Penghasilan Nilai (Rp)1 Penghasilan Jasa Konstruksi 2.638.870.9462 Penghasilan Jasa Angkutan 1.309.179.4753 Penghasilan Jasa Pengadaan dan JasaLainnya 1.206.418.2004 Penjualan TBS Kelapa Sawit 11.176.154.000Jumlah 16.330.622.621 Bahwa dari dokumen yang ditunjukkan kepada ahli, ahli berpendapat bahwaPerhitungan Kerugian negara karena pajak penghasilan terutang yang kurangbayar adalah sebagai berikut : Uraian (Rp) Penghasilan Bruto 16.330.622.621Halaman 45 dari 96 Putusan Nomor : 293/Pid.B/2015/PNSIM Pengurang

yangjumlahnya besar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehinggamengakibatkan keuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitarHalaman 22 dari 152 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2017/PN Pik 43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres54 tahun 2010 Lampiran II menyatakan keuntungan dan biaya overhead yangdianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang

terjadi karena terdapat pemberian Diskon dari distributor yangjumlahnya besar yaitu. sekitar 40% (empat puluh persen) sehinggamengakibatkan keuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres54 tahun 2010 Lampiran I menyatakan keuntungan dan biaya overhead yangdianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang

(seratus enam puluhdua meter persegi) dan 1 (satu) unit rumah di atasnya yang terletak diPerumahan Vila Bukit Tidar Blok A3 712 Malang sesual denganSertifikat Hak Guna Bangunan No: 1726, tanggal 18 Januari 2007 atasnama pemegang hak : WILHAN ROEBERT DOHONG yang dijadikansebagai asset pengurang dan hukuman Terdakwa untuk membayaruang pengganti. Tetapi seluruh asset yang telah dijaminkan Terdakwakepada PT.

Sedangkan pinjaman Tahap II belum adapembayaran.Bahwa Pinjaman/kredit macet tersebut telah dihapusbukukan sehinggakekayaan negara secara formil telan berkurang, dan dengan demikiantelah memenuhi definisi kerugian negara.Bahwa agunan belum bisa dijadikan pengurang kerugian negara karenabelum menjadi milik BJB.Dr. HASSANAIN HAYKAL,S.H.

Masa Jembar yang telahgagal bayar (macet) telah dihapusbukukan dalam laporan keuanganBank BJB Cabang Buah Batu Bandung, juga agunan tidak bisa menjadinilai pengurang kerugian negara oleh karena belum sepenuhnyamenjadi milik pemegang hak agunan aquo Bank BJB Cabang BuahBatu, sehingga materi pembelaan Penasehat Hukum tersebut haruslahditolak;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapatdengan materi pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan untukmenutupi atau mengurangi kerugian negara seharusnya

No. 581 K/Pid.Sus/2013menjadi pengurang hasil perhitungan kerugian Negara dengan menempuhprosedur melalui Pengadilan.e Dalam hasil penghitungan dugaan kerugian Negara tidak diberikan catatanbahwa tidak dilakukan pengecekan fisik dan menurut Ahli dapatdibenarkan.

PENGGUGAT selaku Kepala RSPERTAMINA Sorong tidak bekerja secara professional (ceroboh) untuk memeliharadokumen keuangan secara semestinya (karena pentingnya dokumen tersebut) sehinggamenimbulkan kerugian bagi perusahaan TERGUGAT dan dengan demikian menambahkeyakinan bagi Majelis Hakim bahwa TERGUGAT dapat membuktikan kesalahanPENGGUGAT;Menimbang, bahwa bukti T18 Rekapitulasi Piutang Pendapatan Rumah SakitPERTAMINA Sorong tahun 2010, dimana meskipun TERGUGAT dapat menunjukkan nilairekapitulasi sebagai pengurang

dalam persidangan tahap pembelaan/pledoi Penasehat HukumTerdakwa menyampaikan tanggapan berupa keberatan atas temuan kuitansi fiktif belanjasuku cadang, makan minum, fotokopi dan SPPD serta informasi bahwa terdapat dokumenSPJ senilai Rp.159.548.000, (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluhdelapan ribu rupiah) tercecer dilakukan oleh Petugas Inspektorat Kabupaten TTS, tidakdidukung buktibukti yang kuat sehingga tidak menyakinkan Majelis Hakim untukmempertimbangkan sebagai faktor pengurang

selakupenanggungjawab anggaran, pelaksana kegiatan, pemegang kas, panitiapemeriksa pekerjaan, pengawas lapangan dan kontraktor, namunkenyataannya BPKP hanya membaca BAP pemeriksaan saksisaksi tanoamelakukan wawancara secara langsung terhadap pihak auditee, sehinggahasil pemeriksaannya cenderung bias dan hanya memenuhi pesananpenyidik belaka ;Terbukti bahwa BPKP tidak memasukkan uang muka, uang jaminanpelaksanaan dan barangbarang yang ada di Pasar Turi berupa 3 eskalatordan satu lift barang sebagai faktor pengurang

