didalam praktek peradilan yang diamksuddengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakanpertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas danadministrasi buku Il Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa atau HlJ sebagaisiapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyekhukum (pendukung hak dan kwajiban

Lbp.siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabanatas segala perbuatan yang telah dilakukannya;Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi bukuIl Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30Juni 1995, terminologi kata barang siapa atau HIJ sebagai siapa saja yang harus dijadikanterdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kwajiban) yangdapat dimintak pertanggung jawaban

buktibukti;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyangkalnya maka majelis akanmempertimbangkan bukti bukti dari Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T1 sampaidengan T17, dan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang akan dipertimbangkan sebagaiberikut:Bukti T1 sampai dengan T5:Merupakan bukti surat baik laporan ke kepolisian maupun ke BPN mengenai pengukurantanah sengketa yang tidak jadi dilaksanakan dan tidak dikeluarkan surat ukur dan jugapemenuhan kwajiban

didalam praktek peradilan yang di maksud denganbarang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakanpertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasibuku Il Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa atau HlJ sebagai siapa saja yangharus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hakdan kwajiban

pemerintahan yaitu menggunakan danatalangan ;47Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai inisiatif mencarikan danadari para rekanan;Bahwa saksi tidak mengetahui proses lelang , karena saksi tidak masukdalam Tim 9, dan saksi hanya menyampaikan bahwa da kekosonganKasda Kendal ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwamenanggapinya sebagai berikut :Terdakwa tidak pernah ada pertemuan dengan 3 orang ( Bupati, Warsodan terdakwa ), yang ada adalah pertama secara lisan/telpon , lalu suratdan kwajiban

terhadap dalil gugatan nomor IV, V,VI,VII, VIII serta IX dapatpara Tergugat jawab sebagai berikut.Hal. 41 dari 105 hal.Putusan No.22/Pdt.G/2013/PN.BJW4242Bahwa kwitansi penjualan antara Penjual Maku Ine dan Soko Inedengan Pembeli Yoseph Rato adalah bukti administrasi penyerahanUang dan pengakuan penjualan dan pembelian tanah antara keduabelah pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan jual beli sebagiantanah dilokasi Lokamere seluas kuarang lebih 13.200 m2.Bahwa baik Pembeli maupun penjual tidak ada kwajiban

adalahpar listtextpardplainltrpar s15 rtlchfcsl aiaf0O ltrchfcs0lang1033langfe1033dbchaf0langnp1033insrsid13852938hichaf0dbchaf0lochf0 1.tabpard ltrpars15qj fi36011502ri0s1480slmultlwidctlipartx2694wrapde fault faautols14rin01in502itap0pararsid481241contextualspace rtlchfcsl aiaf0afs24 ltrchfcsO f0fs24insrsid13852938Melanggar hak subjektif orang lain;par listtextpardplainltrpar s15 rtlchfcsl aiaf0O ltrchfcs0lang1033langfe1033dbchaf0langnp10 33 insrsid13852938hichaf0dbchaf0lochf0 2.tabMelanggar kwajiban

masingmasing Kelurahan.Saksi menerangkan Untuk penggunaan anggrannya setelah kelurahan menjadiSKPD maka penggunaannya disesuaikan dengan DPA masingmasingsedangkan untuk waktu sebelum tahun 2011 setelah pihak kelurahan menyetorke Kas daerah maka pihak kelurahan mengusulkan untuk penggunaananggaran tersebut dan dicairkan atau direalisasikan melalui BOK (BantuanOperasional Kelurahan).Saksi menerangkan Beban pembayaran Pejak Bumi dan Bangunan (PBB)seharusnya ditanggung atau dibayar oleh pihak penyewa kwajiban

Muhammad Nizar Ramadhani, SHAdvokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum H.SAMIAJI MAKIN RAHMAT SPd, SH.MH & PAARTNER berkantor diPerum Magersari BH4 Sidoharjo sedangkan yang lainnya tidak pernahhadir dalam persidangan mulai dari awal pemeriksaan sampai akhirpemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenanganPutusan Pekara WarisNomor 6597/Pdt.G/2019/PA Jr.Halaman 210 dari 272mengusakan atau mewakilkan suatu perkara kepada walinya atau kepadaKuasa Hukum itu adalah hak atau kwajiban

dari pada Tergugat Intervensibukan kepada Penggugat Intervensi karena Penggugat Intervensi tidakbisa mengatur tentang hak dan kwajiban Tergugat Intervensi dalam suatuperkara, apakah Tergugat Intervensi mau datang atau tidak, maumenguasakan atau tidak, mau mewakilkan atau tidak, hal tersebut adalahkewenangan pihak Tergugat Intervensi itu sendiri.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makaeksepsi Tergugat Intervensi VIIX harus dinyatakan tidak diterimaDalam Insidentil atas gugatan IntervensiBahwa

