Ditemukan 754 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : umurã umurâ umur umun ukuran umuri umuru umurl umumn ukurn umuran umur4
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2013 — Putus : 28-10-2013 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 28 Oktober 2013 — Drs. H. DJUHER, MM alias IYUS DJUHER
81 — 13
  • ., dkk JaksaPenuntut Umurn dan Penasihat Hukum Terdakwa;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUASYAMSUDIN, SH SINUNG HERMAWAN, SH. MHDJODJO DJOHARI, SH. PANITERA PENGGANTIROSMALINDA, SH.
Pengadilan PN SINGKEL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-12-2015 — Upload : 05-04-2016
Putusan PN SINGKEL Nomor 10/PDT.G/2015/PN.SKL
Tanggal 23 Desember 2015 — -YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH – PERWAKILAN ACEH SINGKIL, MELAWAN TATO HALIM, Dk.;
334 — 178
  • Tanggal 31 Mei 2013 yang salahsatu tujuan Yayasan ini adalah memberikan bantuan hukum dalam rangkamemenuhi ketentuan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.Posisi Penggugat sebagai Badan Hukum ini dipertegas lagi dalam point 2 positagugatan, yaitu PENGGUGAT adalah pengurus Badan Hukum berbentuk Yayasanyang bekerja mengadvokasi hakhak rakyat Aceh khususnya Aceh Singkil dalambidang pemenuhan kebutuhan serta sarana dan prasarana umum yang layak, karenapemenuhan kebutuhan serta sarana dan prasarana umurn
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 18-05-2011 — Upload : 10-10-2012
Putusan PN SEMARANG Nomor 92/PDT.G/2010/PN.SMG
Tanggal 18 Mei 2011 — CV. TJAHJA SARI LAWAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA dan TATA RUANG PROPINSI JAWA TENGAH
95 — 76
  • Bahwa oleh karena belum adanya kepastian hukum tentang siapapemilik tanah yang berhak menerima uang ganti rugi, maka dengandasar asas kehatihatian dengan mengingat uang ganti rugi tersebutadalah uang Negara maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenNomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umurn juncto Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional RI No 3 Tahun 2007 tentang KetentuanPelaksanaan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 18-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 68/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Nor Chayati
2.Aris Sulkhakim
3.Ajemain
Tergugat:
Kepala Desa Kedungmutih
201 — 71
  • Asas Kepentingan UmumYang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umurn" adalah asas yangmendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,akomodatif, danselektif; d. Asas KeterbukaanYang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yangmembuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasiyang benar, jujur, dan tidak diskrirninatif tentang penyeienggaraannegara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi29pribadi, golongan, dan rahasianegara; e.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-11-2014 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 16-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 454/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 10 September 2015 — EKO MARYADI, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Indonesia,Cs >< Negara RI C.q Presiden Republik Indonesia C.q Kementerian Komunikasi dan Informatika,Cs
147 — 47
  • Peetuseere Ite Pi=Ttlatee G xegatan Noneor: 454/Pdt.G/2014/13nJkt.Pstd. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknisperangkat penylaran; ataue. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran yang dikeluarkanoleh KPI setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatanhukum tetap."25.Bahwa dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT telahbertentangan dengan asas umurn pemerintahan yang baik (The generalprinciples of good administration), yaitu:A.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 06-07-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 06-07-2017
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Gns
Tanggal 31 Mei 2017 — 1. SUPARLAN DKK M E L A W A N : 1. PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II
110 — 58
  • dengan tegasdalil gugatan PENGGUGAT pada poin 9.10 dan 11 pada halaman 16yang mempersoalkan mengenai musyawarah yang dilakukan olehPanitia Pelaksana Pengadaan Tanah.Bahwa berdasarkan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 TentangPenyelenggaraan Tanah Bagi kepentingan Umum.Panitia PelaksanaPengadaan Tanah telah melakukan kegiatan musyawarah mengacupada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umurn
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-05-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 26 Mei 2016 — NURIDA ELFIA melawan RUBAI Dkk
