• li>Menjatuhkan pidana kepada anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan anak tersebut tetap berada dalam tahanan
• Menetapkan barang bukti berupa :
• 1(satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg,
• 2 (dua) buah tabung gas elpiji 5 (lima) kg,
• 1 (satu) buah aki merk G Force

• tersebut selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam);

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
• Menetapkan Barang Bukti Berupa:
• 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 19 cm bergagang kayu warna hitam bersarung kulit coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) unit sepeda motor yamaha force

• Memerintahkan barang bukti berupa :- 1 (satu) bendel rekening Koran dari bank Mandiri No.Rek.1360013711277 atas nama PT.Merdeka Mitra Sejati ; - 1 (satu) bendel dokumen pembukuan pajak PT.Merdeka Mitra Sejati ;- 1 (satu) set drum elektrik merk Yamaha berikut Nota pembeliannya ; - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force warna merah hitam No.Pol.H-5281-TA ; - 1 (satu) kartu ATM BCA dengan no.,6019004513078400; - 1 (satu) unit Laptop merk Achioo warna hitam; Dipergunakan dalam

• yangtelah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapanhukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan olehMajelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakanpemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakan yang dilakukannyayang telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakanmelalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dansubstansi hukum yang benar yaitu mengalami keadaan Force

• hukum acara denganbenar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang;Bahwa dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah efisiensi, dengandemikian sudah dapat memenuhi unsur Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Pengusahadapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

• Surya Madistrindo terhitungsejak tanggal 06 November 2013, dengan Salesman Task Force denganLevel Operation Staff, dengan mendapatkan upah sebesar Rp.2.762.500, (dua juts tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;Bahwa tugas dari Salesman Task Force adalah memasarkan dan ataumelakukan penjualan produk produk pekerjaan yang sifatnyaberhubungan dengan produk baru dan bukan merupakan pekerjaanutama yang harus dijalankan secara terus menerus, hal ini sudah sesuaidengan ketentuan Kepmennaker

  Penggugat menuntut akibat Pemutusan Hubungan Kerjaantara Para Penggugat dengan Tergugat berupa pembayaran uangpesangon, uang Penggantian hak dan upah proses dengan total sejumlahRp. 45.857.500,Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengakui dan tidakmenyangkal tentang Para Penggugat benar bekerja pada Tergugat balk besaranjumlah gaji atau upah yang diterima Penggugat, dan hal hal dibawah ini .Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) bertugas sebagai Salesman Task Force

• dankepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank".Penjabaran ketentuan tersebut diatur Peraturan Bank Indonesia Nomor14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 55ayat (1) berbunyi Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulismengenai Restrukturisasi Kredit".Bahwa adanya upaya yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebutsebagai bagian dari itikad baik yang ditunjukkan oleh Pemohon Kasasiuntuk melunasi utangutang kreditnya terhadap Termohon Kasasi l,namun karena keadaan Force

  Majeur yang dialami oleh PemohonKasasi, dimana usahanya mengalami kemacetan dan kesulitan dalammelakukan pembayaran atas utang kreditnya, maka dilakukan upayapermohonan restrukturisasi utang, namun itikad baik dari PemohonKasasi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Termohon Kasasi I.Keadaan Force Majuer yang dialami oleh Pemohon Kasasi terjadikarena adanya pembangunan Mal Baru di Jati Land Mal sehingga MalTernate sepih pengungjung yang berakibat barang jualan PemohonKasasi sepih pembeli, kKeadaan

  Nomor 760 K/Pdt/2015kreditnya, hal tersebut didasari atas itikad baik yang dilakukan olehPemohon Kasasi untuk melakukan pembayaran atas utangutangnya,namun karena force Majeur, hal tersebut menandakan adanya itikad burukdari Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II untuk menguasai agunanPemohon Kasasi secara melawan hukum.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaPara Penggugat tidak dapat membuktikan

• 480.000 batang rokok (30 karton @ 80 slop @ 200 batang) padakemasan tertulis merek PLUS yang semuanya tidak dilekati pita cukai ataudilekati dengan pita cukai palsu, sehingga telah merugikan negara daripotensi penerimaan cukai Hasil Tembakau sebanyak Rp 1.470.560.000(Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh RibuRupiah). atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, Sesuai dengan hasilperhitungan ahli HADI SURAHMAT selaku Anggota Tim Ahli IdentifikasiKeaslian Pita Cukai (Task Force

  Dan telah menawarkan dan menjual HasilTembakau (HT) Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek NOUS dan PLUSyang dilekati dengan pita cukai palsu kepada warungwarung dan tokotoko di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dengan harga yang relativelebih terjangkau (murah/harga miring) dan mendapatkan untung atas hasilpenjualan tersebut.e Berdasarkan keterangan AHLI Anggota Tim Ahli Identifikasi Keaslian PitaCukai (Task Force) dari Konsorsium Perum PERURI menyatakan bahwapita cukai yang melekat pada rokok jenis

  Ahli HADI SURAHMAT (keterangannya dibacakan dipersidangan) padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli merupakan Anggota Tim Ahli Identifikasi Keaslian PitaCukai (Task Force) antara Perusahaan Umum Percetakan UmumUang Republik Indonesia (Perum Peruri), PT. Pura Nusapersadadan PT.

