Polman Nomor : 01 Tahun 2011 tanggal 16 Pebruari 2011, tentang pengangkatan pejabat pelaksana tekhnis pengelola keuangan18. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk pembayaran kegiatan jaringan instalasi listrik PLTMH Desa Kaleo kepada H. ENTENG sebesar Rp.221.465.000,- tertanggal 19 Agustus 2011.19. 1 (satu) Bundel Foto Copy Nota Pembelian / Bukti Pengeluaran Proyek PLTMH dari PT.WAHANA MANDIRI ENERGI.20. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 07 Februari 2011 antara H.

(verbalisan) ; 53Bahwa saksi bertugas di kesatuan Polres di Jembrana sebagai petugasidentifikasi reskrim polres Jembrana bertugas sejak tahun 1998 sampaidengan sekarang ;Bahwa tugas identifikasi yaitu memberikan bantuan tekhnis kepada fungsireskrim dari polsekpolsek sekitar dalam pengolahan TKP dan melakukanpemotretan pada waktu rekonstruksi di TKP; Bahwa untuk melakukan tugastugas tersebut ada surat perintah dari atasan,dan setiap ada olah TKP saksi harus turun langsung kelapangan tanpa harusmenunggu

Bahwa kalau permohonan itu belum lengkap, belum dinaikan keatasan, tetapi dikembalikan ke Pemerakarsa;Bahwa maksudnya verifikasi dalam hal ini adalah verifikasi dokumen;Bahwa saksi tidak kelapangan yang mengecek lapangan itu tugasAccount Officer;Bahwa pada tahun 20072008 ada yang mengajukankreditRevitalisasi Perkebunan;Bahwa persyaratan kredit Revitalisasi Perkebunan itu yang pertamaharus ada SK penetapan dari Bupati, ada penetapan para petani,permohonan dari calon peminjam, rekomendasidari Dinas tekhnis

Jalan Simpang Tugu AMDSelingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BiuplanConsultant:1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai lbukota Kabupaten Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan Perencanaan Tekhnis PeningkatanJalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Terpilih, Lokasi:Jalan Rena PanjangNepal Jungur, Jalan Thalang PanjangTanahAbangPs Talo TA 2010 dengan konsultan Perencana PTCeremonapratama Total Engineering;Hal. 53 dari 89 hal

(BB 193) ;7 (tujuh) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemudadan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.73/Dispora/II/2009 tanggal 26Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan,Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan MainStadium UNRI Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya.

No. 13/TIPIKOR/2013/PTR1981992002012022032047 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan KepalaDinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.71/ Dispora/1/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasidan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada KegiatanPerencanaan Pembangunan Hall Menembak Rumbai Tahun Anggaran2009, beserta lampirannya.

(BB 197)7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan KepalaDinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor:Kpts.71/Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), PembantuPengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga HarianLepas pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Hall MenembakRumbai Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya.

Bila okulasi gagal, maka okulator dapat segeramengulangi okulasi atau penyulaman dari sumberentres yang ditetapkan.Perhitungan jumlah sambungan berhasil dilakukanoleh petani pemilik bersama tim tekhnis perkebunan dan pihak rekanan disertai berita acara.

Tita Konstruksi karena secara tekhnis merupakan tugas pokok dari kabagtehnikBahwa saksi membenarkan dokumen pertanggungjawaban kegiatanpengeboran di kedua titik tersebut sebagai berikut: Surat tertanggal 9 Maret 2013 tentang permintaan pengajuan penawaranyang ditandatangani oleh Drs. H. Abdul Rachman Azis, Msi. Perincian Biaya Pengeboran Sumur Dalam Jin. MH. Thamrin yangditandatangani oleh Budi Kastomo selaku CV. Tita Konstruksi.