53 — 16
  • melaksanakan pendaftaran peralinan hak atas tanah tersebut diatas menjadi atas nama TAKER dan REJO;Menghukum TERGUGAT dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak MilikNo.67/Kelurahan Lidah Kulon sebagaimana diuraikan dalam Gambar SituasiNo. 1919, Tahun 1984, Luas 2.160 M2 tercatat atas nama TAKER dan REJObeserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lidah Kulon,Kecamatan Lakarsantri, dengan batasbatas:Sebelah Utara : Jalan Umurn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 01-11-2016 — Upload : 19-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 1 Nopember 2016 — Ir. AGUS WIDIYARTO
225 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan Kuasa Pengguna Anggaran Surat KeputusanNomor 05/KPTS/KPADIPA/II/RK5/2007 tentang PembentukanPanitia Pelelangan Umurn/Pemilihan Langsung/PenunjukanLangsung Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat JenderalDepartemen Kehutanan tahun 2007, dengan susunan sebagaiberikut: Drs. Haniriyanto, selaku Ketua Panitia; Sutomo HS, S.T., M.M., selaku Sekretaris; Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-04-2013 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 04-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2013
Tanggal 12 Februari 2015 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN (FITRA) RIAU vs GUBERNUR PROVINSI RIAU, KETUA DPRD PROVINSI RIAU., MENTERI DALAM NEGERI;
84 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan tidak terpenuhi amanat Pasal 11APermendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman PemberianHibah dari APBD, maka Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBDterkait anggaran Hibah, menimbulkan ketidak pastian hukum.Kedua : dalam Penjelasan UU 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara, yang dimaksud dengan '"AsasKepentingan Umurn" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraanumum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.Halaman 21 dari 80 halaman.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-08-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 15-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pi.Sus/TPK/20 14/PN.Bdg
Tanggal 1 Oktober 2014 — Ir. RONI GHUFRONI, BAE
79 — 31
  • Mengumumkan secara luas rencana umurn pengadaan;);; Menetapkan KP A dan PPK;.,. Menetapkan pejabat pengadaan;.. Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;);; Mengawasi pelaksanaan anggaran;... Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan;.. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan pejabat pengadaan/ULP;.,.
    RONI GHUFRONI, BAE.dikembalikan kepada laksa Penuntut Umurn untuk dipergunakan dalam perkara lain;8.Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) kepada terdakwa.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin,tanggal 29 September 2014 oleh Kami : NAWAWI POMOLANGO, SH., Hakim Tindakhalaman 99 dari 100 halaman= 100=Pidana Korupsi sebagai Hakim Ketua, JANVERSON SINAGA, SH., MH. Hakim TindakPidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, dan Dr.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-08-2010 — Putus : 05-07-2011 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 555/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 5 Juli 2011 — 555/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. DEWAN PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA (DPP F SPTI), yang diwakili oleh ABI SOFIAN R.E.L PALANDI dan ROBINA PASARIBU, L a w a n KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (K. SPSI) H. ACENG ENO MULYONO, KARMEN SIREGAR, SH, RACHMAT S. FATAH,
302 — 122
  • PalsuBukti T II 6 Tentang Putusan Perkara PidanaLihat Bukti Penggugat pada perkara NO:1594/PdtG/2009/PN JKT SEL BuktiP1 C Tentang Kongres KSPSI Ilegal pada tanggal 25 Agustus 2007.Bahwa Penggugat telah melakukan pembohongan di dalam butir 6 dan butir 7(nomor 6 dan nomor 7) Gugatan PenggugatA) Didalam butir 6 (nomor b) Gugatan PenggugatDi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga F.SPTI hasilMUNAS F SPTI tanggal 30 Maret 2007 tentang Pengangkatan KetuaUmum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umurn
Pengadilan PN BEKASI Perdata Tanah
Register : 01-09-2010 — Putus : 09-11-2011 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN BEKASI Nomor 324/PDT.G/2010/PN.Bks
