Ditemukan 1192 data
685 — 262
Pemohon : Hiu Kok Ming(Dalam Pailit) tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Renvoi Prosedur dalam perkara ini;Menimbang, bahwa inti pokok eksepsi aquo adalah : 1 Bahwa Debitor Pailit tidak berhak mengajukan Renvoi Prosedur;2 Bahwa jika ternyata Debitor Pailit membantah perhitungan Kurator, makabantahan aquo hanya sebatas dicatat dalam berita acara rapat;Menimbang, bahwa eksepsi aquo didasarkan pada bunyi Pasal 127 dan Pasal 132 UndangUndang No.37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kwajiban
71 — 19
las trails di Curup, yang saat sekarangdikuasai oleh Tergugat.Bahwa selanjutnya dalil Tergugat yang menyatakan pada saatmau mulai persiapan mendirikan usaha bengkel, terjadi kehilanganuang modal usaha di rumah orang tua Penggugat, pertanyaanTergugat tersebut adalah tidak benar dan sulit dibuktikan, olehkarena itu dalildalil Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan.Dan kemudian dalildalil Tergugat yang menyatakan Tergugatdibebani biaya hidup, dan Pendidikan Penggugat hal tersebutadalah merupakan kwajiban
86 — 12
Biaya pendidikan bagi anak.Dan sebagai seorang suami kwajiban itu sudah dilaksanakansepenuhnya oleh mantan suami saya;Hal. 12 dari 91 Hal. Putusan No.1012/Pdt.G/2019/PA.Lmj2. Namun ada yang akan tergugat ajukan dihadapan majelishakim yaitu gugatan rekonvensi atas beberapa harta yang akantergugat uraikan dibawah ini:1.
Menolak menghukum tergugat untuk mengembalikan uang tebusansewa tanah senilai Rp. 100.000.000, ( seratus juta rupiah ) , mengingatbahwa 2 ( dua ) tahun terakhir penggugat dan tergugat masih resmisebagai suami istri penggugat tidak pernah memberikan kwajiban nafkahkepada tergugat;9. Menolak menghukum turut tergugat I, tergugat Il, tergugat III untuktunduk dan patuh terhadap isi putusan Pengadilan Agama Lumajang,mengingat perbuatan hukum yang dilakukan tergugat sudah benar secaraHukum;10.
111 — 44
Tista.Bahwa Saksi menerangkan tanah yang masih masuk ayahan Desa Adat Tista tidakada memiliki Sertifikat maupun Pipil.Bahwa Saksi menerangkan tanah yang masih masuk Ayahan Desa Adat Tista bolehdi Sertifikat asal ada persetujuan dari Desa Adat yang anggotanya terdiri dari 51(lima puluh satu ) KK (Kepala Keluarga).Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanah yang masuk Ayahan Desa Adat Tista tidakboleh dijual belikan.Bahwa tanah yang ada di Banjar Magetelu semuanya masih merupakan PayahanDesa Adat Tista.Bahwa kwajiban
8 — 0
Rekonpensi setiapharinya/setiap bulannya;Menimbang bahwa berdasarkan persangkaan Mejelis, pengahasilanTermohon Rekonpensi sebagai buruh di Bengkulu diperkirakan tidak lebih5657dari Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) dengan mempedomani UpahMinimal Regional (UMR) untuk Ibu Kota Propinsi(Bengkulu);Menimbang bahwa bersarkan besarnya penghasilan TermohonRekonpensi dan kebutuhan biaya hidup dimana Termohon Rekonpensibertempat tinggal di daerah kota kecil (Ambarawa) Majelis menilai cukupadil menetapkan besarnya kwajiban
81 — 25
Bahwa benar sehubungan macetnya kredit Lorentinus Bagyo Hendro Sujadmokopada Turut Tergugat maka karena Lorentinus Bagyo Hnedro Sujadmoko tidakberetiked baik untuk menyelesaikan kwajiban hutangnya yang macet pada TurutTergugat maka Turut Tergugat dengan kewenangan yang diberikan dan dilindungjisecara hukum mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan baransgsengketa dengan perantaraan Tergugat Il yang mana pada saat lelang ulang barangsengketa pada tanggal, 27 Februari 2013 telah ditetapbkan
69 — 12
Penggugat Rekonpensi padaButir 7 yang justru memojokkan Penggugat Rekonpensi untuk tujuan tidakbermiat membagi harta bersama perkawinan kepada Tergugat Rekonpensidikarenakan Penggugat Rekonpensi yang menggugat cerai terhadapTergugat Rekonpensi maka nafkah madhiyah gugur dengan sendirinya,dan tidak relevan menuntut nafkah madhiyah didalam gugat harta bersamaperkawinan yang belum terbagi.Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi pada Butir 9a, b, c dan d adalah suatupenjabaran Penggugat Rekonpensi untuk lari dari kwajiban
