Ditemukan 673 data
Pembanding/Tergugat II : NURAENY KURNIA alias MANTANG Diwakili Oleh : SUARDI, SH
Pembanding/Tergugat III : ANWAR KURNIA Diwakili Oleh : SUARDI, SH
Pembanding/Tergugat IV : NURMALA KURNIA, Amd. Keb Diwakili Oleh : SUARDI, SH
Pembanding/Tergugat V : NURSYAM KURNIA Diwakili Oleh : SUARDI, SH
Terbanding/Penggugat I : Hj. NIRNA SAID
Terbanding/Penggugat II : H. NIRWAN SAID, S.T
Terbanding/Penggugat III : FIRMAN SAID, S.Sos
Terbanding/Penggugat IV : H. ADYTIAWAN SAID, S.E
Terbanding/Penggugat V : SISKA PUTRI UTAMI SAID, S.K.g
1547 — 615
SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor: 16.4 8/KBTS/BSP/ X/1985 tgl.25 September 2016 An. H. AMINAH ditandai bukti 1.15.2. SURAT KETERANGAN KEMATIAN SUAMI/ISTRI No. 36/KEL/ BTS/X/1995tgl. 2101995 An. H. NAPISAH ditandai T.15.3. SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor: 16.85/KBTS/BSP/I/ 2017 tgl.2312017 An. AHMAD KURNIA ditandai bukti T.15.4. SURAT KETERANGAN AHLI WARIS tanggal 17 Desember 2016 An. HJ.SUARNI DKK ditandai bukti T.15.5.Bahwa bukti T.15.1 s/d T.15.5 tersebut membuktian, bahwa H.
Pembanding/Penggugat II : SANTJE A UMBOH Diwakili Oleh : Cecep Hasanuddin, SH., MH.
Terbanding/Tergugat I : PT. SENTUL CITY Tbk
Terbanding/Tergugat II : PT. SUKAPUTRA GRAHA CEMERLANG
Terbanding/Tergugat III : KOMITE WARGA SENTUL CITY KWSC
Terbanding/Tergugat IV : DESMAN SINAGA
Terbanding/Tergugat V : ASWIL ASROL
Terbanding/Tergugat VI : Hj NURLAILA
100 — 209
Dengan adanya Putusan tersebut, maka Terlawan danTerlawan II Wajib membiayai pemeliharaan Prasarana, saranadan utilitas di Kawasan Sentul City, dan karenanya ParaPelawan tidak wajib lagi membayar biaya pemeliharaan danperbaikan lingkungan (BPPL).16.4.
FITRIA NINGSIH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 29
Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;16.4.
1757 — 1858
BuktiT22 : Video atas launching produk papan iklan sepeda motormilik PROMOGO (Penggugat), (sesuai dengan copyan) ;Menimbang, bahwa bukti tertanda T 1, T 2, T3, T3.1, T4, T5,T6,T7, T8, T9, T19.1, T 20.1, dan T 21.1, sesuai dengan aslinyadan bukti tertanda T 8.1, T 10, T11, T12, T13, T 14, T 15, T 16.1,T 16.2, T 16.3, T 16.4, T 16.5, T 16.6, T 16.7, T17, T 18, T 19, T 20, T 21, dan T 22, berupa foto copy dan berupa print out, serta telahdibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat
FARHAENI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
84 — 52
Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;16.4.