;Grup 82 sebanyak 1 Nomor, dan saksi menarik pada tanggal 13September 2010 putaran ke 26, dengan jumlah tawaran Rp.125.000, dimana saksi mendapat uang penarikan dari ketuasebanyak Rp. 32.725.000,, dan kewajiban saksi yang belum saksibayar di Grup tersebut saksi berikan kwajiban sampai dengantanggal 24 Januari 2011 dan tidak memberikan kewajiban mulaidari putaran 46 sampai dengan putaran 82 yaitu sebanyak 37Putaran lagi dikali 1 dikali Rp 500.000, = Rp. 18.500.000,.

Grup tersebut saksi berikan kewajiban sampai dengantanggal 24 Januari 2011 dan tidak memberikan kewajiban mulaidari putaran 42 sampai dengan putaran 52 yaitu sebanyak 11Putaran lagi dikali 1 nomor dikali Rp 500.000, = Rp.5.500.000,.Grup 82 sebanyak 1 Nomor, dan saksi menarik pada tanggal 13September 2010 putaran ke 26, dengan jumlah tawaran Rp.125.000, dimana saksi mendapat uang penarikan dari ketuasebanyak Rp. 32.725.000,, dan kewajiban saksi yang belum saksibayar di Grup tersebut saksi berikan kwajiban

bank Mandiri maka IMAMSUDJONO mengganti dengan Cek Bank Jatim.Pada tanggal 6 Mei 2010 ada Surat kuasa yang isinya:e Bahwa apabila Imam Sudjono belum bisa melunasikewajibannya maka IMAM SUDJONO memberi kuasakepada PT RBSJ lahan 850 ha dan aset PT SAB/ImamSudjono di PG Pakis Barue Bahwa karena Imam Sudjono/ PT SAB tidak bisa memenuhikewajibannya pada hasil panen tahun pertama sehingga PTRBSJ tidak memberikan lagi modal tahap II dan Ill, yangmenjadi kewajiban PT RBSJ karena sudah diperhitungkandengan kwajiban

ditutup oleh bank Mandiri maka IMAMSUDJONO mengganti dengan Cek Bank Jatim.Pada tanggal 6 Mei 2010 ada Surat kuasa yang isinya:e Bahwa apabila Imam Sudjono belum bisa melunasikewajibannya maka IMAM SUDJONO memberi kuasakepada PT RBSJ atas lahan 850 ha dan aset PT SAB/ImamSudjono di PG Pakis Baru;= Bahwa PT SAB tidak bisa memenuhi kewajibannya pada hasil panentahun pertama sehingga PT RBSJ tidak memberikan lagi modal tahap IIdan Ill, yang menjadi kewajiban PT RBSJ karena sudah diperhitungkandengan kwajiban

Sungai Berlian Bakti;Bahwa dalam pelaksanaan kerjasama bisnis antara Pelapor denganPemohon Praperadilan tersebut timbul hak dan kwajiban dimana padaakhirnya terjadi permasalahan sebagaimana dalil permohonan pemohonpada point 21, dimana Pelapor tidak membayar kewajibannya padaPemohon Praperadilan sebesar Rp.69.559.818.564,00 (Kewajiban danhutang Rp.48.000.000.000, + Hutang Kargo Rp.7.517.816.773, + Hutangpada pihak Ketiga Rp.14.042.001.791,)Menimbang, bahwa atas kondisi yang dimikian maka PemohonPraperidilan

bank Mandiri maka IMAM SUDJONOmengganti dengan Cek Bank Jatim.Pada tanggal 6 Mei 2010 ada Surat kuasa yang isinya: Bahwa apabila Imam Sudjono belum bisa melunasi kewajibannyamaka IMAM SUDJONO memberi kuasa kepada PT RBSJ lahan 850hadan aset PT SAB/Imam Sudjono di PG Pakis BaruBahwa karena Imam Sudjono/ PT SAB tidak bisa memenuhikewajibannya pada hasil panen tahun pertama sehingga PT RBSu tidakmemberikan lagi modal tahap II dan Ill, yang menjadi kewajiban PT RBSJkarena sudah diperhitungkan dengan kwajiban

