugat : EKO AGUNG WAHONO
150 — 78
Soalsoal ujian nasional untuk SD, SMP, dan SMA sudah ditingkatkanmutunya dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, terutama soalsoalmatematika dengan istilah HOTS (Higher Order Thinking Skill). Selamaini saya sebagai ayah senang mengumpulkan materi dan soalsoalmatematika dari internet, memberikan dan memodifikasi soalsoalmatematika itu untuk dikerjakan Raharjo dan Rahardi, dan membahassoalsoal yang dikerjakan oleh Raharjo dan Rahardi untuk lebih dapatdipahami oleh mereka.
H. ACHMAD FAUZI THAHA
Tergugat:
1.PT. BANK BUKOPIN
2.PT. BANK BUKOPIN Kantor Cabang Samarinda
3.Hj. RAHMI JAMILAH
4.IR. SANJAYA
5.Hj. FARIDAH
6.Hj. SITI FATIMAH
7.Hj. RAHMAWATI
8.Hj. NURJANAH THAHA BAKRIE
9.SITI AISYAH, SH.,M.Kn
10.RUDDIYANTHO TANTRY, SH
103 — 16
Bahwa posita pada angka 1 sampai dengan angka 33 (halaman 3 s/dhalaman 11) adalah pernyataanpernyataan yang tidak bernilai yuridissama sekali, Semua beranjak dari asumsi dan bahkan tendensius.Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 43/Pdt.G /2019/PN SmrBercampur aduk antara opini dengan prasangka buruk (negative thinking)dari Penggugat, yang pada kesimpulannya menandakan sikap ngawur dancerminan sikap emosional yang tidak berdasar dari Penggugat.3.
1.Jannus Napitupulu
2.Rudi Napitupulu
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Balige
69 — 40
., Pangkat Ajun Komisaris Polisi,dengan NRP 73070617 adalah anggota polisi pada Kantor Kepolisan SektorBalige;Menimbang, bahwa permasalah clerical error atau kesalahan pengetikansebagaimana tersebut di atas tidaklah dapat disikapi dengan pendekatan yangbersifat formalistic legal thinking secara sempit dan ekstrim, akan tetapiharuslah kembali lagi kepada maksud dan tujuan lembaga Praperadilan itusendiri yakni untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melaluipengawasan horizontal (perhatikan penjelasan
510 — 662 — Berkekuatan Hukum Tetap
fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagimengingat kedudukan Terdakwa IV/Pemohon Kasasi hanyalah sebagaipejabat sementara dalam jabatannya sebagai Pjs manajer marketingtanpa surat pengangkatan yang bersifat tetap artinya secara hukum iatidak mempunyai otoritas penuh dan hanya bersifat sementara dalammenjalankan tugas pekerjaannya dimana secara jenjang pekerjaan iasematamata tunduk dan patuh atas perintah atasan/pimpinan semata,kemudian ia Terdakwa IV/Pemohon Kasasi selama bekerja bersikappositif thinking
42 — 9
Sebagai manusia jangan Cuma negatif thinking pada orang lain tapicoba kita melihat tujuan dan maksud apa sampai surat kuasa penjualan itudiberikan mandatnya pada Tergugat Il (SURYANI) jadi dari surat kuasamenjual sampai pada pembuatan AKTA JUAL BELI NO. VAJB/7/2013 terussampai ke balik nama SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 305 dari (alm) LARMA D.MOODUTO ke BUDIONO NIODE (Tergugat !)
119 — 31
membantu persoalan persoalan di Cianjur menurut Bahasa dari saksi Dian yangmengatakan bahwa saksi dan para pejuang kemanusiaan diCianjur mohon maaf apa yang saksi janjikan selama 1 bulan tidakbisa terkabul karena satu dan lain hal dan pada akhirnya saksiDIAN menggandeng Terdakwa yang diharapkan akan bisamembantu menuntaskan kasus tersebut;Bahwa yang membuat percaya Terdakwabisa membantu karenaSaksi DIAN mengatakan bahwa Terdakwa memiliki jaringannyahebat dan luar biasa dan saksi selalu positive thinking
123 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 Desember 1998, yang dalam pertimbangannyamenyatakan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya telahmengabulkan eksepsi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atasdalil gugatan yang telah mencampur adukkan antara wanprestasi denganperbuatan melawan hukum yang mengandung cacat (obscuur libel).Bahwa Pendapat dan Kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut berpijakpada Pendekatan Hukum yang sangat Kaku (strict law) dan dianggap inibersifat formalistik (formalistik legal thinking
H. Edward Manurung
Termohon:
Polres Balangan Cq. Kapolres Balangan Cq. Kasat Reskrim Polres Balangan
123 — 51
ataukah terlebin dahulu memperhatikankepentingan dan ketertiban umum, disamping itu penerapan hukum acara yangterlampau teknis bisa mengingkari keadilan ataupun penuntutan sesuai hukum acara(due process) tanpa kebijaksanaan sering mendatangkan akibat yang tidak adil.Walaupun demikian tertio dan penegakan hukum acara pidana (hukum formil), gunamenegakkan ketentuan hukum pidana (hukum maiteriil) patut dijaga, karenapenegakan hukum formil berdasarkan sistem pendekatan strict law atau formalisticlegal thinking
