Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN PLW
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
706 — 1181
  • kecuali seluas diatas 25 (duapuluh lima) hektar, jika luas yang dimiliki melebihi yang sudah ditetapkanperkebunan tersebut harus memiliki Izin Usaha Perkebunan/ IUP ;Bahwa ada tata cara untuk mengatur IUP (Izin Usaha Perkebunan) diHalaman 101 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plwpertanian ;Bahwa setiap usaha kebun seluas lebih 25 (dua puluh lima) hektar harusmengurus IUP (Izin Usaha Perkebunan) ;Bahwa dasar hukum KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) ada diKementrian Koperasi ;Bahwa tekhnis
    Peputra Supra JayaHalaman 204 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plwberdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris;Bahwa benar pembagian TBS terhadap koperasi yang sudah lunas hutangkreditnya yaitu mendapat 98 % dan 2 % untuk penempatan tenaga tekhnis,kemudian bagi koperasi yang belum lunas mendapat 63 % dan 35 % untukcicilan hutang dan 2 % lagi untuk perusahaan sebagai penempatan tenagateknisnya ;Bahwa benar tidak ada dipasang tandatanda/ plang yang menunjukkan bahwalahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/PID.SUS/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA Ir. RASYIDIN, M. Eng bin ZAINUL ABIDIN
111 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sinaga kepada kas daerah, karena tidakdihitung oleh audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, karenamuncul pertanyaan kemanakah larinya uang pengembalian tersebut;Bahwa hasil audit BPKP mengenyampingkan alasanalasan dilakukanperubahan spesifikasi itemitem pekerjaan yang sematamata dilkakukankarena adanya kondisi lapangan yang tidak bisa dipaksakan denganmenggunakan bahan serta itemitem susai dengan rencana awal.Karena berdasarkan hasil analisa Tekhnis apabila dipaksakan sesuaidengan spesifikasi
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-10-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 36 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Plg.
Tanggal 9 Februari 2017 — I. Zonial Pajri, SH. Bin Jak Umar ; II. Mardalena, SE. Binti Markoni Idris ;
586 — 171
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.Bahwa tugas dan kewenangan Kepala UPTD dalam pengadaandan penyaluran pupuk bersubsidi adalah melakukan pembinaansecara tekhnis tentang pemupukan tanaman kepada Kelompok TaniHalaman 51 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.SusTPK/2016/PN.Plg.di wilayah Kecamatan, menyetujui dan menandatangani RencanaDefenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi selakuKepala UPTD, serta membuat Rekapitulasi RDKK TingkatKecamatan ;Bahwa saksi menyetujui dan menandatangani
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 08-01-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 29 / PDT.SUS-PHI / 2015 / PN.BDG
Tanggal 13 Juli 2015 — 1.DJOHAN WAHYUDHI, SE ;2.NUR FAHMI FUAD ;3.EDI SOEWARDOJO ;4.JUSUF ARIFANDY ;5.VERRE C. M BOESTAMI ,DKK; L A W A N; PT INDOFARMA (Persero) Tbk; PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (IGM),;
116 — 31
  • Indofarma (Persero) Tbk.Halaman 205 dari 227 halaman Putusan Nomor 29/ Pdt.SusPHI/2015/PN.BdgBeserta anak perusaahaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 49/Auditama VII/PDTT/07/2014 tertanggal 21 Juli 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala BadanPengawas Obat Dan Makanan Nomor : HK.031.34.11.12.7542 Tahun 2012tentang Pedoman Tekhnis Cara Distribusi Obat Yang Baik menyatakanbahwa cara distribusi obat yang baik adalah cara distribusi/penyaluran obatdan atau bahan obat yang bertujuan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor O8/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Bdg
Tanggal 26 Juni 2013 — MUHAMAD IRBAR, SE Bin (Aim) DANOE SOEMADINATA
73 — 13
  • Pemeriksa BarangBahwa pada saat itu kami dipanggil oleh KP A sekitar 7 oranglangsungmemberikan instruksi untuk memeriksa barang karena pada saat ituwaktunya akan segera habis, kemudian saat itu kami meminta kontrakdengan jawaban KP A bahwa kontrak itu belum selesai dan kamihanyadiberikan daftar judul buku lalu kami Kumpul dengan Ketuamerencanakanpemeriksaan barang tersebut dan instruksi Ketua akan berangkatduluannamun setelah sampai ke gudang Ketua tidak ada kemudian kamiberembuk mengenai bagaimana tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-05-2015 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 11 Mei 2015 — Drs. SIDIK PURNOMO, M.Pd.(TERDAKWA)
