Ditemukan 1872 data
YAYASAN AL-HUDA ISLAMIC EDUCATION CENTER METROPOLITAN yang di wakili : 1.Faisal Akbar,SE.
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, C/q DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM; Yayasan Pendidikan Islam Al Huda Utama Jakarta
343 — 619
Bahwa Penggugat mendalilkan mempermasalahkan PengesahanPendirian Yayasan Pendidikan Islam AlHuda Utama Jakarta NomorAHU0011707.AH.01.04 Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 TentangPengesahan Pendirian Yayasan Pendidikan Islam AlHuda UtamaJakarta, karena dianggap tumpang' tindin dengan Tanah danBangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Utama Raya Nomor 2RT 006 RW 03 Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng, KotaAdministrasi Jakarta Barat, dan Tergugat II Intervensi menganggapi hatini dari Posita
PT. SUKSES LOGINDO ALAM, diwakili SUDRAJAT, A.Md
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
159 — 69
Apakah IUP tersebut tumpang tindin dengan IUP yang lainnya;b. Apakah IUP tersebut termasuk dalam kawasan hutang lindung;c. Di chek dengan softcopy wilayah pertambangan pulau Sumatra yangditetapkan Menteri ESDM;d. Dan dichek apakah diwilayah tersebut pernah diterbitkan rekomendasiuntuk peruntukan lainnya;Bahwa saksi mengatakan hasil verifikasi terhadap PT. Sukses LogindoAlam yaitu:a. IUP Operasi Produksi PT. Sukses Logindo Alam tidak tumpeng tindihdengan jjin pertambangan lainnya;b.
76 — 15
kedudukantanahnya sangat berbeda satu sama lainnya.Bahwa bagaimana mungkin Penggugat nyatakan didalam Gugatannya padanomor 29 halaman 6 Sertifikat Hak Milik Nomor 3500 Desa/Kel Sei Agultertanggal 7 Oktober 2013 yaitu : mengandung cacat hukum dan olehkarena itu tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam bentukapapun melainkan Penggugat mengajukan Gugatannya dalam Perkara aquo mengandung Cacat/Eror in Objecto.Bahwa Penggugat dalam dalildalilnya dalam perkara a quo bukanlah ObjekTanah yang tumpang tindin
86 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Praktek pemerintahan yang dilakukan Tergugat/Terbanding semacam ini telah melanggar Asas Kepastian Hukum, karenaseharusnya Tergugat/Terbanding pada saat menerbitkan keputusannyamengutamakan penerapan aturan hukum secara adil dan konsisten gunamenghindari adanya tumpang tindin kepentingan atas wilayahpertambangan bagi Tergugat ll intervensi/Terbanding denganPenggugat/Pembanding.
Sahala. H.S. Marpaung
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
MARTINUS SIKI, S.H.,M.H.
269 — 177
Apabila dicermati, alasan Penggugat mengajukan gugatan karenamenurut Penggugat telah terjadi tumpang tindin antara Sertipikat obyeksengketa denganSertipikat Hak Milik No. 52/Desa Caringin, tanggal 2911974,Gambar Situasi No. 331/1971, dengan luas 571.453 m2milik Penggugat.Berdasarkan halhal tersebut di atas, bahwa permasalahan a quo merupakanmasalah hak kebendaan/keperdataan antara Penggugat denganpemilik obyeksengketa, sehinggalebih tepat Penggugat mengajukan gugatannya kePengadilan Negeri yang dapat
Damsi Asmara
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
IBNU YURIN, SE
231 — 135
Sehinggadengan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut, makamengakibatkan sebagian objek tanah dengan luas 400 M2 dari objeksengketa tumpang tindin dan berada di atas tanah Kavling nomor 8(Penggugat) dan sebagian tanah dengan luas 400 M2 masuk dalamKavling 7 yang sudah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor:11516/Se.M Kelurahan Segala Mider Tanggal 11 Februari 2008dengan dengan Surat Ukur Nomor 04/Se.M/2008 tanggal 17 Januari2008 luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) atas nama Amran
Terbanding/Penggugat : PT. BORNEO INTAN PACIFIC
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER
Terbanding/Turut Tergugat II : MOHAMMAD NA IM
Terbanding/Turut Tergugat III : RIDUAN HODDING
Terbanding/Turut Tergugat IV : YAHYA MUING
Terbanding/Turut Tergugat V : HODDING
Terbanding/Turut Tergugat VI : WELLOH
Terbanding/Turut Tergugat VII : MOHAMMAD DAHER
Terbanding/Turut Tergugat VIII : HANDA
Terbanding/Turut Tergugat IX : TUTUT SUKMA DIRGANTARA
Terbanding/Turut Tergugat X : ARBAIN ALIMUDIN
Terbanding/Turut Tergugat XI : SYAHRIAH
Terbanding/Turut Tergugat XII : SELAMAT
Terbanding/Turut Tergugat XIII : ALIMUDIN
Terbanding/Turut Tergugat XIV : TARWIT
Terbanding/Turut Tergugat XV : RAMA DANI
Terbanding/Turut Tergugat XVI : DARMANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat XVII : SATTUNG
Terbanding/Turut Tergugat
272 — 242
Persoalan lahan belum selesai maka seluruh jin lokasi untuksementara dibekukan; Bahwa selain itu menurut saksi Rina Susianti dari Risalah Badan PertanahanNasional dan Tata Ruang terdapat tumpang tindin mengenai lahan, untukpenyelesaian masalahnya harus diselesaikan dulu antara PT Borneo Intan Pasificdan PT Suling Cosalidated Agency baru diserahkan ke Badan PertanahanNasional dan hal ini telan bersesuaian dengan keterangan saksi dariTerbanding/Penggugat yang bernama H.