"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secarakeseluruhan oleh pelaku usaha. 7.

dinas itu berasaldari PPK;Bahwa menurut saksi yangbertanggung jawab ataspenanda tanganan berita acarapemeriksaan fisik pekerjaanadalah PPK;Bahwa pembayaran 100% yangbertanggung jawab secaraadministrasi adalah KepalaDinas dan PPK;Bahwa untuk pencairan uangke KPPN bukan hanyamenggunakan nota dinas;Bahwa nota dinas tidakdilampirkan dalam persyaratanpencairan dana 100%melainkan hanya SPP, SPMUdan berita acara pemeriksaanfisik barang 100%;Bahwa posisi PPK dan KepalaDinas yang bertanggung jawabsecara tekhnis

Buana Usada AlkesindoDari hasil evaluasi kualifikasi kedua perusahaan tersebut dinyatakan memenuhi syaratkualifikasi;Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukan evaluasi sendiri, baikevaluasi kualifikasi, evaluasi tekhnis maupun evaluasi administrasi terhadap dokumenpenawaran masingmasing peserta yaitu CV. Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta,CV. Geris Sarana Medilab, PT. Buana Usada Alkesindo, dan CV.

SUTADJIYUWASDIKI yang pernah turun untuk melakukan uji tekhnis kehandalan terhadappembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung FakultasDakwah IAIN Mataram tahun 2006;Bahwa benar saksi tidak pernah menerima laporan kemajuan secara berkala terkaitproses perbaikan struktur Gedung Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Mataram padatahun 2009 dan proses perbaikan struktur Gedung Rektorat di tahun 2010 dari pihakpengawas pekerjaan dimaksud sebelum menerbitkan dan menandatangani surat nomor

Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan tepatnya proses perbaikan struktur GedungFakultas Syariah dan Dakwah IAIN Mataram pada tahun 2009 dan proses perbaikanstruktur Gedung Rektorat di tahun 2010 dimulai dan kapan selesai dilaksanakan;e Bahwa benar pada tanggal 9 November 2011 sebelum diterbitkannya surat PLOS04Lp/746, struktur Gedung Fakultas Syariah dan Dakwah pihak Puslitbangkim Dep.PU tidak pernah diminta untuk melakukan kajian terhadap hasil perbaikan dantidak pernah melakukan pengujian tekhnis

. : 68a/Kpts/IXBPH/1999 tentang Pedoman Tekhnis Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Permentannomor 93/ Permentan/OT.140/3/2013 tentang SOP Sertifikasi Benih Dan PengawasanMutu Benth Tanaman Kelapa Dalam.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.Saksi Yudi Wicaksono :Bahwa saksi ditahun 2014 melakukan pengecekan lapangan dalam rangka sertifikasibenih kelapa genjah entog di Desa Lesmana Kec.Ajibarang setahu saksi milik saksiMUHTADI ;Bahwa cara saksi melakukan

Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.Bahwa karena dalam KAK tercantum spesifikasi barang berupa kelapa genjah jenisnyagenjah entog dengan spesifikasi diantaranya mempunyai SKMB dan berlabel merahmuda, maka hal tersebut saksi jaddikan dasar dalam menentukan spesifikasi tersebutkarena kelapa genjah jenis entog bukan termasuk benih bina, untuk legalisasi diberikanSurat Keterangan Mutu Benth dan berlabel dasarnya adalah Keputusan DirjenPerkebunan No. : 68a/Kpts/IXBPH/1999 tentang Pedoman Tekhnis

melalui Surat Nomor046/CV.TB/VIII/2014 untuk melakukan penyesuaian/Perubahan VolumePekerjaan tambah/kurang (CCO) dalam Pembangunan Gedung TerminalReo yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lapangan, kemudian saksiKanisius Jani, S.lp selaku PPK menyurati Konsultan Pengawas CV Desakonuntuk melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh KonsultanPengawas yakni Terdakwa Agustinus Yudi Riberu sebagai Site Engineer CVDesakon dan Kontraktor pelaksana, dan dituangkan dalam Berita AcaraPembahasan Kajian Tekhnis

