Ditemukan 2073 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : thery theon theos terry theo therry thenry theody theomy theovy theoby theora theori
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-03-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 49/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 16 Juli 2019 — SORAYA ALDJUFRIE, dkk. ; MENTERI KEUANGAN RI ; MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
348 — 243
  • 2009.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkanbahwa: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha NegaraBahwa penghitungan tenggang waktu pada Gugatan yang diajukan ParaPenggugat yang paling relevan menggunakan teori pengetahuan(vernemings theory
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-10-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — Ir. SLAMET HARIYANTO, MM
66 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PeraturanPemerintah Nomor : 12 Tahun 1998.Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan PeraturanPerundangan tersebut maka berdasarkan azas hukum LexSuperior Derogat Lex Inferior dan sesuai pula denganStuffenbaun Theory maka Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum sesuai dengan TataUrutan Perundangundangan khususnya sesuai dengan Undangundang Nomor : 10 Tahun 2004, kedudukannya dibawah lebihrendah dari pada Undangundang Nomor
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2008 — Putus : 07-04-2009 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 229/Pid.B/2008/PN.Tbk
Tanggal 7 April 2009 — YAN INDRA.S.Sos.M.Si
215 — 86
  • Teori kehendak (Wills theory) Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepadaterwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam UndangUndang ;2.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Penipuan
Register : 15-01-2020 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 04-K/PMT-II/AD/I/2020
Tanggal 21 April 2020 — Belyuni Herliansyah S.Sos.
194 — 90
  • Asas Pembuktian.Majelis Hakim yang Terhormat, kami berkeyakinanbahwa Majelis Hakim tentu telah mengetahui secarajelas, sebagai mana yang disebutkan di dalam pasal183 KUHAP, dapat diketahui bahwa dalam hukum acarapidana kita mengetahui sistim pembuktian negatiefwettelijk bewijs theory , yaitu pembuktian yang harusdidasarkan kepada 2 (dua) syarat,yaitu :1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 82/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Maret 2014 — Pidana Korupsi - HAMBIT BINTIH - CORNELIS NALAU ANTUN
227 — 167
  • Restoratif adalah keadilan yang diperoleh sebagai hasil mediasi ketikapokok perkara masalah hukum terjadi dan keputusannya adil untuk kedua belahpihak ; dan yang ketiga adalah keadilan Retributif, yaitu keadilan yangmendasarkan kepada keputusan apakah hukuman tersebut sudah adil ataubelum bagi terdakwa ;Bahwa di dalam psikologi in law, and law, dan of law maksudnya adalahbagaimana psikologi dalam hukum, bagaimana psikologi dengan hukum danbagaimana psikologi dan hukum ; .Bahwa mengenai tinjauan terhadap theory
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/HUM/2018
Tanggal 6 Maret 2018 — PT. KARABHA DIGDAYA VS I. WALIKOTA DEPOK., II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DEPOK;
246 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa teori dua wajah hukum Adolf Merkel inilah yang kemudianmenginspirasi Hans Kelsen untuk membuat teori hukum berjenjangatau dikenal dengan istilan Stufenbau Theory.
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Putus : 07-01-2019 — Upload : 08-01-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 190 / PDT / 2018 / PT.MTR
Tanggal 7 Januari 2019 — ACHMAD MUSLIHUDDIN sebagai PEMBANDING Melawan KEPALA DESA KUTA, Dkk sebagai PARA TERBANDING Dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH sebagai TURUT TERBANDING
91 — 64
  • Atau apakah judex factie Pengadilan Negeri Praya tidak pernahmendengar atau mengetahui STUFENBAU THEORY dalam The GeneralTheory Off Law and State karya Hans Kelsen?Lalu pendapat dan pertimbangan hukum judex factie PengadilanNegeri Praya ini mengikuti teori hukum mana? Atau ahli hukumSiapa?Bahwa pada kesempatan yang lain, pakar hukum Pertanahan yaitu AntjeM. Mamun menerangkan bahwa kekebalan tidak akan diberikankepada pemilik tanah yang terdaftar apabila;1.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-09-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 485/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 5 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : Tn. Eric Gunawan Diwakili Oleh : Adi Setiawan, S.H, M.H. Ani Pursiani, S.H., M.H. Elly Puspita Sari., S.H., Ctl
Terbanding/Tergugat I : Ny. Linda Louise Loi, S.E,
Terbanding/Tergugat II : Tn Fulien Surjana Fu Lien
Terbanding/Tergugat III : P.T. Tugu Beton Semesta Abadi
Terbanding/Tergugat IV : Tn. H. Ahmad Baihaqi
Terbanding/Tergugat V : Perseroan Terbatas P.T. Andhikatama Raya Mulia
Terbanding/Tergugat VI : Mansur Bin Saiyan
Terbanding/Tergugat VII : Tn. H. Agus Sopyan, SE
Terbanding/Tergugat VIII : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Bekasi Cq. Camat Kecamatan Taruma Jaya Cq. Lurah Kepala Desa, Kelurahan Desa Segara Makmur
Terbanding/Tergugat IX : Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
227 — 115