seluas 2.200 ha yang terletak di Pulau Rantau Tanah Grogot telahmemenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal1320 KUHPerdata dengan alasan disamping juga syarat subyektif Pembandingterlebin dahulu membebaskan tanah dengan mengganti rugi kepada Nasaruddin,dengan demikian perjanjian jual beli tanah / lahan atau pelepasan hak yang terjadisetelah adanya jual beli tanah/lahan antara Terbanding dengan Nasaruddin / Terguat IIyang terkait dengan tanah/lahan yang tumpang tindin
1.WAWAN PERNADI BUNGAI
2.TAMBUN HALMAH HUNDJUN, SH
3.PANCARASIE E.S. JAYAPRAWIRA
4.IKING IMAN
Tergugat:
1.TIKIL JUNI SAERANG, SH
2.SOFIRMAN Alias AYONG
Turut Tergugat:
YAYASAN âÂÂKALANG INDAH PERMAIâÂÂ
87 — 25
Kesimpulan Huruf a disebutkan baikyayasan kalang indah permai yang dikelolah oleh Herlison M.Gasing/Depung maupun Koperasi Serba Usaha Penyang Sangkalemoyang dikelola oleh Deden Arkenas Tawa sudah cukup jelas sket izinyang diberikan pemerintah Tidak Ada Tumpang Tindih sebagaimanapeta Koperasi Penyang Sangkalemo dan Para Penggugat membenarkanHalaman 38 dari 73 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PN PIk08.09.objek sengketa tidak tumpang tindin sebagaimana dalil gugatan ParaPenggugat dalam gugatannya;Bahwa
86 — 40
nilai darisetiap galian tersebut berpariasi, nilai galian yang terletak di kali totun dankali lata sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);e Bahwa saat itu ada diperlinatkan kwitansikwitansi yang terkait dengankontrak kerja sama tersebut;e Bahwa kwitansi tersebut tidak diserahkan kepada Muin Sanaky tetapiditerima oleh Sukardi Tomagola; Bahwa terkait dengan pungutan negeri yang dilakukan oleh Muin Sanakydan Abdulah Nusalelu dikaitkan dengan tata kelola administrasi, hal inimenjadi tumpang tindin
97 — 32
tanpa dibebani suatu hak apapun yang melekat di atasnya;Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 dikabulkan,maka petitum angka 5 inipun haruslah dikabulkan pula;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, yaitu: MenyatakanSertifikat Hak Milik Nomor 414 tahun 1974 atas nama Mochamad Idrus tidakmempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbuktinya dalil Tergugat KonvensiI/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi IIbahwasanya SHM No. 414 tumpang tindin
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
Tergugat:
1.SESOTYO ADHI WNT
2.PT. KARYA MITRA INSANI
Turut Tergugat:
1.KELURAHAN SAWANGAN BARU
2.KECAMATAN SAWANGAN
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
107 — 144
pengecekan dan pencocokankebenaran data/dokumen kepemilikan tanah melalui Kantor Kelurahan Sawangandan Kantor Pertanahan Nasional Kota Depok.Dari data/dokumen yang dimiliki oleh DAMYATI BIN THOYIB dinyatakan benar laludikeluarkan Surat Keterangan Tidak Sengketa oleh Kelurahan Sawangan Baru dandari pihak Pertanahan Kota Depok melalui floting 1 (Satu) tahun 2014 dan floting 2(dua) tahun 2016 dinyatakan belum ada sertifikat diatasnya (masih kosong), namunfloting yang ke 3 tahun 2017 dinyatakan tumpang tindin
ANNY HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
DODY KUSUMA
242 — 123
Basandidimana Pak Simon sebagai Direkturnya ;Saksi tidak tahu persis tentang keterkaitan Anny Halim;Saksi tahu luas tanah yang diakui oleh Pak Herman;Tahun 2012 saksi melapirkan Pak Herman;Luas tanah yang diakui melaporkan Pak Herman seluas 11000 meterpersegiLuas tanah yang tumpang tindin dengan Pak Herman seluas 5000 an meterpersegi;Luas tanah yang saksi beli menurut surat tahun 1959 itu yakni 6 hektar;Luas tanah kepunyaan Pak Salamun kurang lebih 14 hektar;Antara luas 6 dan luas 4 hektar ini merupakan
sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa a quo yang sebelumterjadi pemecahan keseluruhannya atas nama Tergugat II Intervensi (vide bukti T.1s/d 1.59, T.Il.Intv.2 s/d T.II.Intv.39);Menimbang, bahwa berpedoman pada surat gugatan Penggugat, jawabjinawab Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan buktibukti para pihakdan sidang pemeriksaan setempat dihubungkan dengan obyek sengketa aquo,maka diperoleh fakta hukum bahwa terdapat permasalahan asal usul kepemilikantanah atau tumpang tindin
I KETUT KARTIKA WIDNYANA, SH
Terdakwa:
I MADE RIDJASA, BA
254 — 418
Ketut Tindin selakupengelola UEP Kecamatan Susut. Dalam permohonan tersebutdilampiri:a) Surat permohonan pendanaan dari LPD Selat.b) Rencana usaha LPD Selat.c) Neraca keuangan LPD Selat tahun terakhir yakni 2013.d) Daftar nama calon pemohon yang terdiri dari 21 (dua puluh satu)orang.e) Surat keterangan sehat dari LP LPD Kabupaten Bangli.f) Selanjutnya kami melakukan pengecekan ke lapangan yaknikepada LPD Selat Peken selaku Pemohon.
