Ditemukan 1094 data
Pembanding/Tergugat III : Menteri PUPR, Cq. DIRJEN BINA MARGA, Cq. Direktur DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN, DAN FASILITAS JALAN DAERAH, Cq. SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR Cq. PPK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR Diwakili Oleh : Menteri PUPR, Cq. DIRJEN BINA MARGA, Cq. Direktur DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN, DAN FASILITAS JALAN DAERAH, Cq. SATKER PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR Cq. PPK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR
Terbanding/Pen
230 — 139
memoribanding yang diajukan oleh para Kuasa Pembanding dan Pembanding IIpatut untuk dikesampingkan ;Menimbang Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas dimana Majelis Hakim tingkat pertama ,telah mempertimbangkandengan benar dan tepat, maka Majelis Hakim tingkat banding dapatmenyetujul dan dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkatpertama ,oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor :8/Pdt.G/2020/PN Kla , tanggal 5 Nopember 2020 dapat di pertahankan dandikuatkan dalam tingat
57 — 31
Karenauraian dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidairdikwalifikasikan sama sama sebagai tindak pidana korupsi, demikianjuga dengan keberatan keberatan kedua selebihnya pertimbanganHakim Pengadilan Tingat Pertama dalam putusan selanya maupunputusan akhir telah tepat dan benar ;3.
52 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
lainnya, dan dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak berbelitbelit sehingga memperlancar jalannyapersidangan serta Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangiperbuatan pidana tersebut dan akan menjadi TNI yang baik sesuai denganaturan yang berlaku di lingkungan TNI AD ;Bahwa dari beberapa hal tersebut di atas adalah termasuk halhal yangmeringankan pada diri Terdakwa, namun hal tersebut sama sekali tidakIl.mendapatkan perhatian bahkan penghargaan sedikitpun dari Majelis Hakimbaik Majelis Tingat
Terbanding/Terdakwa : UTAMI DEWI, ST
125 — 87
Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 19 September 2013 Nomor: No: 34/ TIPIKOR/2013/ PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaraini ;2s Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta, tanggal 19 Agustus 2013, Nomor No. 17/Pid.Sus/2013/P.Tpkor. Yk3. Surat Dakwaan Penuntut Umum ~WNo. Reg.
44 — 33
Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta, dari tanggal 20 September 2013. sampai dengan 18November 2013 ;Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;Telah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta tanggal 19 September 2013 Nomor: No: 34/ TIPIKOR/ 2013/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
Terbanding/Tergugat I : DEEPAK RUPO CHUGANI
Terbanding/Tergugat II : DILIP RUPO CHUGANI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN KEUANGAN CQ KANTOR KPKNL BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat II : PT BANK CIMB NIAGA Tbk Cq. BANK NIAGA CABANG JAKARTA THAMRIN
98 — 56
Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa setelah menerima memori banding yangdiajukan Pembanding semula Pembantah menurut Pengadilan Tinggiternyata tidak terdapat halhal baru dan pada hakekatnya hanyalahmerupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan padapersidangan tingkat pertama yang seluruhnya sudah dipertimbangkandengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding yang diajukanoleh Pembanding semula Pembantah harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukumPengadilan Tingat
Drs. TOGAP MARPAUNG, PGD
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
177 — 200
;Bahwa kerugian Kelima yang diderita Penggugat adalah penghentianpendapatan dari berbagai kegiatan yang menjadi kegiatan rutin sepertiperjalanan dinas inspeksi, konsultasi publik, dsb sejak 1 Juli 2018;Bahwa kerugian Keenam yang diderita Penggugat adalah biayapendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk gugatan perkaraNomor: 63/G/2017/PTUNJKT (tingat pertama dan tingkat banding) dan Nomor:138/G/2018/PTUNJKT (tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi)serta Nomor: 222/G/2019/