Kepala DinasPendidikan Kota Ternate bahwa Diknas Kota Ternate mendapat jatahBeasiswa Miskin Jenjang SMP/SMPLB sebanyak 3.000 (tiga ribu) siswa;Bahwa Diknas Kota Ternate mempunyai wewenang untuk melakukanpengusulan data namanama beasiswa miskin dan data tersebut diajukanke Diknas Pendidikan Provinsi Maluku Utara untuk diproses apakah datayang diusulkan Diknas Kota Ternate ada penambahan atau tidak dankami sudah tidak mengetahui lagi kama tidak ada koordinasi apakah adapenambahan tentang jumlah atau pengurang

Blkagar dipertimbangkan sebagai pengurang dalam porsi bagian ahli waris yangmelakukan peralihan hak;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya indikasi itikadtidak baik dari para pembeli atas pembelian objek tersebut, dengan melihatkondisi bahwa objek tersebut telah lama dikuasai oleh masingmasing pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim menetapkan terhadap objek 6.12 yang telah di jual Penggugat IV danobjek 6.14 yang telah di jual Tergugat Il, adalah

kerugian Negara sebagaimanaperhitungan Penuntut Umum dapat kami pertimbangkan dan diterima ;Ad. 3 Menimbang, bahwa untuk pengadaan lembu sebanyak 100 ekor dengannilat Rp.650.000.000, dimana hasil yang diterima sebanyakRp.223.525.000, terjadi selisih uang sebanyak Rp.426.475.000, yangdinyatakan Penuntut Umum sebagai kerugian Negara, dimana terdapatsapi yang mati sejumlah 17 ekor dengan harga per ekor Rp.6.500.000dengan nilai Rp.110.500.000, seharusnya tetap diperhitungkan olehPenuntut Umum sebagai pengurang

syarat akan tetapi pemerintah kabupaten Tebo dan masyarakatpengguna jalan telah memperoleh manfaat dengan pengaspalan jalantersebut Sampai saat sekarang ini, maka Majelis Hakim berpendapat tidakmemenuhi rasa keadilan apabila kerugian keuangan negara pada pekerjaanPaket 11 Pengasapalan Jalan Muara Niro Muara Tabun khususnyamengenai aspal dihitung secara keseluruhan sebagai kerugian keuangannegara (Total Loss), karena konsekuensinya apabila aspal yang terpasangtersebut tidak diperhitungkan sebagai pengurang

Atas alasan tersebut menurut MajelisHakim, walaupun masih terdapat sisa anggaran yang belum dibayarkan olehDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo kepada Terdakwa selaku pelaksanapekerjaan sebesar RP3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) namun haltersebut tersebut tidak dapat dijadikan pengurang atau penghapus darikerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwatersebut, oleh karenanya alasan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa tersebut juga harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh

JOHANSYAH Bin (Alm) MUHAMMADHASAN untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 809.168.250,00(delapan ratus sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratuslima puluh rupiah), namun oleh karena Terdakwa telah mengembalikansebagian nilai kerugian negara sejumlah Rp. 247.000.000,00 (dua ratusempat puluh tujuh juta rupiah), maka uang pengembalian tersebutdikompensasikan sebagai pengurang uang pengganti, dankekurangannya sejumlah Rp. 562.168.250 (lima ratus enam puluh duajJuta seratus enam puluh

JOHANSYAH Bin (Alm)MUHAMMAD HASANtersebut diatas, untuk membayaruang pengganti sejumlah Rp. 809.168.250, (delapanratus Sembilan juta serratus enam puluh delapan ribudua ratus lima puluh rupiah) namum oleh karenaterdakwah telah mengembalikan sebagian nilai kerugiannegara sejumlah Rp. 247.000.000, (dua ratus emapatpuluh tujuh juta rupiah), maka uang pengembaliantersebut dikompensasikan sebagai pengurang uangpengganti, dan kekurangannya = sejumlah Rp.562.168.250 (lima ratus enam puluh dua juta seratusenam

.28.962.090.909,10Nilai terpasang (fisik) Rp.19.887.032.205,21Jumlah kekurangan fisik setelah dikurangi 5% Rp.9.075.058.703,89Keuntungan yang tidak berhak ;Nilai kontrak tidak termasuk PPN Rp.30.410.195.454,55Keuntungan 5% Rp.1.448.104.545,45Kelebihan beban PPh :Nilai kontrak tidak termasuk PPN Rp.30.410.195.454,55Beban PPh yang telah dipungut Rp.608.203.909,09Nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan Rp.20.881 .383.815,47PPh dari pekerjaan yang diselesaikan Rp.417.627.676,31PPh yang diperlakukan sbg pengurang

Kelebihan beban PPh:Nilai kontrak tidak termasuk PPN Rp.30.410.195.454,55Beban PPh yang telah dipungut Rp.608.203.909,09Nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan Rp.20.881 .383.815,47PPh dari pekerjaan yang diselesaikan Rp.417.627.676,31PPh yang diperlakukan sbg pengurang kerugian Rp.(190.576.232, 78)d.