  • (cetak tebal dan kapital oleh Tergugat II dan Tergugat III).Padahal, menurut theory onrechtmatige yang dikembangkan olehHOGE RAAD sejak tahun 1919 bermula dari annotasi terhadapkasus: pertama Lindenbaum melawan Cohen; dan kedua, Nijhofmelawan Nona de Vries; dan ternyata keempat kriteriaonrechtmatige tersebut memiliki kualifikasi yang berbedabedasehingga harus diterapkan secara fakultatif bukan KUMULATIF,atau tegasnya tidak disyaratkan adanya keempatkeriteriaitusecarakumulatif, Sesuai dengan metode
Pengadilan PT BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-12-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 654/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 18 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat VI : ALVIN SUTANTO Diwakili Oleh : T.A.RONALD SIMANJUNTAK,SH.,MH.,Dkk
Terbanding/Penggugat I : STEFANUS LUKAS WIRABUDI
Terbanding/Penggugat II : DAUD JANUAR CIOMAS
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. BANK RESONA PERDANIA
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT. SANJAYA PRIMA
Terbanding/Turut Tergugat VIII : NUR NADIA TADJOEDIN, S.H. Sselaku Notaris/PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IX : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat VII : GUNAWAN HARSONO
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ERLYN SUTANTO.
Turut Terbanding/Tergugat IX : NATALIA LINI HANDAYANI, S.H. selaku PPAT
Turut Terbanding/Tergugat X : SIGIT SISWANTO, S.H. selaku Notaris
195 — 130
  • Bahwa lebih lanjut dalam bukunya Hans Kelsen Teori Hukum Murni:DasarDasar IImu Hukum Normatif (The Pure Theory of law) him. 218mengatakan suatu norma dikatakan absah apabila dibentuk oleh pihakyang berwenang untuk membentuk norma tersebut. Dalam hal ini MenteriDalam Negeri berwenang membuat norma hukum (Pasal 8 ayat 1 UUNo.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan).4.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 17-03-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 229/Pid.Sus/2014/PN. Pbr
Tanggal 20 Nopember 2014 — - ALEXANDER PATRA
292 — 78
  • Berkenaan dengan itu, untuk meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajakdalam membayar pajak, diperlukan beberapa hal, dua diantaranya adalah(Kath Nightingale, Taxation, Theory and Practice, United Kingdom, 3"Edition, 2000) :e administrative discretion should be reduced to a minimum and particularconsequences should follow particular acts or omissions; dane automatic civil surcharges and penalties are more appropriate thancriminal sanctions;terjlemahan bebas : pengurangan sekecil mungkin kebebasanadministrasi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 06-02-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
TEDDY ANDRI,SH.MH
Terdakwa:
MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN
226 — 967
  • Luhan, media massa adalah perpanjangan alat indera(sense extention theory). Video yang menyajikan adegan kekerasan,membuat penonton cenderung memandang dunia ini lebin keras,lebih tidak aman dan lebih mengerikan. Ketika video diunggah keinternet, tindakan tersebut sudah dapat diduga melanggar pasal 27ayat 4, 28 ayat 2, 45 ayat 1 dan 2 UU ITE no. 11/2008.
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus
Register : 02-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN UNAAHA Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Irwan Said, S.H.
4.ARBIN NU'MAN, SH
Terdakwa:
PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA DIWAKILI OLEH MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI ALIAS ANDI AGUNG
720 — 701
  • Hakim berkesimpulan bahwa unsur yangketiga ini yaitu unsur Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri telahterpenuhi pula menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana diuraikan di atas dengan bertitik tolak dari keterangan saksi,keterangan ahli, alat bukti surat, barang bukti, maupun keterangan Terdakwaserta tidak bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, makaMajelis Hakim meyakini akan kesalahan dari Terdakwa dan telah memenuhiasas Negative Wetelijke Theory
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum Penipuan
Upload : 03-09-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 129/PID.B/2014/PN CBN
Jaksa Penuntut Umum: - NURLATIFAH, SH.MH. - SUDARNO, SH Terdakwa: - H. KALIL HARTONO Bin (Alm) MASKUN
151 — 30
  • dan 15 menyangkut masalah tarif sewa tanah dan bangunan serta fasilitaslainnya di lingkungan PT KAI (Persero) dan penyelesaian dengan para penghuninyayang sepenuhnya kewenangan dari pihak PT KAI (Persero), dan selebihnya peraturanpemanfaatan kekayaan BUMN termasuk didalamnya PT KAI (Persero), yangsebenarnya hanya sebagai data pendukung dalam pemeriksaan perkara ini, akan tetapiselama dasar peraturan yang dibawahnya tidak bertentangan dengan aturan diatasnyasebagaimana teori pertanggaan (stupenbau theory
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2549 — 742
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Garvey dan Alexander Aleinkov, Modern Constitutional Theory,West Publishing and Co, Minnesota, USA, 1994, halaman 296).Di Amerika Serikat berkembang doktrin pendelegasian kekuasaan (delegationdoctrine) sebagai dasar konstitusional bagi pemisahan kekuasaan untuk komisinegara di luar lembagalembaga negara konvensional. (David Schoenbrod.
