Ditemukan 2064 data
173 — 102
Tergugat IV bertindak berpihak yaituberpihak kepada Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill danmenunjukkan adanya perbuatan Tergugat IV tidak menjagakepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yaitutidak menjaga kepentingan Pihak Penggugat;Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah jelas dan terang TergugatIV melakukan perbuatan yang melanggar Undangundang JabatanNotaris, Kode Etik Notaris, dan bertentangan dengan kepatutan,ketelitian dan kehatihatian sehingga perbuatannya tersebutmerupakan perbuatan
melawan hukum (onrechmatige daad);.
1.KARIM Hi. JAMALUDDIN
2.TAERAN ABUANA
3.UMAR ABBAS
4.SARAFU RAJAK
5.LILY ULFAIDAH, SP
6.LINDA ARYANI PAKAYA
7.FATMAWATI ABDUL BAAR
8.NURMALA HUSEN
9.ULFA MARWAN
10.NURJAYANTI
11.ZAKIA ABBAS
12.JAKA WIDADA
13.BAKAR DJIBAT, S.AG.,M.PD
14.ABDU AMMARIE, BSC
15.FAJRI HATIM
Tergugat:
PT PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN MALUKU UTAR
Turut Tergugat:
1.WALIKOTA TERNATE
2.DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TERNATE
3.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE
4.BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE
5.LURAH KAYU MERAH, KEC. TERNATE SELATAN KOTA TERNATE
167 — 121
TteMenimbang, bahwa sebelum lebih jauh membahas mengenaipermasalahan tersebut maka perlu diperhatikan terlebin dahulu mengenaimakna dari perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad / Tort);Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalamPasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa Tiap perbuatan yangmelanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkanorang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang
1.JAJA SUPRIJADI
2.MEDISON SARAGIH
3.MULYASMAN
4.JASRI
5.YENDRI APRIANDI
6.AHMAD. K
7.BURHANUDIN
8.EKA HEDAYENI. BSc
9.SUPRIYANTO
10.MOHAMMAD DIYAH
Tergugat:
1.PT. TORGANDA
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar
3.H. WIDODO. SP
4.1. PT. TORGANDA
5.2. PEMERINTAH R.I. Cq.MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KAB. KAMPAR
6.3. H. WIDODO. SP
136 — 68
Ill, telan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, haltersebut adalah jelasjelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilainilaikeadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisaterjadi karena pembuatan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6450 Tahun2007, berdasarkan atas dasar yang kabur, Sewenangwenang atau tidakjelas;Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkankerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan
Melawan Hukum(Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luasmengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undangundang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutandalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasukdalam perkara ini Tergugat telan menguasai atas tanah milik ParaPenggugat dan TergugatIl telah membuat dan menerbitkan Sertifikatmenjadi atas nama miliknya yang jelasjelas sangat merugikan ParaPenggugat, dikarenakan Para Penggugat
1.Edi Nuryanto
2.JUMARI
3.RAHMAT WIDODO
4.MUSLIMIN
Tergugat:
1.HAFZUL M.ZEN, S.E.
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Lampung Cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara RI c.q. Presiden RI c.q. Pemprov Lampung
52 — 5
Bahwa Perbuatan Tergugat yang mengaku sebagai pemilik tanah objeksengketa yang merupakan tanah hak milik para penggugat yang diperolehdari hibah dan / atau warisan dari masingmasing dari orang tua paraPenggugat yang sampai saat sekarang masih tetap dikuasai oleh parapenggugat maka kepemilikan Tergugat dengan hanya berdasarkanSertipikat Hak Milik tanah yang diterbitkan oleh Tergugat II yang dibuatdengan rekayasa adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum(ONRECHMATIGE DAAD) sebagaimana dalam ketentuan
96 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukum yang berlaku,sedangkan perbuatan yang bertentangan dengan halhal subyektif, ketidakhatihatian dan perbuatan yang melanggar kepatutan tidaklah dapatdikaitkan dengan perbuatan melawan hukum, karena yang dimaksuddengan halhal subyektif, ketidak hatihatian dan perbuatan yang melanggarkepatutan hanya berlaku untuk suatu persetujuan/perjanjian yang berlakusebagai UndangUndang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimanayang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 1338 jo Pasal 1389 KUHPerdata,sedangkan perbuatan
melawan hukum (onrechmatige daad) dalam konteksperdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau Burgelijk Wetboek (BW)dalam Buku Ill BW, pada bagian "tentang Perikatanperikatan yangdilahirkan demi UndangUndang" yang berbunyi :"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut";Bahwa dalam perkembangannya berdasarkan putusan MahkamahKonstitusi No.003/PUUIV/2006 tanggal 25 Jun 2006, pengertian
102 — 44
Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu:pahwa dengan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) diartikan suatuperbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, ataubertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baikdengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedangbarang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telahmendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar gantikerugian;27.Bahwa akibat
