Ditemukan 230 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 368/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NULI NALI MURTI., SH
Terdakwa:
NOVA KWAAR
250139
  • ZURNI HASYIM DJALAL;Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN JKT.SEL Bahwa dari MUSTOPA alias TOPAN' saksi mendapat copy SHM no.8516/Cilandak Barat atas nama YURMISNAWITA yang dikirim melaluiaplikasi what app yang mana maksud dan tujuan mengirimkan copysertipikat tersebut untuk apresial terhadap obyek tanah serta untukdilakukan pengecekan, selain itu saksi dikirimkan IMB dan SPPT PBB yansaksi sebelumnya minta; Bahwa pada saat saksi dan Sdr.
Register : 08-12-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 212/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 12 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : H. ZAINAL ABIDIN Diwakili Oleh : LA ODE BENI, SH
Terbanding/Tergugat I : HASANUDDIN
Terbanding/Tergugat II : BAKRI
Terbanding/Turut Tergugat II : Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Cq. Kabid Tata Ruang DPU-PU Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Terbanding/Turut Tergugat III : Lurah Kelurahan Sungai Parit
Terbanding/Turut Tergugat IV : Camat Kecamatan Penajam
8154
  • (enam ribu sembilan puluh dua meter persegi)yang dapat dihitung berdasarkan harga tanah sekitar pada umumnyadan/atau sesuai nilai apresial yang dapat dihitung dengan mengacu padaketentuan pasal 33 UndangUndang Nomor 2 tahun 2012 TentangPengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum yaitu sebesar RP. 225.000,Permeter persegi sehingga kerugian yang dialami oleh PENGGUGATadalah luas tanah yang terkena/terdampak dikalikan dengan harga tanahyaitu luas 6.092 M?
Register : 05-08-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 40/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 13 September 2016 — SUPARDI/MARDI WIYONO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DKK
5013
  • rupiah).07.Bahwa pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum,penetapan bentuk dan/ atau besarnya Ganti Kerugian didasarkan padaMusyawarah antara Termohon Keberatan dengan Pihak yang berhak,Musyawarah yang dilakukan oleh Termohon KeberatanI selaku PelaksanaPengadaanTanah dengan Pihak yang berhak serta Melibatkan TermohonKeberatan ll sebagai Pihak yang memerlukan Obyek tanah untuk memperolehKesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkanHasil penilaian dari Team Apresial
Register : 30-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI
Tanggal 26 Februari 2019 — SUDI WANTOKO, M.M. BAT
276259
  • Konsultan pendukung (tim apresial).Jenis kegiatan sesudah penandatanganan akad/perjanjian pembiayaankredit, sebagai berikut:v Rencana perubahan perjanjian kredit yang sudah ada.v Perubahan penurunan bunga.v Perpanjangan perjanjian.Y Perubahan jaminan.9. Bahwa selama periode tahun 2011, dan tahun 2012, PT. Brantas Adipraya(Persero) memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dari lembaga keuanganbank/non bank, sebagai berikut:Tahun 20111. PT.
    Konsultan pendukung (tim apresial).Jenis kegiatan sesudah penandatanganan akad/perjanjian pembiayaankredit, sebagai berikut :v Rencana perubahan perjanjian kredit yang sudah ada.Perubahan penurunan bunga.Perpanjangan perjanjian.Perubahan jaminan.10. Bahwa selama periode tahun 2011, dan tahun 2012, PT. Brantas Adipraya(Persero) memperoleh fasilitas kredit/oembiayaan dari lembaga keuanganbank/non bank, sebagai berikut :Tahun 20111.PT.
Register : 14-11-2013 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 09-12-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 609/Pdt.G/2013/PA.YK
Tanggal 11 Agustus 2014 — Penggugat:
1.Dra. Siti Aminah, MM
2.Siti Chairiyah
3.Waluyo, SE
4.Haryono, SE, MM
5.Siti Fatimah
6.Endriyani, ST, M.Com
Tergugat:
Siti Farida, SE
Turut Tergugat:
Abdul Paris, S.M.Arch
9721
  • Fotokopi Laporan Penilaian (Apresial) obyek yang dikeluarkan oleh Kantor DoliSiregar & Rekan tanggal 6 September 2011, yang bermeterai cukup dandinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;6. Fotokopi surat ancaman yang ditandatangani oleh Turut Tergugat, yangbermeterai cukup dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuai, lalu diberi tanda P.6;7.