79 — 13
Sutono bin Sugito Hutomo (anak laki-laki) adalah 12/54 bagian;
MOCHAMAD ARIFIANTO, SH,SE,MH
Terdakwa:
1.IIN NILA AZMI, SH binti SUYATNO HANDOYO
2.DEDY AL HAMZAH bin MISKUN PARGONO
70 — 18
atas nama DEDYALHAMZAH10.1 (Satu) buah Buku tabungan Tabunganku BCA dengannomor rekening 4309453332 atas nama DEDYALHAMZAH11.1 (Satu) buah Buku tabungan tabunganku Climb NiagaSyariah dengan nomor rekening 704860705400 atasnama DEDY ALHAMZAH ;15.1 (Satu) buah dompet warna abuabu yang berisikan1(satu) buah ATM BCA atas nama DEDY ALHAMZAH, 1Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 619/Pid.B/2020/PN.Kpn(satu) buah ATM BRI Britama atas nama DEDYALHAMZAH, 1 (satu) buah ATM Tabunganku BCA atasnama DEDY ALHAMZAH ;16.4
MARGARETHA RAUNG, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
1.SAMUEL M KARUNDENG
2.DANIEL KARUNDENG
3.BERNARD YOHANES OBAJA
4.YANTJE IMANUEL KARUNDENG
5.WILLIAM KARUNDENG
372 — 268
Bahwa ParaTergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugatangka (16.3) dan (16.4) halaman 9 dan 10 yang pada pokoknya menyatakan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensibertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ KeplaBadan Pertanahan Nasional RI Nomor 35 Tahun 2016, Tentang PercepatanPelaksanaan Pendaftaran Tanah yang telah diubah dengan PenerbitanSertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi bertentangandengan Peraturan Menteri Agraria
44 — 5
Bahwa, Sadi tidak pernah mengikatkan diri membuat perjanjianhutang piutang dengan KSU Gading Arthamas Jatim.16.4. Bahwa, Sadi tidak pernah memperoleh pinjaman uang dari KSUGading Arthamas Jatim.16.5. Bahwa, Sadi tidak pernah hadir di hadapan PPAT dalam rangkamemberikan hak tanggungan kepada KSU Gading Arthamas Jatim.16.6.
58 — 74
V Block (Flight bar Locators)Adapun bentuk V Block yang diinstal pada line plating tidak berbentuk Vseutuhnya karena contact pointnya (COOPER) hanya berbentuk flat sajasehingga contact pointnya tidak maksimal;16.4. Exhaust System:a. Gas Scrubber Nickel and PretreatmentKetidak sesuaian terdapat pada MOTOR SCRUBBER yaitu yangditawarkan berkapasitas 7,5 KW, 380 V, 3 Phase; tetapi yang diinstalpada scrubber Penggugat yaitu hanya berkapasitas 3,7 KW (5HP)2885RPM, 380V, 3 Phase.
58 — 56
Fotocopy Mandiri tanggal 18 Mei 2006 jumlahRp.7.500.000, slip kiriman uang dari Tergugat kepada David Saluling ; 161.Bukti T 16.1: Fotocopy BNI tanggal 25 Juni 2005 jumlahRp.3.750.000, slip kiriman uang dari Tergugat kepada Penggugat ; 162.Bukti T 16.2: Fotocopy BNI tanggal 04 Januari 2007 jumlahRp.10.500.000, slip kiriman uang dari Tergugat kepada David Saluling ; 163.Bukti T 16.3: Fotocopy BNI tanggal 10 Januari 2007 jumlahRp.4.500.000, slip kiriman uang dari Tergugat kepada Penggugat ; 164.Bukti T 16.4
1.Nurhasanah binti Imberan alias Imberan Abdussamad
2.Hasan Yamani bin Idris alias Anang Idris
3.Amnah binti Idris alias Anang Idris
4.Hj. Syahriah binti Idris alias Anang Idris
5.Hj. Linda Sjahriana binti Syahrani alias H. Sjahrani
6.Yanti Rusmuliana binti Syahrani alias H. Sjahrani
7.Hj. Siti Wardhana binti Syahrani alias H. Sjahrani
8.Ardiansjah Zainal Arifin bin Syahrani alias H. Sjahrani,
9.Yuli Kumala Sari binti Syahrani alias H. Sjahrani
10.Hj. Hamdiyah binti Mahmud alias H. Machmud
11.M. Djayadi Noor bin Mahmud alias H. Machmud
12.H. Aklinoor bin Taher alias H. Muhammad Taher
13.H. Nordin bin Taher alias H. Muhammad Taher
14.Hj. Rabiatul Adawiyah binti Taher alias H. Muhammad Taher
15.Hj. Fatiah binti Taher alias H. Muhammad Taher
16.Asiah alias Noor Asyiah binti Taher alias H. Muhammad Taher
17.H. Fadliansyah bin Taher alias H. Muhammad Taher
18.Gazali bin Taher alias H. Muhammad Taher
19.Hj. Noorhani binti Tah
57 — 1
Sjahrani, anak laki-laki;
16.4. Yanti Rusmuliana binti Syahrani alias H. Sjahrani, anak perempuan;
16.5. Achmad Husin bin Syahrani alias H. Sjahrani, anak laki-laki;
16.6. Hj. Siti Wardhana binti Syahrani alias H. Sjahrani, anak perempuan;
16.7. Ardiansjah Zainal Arifin bin Syahrani alias H. Sjahrani, anak laki-laki;
16.8. Yuli Kumala Sari binti Syahrani alias H. Sjahrani, anak perempuan;
- Menetapkan Mahmud alias H.