ditutup oleh bank Mandiri maka IMAM SUDJONOmengganti dengan Cek Bank Jatim.Pada tanggal 6 Mei 2010 ada Surat kuasa yang isinya: Bahwa apabila Imam Sudjono belum bisa melunasi kewajibannyamaka IMAM SUDJONO memberi kuasa kepada PT RBSJ ataslahan 850 hadan aset PT SAB/Imam Sudjono di PG Pakis Baru;Bahwa PT SAB tidak bisa memenuhi kewajibannya pada hasil panentahun pertama sehingga PT RBSJ tidak memberikan lagi modal tahap IIdan Ill, yang menjadi kewajiban PT RBSJ karena sudah diperhitungkandengan kwajiban

Agoes Soegiarto, Tergugat Il telah mengajukan klaimasuransi jiwa kredit pada tanggal 26 September 2013, sehingga secara hukumapa yang menjadi kewajiban Tergugat II telah dipenuhi oleh Tergugat II (tidakada wanprestasi), namun muncul kejanggalan dimana Penggugat menuntutmelampaui apa yang menjadi kwajiban Tergugat Il seolaholah Tergugat Ilmemiliki otoritas untuk memaksa Tergugat untuk membayar klaim yangdiajukan.40.3.

tentang Gugatan Penggugat Obscur Libel karena karenaTergugattergugat tidak lengkap (Plurium Litsis Consertium) karena LA SARITergugat XLIII dan LA WETI Tergugat XVI telah meninggal dunia, Tergugat,XLIV, XLV, XLVII, Sama sekali tidak berada dan beralamat di dalam objeksengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Relas Panggilandari Jurusita Pemanggilan yang dilakukan oleh para pihak dalam Perkara Aquosudah sah dan Patut dan bagi Tergugat yang meninggal dunia LA SARI dan LAWTI segala hak dan kwajiban

1995angka 9 tentang Sanksi sanksi, 9.2 bahwaapabila pada hari hari pelimpahan yang telahditentukan, Bank Persepsi ternyata tidakmelakukan pelimpahan/ kurang melimpakanpenerimaan negara maka pada Bank Persepsitersebut dikenakan Sanksi berupa denda sebesarRp 3 % perbulan dari jumlah yang tidak/ kurangdilimpahkan tersebut;Menimbang bahwa kendatipun Bank Persepsi ( BRI CabangPoso) dapat dikenakan sanksi berupa denda atas perbuatanterdakwa selaku mantan Pekerja BRI Cabang Poso yangbertentangan dengan kwajiban

Kabupaten Agam Tahun Anggaran 20042013;Bahwa Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat Nomor : ST507/PW03/5/2014 tanggal 12 Agustus 2014;Bahwa Pengertian Keuangan Negara berdasarkan kepada Penjelasan UndangUndang Nomor Tahun 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana keuangan Negara adalah :*Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidakdipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hakdan kwajiban

dilakukan itu serta akibat yang akan timbul dari perobuatantersebut;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 6 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga AtasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuanUmum Dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan "nomor pokok wajib pajakadalah nomor yang diberikan sebagai sarana dalam administrasi perpajakanyang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau indentitas wajib pajakdalam melaksanakan hak dan kwajiban

sebenarnya danadana tersebut sudah diserahkan kepada pihak lainatas perintah Bupati SBB waktu itu; Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti Terdakwatelah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang sesungguhnya hanyadisebabkan akan memenuhi permintaan yag bersifat perintah dari Bupati SBB waktuitu (Jacobs Putleialat) maka dapat ditarik kesimpulan sejak awal memenag perbuatanmembuat dan menerbitkan SPP itu adalah bagian dari serangkaian perbuatan yangbermaskud enyimpangi kwajiban

. > Danmelakukan kwajiban sebagai berikut: > Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan.> Mempertanggung jawaban dana yang telah digunakan Bahwa Berdasarkan data Dana Desa (DD) sebesar Rp 278.423.942. di cairkan3 tahap : > Tahap pertama Pada hari jumat tanggal 5 Juni 2015 sebesar Rp111.369.577. > Tahap ke dua Pada hari selasa tgl 11 Agustus 2015 sebesar Rp111.369.577, > Tahap ke tiga Pada hari senin tgl 28 Desember 2015 sebesar Rp55.684.788, Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 270.582.6387. mencairkan3