Register : 05-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid. Sus- Tpk/2016/PN.DPS
Tanggal 21 Desember 2016 — Ir. PARNO TRIS HADIONO, ST.
12540
  • Penyelesian masalah tanah untuk reservoar yang terletak di puraPadang dan di Blimbing Kecamatan Abang , di seraya KecamatanKarangasem mengenai penilaian harga tanah dari tim penilai (Tim Apresial ) baru bisa menyelesaikan perkiraan nilai harga tanahyang diganti kepada Masyarakat untuk di Puira padang tanggal 6Nopember 2009 dan di Blimbing tanggal 30 Oktober. Untuk diSeraya tertanggal 13 Nopember 2009.2.
    Penyelesian masalah tanah untuk reservoar yang terletak di puraPadang dan di Blimbing Kecamatan Abang , di seraya KecamatanKarangasem mengenai penilaian harga tanah dari tim penilai (Tim Apresial ) baru bisa menyelesaikan perkiraan nilai harga tanahyang diganti kepada Masyarakat untuk di Puira padang tanggal 6Nopember 2009 dan di Blimbing tanggal 30 Oktober. Untuk diSeraya tertanggal 13 Nopember 2009.b.
Register : 05-08-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 13 September 2016 — AMAT NURUDIN WAGIYO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DKK
6019
  • Bahwa pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umun,penetapan bentuk dan/ atau besarnya Ganti Kerugian didasarkan padaMusyawarah antara Termohon Keberatan dengan Pihak yang berhak,Musyawarah yang dilakukan oleh Termohon Keberatan selaku PelaksanaPengadaanTanah dengan Pihak yang berhak serta Melibatkan TermohonKeberatanIl sebagai Pihak yang memerlukan Obyek tanah untuk memperolehKesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkanHasil penilaian dari Team Apresial.08.
Putus : 15-12-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3284 K/Pdt/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DK lawan SARDI ATMOKO
7244 Berkekuatan Hukum Tetap
  • rupiah);Bahwa pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum,penetapan bentuk dan/ atau besarnya Ganti Kerugian didasarkan padaMusyawarah antara Termohon Keberatan dengan Pihak yang berhak,Musyawarah yang dilakukan oleh Termohon Keberatan selakuPelaksana Pengadaan Tanah dengan Pihak yang berhak sertaMelibatkan Termohon Keberatan ll sebagai Pihak yang memerlukanObyek tanah untuk memperoleh Kesepakatan mengenai bentuk dan ataubesarnya Ganti Kerugian berdasarkan Hasil penilaian dari Team Apresial
Register : 04-08-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PN WATES Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 8 September 2016 — TRI BAGUS PRASETYO Melawan 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI D.I YOGYAKARTA. 2. DREKTUR UTAMA PT. ANGKASA PURA I PUSAT, Cq.PROJECT MANAGER PROYEK PERSIPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIOANAL YOGYAKARTA.
8735
  • Pada waktu itu Satgas B danperangkat desa mendatangkan penggarap, penggarap ditanya mengenaitambak tersebut, setelah dilakukan pendataan hasilnya diketik dandimunculkan sebagai daftar nominatif;Bahwa daftar nominatif diumumkan dan diberi waktu 14 hari untuk revisijika ada yang salah/keberatan;Bahwa Setelah ada daftar Nominatif tim Apresial didampingi perangkatdesa mengecek dan menilai obyek yang telah didata satgas A dan Bdengan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan;Bahwa usaha tambak Pemohon Keberatan
Register : 30-08-2017 — Putus : 13-02-2018 — Upload : 23-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 13 Februari 2018 — NASIR SALEH KELIB : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
177143
  • ;Bahwa, Tim Apresial yang menentukan yang menentukan harga ;SAKSI PENGGUGAT :Nama SAUT PURBA, S.H., M.H.. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa, Saksi bekerja di Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 1980 sampaisekarang;Bahwa, yang Saksi ketahui Pemprov DKI mempunyai rencana jalan tol hampir diseluruh wilayah DKI Jakarta namun terkait jalan tol ada dua kategori ada tol yangdilaksanakan oleh Pemda dan Tol yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR,Bahwa tol yang dikuasai oleh Pemda adalah
Register : 14-04-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 71/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : ROSALINA
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK OCBC NISP, Tbk. BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK OCBC NISP. Tbk
Terbanding/Tergugat III : NGATMINI
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG cq. Kantor KPKNL Balikpapan
Terbanding/Tergugat V : KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat VI : Hengky Ribowo, SH.