Kelebihan beban PPh:Nilai kontrak tidak termasuk PPN Rp.30.410.195.454,55Beban PPh yang telah dipungut Rp.608.203.909,09179Nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan Rp.20.881 .383.815,47PPh dari pekerjaan yang diselesaikan Rp.417.627.676,31PPh yang diperlakukan sbg pengurang kerugian Rp.(190.576.232,78)d. Maka jumlah kerugian keungan negara adalah1. Kerugian akibat kekurangan Fisik Rp.9.075.058.703,892. Kerugian akibat kKeuntungan yg tdk berhak Rp.1.448.104.545,453.

Dan terhadap kewajiban Tergugat kepada keenamanakanaknya mohon ditetapkan sebagai hal pengurang atas bagianharta bersama yang diperoleh Tergugat setelah dibagi berdua bersamaPenggugat.Berdasarkan halhal tersebut di atas, kami mohon kepada KetuaPengadilan Agama Boyolali Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniuntuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusansebagai berikut:Primair1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.

bersangkutan tidakmau menandatangai SKTJM tersebut maka Bupati akan menerbitkanSK Pembebanan Sementara yang menyatakan bahwa yangbersangkutan memiliki tanggung jawab untuk mengganti sejumlahkerugian daerah ke kas daerah;Bahwa adapun mekanisme pengembaliannya jika terdapat penemuaninspektorat atau BPKP/BPK RI yang mengakibatkan kerugian negara,maka Dinas diminta untuk langsung menyetorkan sejumlah kerugiantersebut ke kas daerah, setelah itu Dinas akan masukkan ke dalamlaporan pertanggungjawabannya sebagai pengurang

Karena barang tersebut sah milik RSUD KabupatenSleman; Bahwa tim memasukkan perjalanan dinas dokter, diklat dokter, pegawaisebagai pengurang kerugian negara karena secara fisik hal itu ada buktipengeluarannya namun untuk uang insentif masuk dalam kepentinganpribadi sehingga tidak mengurangi kerugian negara; Bahwa ahli tidak tahu uang yang disita dari Terdakwa apakah itu sebagai pengurang kerugian negara atau tidak.Bahwa kerugian negara yaitu berkurangnya uang milik negara akibatperbuatan melawan

GHOZI kepada PerumBulog atas tanah tersebut yang keseluruhannya seharga Rp.3.936.240.000,yang dikompensasikan dengan hutang beras sejumlah1.684.338, kg dengan perincian kompensasi sebagai berikut:21 e tanah seluas 7.920 m2 di komplek GBL Mangli (nilai/Rp 3.936.240.00menurut AJB) 0jaminan tanah yang berlokasi di Jember Kidul, Rambipuji Rp 369.900.000dan Kaliwining senilai Rp 369.900.0000, diperhitungkansebagai pengurang nilai pembelian tanah tahap denganrealisasi seluas 2.147 m2jaminan tanah di Injoko

GHOZI kepada PerumBulog atas tanah tersebut yang keseluruhannya seharga Rp.3.936.240.000,yang dikompensasikan dengan hutang beras sejumlah1.684.338, kg dengan perincian kompensasi sebagai berikut: e tanah seluas 7.920 m2 di komplek GBL Mangli (nilai/Rp 3.936.240.00menurut AJB) 0 jaminan tanah yang berlokasi di Jember Kidul, Rambipuji Rp 369.900.000dan Kaliwining senilai Rp 369.900.000, diperhitungkan 43 sebagai pengurang nilai pembelian tanah tahap denganrealisasi seluas 2.147 m2 jaminan tanah di

Putusan Nomor 376/B/PK/PJK/20151.3.1tambahan kemampuan ekonomis itu diterima atau diperolehsebagaimana didalilkan oleh Terbanding (halaman 79 alinea 8Putusan Pengadilan Pajak);b. keuntungan atau kerugian transaksi derivatif dicatat pada saatterjadinya realisasi yaitu pada saat penyelesaian transaksi atau padasaat berakhirnya masa kontrak sesuai prinsip realisasi bahwapengakuan penghasilan derivatif dikenakan pajak atau kerugianderivatif diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajakbahwa

Putusan Nomor 376/B/PK/PJK/2015dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan brutosebagaimana diatur berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh.I.1.3.1.7 Bahwa pada Notes 2.h Laporan Keuangan Audit (Bukti PK8) PemohonPeninjauan Kembali tercantum:...In order to qualify for hedge accounting, PSAK 55 Accounting forDerivative Instruments and Hedging Activities set out certain criteria,such asa a documentation that should have been made at theinception of the hedger and the hedge should be effective.

Jadi secara umumyang kami lakukan adalah melakukan pemeriksaan dan perhitungankembali dari data yang diberikan kepada kami, maka kami mencocokkanantara data yang satu. dengan yang lain, sehingga ada jumlah yangdihitung bisa menjadi pengurang dari jumlah yang ditagihkan;Bahwa Audit ini saya lakukan cuma satu kali atas permintaan dari PakZulkifli, tidak ada audit sebelumnya;Bahwa hasil audit saya ini diberikan kepada yang menugaskan kami, tidakboleh ada tanggung jawab keluar, tidak boleh dibawa ke