Terbanding/Tergugat I : Irwan Pribady
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Kemenkeu Cq Dirjen Kekayaan Negara Cq Kanwil DJKN Kalimantan Timur
Terbanding/Tergugat III : Datu Kerama Wijaya SE
Terbanding/Tergugat IV : Anau Edy Sumarlin
56 — 42
peristiwahukum hutang piutang inilah terdapat hubungan hukum Causalitasterhadap kerugian yang diderita oleh Pemohon Banding semulaPenggugat dalam perkara yang dimohonkan banding a quo berupahilangnya harta benda berupa sebidang tanah perwatasan milikPemohon Banding semula Penggugat yang menjadi objek sengketadalam perkara nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Tjs tanggal 16 Januari 2020yang dimohon banding dengan telah dilaksanakannya Lelang Eksekusioleh Termohon Banding II semula Tergugat II yang dinilai mengandungunsur perbuatan
melawan hukum (onrechmatige daad) sesual pasal1365 KUHPerdata sebagai wujud pelaksanaan putusan perkara nomorHalaman 60 dari 95 Putusan No.39/PDT/2020/PT SMR15/Pdt.G/2015/PN.Tjs Tanggal 25 Agustus 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Menyangkut penilaian Majelis Hakim terhadap sita Eksekusi oleh KetuaPengadilan Negeri Tanjung Selor yang dinali Sudah tepat.Bahwa penilaian Majelis Hakim terhadap Sita Eksekusi atas objeksengketa oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang
108 — 24
TIDAK MEMPUNYAI KEKUATANHUKUM MENGIKAT DIJADIKAN SEBAGAI ALATHalaman 41 dari 122 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Tgt.BUKTI OTENTIK KEPEMILIKAN TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi dalammengajukan gugatan, sehingga menurut hukummengakibatkan gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki Kedudukan danKepentingan Hukum (Legal Standing) untukdiperiksa, diadili dan harus DITOLAK dengansegala akibat hukumnya.10.Bahwa oleh karena Tergugat II Konvensi telah11.melakukan tindakan Perbuatan
Melawan Hukum(onrechmatige daad) yang berkenaan terhadapTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi danyang berkenaan terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk memerintahkan TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengambilkembali uang alat pembayaran sebesar Rp.1.450.000.000, (Satu milyar empat ratus lima puluhjuta rupiah) melalui Tergugat Il Konvensi untukseluruhnya dengan
Hwaliani
Tergugat:
1.Irwan Pribady
2.Pemerintah RI Cq Kemenkeu Cq Dirjen Kekayaan Negara Cq Kanwil DJKN Kalimantan Timur
3.Datu Kerama Wijaya SE
4.Anau Edy Sumarlin
122 — 259
causalitasterhadap kerugian yang diderita oleh Pemohon Banding semulaPenggugat dalam perkara yang dimohonkan banding a quo berupahilangnya harta benda berupa sebidang tanah perwatasan milikPemohon Banding semula Penggugat yang menjadi objek sengketadalam perkara nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Tjs tanggal 16 Januari 2020yang dimohon banding dengan telah dilaksanakannya Lelang Eksekusioleh Termohon Banding Il semula Tergugat Il yang dinilaiHalaman 60 dari 95 Putusan No.39/PDT/2020/PT SMRmengandung unsur perbuatan
melawan hukum (onrechmatige daad)sesuai pasal 1365 KUHPerdata sebagai wujud pelaksanaan putusanperkara nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Tjs Tanggal 25 Agustus 2015 yangtelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Menyangkut penilaian Majelis Hakim terhadap sita Eksekusi oleh KetuaPengadilan Negeri Tanjung Selor yang dinali sudah tepat.Bahwa penilaian Majelis Hakim terhadap Sita Eksekusi atas objeksengketa oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang dinilaisudah tepat sangat bertentangan dengan
344 — 94
Jual Beli (AJB) No.18/ 2012,Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang JawaBarat atas nama Hj.Siti Atikah binti Darma/ H.Abdul Gani sehingga kemudianmenjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik (GSHM) Nomor 00065, tertanggal28102014, Surat Ukur Nomor 00003/Bayur Kidul/2013, dengan luas 1.074 M2,Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang JawaBarat, atas nama Hj.Siti Atikah binti Darma/ H.Abdul Gani, dimana perbuatan inidilakukan tidak sesuai dengan hukum (Perbuatan
Melawan Hukum(Onrechmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat , Tergugat Il danTergugat Ill, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya kuasaPenggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 40 (empat puluh)eksemplar dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan untuk membantah dalildalilbantahannya kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 10(Sepuluh) eksemplar dan 4 (empat) orang saksi, kuasa Tergugat Il danTergugat Ill telah mengajukan
274 — 775
onrechmatige daad)Menurut arrest Hoge Raad 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuatmerupakan suatu perbuatan melanggar hukum jika:1) Melanggar hak orang lain;2) Bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat atau;3) Bertentangan dengan kesusilaan;4) Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintasmasyarakat terhadap diri atau barang orang lain.Hal. 60 dari 107 hal Putusan No. 658/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.Berdasarkan hal tersebut di atas, tidak ada satupun terbukti TERGUGAT IItelah melakukan perbuatan
melawan hukum (onrechmatige daad).