No.1552 K/Pid.Sus/2016 Kanisius Jani, S.lp selaku PPK menyurati Konsultan Pengawas CV Desakonuntuk melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh KonsultanPengawas yakni Terdakwa Agustinus Yudi Riberu sebagai Site Engineer CVDesakon dan Kontraktor pelaksana, dan dituangkan dalam Berita AcaraPembahasan Kajian Tekhnis Lapangan (MC 0%) Paket PekerjaanPembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/133/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014, tanggal 23 Agustus 2014, terdapat :1.

FIG namun terdakwa tidak melaksanakanverifikasi atau klarifikasi berkaitan dengan barang dan pemasanganatas barang tersebut dalam kaitannya sebagai bahan untukpembangunan pabrik latex concentrate dan sarung tangan karet, halini terdakwa lakukan karena sudah kebiasaan cukup sampaidokumendokumen tersebut saja;Bahwa laporan Pengawasan yang dibuat oleh terdakwa khususnyamenyangkut tekhnis yakni pembangunan serta pengadaan barangtidak mendapatkan data yang akurat dan tidak up to date mengenaikondisi pembangunan

sebagai pengarah, dengan Ketua PakAndreau Misanta Pribadi dan Pak Safri yang sepengetahuan Saksi adalahsebagai Staf Knusus Menteri.Bahwa tujuan dibentuknya Tim Due Diligence adalah untuk mempermudahperijinan, sedangkan yang menentukan Pak Andreau Misanta Pribadi danPak Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim adalah Pak Menteri KKP.Bahwa tugas pengarah, mengarahkan didalam jalanya Tim Due Diligence,sedangkan tugas pelaksana yaitu melakukan identifikasi dokumen, verifikasidan pelaksaanaan didalam tekhnis

Calon Eksportir sebagai DirjenTangkap sudah menandatangai hingga selesai ada 35 perusahaan sejaktanggal 19 Mei 2020, bahwa untuk diterbitkannya Surat Penetepan CalonEksportir, sebelumnya setelah ada arahan untuk melakukan verifikasi dariStaf Khusus ke Tim Due Diligence dirjen budiddaya sesuai tupoksinyamelakukan proses verifikasi terhadap calon eksportir, selanjutnya diajukankepada Dirjen Perikanan Tangkap untuk penetapan calon eksportir denganmemenuhi semua persyaratan administrasi dan persyaratan tekhnis

terkait penunjukan PT.ACK Saksi juga tidak mengetahuinya.Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 Saksi menginisiasi membuat group WAdengan nama Usaha Lobster dan mendorong dibentuk tim yangmelakukan proses terkait eksport, karena belum adanya juknis dan jugabelum ada Permen untuk dijadikan patokan terkait kegiatan eksport,selanjutnya Saksi mengetahui dibentuknya Tim Due Diligence, untuk DirjenPerikanan Tangkap Saksi diminta nama untuk menduduki Tim Due Diligencedan mengirimkan dua direktur dan beberapa staf tekhnis

Sebelum Saksimenandatangani Penetapan Calon Eksportir, verifikasi sebelumnyadialakukan oleh tim DJPT, selain Tim Due Diligence tim DJPT jugamelakukakan verifikasi yang diketahui oleh Direktur PengelolaanSumberdaya Ikan, selain masuk dalam tim DJPT Dir PengelolaanSumberdaya Ikan juga masuk Tim Due Diligance.Oo Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Tim DJBP, ada Persyaratan Umumyaitu terkait administrasi (legalitas perusahaan), Persyaratan Tekhnis yaitusudah ditetapbkan sebagai pembudidaya, selanjutnya

Kemudian dibentuk tim yang terdiri dari semua unsur yang adadi Kementrian Kelautan dan Perikanan dan dalam waktu 3 (tiga) hari setelahdilakukan evaluasi dari 65 (enam puluh lima) perusahaan yang sudahditetapbkan sebagai calon eksportir, yang memenuhi syarat baik syaratadministrative maupun syarat tekhnis yang meneuhi hanya 8 (delapan)perusahaan. Delapan perusahaan sebagaimana disebutkan dalam BAP No.50 yaitu :PT. Pelangi Maritim Jaya,PT. Kreasi Bahari Mandiri,PT. Maradeka Karya Semesta,CV.