    (EddyO.S Hiariej, 2005, Crimnal Justice System In Indonesia, Between Theory AndReality, Asia Law Review Vol.2, No. 2 December 2005, Korean LegislationResearch Institute, him. 3334.)
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 24-05-2018 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 258/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Olga Ch Jafar
2.Drs. Riyanda Taswar
3.Ir. Ambar Pratoto
4.Bintang Suryandaru Risakotta, ST
5.Armanto Joedono
6.Satrio Wibowo
7.Sihol Halomoan
8.Inne Augustina Singawiria
9.Chaeriyah
10.Hendra Ardiwinata, BSC
11.Elsie Priyantini Y.
12.Aa Auliasa Ariawan
Tergugat:
1.Tentara Nasional Indonesia C.q. Panglima TNI C.q Komandan Denma Mabes TNI
2.Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI
3.Menteri Pertahanan RI
4.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Dirjen Kekayaan Negara
5.Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat cq Direktorat Jendral Cipta Karya
216 — 472
  • Bahwa menurut Yahya Harahap (halaman 57), perumusan positadalam surat gugatan harus memuat: Pertama, disebut substantiering theory yang mengajarkanbahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskanperistiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi jugaharus menjelaskan faktafakta yang mendahului peristiwahukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukumtersebut.
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 10/PID.TPK/2020/PT MTR
Tanggal 1 Oktober 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD FIRDAUS, SKH.,M.Pd
164 — 61
  • Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karenaJudex factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan uraian unsuremensrea (niat jahat) terdakwa dalam mempertanggungjawabkanpenggunaan uang sejumlah Rp. 207.000.000, Mengutip beberapadoktrin yang mempunyai relevansinya dengan unsur tujuanyangsama artinya dengan unsur dengan Maksud, yakni : Menurut William Wilson dalam bukunya berjudul Criminal Law,Doctrineand Theory (London : langman, 2003), Hal. 67menyatakan Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-08-2015 — Upload : 31-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 11 Agustus 2015 —
44 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 06 PK/PID.SUS/2015Bahwa dalam pembuktian ini penting sekali untuk diketahui sebagaimanayang diatur dalam KUHAP adalah mencari dan mendapatkan buktibuktiyang membuktikan kebenaran yang sebenar benarnya dan selengkaplengkapnya ;Kami Tim Penasihat Hukum berkeyakinan bahwa Yang Mulia Majelis HakimPeninjauan Kembali telah mengetahui secara jelas, sebagaimana disebutkandalam Pasal 183 KUHAP, bahwa dalam hukum acara pidana yang berlaku diIndonesia menganut sistim pembuktian negatief wettelijk bewjs theory
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
770 — 2213
  • , sehinggayang menjadi patokan konflik norma adalah hierarki dan peraturanperundangundangan yang menjadi dasar kewenangan dari pejabat yangbersangkutan tersebut, karena ketika pejabat pemerintahan menggunakankewenangan lain diluar Kewenangan yang dimiliknya tersebut maka tentusaja melewati batas kewenangan bahkan bertentangan dengan undangundang atau pejabat tersebut menggunakan kewenangannya secarasewenangwenang; Bahwa kalau di dalam konteks hierarki perundangundangan makamenggunakan Stufenbau theory
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-05-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 296/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PT.KASWARI UNGGUL,
Terbanding/Pembanding/Penggugat : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ATAU KLHK
1161 — 1226
  • Konsep manadiadopsi dari doktrin inanimated theory yang dikenal dalam hukumlingkungan, dimana lingkungan hidup dianggap sebagai subyekhukum yang tak berjiwa/tidak bernyawa, sehingga perlu ditunjukwali yang dapat bertindak untuk melindungi dan mempertahankanhakhak dan kepentingan hukumnya secara nyata;1.3.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-06-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 08-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 359/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 3 September 2018 — Pembanding/Penggugat : DJAELANI, CS
Terbanding/Tergugat : ROSYID ACHMAD BIN SARMADA
88 — 73
  • to control aneconomic good; an aggregate of rights guaranteed andprotected by thegovernment; everything which ts the subject of ownwrship,; a socialinstitution whereby people regulate the acquisition and use of theresources of our environment according to a system of rules; a conceptthat refers to the right, obligators, privilages and restrictions that governthe relations of men with respect to things of value;b) Berbeda dengan Margaret Jane Radin yang mengemukakanpendapatnya mengenai Property Theory