Terbanding/Penggugat : FERRY POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat I : CHRISTINE POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat II : ERVINA POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat III : GRACE POSUMA
Turut Terbanding/Tergugat II : Firman SETIA KAWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : EDDIE POSUMA
Turut Terbanding/Tergugat IV : YENI PUDJAWATI, SH.
437 — 562
SchlumbergerGeophysics Nusantara, terletak di Jalan Mulawarman Km 20Halaman 18 dari 241 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2021/PT SMRKelurahan manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota BalikpapanProvinsi Kalimantan Timur.16.4. Sebidang tanah sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor :1397/ Kel.
SchlumbergerGeophysics Nusantara, terletak di Jalan Mulawarman Km 20Kelurahan manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota BalikpapanProvinsi Kalimantan Timur.16.4. Sebidang tanah sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)Nomor : 1397/ Kel.
SchlumbergerGeophysics Nusantara, terletak di Jalan Mulawarman Km20 Kelurahan manggar Kecamatan Balikpapan Timur KotaBalikpapan Provinsi Kalimantan Timur.16.4. Sebidang tanah sesuai sertipikat Hak GunaBangunan (HGB) Nomor : 1397/ Kel.
133 — 31
Surat Perintah pencairan dana ( SP2D) Nomor 2606/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 (Asli)16.2 Surat Perintah Membayar Nomor :SPM816/LS/SETDA/2007tanggal 27 Desember 2007 (Asli)16.3 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS BARANG DAN JASA )Nomor 0801/SPP/SETDA/2007tanggal 21 Desember 2007 ( Surat Pengantar) (Asli)16.4 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS BARANG DAN JASA ) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007tanggal 21 Desember 2007 ( Ringkasan ) (Asli)16.5 Surat Permintaan
I/)16.3 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS BARANG DAN JASA )Nomor 0801/SPP/SETDA/2007tanggal 21 Desember 2007 ( Surat Pengantar) (Asli)16.4 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS BARANG DAN JASA ) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007tanggal 21 Desember 2007 ( Ringkasan ) (As!i)16.5 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS BARANG DAN JASA ) Nomor 0801/SPP/SETDA/2007tanggal 21 Desember 2007 ( Rincian) (As!
Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLS BARANG DAN JASA )Nomor0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007 ( SuratPengantar) ;16.4 Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLS BARANG DAN JASA ) Nomor0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007( Ringkasan ) ;16.5 Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLS BARANG DAN JASA ) Nomor0801/SPP/SETDA/2007 tanggal 21 Desember 2007( Rincian) ;16.6 Foto Copy Kwitansi Pembayaran ganti
200 — 112
Rp.735.000,Sehingga bunga deposito a dan b diatas = Rp. 1.470.000,Halaman 17 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Padt.G/2013/PN.KPJ Jumlah yang hams dibayar adalah Rp.14.000.000 +Rp.1.470.000 = Rp.15.470.000, (lima betas juta empat ratustujuh puluh ribu rupiah);Yang masih ditambah pula dengan bunga sebesar 1,5% tiap terhitungsejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan PengadilanNegeri Kepanjen kabupaten Malang, sehingga perkara selesaidan seluruh uang deposito dibayar lunas/dikembalikan;16.4
NANING WAHDANIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
88 — 53
Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;16.4.
227 — 83
Asas Kepentingan UmumYaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan carayang aspiratif, akomodatif dan selektif.16.4. Asas KeterbukaanYaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untukmemperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatiftentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.16.5. Asas ProporsionalitasHim 11 Putusan Nomor : 105/Pat.G. /2016/PN.Jkt.
Siti Hajar
Tergugat:
BUPATI DOMPU
104 — 49
Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 198616Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;16.4.
DEDI PURWANTO
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 21
Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;16.4.
Suharni
Tergugat:
BUPATI DOMPU
102 — 41
Oleh karena itu, Tindakan Tergugattersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimanadimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;16.4.