Tanggal 9 Nopember 2011 — MIIN bin SAIH, sebagai PENGGUGAT; L A W A N I. 1. ZAITUN ARIFIN 2. YUNIARTI 3. MUHAMAD AGUNG SURYONEGORO 4. MOHAMAD BAYU EKO PRASETYO 5. MOCHAMAD YUSUF RACHMAN 6. MOCHAMAD ISA BUDIMAN 7. MOCHAMAD SITI AJI JATI KUSUMO Para ahli waris almarhum H. ZAINAL ARIFIN, berdasarkan surat keterangan Para Ahli Waris tanggal 10-12-2004 yang diketahui Kepala Desa Setia Mekar No. 594.3/19/XIL/2004 dan Camat Tambun Selatan No. 590.1/58/XII/04, sebagai TERGUGAT I; II. JOHARI, sebagai TERGUGAT II; III. SONY NUGROHO, sebagai TERGUGAT III; IV. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Pekerjaan:. Umum Cp. PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA. II DIVISI I disebut sebagai TURUT TERGUGAT I; V. Pemerintah Republik Indonesia / Kepala Badan Pertanahan Nàsional Cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Jawa, Barat Cq. Kepala Pertanahan Kabupaten Bekasi, sebagai TURUT TERGUGAT II; VI. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Dalarn Negeri Cq. Pemerintah Daerah Jawa Barat Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Cq. PPAT/CAMAT Tambun Selatan, sebagai TURUT TERGUGAT III; VII. Notaris dan PPAT SOEDIRDJA, S.H., sebagai TURUT TERGUGAT IV; VIII. Notaris dan PPAT Hj. NIDA KHAIRANY, SH., sebagai TURUT TERGUGAT V;
131 — 25
  • Bukti TT 16/ PRi Berupa Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tabun 1970 tentangPembentukan Perusahaan Umurn "Otorita Dj atiluhur";7.BuktiTT 17/ PR i Berupa Peraturan Pemerintah RI No: 35 Tahun 1980 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum"Otorita Dj atiluhur":8. Bukti TT 18/ PR1 : Berupa Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tabun 1990 tentangPerusahaan Umum (Perum)"Otorita Djatiluhur";9.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-10-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 12-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/ Pid.Sus/TPK/2012/ PN.Bdg
Tanggal 7 Februari 2013 — -AHMAD SUHADA als. DEDI bin NONO ACHMAD SYOBANA. -TATO TRIYATNA, SE bin AYUN WAHYA.
99 — 17
  • dalih untuk mernbayar biaya pernbuatansertifikat yaitu sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) untuk masingrnasingpeserta, dirnana para terdakwa rnenerirna uang tersebut sebelurn rnelaksanakantugasnya sebagai pelaksana dalarn kegiatan PRONA tersebut, dengan demikianun sur delik terse but tidak terbukti dan terpenuhi.Menirnbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik dari dakwaan penututUrnurn tersebut tidak terbukti dan terpenuhi, rnaka terdakwa harus dibebaskan daridakwaan Subsidair Penuntut Umurn
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-11-2016 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Smr
Tanggal 23 Nopember 2016 — MUHAMMAD YAHYA Bin MUHAMMAD PUTRA RASYID
136 — 99
  • Rekening 1372006427 atas nama Panpem Masjid Jami Al-Amin;16. 1 (satu) bundel Buku Pembantu Kas Umurn dari bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Maret 2014;17. 1 (satu) bundel Folio Kas dari bulanNopember 2012 sampai dengan Mei 2013;18. 1 (satu) bundel copy Buku Pembantu kasTunai Per 24 Maret 2014 ;19. 1 (satu) bundel copy Buku Kas LJmum Total Anggaran dari bulan Nopember 2012 sampai dengan 24 Maret 2014 tanggal 24 Maret 2014;20. 1 (satu) bundel copy Laporan Perubahan Pembuatan dan Penambahan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 664/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : Ahmad Zarkasih Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat II : H. Maskur Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat III : Hj. Soliha Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat IV : Al Jufri Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat V : Ahmad Juanda Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat VI : Siti Nurhabibah Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Terbanding/Tergugat I : P.T. Buana Media Nusantara
Terbanding/Tergugat II : P.T. Mutiara Auction
Terbanding/Tergugat III : Ahli Waris Alm Nissan
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pejabat Lelang Kelas II F.X. Tri Sumaryanto SH., MH., Wilayah Jabatan Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Subang
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat IV : Dinas Tata Kota Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat V : Kecamatan Taruma Jaya
Terbanding/Turut Tergugat VI : Desa Pahlawan Setia
Terbanding/Turut Tergugat VII : Bank Tabungan Negara BTN Pusat
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi
89 — 72
  • HALIMAH", adalah kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umurn, dengan dasarhukum sebagai berikut:Kewenangan menerbitkan sertipikat diatur dalam Peraturan Kepala BPN RINo. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak AtasTanah dan Kegiatan pendaftaran Tanah.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2012 — Putus : 10-10-2012 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 10 Oktober 2012 — RUSLY C.