983 — 1527 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nur Alih, Neni maka gugatan para Penggugat dalamperkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Secara hukum adalah milik Para Penggugat ;Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IVdan Tergugat V yang secara tidak sah mengklaim/menguasai tanahterperkara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) ;Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV danTergugat V atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untukmenyerahkan tanah
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Perusahaan Perseroan
50 — 20
(lebihkurang tiga belas ribu delapan puluh satu koma lima puluh meter persegi), jelasadalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) ..
Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR RSUD TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH
Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) dalam Proyek pengadaan Paket Pekerjaan Perluasan dan Rehap IBS,ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Hemodialisa, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selaras dan Penataan Taman RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015
Terbanding/Tergugat III : DIREKTUR PT. ARSI GRANADA MUD
76 — 43
Hoge Raad telah memberikan pertimbanganyaitu: bahwa dengan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan denganhak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelakuatau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidupterhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnyasebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian padaorang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian;27.
KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KPPDK
Tergugat:
1.NYONYA SITI MASLEHA MIFTACH
2.YENY OKTRIANI AMBRAINI
3.KELURAHAN BUARAN
4.Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
129 — 37
(seribu tiga ratus tiga puluhmeter persegi) Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.05.07.02114adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHMATIGE DAAD) ;Bahwa Penggugat setelah melakukan penelusuran atas dokumen Sertifikat HakMilik No.191/Desa Buaran Tahun 1975 Gambar Situasi tanggal 22 April 1975No.1054/1975 seluas 650 M* (enam ratus lima puluh meter persegi) ternyataditemukan fakta peralihan hak yang cacat hukum, dengan alasan sebagaiberikut :a.
72 — 12
Objeksengketa) adalah perbuatan sewenangwenang dan bertentangan denganhukum sehingga dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum(Onrechmatige daad);Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata Burgelijk Wetboek (BW)menegaskan bahwa :Pasal 1365 BW:Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Pasal 1366 BW :Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkanperbuatannya
216 — 158
mendapatkan bidang tanah diatas areal HGU PT GGP seluas 190,03Halaman 13 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.GnsHa (seratus sembilan puluh ribu hektar tiga ratus meter persegi) yang apabilaper hektar tanah tersebut adalah seharga Rp. 150.000.000, (Seratus limapuluh juga rupiah), maka total kerugian materiil adalan sebesar Rp.28.545.000.000, (dua puluh delapan miliar lima ratus empat puluh lima jutarupiah); Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana telah PENGGUGATuraikan diatas, juga telah memenuhi rumusan Perbuatan
Melawan Hukum(Onrechmatige Daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KitabUndangUndang Hukum Perdata yang unsurnya sebagai berikut : ADANYA SUATU PERBUATANTindakan atau perbuatan PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:Bahwa pada perjanjian sebagai di uraikan pada angka 6 DirektoratAjudan Jenderal TNI AD melepaskan atau mengoperkan segalahak atas tanah kepada PT GGP seluas + 330 Hektar yang terletakdi Desa Bandar Agung Kecamatan Terbanggi Besar KabupatenLampung Tengah dikenal sebagai Tanah PencadanganTransmigrasi
114 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 196 PK/Pdt/201610.Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yangdilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan caramenuduh Tergugat , Il, Ill dan IV Konvensi/Penggugat , Il, Ill danIV Rekonvensi telah menyakitkan hati, dan mencabikcabik harkat,martabat dan harga diri dimata relasi dan rekan bisnis;11.Bahwa sama halnya dengan apa yang dialami oleh Tergugat , Il, IIIdan IV Konvensi/Penggugat I, Il, III dan IV Rekonvensi, Tergugat VI,VII, dan VIII Konvensi/Penggugat VI, VII dan
114 — 52
,Edisi Il, tahun 1992,halaman 198;Bahwa berdasarkan alasan juridis di atas, maka surat gugatan ParaPenggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;.3.3.Bahwa dalam surat gugatannya halaman 25 angka 14 para Penggugatpada pokoknya telah menuding 'bahwa Tergugat dan Tergugat II telahmelakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) terhadap paraPenggugat', karena menurut para Penggugat 'bahwa Tergugat danTergugat Il tidak bersedia menyerahkan tanah objek perkara kepada paraPenggugat';Bahwa
93 — 39
( seratus tujuh puluh sembilan meterpersegi ) berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak diJalan Lampo Batang No. 20 Mojosongo, Solo, Jawa Tengah a/n LadyDiah Hapsari Dewi ( Penggugat Il ) berdasarkan Sertifikat Hak MilikNo.17504 / Mojosongo ( vide Bukti P3 ) merupakan hak milikPenggugat Il;Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum(Onrechmatige Daad) terhadap Para Penggugat;Menyatakan Batal Surat Perintah penyitaan Nomor : SprinSita13/01/01/2013 tanggal 31 Januari