95 — 138
  • pengadaan kepadapengguna barang/jasa.Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang/jasa.e Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas tersebut, karena pada saatitu saksi belum tahu mengenai adanya Surat Keputusan (SK), saksibaru tahu adanya SK tersebut setelah akhirakhir ada masalah ini.e Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu siapa inisiator ataupenggagas penunjukan langsung dalam proyek pengadaan bukutersebut, tetapi berdasarkan keterangan Sekretaris PanitiaPengadaan, dan Pengendali tekhnis
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-08-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 25-11-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 12 Nopember 2015 — ALIT WIDHIADNYANA,AS
74 — 42
  • ALITWIRAJAYA berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan oleh Notaris MADEPURYATMA, SH Nomor : 38 tanggal 8 September 1989 dan Perubahan AktePendirian Perusahaan Nomor : 47 tanggal 25 Maret 2008 oleh Notaris KETUT SENJAYA, SH dengan tugas pokok dan fungsi yaitu bertanggungjawab secara tekhnis terhadap segala kegiatankegiatan yang dilaksanakanoleh PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
1080 — 1837
  • masyarakathukum dan due proces of law dengan yang normanya secara mandatorimaka hakim bisa menilai Perpres itu untuk dikesampingkan manakalaaturan pokoknya mengharuskan ada suatu proses mandatori harusdilakukan karena itu menegakkan rule of law dan hakim itu benteng terakhirdari hukum untuk mencari keadilan dan tidak boleh menyatakan Perpres itubatal atau tidak bisa;Bahwa menurut Ahli kedudukan dari Peraturan Presiden ini dikaitkandengan UndangUndang ketentuan lebih lanjut itu harus ketentuan lanjutanatau tekhnis
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 08-07-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 30 / Pid.Sus -TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 8 Juli 2015 — RAHMADI NAFARIN als BOY Bin H.M.HUSAINI.
70 — 16
  • Melaporkan perkembangan Pelaksanaan tekhnis. Kegiatandan3. Menyiapkan Dokumen anggaran atas Beban PengeluaranPelaksanaan Kegiatan. Bahwatugas pokok saksi selaku Pejabat Teknis Kegiatan sesuaidengan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretariat DPRDKabupaten Tapin No.175/17/SK/set.DPRDTPN/2012 TentangPenunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Penyediaan barang danJasa/pada tahun anggaran 2012, dalam bidang perjalanan dinasadalah sebagai berikut :a.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 27-08-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 18 Januari 2019 — Penggugat:
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
431 — 316
  • Bahwa selama proses pemenuhan syarat syarat permohonan jjinlokasi tersebut, Penggugat telah memenuhi syarat syarat terkaitpermohonan ijin yang diminta Tergugat sebagaimana ketentuan yangberlaku dan mengeluarkan biaya biaya terkait proses untuk memenuhisyarat yang diminta Tergugat seperti biaya peninjauan lokasi, biayapengukuran, advis tekhnis dan lain lain yang apabila diperhitungankantelah cukup besar yang telah dikeluarkan Penggugat;3.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DUWI SATRIO PRASETIO,S, ST
242 — 38
  • Penyediasebagaimana dinyatakan kepada PA memiliki keahlian professional,personil dan sumber daya tekhnis serta telah menyetujui untukmenyediakan pekerjaan konstruksi Sesuai dengan persyaratan danketentuan dalam kontrak ini.Bahwa Kesepakatannya adalah secara lisan yang saksi sampaikanbahwa pekerjaan ini harus dilakukan secara serius karenanyajaraknya jauh, sehingga ketika itu ada ditunjuk stafnya yang tinggal diNatuna yang bernama saksi NUR SYAMSI.Bahwa terkait peninjauan lokasi saksi jelaskan sebagai
    Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PekerjaanPembangunan Pasar Modern Kab. Natuna Nomor : (tanpanomor) Lampiran : 1 (satu) berkas, tanggal 10 Agustus2015 (kepada Kadis PU), Perihal Laporan Hasil Evaluasidan Pemeriksaan Terhadap Usulan Pekerjaan TambahKurang/CCO Untuk Proyek Pembangunan Pasar ModernKab. Natuna Kontrak Nomor : 664/PKUCK/KTRDUK/FISIK/165/IX/2014 tanggal 14 September 2014.Dengan penjelasan sebagai berikut:1.
    Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PekerjaanPembangunan Pasar Modern Kab. Natuna Nomor : (tanpanomor) Lampiran : 1 (Satu) berkas, tanggal 10 Agustus 2015(kepada Kadis PU), Perihal Laporan Hasil Evaluasi danPemeriksaan Terhadap Usulan Pekerjaan TambahKurang/CCO Untuk Proyek Pembangunan Pasar Modern Kab.Natuna Kontrak Nomor : 664/PKUCK/KTRDUK/FISIK/165/IX/2014 tanggal 14 September 2014. Denganpenjelasan sebagai berikut:1.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 22-05-2024 — Putus : 15-08-2024 — Upload : 20-08-2024
Putusan PN JAYAPURA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap
Tanggal 15 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD ARIFIN, S.H.
Terdakwa:
RISKI ADRIADI
65 — 55
  • Bupati Jayapura nomor 188.4/179/tahun 2021 tentang penunjukan dan penetapan kuasa penguna anggaran, pejabat pembuat Komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan;
  • 1 (satu) bundel Kontrak pekerjaan Rekonstruksi Talud Sungai Kali Nembu Distrik Nambong Kabupaten Jayapura Nomor: 360/99/KONTRAK-KONS/RR/2021 tanggal 07 Juli 2021
  • 1 (satu) bundel addendum perpanjangan kontrak Nomor : 360/174/KONTRAK-KONS/RR/2021 tanggal 29 Juli 2021
  • 1 ( satu ) bundel Foto Copy Dokumen Justifikasi Tekhnis
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 17-12-2013 — Putus : 24-01-2014 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 31/Tipikor/2013/PT PBR
Tanggal 24 Januari 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUPANGI Bin (Alm) SAMIJO Diwakili Oleh : WIRA GUNAWAN. SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ENDRA ANDRI PARWOTO, SH
58 — 43
  • Foto Copy Daftar Tanda Terima Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Staff ADM pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;

    52. Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;

    53.

Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 25-01-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 03-10-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 31 Juli 2017 — Penuntut Umum:
1.SANDI ROZALI NURSUBHAN, SH
2.ANDI MULIA FITRI, SH
3.MUHAMMAD NASRAN SH MH
4.MUHAMMAD EDRIADI DJUFRI, SH
Terdakwa:
H. AGUNG, S.Sos
58 — 28
  • Sicense tingkat SMP
    1. Surat Keputusa Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45 / 60 / DIKORDA LU / VIII / 2011, tanggal 26 Agustus 2011, Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45 / 09 / DIKORDA-LU / II / 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) Pejabat yang menanda tangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti lainnya, Pejabat Pelaksanan Tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1335 — 239
  • sebagai pengarah, dengan Ketua PakAndreau Misanta Pribadi dan Pak Safri yang sepengetahuan Saksi adalahsebagai Staf Knusus Menteri.Bahwa tujuan dibentuknya Tim Due Diligence adalah untuk mempermudahperijinan, sedangkan yang menentukan Pak Andreau Misanta Pribadi danPak Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim adalah Pak Menteri KKP.Bahwa tugas pengarah, mengarahkan didalam jalanya Tim Due Diligence,sedangkan tugas pelaksana yaitu melakukan identifikasi dokumen, verifikasidan pelaksaanaan didalam tekhnis
    Calon Eksportir sebagai DirjenTangkap sudah menandatangai hingga selesai ada 35 perusahaan sejaktanggal 19 Mei 2020, bahwa untuk diterbitkannya Surat Penetepan CalonEksportir, sebelumnya setelah ada arahan untuk melakukan verifikasi dariStaf Khusus ke Tim Due Diligence dirjen budiddaya sesuai tupoksinyamelakukan proses verifikasi terhadap calon eksportir, selanjutnya diajukankepada Dirjen Perikanan Tangkap untuk penetapan calon eksportir denganmemenuhi semua persyaratan administrasi dan persyaratan tekhnis
    terkait penunjukan PT.ACK Saksi juga tidak mengetahuinya.Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 Saksi menginisiasi membuat group WAdengan nama Usaha Lobster dan mendorong dibentuk tim yangmelakukan proses terkait eksport, karena belum adanya juknis dan jugabelum ada Permen untuk dijadikan patokan terkait kegiatan eksport,selanjutnya Saksi mengetahui dibentuknya Tim Due Diligence, untuk DirjenPerikanan Tangkap Saksi diminta nama untuk menduduki Tim Due Diligencedan mengirimkan dua direktur dan beberapa staf tekhnis
    Sebelum Saksimenandatangani Penetapan Calon Eksportir, verifikasi sebelumnyadialakukan oleh tim DJPT, selain Tim Due Diligence tim DJPT jugamelakukakan verifikasi yang diketahui oleh Direktur PengelolaanSumberdaya Ikan, selain masuk dalam tim DJPT Dir PengelolaanSumberdaya Ikan juga masuk Tim Due Diligance.Oo Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Tim DJBP, ada Persyaratan Umumyaitu terkait administrasi (legalitas perusahaan), Persyaratan Tekhnis yaitusudah ditetapbkan sebagai pembudidaya, selanjutnya