6146
  • Setelah proses semuaberjalan dan apresial bank pun datang mengecek ke lokasi rumahakhirnya Bank OCBC NISP KC BalikpapanMT.
Register : 04-08-2016 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PN WATES Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 9 Agustus 2016 — IMAN WAKIDI Melawan 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI D.I YOGYAKARTA. 2. DREKTUR UTAMA PT. ANGKASA PURA I PUSAT, Cq.PROJECT MANAGER PROYEK PERSIPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIOANAL YOGYAKARTA.
248137
  • perintahKepala Desa saat itu ;Bahwa unsur satgas B terdiri dari BPN, Dinas PU, Perangkat Desa ;Bahwa tugas saksi sebagai satgas B yaitu membantu mengumpulkan datadata pemilik tambak mengenai lausan tanah serta bendabenda yang berdadiatas tanah tersebut, setelah itu laporan tersebut diserahkan kepada satgasA guna untuk di ldentifikasi kebenaranya;Halaman 28 dari 65 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 30/Pat.G/2016/PN WatBahwa Setelah daftar nominatif tersebut tidak ada perubahan maka 30 harikemudian team Apresial
Register : 10-02-2020 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 86/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 13 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : BANK CENTRAL ASIA KCU PURWOKERTO
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Departemen keungan RI Cq kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto KPKNL Purwokerto Diwakili Oleh : Pemerintah RI Cq Departemen keungan RI Cq kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto KPKNL Purwokerto
Pembanding/Tergugat III : AGUS SOEHARDI SH MH
Terbanding/Penggugat : ROBERTUS HARSENO
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga
10965
  • rendah, sehingga berdasarkan haltersebut, perbuatan Tergugat dengan menentukan nilai limit yang terlalurendah dibawah harga pasar adalah melanggar asas kepatutan, padahaldiketahui sebelumnya bahwa Tergugat PERNAH menentukan nilai limitatas keseluruhan asset/objek hak tanggungan tersebut (dijual satu paket)pada tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp 27.539.209.000, (dua puluhtujuh milliar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan riburupiah);Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016, Penilai/apresial
Register : 30-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 14-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 8/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 26 Februari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : Indra Kusmadi
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Indra Kusmadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUDI WANTOKO, MM.BAT
Terbanding/Terdakwa : SUDI WANTOKO, MM.BAT
10175
  • Konsultan pendukung (tim apresial).Jenis kegiatan sesudah penandatanganan akad/perjanjian pembiayaankredit, sebagai berikut: Rencana perubahan perjanjian kredit yang sudah ada.v Perubahan penurunan bunga.v Perpanjangan perjanjian.v Perubahan jaminan.9. Bahwa selama periode tahun 2011, dan tahun 2012, PT. Brantas Adipraya(Persero) memperoleh fasilitas kredit/oembiayaan dari lembaga keuanganbank/non bank, sebagai berikut:Tahun 20111.PT.
    Konsultan pendukung (tim apresial).Jenis kegiatan sesudah penandatanganan akad/perjanjian pembiayaankredit, sebagai berikut :v Rencana perubahan perjanjian kredit yang sudah ada.Perubahan penurunan bunga.Perpanjangan perjanjian.Perubahan jaminan.10. Bahwa selama periode tahun 2011, dan tahun 2012, PT. Brantas Adipraya(Persero) memperoleh fasilitas kredit/pembiayaan dari lembaga keuanganbank/non bank, sebagai berikut :Tahun 20111. PT.