136 — 45
kerugian keuangan Negara sebesar Rp130.203.400, (Sseratus tiga puluh juta dua ratus tiga ribu empat ratus rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, makaputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PaluNomor 47/Pid.SusTPK/2016/PN Pal tanggal 9 Nopember 2016 atas namaTerdakwa yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbanganpertimbangan hukumPengadilan Tingat
44 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
antaraTermohon Peninjauan Kembali dan Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili perkara a quo sehingga kemudian menghalalkan segala caratanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku demi memuaskan hasratdan merampas kepentingan dan hak orang lain dengan cara mengajukangugatan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Cibinong guna menyatakanSertifikat Hak Pakai Nomor 85/Cipayung tidak mempunyai kekuatan berlakumenurut hukum yang seharusnya menjadi kKewenangan dari PengadilanTata Usaha Negara;Bahwa Judex Facti Tingat
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jawa Tengah di Semarang yangtelah memeriksa dan memutus perkara a quo telah salah dalampenerapan hukum dimana Judex Facti hanya mengulang pertimbanganhukum Judex Facti Pengadilan Negeri Tegal nomor: 04/Pdt.G/2008/PN.Tgl tanoa mempertimbangkan dan memeriksa sendiri perkara secarakeseluruhan;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti hanya berpendapatbahwa Hakim tingkat pertama tersebut dengan segala alasan danpertimbangan hukumnya dapat diterima dan dibenarkan, karenapertimbangan hukum Hakim tingat
Terbanding/Terdakwa : M. YUSUF YATIM
57 — 28
Mai 2014dan memperhatikan pula Memori banding dari Penuntut Umum, Kontra MemoriBanding dari Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding pada prinsipnya sependapatdengan petimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakanbahwa terhadap perbuatan Terdakwa terbukti dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 JoPasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan undangundang Nomor : 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, namun Pengadilan Tingat
Terbanding/Tergugat I : Sudarmadji, S,
Terbanding/Tergugat II : Maruli Simanjuntak,
73 — 49
berkekuatan hukum tetap sama dengan obyek yangdipersengketakan dengan perkara aquo; Bahwa demikian juga subyek dalamperkara terdahulu dengan perkara aquo pada dasarnya juga sama ; Sedangkanantara perbuatan hukum wanprestasi dengan perbuatan melawan hukumprinsipnya adalah serupa; Dengan demikian maka pertimbangan PengadilanTingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan selanjutnyaHalaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor160/PDT/202U/PT BDG.diambil alin sebagai pertimbangan Pengadilan Tingat
72 — 31
kabupaten Ngada dengan luas 792 meter persegiKepada Tergugat Il ( Yohanes Ruba Rawi ) tanpa adanya persetujuan darianggota suku sehingga menimbulkan rasa kecewa dan marah dari anggotaSuku Ebu Ria;Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor: 178/PDT/2018/PT.KPG8.10.11.Bahwa karena peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang terjadi adalahjual beli tanah antara Terbanding ( Tergugat Leonardus Goru ) danTergugat Il ( Yohanes Ruba Rawi ) sehingga apa yang telah saya akuiharus di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingat
132 — 57
Msy Zawiyah;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingat Pertama tidak teliti dan tidakcermat. Pada halaman 126 , dimana batasbatas objek perkara berbedadengan batasbatas yang tercantum dalam gugatan. Demikian jugapertimbangan pada halaman 137;Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertam pada halaman 134 paragraf 2sampai halaman 136 tidak benar dan tidak adil, karena Mgs. Jauhari (Tergugat Il ) sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Mgs. Dahlan mendapat33,3 % dan Msy.