    Kemudian dibentuk tim yang terdiri dari semua unsur yang adadi Kementrian Kelautan dan Perikanan dan dalam waktu 3 (tiga) hari setelahdilakukan evaluasi dari 65 (enam puluh lima) perusahaan yang sudahditetapbkan sebagai calon eksportir, yang memenuhi syarat baik syaratadministrative maupun syarat tekhnis yang meneuhi hanya 8 (delapan)perusahaan. Delapan perusahaan sebagaimana disebutkan dalam BAP No.50 yaitu :PT. Pelangi Maritim Jaya,PT. Kreasi Bahari Mandiri,PT. Maradeka Karya Semesta,CV.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 188/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — GATOT SUGENG WIDODO, SE ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
156 — 186
  • yangdituangkan di dalam Berita Acara No : 04/BA/BAWASLUPROV/JTM/I/2013,tanggal 2 Januari 2013 dikarenakan untuk menyesuaikan kegiatan di Bawaslu ProvJatim yang mana sejak awal Bulan Januari 2013 sudah berjalan;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :e Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; e Menetapkan dokumen pengadaan;e Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;e Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi danpascakualifikasi; e Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis
    3 MAXIMA CO 30.313.910 2.756.000 413.350JUMLAH 5.415.752.400 5.192.153.16223.599.2 246.694.0 37.430.4695 35 0096% 284.124.469 e Bahwa saksi selaku pejabat pengadaan sesuai dengan prosedursemestinya adalah menjalankan proses pengadaan harus sesuaidengan tahapan pengadaan barang/jasa Pengadaan langsung (PL)Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi; Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1919 K/PID.SUS/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — YAHYA alias SAYED YAHYA ASSEGAF alias HABIB YAHYA
339 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangan putusan Majelis Hakim Judex Facti, Majelis HakimJudex Facti telah mengabaikan, acuh dengan tidak menggunakan faktafakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidanganberdasarkan alatalat bukti yang sah dalam ketentuan UndangUndangKitab Hukum Acara Pidana antara lain, keterangan saksi, keteranganahli, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan petunjukyang ada bahwa saksi HAIRIL ANWAR, S.P. bin MUHAMMA HATTAdalam perkara ini adalah subjek hukum yang bertindak sebagai KetuaTim Tekhnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 10-02-2021 — Putus : 02-07-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 2 Juli 2021 — Penuntut Umum:
I NYOMAN SUGIARTHA, SH.,MH.
Terdakwa:
ABDUL JAWAD NURDIN, S.An.
109 — 38
  • ,MSP.denganNomor:073/WGA-JKT/NUSP-2/IX/2015,selaku KoordinatorKota Pelaksanaan Pekerjaan Neightborhood Upgrading and Shelter Project (Phase 2) ADB Loan Nomor3122-INO;

    1 (satu) eksemplar Asli Surat Edaran Nomor: 63/SE/DC/2016 tentang Petunjuk Tekhnis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman;

    Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Penggelapan
    Register : 12-03-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-10-2020
    Putusan PN SEMARANG Nomor 183/Pid.B/2019/PN Smg
    Tanggal 26 Maret 2020 — ERLIE SUSILOWATI ; SUWARDI ; DEASY FAIZATY
    709 — 724
    • Arbaini Yusuf selalumenyampaikan alasan yang bersifat tekhnis karena persyaratan dari Pemohon yang belumlengkap (KTP nya habis masa berlakunya, IMBnya belum dilegalisir, pengecekan sertifikattertunda di BPN) yang memerlukan waktu beberapa hari bukan alasan karena ketidak mampuannasabah dan Sdr.
    Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
    Putus : 25-04-2013 — Upload : 04-07-2013
    Putusan PN SAMARINDA Nomor 58/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.
    Tanggal 25 April 2013 — Drs.M.H. Thomas Alfa Edison, M.M bin H.M Yusuf
    84 — 15
    • .); Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, Terdakwa dan bukti surat sertabarang bukti dipersidangan diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:e Bahwa Terdakwa sebagaiPlt.Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) DinasPendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Timur di Nunukan berdasarkanSurat Perintah Kepala dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Timurnomor: 821/502/Pen 1/2009, tertanggal 04 Mei 2009;e Bahwa sebelumnya saksi Jemmygo telah melakukan pembicaraan denganTerdakwa melalui telepon mengenai