97 — 31
Menimbang, bahwa selain mendalilkan jika GugatanPenggugat terhadap objek sengketa a quo adalah prematur,Tergugat juga mendalilkan jika Gugatan Penggugat terhadap objeksengketa a quo telah daluarsa;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatanterhadap penerbitan sebuah sertifikat hak adalah prematur (belumwaktunya) atau daluarsa (telah lewat waktunya), maka parameternyabukan terletak pada apakah telah atau belum dilakukan pengukuranulang pengembalian batas untuk mengetahui ada atau tidaknyatumpang tindin
LANGSALES OSIAS MOLINA, SKM.,M.Kes
Tergugat:
BUPATI ALOR
160 — 189
hal ini Tergugat melanggar asasketidakberpihakan, yang adalah asas yang mewajibkan Badandan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/ataumelakukan keputusan dan/atau tindakan denganHalaman 26 dari 94 halaman Putusan No. 5/G/2017/PTUNKPGmempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhandan tidak diskriminatif : Asas Kecermatan : Bahwa Tergugat membuat surat yang isinya saling tumpang tindihdi dalam satu surat Bupati dan juga dengan surat Bupati yang lain,seperti objek perkara tumpang tindin
1.AYUB GULICK SIHOTANG
2.ROIDA ERIKA SULASMI SIHOTANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Intervensi:
SITI MANUR SIMBOLON
269 — 815
Bahwa cacat administrasi yang dilakukan Tergugat sesuai dengan pasal107 tersebut adalah (a) Kesalahan prosedur, (b) Kesalahan penerapanperaturan perundang undangan dan (g) terdapat tumpang tindin hakatas tanah.8. Bahwa cacat administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam kasus aquo disamping poin 7 Tergugat hanya menggunakan putusan perkaraperdata No.43/Pdt.G/2007/PN.Smd Jo.
34 — 30
./ + 0.934 Ha;Bahwa Eksepsi para Tergugat 1,2 dan 5 ini ada keterkaitannyadengan Eksepsi point 1 diatas, bukankah dalam gugatan paraPenggugat sudah di jelaskan secara jelas dan terinci perbedaanluas tersebut merupakan rincian luas awal dan sisa luas akhir yangdi gugat karena sisa luas yang tidak di gugat /tidak dijadikan obyeksengketa sudah berada dalam kepemilikan pihak ke3 dan haltersebut merupakan Kompetensi Absolute Peradilan Umum danuntuk menghindari tumpang tindin dasar hukumnya sebuah perkaraantara
Pembanding/Penggugat II : Tn.Haji Drs. Bagas Damar Nugroho Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat III : Ny. Dokter Dewi Diana Sari Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat IV : Ny.Ir.Endah Rumbiyanti Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat V : Ny.Kartika Febilina Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Terbanding/Tergugat I : Ny.Sunarti
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
97 — 111
Hal tersebutdiwujudkan dalam bentuk surat ukur/gambar situasi (GS) untukmemastikan di mana letak/batasbatas dan luas tanah tersebut agartidak tumpang tindin dengan tanah orang lain, termasuk untukmemastikan obyek tanah tersebut ada atau tidak ada (fiktif) ;d) Prosedur penerbitannya (Prosedural).
456 — 323
sidang secara elektronik/ ecourt tertanggal 10 Februari 2021 antara lain isi dalam pokok perkaraHalaman 73 dari 79 halaman Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUNSMGdisebutkan : Bahwa berdasarkan riwayat penerbitan Sertipikat Hak Milik No.99/Pedurungan Kidul maupun Hak Milik No. 2526/Pedurungan Kidul tersebutdiatas, dapat disimpulkan bahwa kedua sertipikat tersebut diterbitkanberdasarkan alas Hak Tanah Yasan dengan Nomor C dan Persil yangberbeda, sehingga seharusnya terhadap bidang tanah tersebut tidaktumpang tindin
427 — 100
ST Nickel tidak tumpang tindin dengan IUP No. 231,karena Bupati sudah mencabut IUP PT. ST.