Sebelumnya saksi menjabat sebagai pelaksana tugas kepaladinas ESDM kemudian saksi digantikan oleh BUXHARDIMAN dan BAHARU; Bahwa Mekanisme persetujuan RKAB adalah adanya permohonankepada Dinas ESDM, kemudian didisposisi kepada bidang yangbersangkutan yakni bidang minerba selanjutnya pihak ESDM mengundanginstansi lain untuk menghadiri rapat RKAB dan dalam pelaksanaan rapatyang dilampirkan dalam rapat RKAB adalah dokumen RKAB baik dokumenrencana tekhnis dan non tekhnis; Bahwa pelaksanaan RKAB tahun

Kdi Tekhnis yang terdiri dari studi kelayakan, tenaga ahli di bidangpertambangan, laporan eksplorasi yang telah disetujui oleh Kabupaten /Kota Lingkungan yang terdiri dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL), surat keterangan lingkungan Keuangan yang terdiri dari pembayaran pajak dan PNBP Iuran TetapNamun mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat peningkatanKuasa Pertambangan eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT ToshidaIndonesia menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka,

Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan,Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta laporan pada kegiatan usahapertambangan mineral dan batubara (lampiran V); Bahwa pernah dilakukan rapat penyusunan anggaran denganBPKAD, seharusnya terdapat informasi mengenai pembayaran PNBP PKHoleh perusahaan pertambangan dalam rapat tersebut, merupakan dana bagihasil yang diterima oleh Provinsi Sulawesi Tenggara dari pendapatan PNBPPKH; Bahwa Selama Saksi menjabat tidak ada temuan terkait IPPKH, yangada hanya temuan terkait tekhnis

Kdie Aspek tekhnis;e Aspek lingkungan;e Aspek Finansial.

Bahwa Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2016Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39Tahun 2013 disebutkan bahwa evaluasi tekhnis dan lingkungan, meliputiSurat izin Operasional Terminal Khusus dari Menteri Perhubungan, namunberdasarkan hasil penyelidikan ditemukan adanya fakta hukum bahwa suratketerangan verifikasi diberikan kepada IUP dengan lokasi jetty yangberbeda, adapun alasan saya menyetujui permohonan verifikasi tersebutadalah karena itu adalah ranah

Peningkatan kualitas SDM sebesar Rp.183.000.000,e Program Pendamping Pengelolaan Kelas PGBI Undiksa sebesarRp.50.000.000,Total anggaran Rp.8.846.449.000,= Bahwa benar selanjutnya saksi tandatangani draft surat tersebutmenjadi surat Nomor: 606/H.48/TU/2010 tertanggal 09 Maret 2010.Dalam mengirimkan surat tersebut sudah melampirkan dokumenpendukung antara lain:e Rincian Kelebihan Penerimaan PNBP berdasarkan realisasi T.A 2009e RAB dan TOR penggunaan dan kegiatan yang diusulkan= Bahwa benar Secara tekhnis

dalam pengusulan tersebut sudahmelampirkan harga tanah yang diterangkan oleh Kades Jinengdalem dalamsuratnya Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 menerangkanbahwa harga pasaran tanah di Jinengdalem pada saat itu adalah Rp.20.000.000/are .= Bahwa atas dasar keterangan Kades Jinengdalem Sdr. 1 NENGAH NAWAmenerangkan bahwa dia pernah dihubungi oleh saksi secara lisan untukmembuatkan surat keterangan harga tanah di Desa Jinengdalem, adalahketerangan yang tidak benar, karena terkait dengan tekhnis