66 — 16
  • Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" yang termaktub dalamPasal3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas, apabila dalarn waktu, tempatdan obyek yang sarna saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umurn
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Penipuan
Register : 12-12-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 883/Pid.B/2018/PN Smg
Tanggal 28 Februari 2019 — JOHANES CHRISTIANTO MULYONO Bin ISWANTO
130 — 59
  • Belah Pihak/para Pihak dinyatakan SUDAHSELESAIDemikian BERITA ACARA PELAKSANAAN ISI SURAT PERJANJIANPERDAMAIAN ini dibuatdan ditandatangani oleh kedua belah pihak( PIHAK1 dan Il) dengan penuh kesadaran dan itikad baik, tanpa ada tekanan pihakmanapun, dibuatrangkap tiga bermeterai cukupPIHAK I ( KESATU) PIHAK II (KEDUA)JOHANES CHRISTIANTO MULYONO ROY JULIANTOKESIMPULANBahwa berdasarkan Analisa Hukum yang telah kami lakukan terhadap Suratdakwaan maupun Surat Tuntutan, terbukti Bahwa Jaksa Penuntut Umurn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 20-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1240 K/PID.SUS/2009
Terdakwa; Drs.H.Djoko Untung
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JaksaPenuntut Umurn Terdakwa telah membantu Hery Yuda dan Sri Hartatikuntuk mendapatkan pembayaran uang muka Rp. 482.262.600, (empatratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratusrupiah) dan pembayaran Termin Pertama sebesar Rp. 578.715.120, (limaratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu seratus dua puluhrupiah) ;Bahwa dengan demikian perlu diuraikan : apakah perbuatan Terdakwamencairkan uang muka dan Termin Pertama untuk dibayarkan kepada PT.HPS adalah perbuatan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Khusus Parpol
Register : 22-08-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 406/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt
Tanggal 13 Nopember 2014 — NUSRON WAHID SS.; LAWAN; PARTAI GOLONGAN KARYA Cq. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA atau dikenal dengan DPP PARTAI GOLKAR
259 — 67
  • Ketua umum mengirim suratkepada KPU, KPU menerima surat itu, artinya KPU menyetujui suratkedua anggota DPR terpilih tidak dilantik pada tanggal 2 Oktober..Media online Harian Terbit, dalam berita yang berjudul Nusron Wahiddan Agus Gurniwang Tak Akan Dilantik ke DPR, dimuat pada tanggal19 Agustus 2014:..Proses pemecatan terhadap dua kader Golkar, yakni Agus Gurniwangdan Nusron Wahid sudah final. ketua Umum Golkar Aburizal Bakriesudah mengirirn surat resmi kepada Komisi Pemilihan Umurn (KPU)sehingga
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 24-09-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 24-09-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 56/PID/2018/PT BTN
Tanggal 18 September 2018 — Nama lengkap : Drs. Adi Kusumah Budiharto. Tempat lahir : Jakarta. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 16 September 1969. Jenis kelamin : Laki-laki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Jl Layur Selatan No 7 Rt 14 Rw 07 Kel.Jati Kec.Pulogadung Jakarta Timur dan Jl Bangka X No 45 Jakarta Selatan. Agama : Islam. Pekerjaan : Swasta.
243 — 314
  • Msmerintahkan Penuntut Umurn untuk melanjutkan pemeriksaan perkaraNomor 2187/Pid.B/2017/PN.Tng atas nama Terdakwa Drs. ADI KUSUMAHBUDIHARTO tersebut di atas.3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidanayang pada pokoknya sebagai berikut:1. Menyatakan terdakwa Drs.