135 — 53
LO9J00379E (UKTI P38), namun sampai denganGugatan Wanprestasi ini diajukan sama sekali tidak ada realisasipembayaran sisa kwajiban hutang tersebut baik dari TERGUGAT dan/atau TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT Ill kepada PENGGUGAT ;Bahwa dengan demikian PARA TERGUGAT memiliki hutang yang harusdibayarkan kepada PENGGUGAT sebesar USD 270.954,11 (Dua ratustujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat koma sebelas sen DollarAmerika Serikat) dan Rp. 81.067.121, (Delapan puluh satu juta enampuluh tujuh ribu
TOMMY PURNAMA, S.H.
Terdakwa:
SARPITA ANGGREANI Binti AGUSTARI
93 — 25
Fidusia dapat dikenai sanksiPidana sebagaimana diatur dalam pasal 36 Pemberi Fidusia yangmengalinkan, mengadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objekjaminan Fidusia sebagaimanadimaksud dalam pasal 23 ayat (2) ysngdilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebin dahulu dan penerima Fidusia,dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun denda palingbanyak Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).Bahwa jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjajian pokokyang menimbulkan kwajiban
59 — 16
ketentuan umum pasal 1 butir 1, yang dimaksud denganKeuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilaidengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barangyang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dankwajiban tersebut ;e Bahwa dalam pasal 2 UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yangdimaksud dengan KEUANGAN NEGARA adalah meliputi :a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan danmengedarkan uang dan melakukan peminjaman ;b. kwajiban
dalam ketentuan umum pasal 1 butir 1, yang dimaksud denganKeuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilaidengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barangyang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dankwajiban tersebut ;Bahwa dalam pasal 2 UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yangdimaksud dengan KEUANGAN NEGARA adalah meliputi :a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan danmengedarkan uang dan melakukan peminjaman.b. kwajiban
77 — 48
mengajukan bukti surat berupa aplikasipinjaman Penggugat kepada Tergugat IV (bukti T.IV1), Perjanjian kredit antaraTergugat IV dengan Penggugat (bukti T.IV2 dan 3),jaminan yang telah diberikan akte hak tanggungan dan telah terbit sertifikat hak tanggungan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat IV (bukti.T.IV4, 5, dan 6), karenaPenggugat tidak memenuhi kewajibannya maka pihak Tergugat IV memberiperingatan kepada Penggugat (bukti T.IV7, 8, 9), kKemudian karena pringatantidak juga dilakukan pemenuhan kwajiban
56 — 6
agar Terdakwa dijatuhkan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, Makakini sampailah kepada penjatuhan pidana (sentencing atau straftoemeting),yang kirakira sepadan dijatuhkan kepada para terdakwa yang sesuai dengantindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebuttelah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurangsepadan dengan kesalahan para terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaanHalaman 37 dari 41 Putusan Nomor 145/Pid.B/2015/PN Prq.tersebut disini kwajiban
2.Hj. SETIOWATI
3.Ir. SETIONOEGROHO
4.SETYO NUSANTORO, SE
5.SETIO AGUS SAMAPTO, S.H.
Tergugat:
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
335 — 157
Kepastian Hukum.Bahwa dalam hal ini Para Penggugat merasa tidak mendapatkankepastian hukum dari Tergugat, karena Para Penggugat seharusnyadibebaskan dari kwajiban pembayaran sewa, namun justru sebaliknyaPenggugat dibebani pembayaran sewa yang sangat tinggi sebagaimanayang tertulis dalam obyek sengketa, hal itu membuktikan bahwaTergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 TahunHalaman 16 dari 66 halaman Putusan Perkara No.