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akan tetapi demi menghormati harkat danmartabat Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang terdiri dari HakimHakimyang mulia dan terhormat (Oficium Nobile) itu kami Para Pemohon PK mauberpikir positif (positif thinking) saja yaitu menganggap mereka tidakmengerti / memahami Hukum Adat, Adat Istiadat, Tradisi, dan Budaya orang /masyarakat Ngada umumnya, Woe (Suku) Deru B khususnya, maka kami ParaPemohon PK beranggapan bahwa telah terjadi Kekhilafan Hakim atauKekeliruan Yang Nyata didalam putusan dalam perkara
107 — 14
asumsi bahwa telah terjadipenyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh juru sita, yang menurutperusahaan / Tergugat hal tersebut melanggar hukum acara formil;Menimbang, bahwa atas materi eksepsi Tergugat tersebut ditanggapi olehPenggugat dan Penggugat II dalam Repliknya menyatakan bahwa bilamanaadanya kesalahan alamat Para Tergugat, haruslah dinilai secara utuh denganmemperhatikan pokok permasalahan yang dikemukakannya maupun tuntutankarena sesuai sistem pendekatan yang jauh dari formalistic legal thinking
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Diwakili Oleh : H. SUROTO, SH. ; SUHARTO, RADIANSYAH, SH, MHum. ; MUHAMMAD AMIN, SH. ; M. MUSLIM QODRATULLAH. ; M. FAJAR KURNIAWAN, SH. ; EVIAN AGUS SAPUTRA, SH, MH.
Terbanding/Penggugat I : ABDUL BUCHAIRI
Terbanding/Penggugat II : BAMBANG ISMUDIARTO
Terbanding/Penggugat III : DARTO SUPARNO
Terbanding/Penggugat IV : EDY SUMARDI
Terbanding/Penggugat V : JUMADI
Terbanding/Penggugat VI : KASTURI
Terbanding/Penggugat VII : MOH. JAENI
Terbanding/Penggugat VIII : MANTO
Terbanding/Penggugat IX : M. SUMITRO
Terbanding/Penggugat X : Giman
Terbanding/Penggugat XI : Reban
Terbanding/Penggugat XII : SUMARJO
Terbanding/Penggugat XIII : SUTRISNO
Terbandin
113 — 106
sesuai prinsip hukum acara perdata, Penggugat adalah seorangyang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasamelanggar haknya itu sebagai Tergugat, dalam suatu perkara yangdiajukan ke pengadilan;Bahwa bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesualdengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana,cepat dan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yangdipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (Strcht law) dan bersifatformalistik (formalistic legal thinking
130 — 43
), PPAT/Notaris TITI HERWATISOERYABRATA,SH.M.Hum (sebagai PPAT/Notaris yang membuat Akta Jual Beliantara Tergugat I dengan Tergugat II) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.Dipetimbangkan dengan berpedoman bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatuperkara, sesuai dengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepatdan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah bolehbersifat terlalu kaku (stricht law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thinking
243 — 309
nakhoda,penentu arah bahtera, sehingga TERGUGAT memandang perlu untukmembenahi beberapa sifat PENGGUGAT seperti:e Gaya hidup PENGGUGAT yang konsumtif, dengan selalu membelibarangbarang yang bermerk dan mahale Kebiasaandan cara makan yang berantakane Kebiasaan berbohong dari PENGGUGAT, antara lain denganmengaku sudah punya anak kepada temantemannyae Kebiasaan underestimate PENGGUGAT terhadap kreatifitasTERGUGAT, dengan selalu mengatakan: pasti jelek terhadap ideide kreatif TERGUGATe Kebiasaan negatif thinking
104 — 311 — Berkekuatan Hukum Tetap
tercantum didalam SK tersebut telah dipenuhi olehpemohon Sertipikat;Memori Kasasi Pemohon Kasasi IlSubstansi/Materi Kasasi:Bahwa dengan tetap mengapresiasi kinerja PT TUN Medan yang patut diacungijempol karena telah memproses pemeriksaan perkara a quo pada tingkatbanding super cepat dan secara kilat, tidak seperti biasanya dalam keadaannormal yang bisa berlamalama sampai 6 (enam) bulan atau lebih;Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi salut dan hormat sertaberbaik sangka serta positive thinking
205 — 28
dikarenakan adanyakesalahan pengetikan saja karena dengan melihat bukti bukti surat yang telahdiajukan oleh Para Penggugat ternyata sesuai dengan apa yang diinginkan olehPara Penggugat sebagaimana gugatannya sehingga Majelis meyakini hal ituhanyalah kesalahan pengetikan saja dan tentunya kesalahan pengetikan (clericalerror) tersebut haruslah dinilai secara utuh dengan memperhatikan pokokpermasalahan yag dikemukakannya, kerena sesuai dengan sistem pendekatan yangjauh dari sikap formalistic legal thinking