75 — 45
tahanan,dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanyaTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka pada saatTerdakwa menjalani pidana yang dijatunkan lamanya masa tahanan yangtelah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkaradalam dua tingat
17 — 16
,Advokat pada Kantor Hukum Edi Sutiono dan Rekan, alamatRT 002, RW 003, Desa Brawijaya, Kecamatan SekampungUdik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;melawanTergugat, tempat dan tanggal lahir, Bandar Agung, 12 November 1975, umur43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SekolahLanjutan Tingat Pertama (SLTP), pekerjaan Petani, tempatkediaman di Kecamatan Bandar Sribhawono, KabupatenLampung Timur, Provinsi Lampung;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
Terbanding/Penggugat : Lazuardy
Terbanding/Turut Tergugat : Ernawati Sari
Turut Terbanding/Tergugat I : Adi Priharsono
90 — 43
delapan puluh dua jutatujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah ).Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwaputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, olehkarena dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telahmempertimbangkan alatalat bukti yang diajukan sesuai ketentuan hukum,Halaman 28 dari 30 halaman putusan Nomor 688/PDT/2021/PT BDGsehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasarpertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingat
61 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 67 PK/TUN/2012Menimbang, ...cccssccccccsssseceeesrteeeeees bahwa alasanalasan Kasasi tersebut tidakdapat dibenarkan karena merupakan pengulangan dalildalil yang telahdipertimbangkan oleh Judex Factie secara tepat dan benar, hal mana tidakdapat dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan Kasasi, lagi pula alasanalasanKasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam pemeriksaan pada tingat
Terbanding/Tergugat I : KASMAN Bin Alm RAJEKI
Terbanding/Tergugat II : KEPOLISIAN NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN DAERAH ACEH, Cq. KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN ACEH SINGKIL
Terbanding/Tergugat III : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI ACEH, Cq. KEJAKSAAN NEGERI ACEH SINGKIL
69 — 62
hukum acarapraperadilan, jika tuntutan ganti rugi Semacam ini diperbolehkan untuk diperiksadan diadili dengan Hukum Acara Perdata maka akan menimbulkan masalahakan adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya yaituputusan perdata dan putusan praperadilan terhadap perkara yang sama,dengan demikian eksepsi/bantahan Tergugat II poin keIl tentang GugatanPenggugat Obscuur libel (tidak jelas dan kabur), menurut Majelis Hakim dapatdikabulkan Atas amar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingat
hukum acarapraperadilan, jika tuntutan ganti rugi Semacam ini diperbolehkan untuk diperiksadan diadili dengan Hukum Acara Perdata maka akan menimbulkan masalahakan adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya yaituputusan perdata dan putusan praperadilan terhadap perkara yang sama,dengan demikian eksepsi/bantahan Tergugat II poin keIl tentang GugatanPenggugat Obscuur libel (tidak jelas dan kabur), menurut Majelis Hakim dapatdikabulkan;Atas amar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingat
220 — 51
Faiziah, Bahran Seman,Soekirno Ony, SH dan Wachid Hasjim, SH yangmerupakan Kuasa Hukum dari Imanuddin serta MasrunUsman yang pada intinya setuju lahan yang 3hektartersebut diganti Rugi oleh Pemerintah Daerah Tingat II Kutaiuntuk keperlua Rumah Tananan Negara (Rutan)Tenggarong;Bahwa Sekertariat Wilayah Daerah telah berkirim Suratdengan No. 593.83/051/PEMA/X/1989 tanggal 7 Oktober1989 Perihal PELAKSANAAN GANTI RUGI TANAH kebeberapa Pihak terkait termasuk Sdr. H.A.
Faiziah, Bahran Seman,Soekirno Ony, SH dan Wachid Hasjim, SH yangmerupakan Kuasa Hukum dari Imanuddin serta MasrunUsman yang pada intinya setuju lahan yang 3hektartersebut diganti Rugi oleh Pemerintah Daerah Tingat II Kutaiuntuk keperlua Rumah Tananan Negara (Rutan)Tenggarong.Bahwa Sekertariat Wilayah Daerah telah berkirim Suratdengan No. 593.83/051/PEMA/X/1989 tanggal 7 Oktober1989 Perihal PELAKSANAAN GANTI RUGI TANAH kebeberapa Pihak terkait termasuk Sdr. H.A.