Putus : 16-01-2014 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 09/PDT.G/2013/PN.TPI
Tanggal 16 Januari 2014 — CRISTINA JODI (Penggugat) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Cq. Walikota Tanjungpinang (Tergugat I) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Cq. Walikota Cq. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang (Sekdako) Kota Tanjungpinang (Tergugat II) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Cq. Kepala Kantor Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Provinsi Kepulauan Riau (Tergugat III) Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Cq. Walikota Cq. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang (Kepala SATPOL PP) Kota Tanjungpinang (Tergugat IV) PT. SENGGARANG INDAH KENCANA (Tergugat V) SURYADI (Tergugat VI) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang (Tergugat VII) Ir. BOORMAN SIRAIT. MM (Tergugat VIII) AHMAD DANI (Tergugat IX) ZARNIZAR (Tergugat X) MASKUR TILAWAHYU.SH (Tergugat XI) SUYATNO, AMP (Tergugat XII) SYAFRIZAL (Tergugat XIII) HERMAN SUPRIYANTO. SH (Tergugat XIV) AGUSTIAWARMAN (Tergugat XV) WIMMY DHARMA (Tergugat XVI) ASNEN NOVIZAR (Tergugat XVII) ABDULLAH EFFENDI (Tergugat XVIII) MOHD. ARDHONI (Tergugat XIX) M. MUSLIM BASYIR (Tergugat XX) M. MACHRUF TAN (Tergugat XXI) DODY MARTINUS (Tergugat XXII) SUJIMAN (Tergugat XXIII)
9716
  • tanahtersebut ;Bahwa data saksi dapatkan untuk menentukanharga pasar adalah dari orang yang telahmenjual tanah tersebut ;Bahwa penilaian saksi tidak sama denganpenilaian NJOP, karena NJOP untuk seluruhkawasan/ kelurahan, sedang penilaian saksi43focus (satu) titik (obyek yang dituju) denganperbandingan harga disekitar ;Bahwa penilaian yang saksi lakukan dapatdipertanggung jawabkan, dimana ada Kode EtikPenilai Indonesia (KEPI) yang dikeluarkan olehMasyarakat Propesi Penilai = Indonesia(MAPPI) ;Bahwa apresial
Register : 25-06-2019 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN Penajam Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pnj
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penggugat:
H. Kallo
Tergugat:
1.H. Muh. Ridwan HR
2.Lusiana Billi
3.Bank Negara Indonesia Cabang Makassar
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara
10044
  • peroleh Tergugat melalui mekanisme Legal yang bersandar kepada hukum yakni melaluiMekanisme JUAL BELI yang SAH di hadapan Notaris, lalu apanya yangharus di kembalikan.Terhadap lembar 8, (poin 12, 13, 14), bisa jadi TIDAK LOGIS dan / TIDAKMASUK alias akal akalan , namun fakta hukumnya PENGGUGATmenandatangani AKTA JUAL BELI tersebut, sehingga Tergugat malahheran, yang panik di sini apakah PENGGUGAT atau malah KuasaHukumnya.Perlu juga Tergugat sampaikan kepada Penggugat, bahwa PeradilanBukanlah Lembaga Apresial
Register : 25-10-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 13 Maret 2017 — RADJA TJELAK NUR DJALAL ( Terdakwa)
15825
  • kerugian Negara dalam menghitungkerugian Negara pada kegiatan pembelian Mess Pemerintah Daerah danAsrama Mahasiswa/i di Tanjung Pinang menghitung jumlah uang yangdikeluarkan oleh kas Daerah melalui SP2D sebesar Rp.4.220.000.000,(empat milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dikurangi dengan jumahpajak (PPh) sebesar Rp.211.000.000, (dua ratus sebelas juta rupiah)dikurangi dengan nilai pembelian Mess Pemerintah Daerah dan AsramaMahasiswa/i yang seharusnya dibayar oleh Negara sesuai denganpenghitungan apresial
    sebesar Rp.2.509.460.000, (dua milyar lima ratusSembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) penerimaan danahibah yang diterima Organisasi BP Migas Kabupaten Natuna dikurangkandengan jumlah realisasi penggunaan dana hibah yang didukung denganbuktibukti pertanggungjawaban;Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembelian Mess Pemerintah Daerahdan Asrama Mahasiswa/i Tahun Aanggaran 2010 yang tidak berdasarkanpada harga pasar yang dihitung oleh ahli apresial sehingga mengakibatkankerugian keuangan Negara