Hanya saja munculnya luasan tanah 3 Hektar untuk 2010 dan 12 Hektaruntuk 2011 dan akan dianggarkan melalui 2 (dua) tahun anggaran yang lebih bisamenerangkan adalah yang membuat draft surat permohonan penetapan Bupatitersebut, karena secara tekhnis saksi tidak paham dan hanya tandatangan saja.= Bahwa benar terkait keterangan dari Sdr.Prof. 1 KETUT SUMA yang menerangkandiperintahkan oleh saksi untuk membuat proposal kegiatan pengadaan tanah gunadata pendukung dalam mengajukan surat penetapan lokasi

Indramayu Nomor,:36ITahun 2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga ataspenunjukan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan PembantuPPTK pad a Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Indramayu besertalampirannya;Semuanya dikembalikan kepada saksi H.Sudarman Bishis,SP.267. Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/876.aDistanak tanggal 24 Agustus2012 atas nama PT. Geomatika Multi Solution;268. Fotocopy 1 (satu) bendellaporan akhir pengawasan PT. Geomatika MultiSolution;269.

Tahun2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga atas penunjukan Pejabatpelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada OinasPertanian dan Peternakan Kab. Indramayu beserta lampirannya.267. Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/876.aOistanak tanggal 24 Agustus 2012atas nama PT. Geomatika Multi Solution;268. Fotocopy 1 (satu) bendel laporan akhir pengawasan PT. Geomatika MultiSolution.269. Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602n57Oistanak tanggal 27 April 2012 atasnama CV.

Indramayu Nomor :36lTahun 2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga ataspenunjukan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danPembantu PPTK pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Indramayu beserta lampirannya;SEMUANYA DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. SUDARMANBISHIS, SP.267. Asli 1 (Satu) bendel SPK No. 602/876.aDistanak tanggal 24 Agustus2012 atas nama PT. Geomatika Multi Solution;268. Fotocopy 1 (satu) bendel laporan akhir pengawasan PT. GeomatikaMulti Solution;269.

Putusan No. 341 K/Pid.Sus/2017 (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 17Januari 2011. 75.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052tanggal 25 November 2011. 76.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran

Penerima lis Noviati 74.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah(DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052tanggal 17 Januari 2011. 75.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052tanggal 25 November 2011. 76.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor044 Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis

Putusan No. 341 K/Pid.Sus/2017 Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SertaRevisi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu BendaharaPengeluaran Berdasarkan Belanja Kegiatan DiLingkungan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko; 77.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/387/E.3/V/2010 tanggal 21Mei 2010 tentang Pelantikan Saudara Adi Suprayetno dalam jabatanKepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Bidang

Produksi dan Industri (EKSPIN) TempatPemungutan Hasil Hutan (TPHH) Katingan Kuala mempunyai tugas membantu DinasKehutanan Kabupaten Katingan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahdibidang kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi :a) Melakukan monitoring dan evaluasi urusan ketata usahan/pembinaan staf,yaitu yang menyangkut masalah kepegawaian dan hakhaknya.b) Melaksanakan tugas dinas, tertib peredaran hasil hutan, penyelenggaraanadministrasi tata usaha kayu dan pengawasan tekhnis

Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2014/PN Plkmelaksanakan penyelenggaraan pemerintah dibidang kehutanan sesuai denganketentuan yang berlaku meliputi :a) Melakukan monitoring dan evaluasi urusan ketata usahan/pembinaan staf,yaitu yang menyangkut masalah kepegawaian dan hakhaknya.b) Melaksanakan tugas dinas, tertib peredaran hasil hutan, penyelenggaraanadministrasi tata usaha kayu dan pengawasan tekhnis dibidang kehutanantertentu, meliputi : Melaksanakan tertib peredaran dan pengangkutan hasil hutan diwilayah