80 — 27
Smn.Bahwa apabila Tergugat kembali ke Ull selurun haknya akan diberikan,tetapi bila tidak Kembali maka tidak diberikan ;Bahwa bila salah satu pihak tidak memenuhi kwajiban maka UUI bisamenghenti kan secara sepihak, tapi saya tidak hafal pasalnya ;tBahwa Keputusan Senat living cost tetap dilanjutkan ;Bahwa Living cost belum bisa dikirim karena, kami tidak tahu nomorrekeningnya Tergugat, karena berdasarkan pengalaman apabilapengirimannya salah, maka pengembaliannya susah ;Bahwa surat tugas Arif Fahmi
82 — 13
pemberitahuan dari PI.Bank Asiatic, yang intinyamemberitahukan bahwa Rumah/Kantor yang terletak diatas tanahSertifikat Hak Milik No 350/Cengkareng Barat, di Jalan Daan MogotNo 64 Cengkareng Barat Jakarta Barat, atas nama Sumarti bt Martaadalah merupakan jaminan kredit dari salah satu debitur dari BankAsiatic ( dalam likwuidasi ) berdasarkan perjanjian kredit No.14tanggal 27 Oktober 2003 dan telah dibebankan hak tanggungandengan Nomor 1344/2004, mengingat debitur tersebut tidak jugamenyelesaikan kwajiban
34 — 4
dilakukan bersama tim sesuai dengan Keputusan Walikotamadiun nomor :188401.204/157/2009 tanggal 22 mei 2009 tentang pembentukantim pembina dan pengawas terpadu lembaga keuangan kelurahan kota madiundimana posisi saksi selaku sekretaris.Bahwa saksi kurang mengetahui mekanisme penyaluran dana LKK disebabkanprogram tersebut bukan program BPM melainkan program Bepeda Pemkot Madiunyang dananya berasal dari APBD Pemkot Madiun, sedangkan kapasitas BPM hanyasebagai Pembina.Bahwa pengurus LKK mempunyai kwajiban
Tn. Dodiet Wiraatmaja
Tergugat:
1.Ny. Linda Soetanto
2.PT. Bank UOB Indonesia
3.Ny. Cynthia
4.Notaris Dr. Ir. Yohanes Willion., SE., SH., MM
159 — 140
Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran Dana Pinjaman sementara, denganopsi Pelunasan Utang, apabila kwajiban utang ke PT. Bank UOB IndonesiaHalaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 528/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utrdengan objek Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3857/Kelpa GadingBarat sudah dibayar lunas, diberi tanda bukti P2;3.
231 — 106
Niagadengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, Ketentuan yangmengatur masalah Bahan Bakar Minyak berikut perizinannya yaitu : Undangundang Republik Indonesia No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyakdan gas bumi, Peraturan menteri ESDM RI nomor 7 tahun 2005 tentangpersyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilirminyak dan Gas bumi dan Peraturan BPH Migas Nomor : 8P/P/BPHMIGAS/X/2005 tentang kwajiban
Wasco Engineering International Limited
Tergugat:
PT KPM Oil & Gas
316 — 224
Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diakui olehkedua belah pihak, yang mana Tergugat tidak melaksanakan kwajiban/prestasinya untuk melakukan pembayaran Uang Pembelian Objek Sewasebesar USD 1.000.000,00 (satu juta dollar Amerika Serikat) kepadaPenggugat, sebagaimana yang telah disepakati pada perjanjian perdamaiantersebut, selambatlambatnya pada tanggal 8 Maret 2019 (Vide: Bukti P1asampai dengan P12b, T1 dan T2);Menimbang
16 — 4
Bahwa ditolak jawaban Penggugat Rekonpensi pada point. 6, karena selama iniPenggugat Rekonpensi meskipun hanya sebagai penjual bakso, namun masihmemenuhi kwajiban memberi nafkah keluarga, oleh karenanya dalil yangdemikian mengadaada dan menyembunyikan fakta yang sebenarnya;6.