Putus : 19-08-2014 — Upload : 22-08-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 475/Pdt.G/2013/PN Jkt.Ut
Tanggal 19 Agustus 2014 — ROHAYAH, dkk melawan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq Menteri Pekerjaan Umum qq Dirjen Bina Marga qq Ketua Satuan Kerja Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok, dalam hal ini diwakili oleh Ir. AGOES WIDJANARKO, MIP selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dkk
253499
  • GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK5 Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak mengikutsertakan Ketua TimPengadaan Tanah Akses Tol Tanjung Priok sebagai pihak dalam perkara a quo;62636Bahwa Ketua Tim Pengadaan Tanah Akses Tol Tanjung Priok ini merupakaninstansi yang berkompeten dalam penentuan ganti rugi untuk menunjukLembaga apresial yang menaksir harga tanah, melaksanakan musyawarah hargadan melakukan pembayaran ganti rugi;Bahwa dengan tidak diikutsertakan Ketua Tim Pengadaan Tanah Akses TolTanjung
    Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak:Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan gugatan Para Penggugatharus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Para Penggugat tidakmengikutsertakan Ketua Tim Pengadaan Tanah Akses Tol Tanjung Priok sebagaipihak dalam perkara a quo, padahal Ketua Tim Pengadaan Tanah Akses TolTanjung Priok merupakan instansi yang berkompeten dalam penentuan ganti rugiuntuk menunjuk Lembaga apresial yang menaksir harga tanah, melaksanakanmusyawarah harga dan melakukan pembayaran
Putus : 08-08-2012 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN BOGOR Nomor 122/Pdt.G/2011/PN.Bgr.
Tanggal 8 Agustus 2012 —
488224
  • objek sengketa dantanah bangunan tower tempat untuk pemasangan danpenempatan base transceiver station system Telekomunikasiseluler GSMUMTS no.Pks.02.031/SI/HCPT/VI/2006 tanggal 15Agustus 2006 dengan objek sewa sebidang tanah yangterletak di kampong Baru Selatan, jalan raya Serpong no.45, RT, 03, Rw.02, kelurahan Pakulonan, kecamatanserpong, Tanggerang 15311 dimaksud haruslah kedua belahHalaman 129 dari 133 Putusan No.122/Pdt.G/2011/PN.Berpihak menunjuk tim Penaksir atau tim penilai yangIndenpenden (apresial
Register : 08-09-2016 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 24/Pdt.G/2014/PN. Sgm
Tanggal 7 Mei 2015 — PENGGUGAT : 1.Hj. St. MUTIARA ; 2. MUH. RAMLAN HARAHAP ; 3. St. ROSADA HARAHAP ; 4. MUH. AGUS SALIM HARAHAP. LAWAN TERGUGAT I : Hj. ST. HASNAH SABANG PAKA ; TERGUGAT II : PT.Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Pusat cq.PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Cabang Makassar ; TERGUGAT III : Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Sulawesi Selatan ; TERGUGAT IV : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan cq. Dirjen Kekayaan Negara cq. Kanwil DJKN Sulseltrabar cq Kantor KPKNL Makassar ; TERGUGAT V : HANDRI SISWOYO ; TERGUGAT VI : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; TURUT TERGUGAT I : Notaris/PPAT HANS TANTULAR TRENGGONO, S.H., ; TURUT TERGUGAT II : Notaris/PPAT HASAN SUBU, S.H., ; TURUT TERGUGAT III : St. MURSYIDA SARI INDAH HARAHAP ; TURUT TERGUGAT IV : ANGGRAENY SARI INDAH HARAHAP ; TURUT TERGUGAT V : INDAH FITRIANI HARAHAP.
7717
  • NURHARAHAP, Para Penggugat tidak melakukan keberatan atau melakukanlaporan pidana atas hilangnya sertifikat hak milik atas objek sengketa;Demikian pula saat objek sengketasebelum dijaminkan, ternyata pihakTergugat Il (Bank BTN) selaku calon kreditur saat itu mendatangi objeksengketa (kewajiban bagi bank) untuk melakukan apresial atau penilaianatas objek sengketa, namun mengapa saat itu pihak Penggugat tidakmelakukan berkeberatan;Bahwa tidak ada kaitan kematian H.M.KNOER HARAHAP dengan pihakTergugat