  Kertas Padalarang tentang Tim Idenrifikasi Keaslian PitaCukai (Task Force);Bahwa hanya Prum Peruri yang boleh membuat atau mencetakpita cukai hasil tembakau atau rokok, berdasarkan surat perjanjianantara PPK Bea dan Cukai dengan Konsorsium Perum PERURINomor PRJ01/BC.04/PPK/2020 dan Nomor SP1235/XI/2020 PTPura Nusapersada Tentang Percetakan Pita Cukai Desain Tahun2021 dan 2022 dan perjanjian sebelumnya juga demikian dengandurasi 2 (dua) tahun sekali;Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu

dirusak hingga tidak dapat digunakan;

• 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Force One ZR tanpa Plat Nomor Polisi dengan No Rangka : MH3-4NS001-RK032575, No. Mesin: S-027364;

Dikembalikan kepada terdakwa;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

• 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan tempelan tertuliskan AIR-FORCE.

Dikembalikan kepada saksi Korban BENNY PANGGABEAN Alias TONI Bin SILAM KELANA.

• 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol: KH 6153 TV.

Dikembalikan kepada Terdakwa DEBI Bin (Alm) ALIF.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

• Pencatatan 000467841 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diumumkan pada 29 November 2022 di Sampang;

• Menyatakan Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran atas hak cipta lagu Obuk Celleng dengan mengklaim lagu tersebut merupakan plagiasi atas lagu dari Tergugat yang berjudul Nasib Force One Buruk;
• Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti kerugian materiil

• .= 1 (satu) unit sepeda motor Sanex seharga Rp.1.100.000,. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X sehargaRp. 2.500.000, . 1 (satu) unit sepeda motor Legenda seharga Rp.2.400.000, . 1 (satu) unit sepeda motor Force 1 sehargaRp. 2.400.000, . 1 (satu) unit sepeda motor Shogun seharga Rp.2.500.000, .Ketujuh sepeda motor tersebut diperoleh Terdakwadari hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Tiksandan Sadr. Sudarno alias Sdr.

• Alam Indah Bintan sudah tidakberoperasi lagi atau tutup total sebagaimana ketentuan dalam Undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 164 Ayat 3yaitu : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahan melakukanEfisiensi maka PHK dengan alasan efisiensi saja tanpa penutupanperusahaan adalah tidak dibenarkan karena

  Tergugat tutup perusahaan, maka dengan berat hatiTergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap 9 (sembilan)Pekerja termasuk Penggugat yang bahkan telah cukup lama bekerja samadengan Tergugat bahwa hal ini sejalan dengan apa yang di maksud dalampasal 164 ayat (8) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

  Tpgbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukanefisiensi, dengan ketentuan pekerja/ buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (8), dan uang penggantian haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4); dan PHK adalah langkah terakhir setelahperusahaan melakukan upaya efisiensi sebagai berikut :a) Mengurangi

  Tpghubungan kerja dengan pekerja/ouruh setelah memperoleh penetapan darilembaga penyelesaian perselisihnan hubungan industrial ;Menimbang, bahwa Pasal 164 Ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur)tetapi perusahaan melakukan efisiensi

• Motor Yamaha Force One tanpa plat nomor polisi Nomor Rangka MH34NS2144K043667 Nomor Mesin 4WN-710946;

Agar dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

• hakhak lainnyayang semestinya diterima olen Termohon Kasasi/Penggugat;Bahwa Pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapTermohon Kasasi/Penggugat karena perusahaan melakukan efesiensi, makasesuai ketentuan Pasal 164 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

• diucapkan dengan alasan sesuai Pasal 164 ayat 1Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dandihubungkan dengan permohonan pemutusan hubungan kerja olehPenggugat kepada Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat 1Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ayat (1)pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalamikerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau keadaanmemaksa (force

• Pihak Kedua diwajibkan untuk menyelesaikan bangunan yang menjadihak/bagian Pihak Pertama sesuai dengan syaratsyarat yang telahdisetujui dan disepakati bersama dalam jangka waktu 12 (dua belas)bulan, terhitung setelah terbitnya Izin Pelaksanaan Bangunan dari DinasTata Kota dan lokasi yang akan dibagun telah dikosongkan, kecualikarena halhal yang disebabkan oleh atau terjadinya Force Majeure yangmerupakan hal diluar Kemampuan Pihak Kedua, antara lain sepertibencana alam, gempa, kebakaran, perang, pemogokan

• Bahwa Tergugat ternyata tidak pernah membayar ongkos kenaikan hargayang merupakan force majeur per April 2012 sesuai amanat Pasal 14 darikontrak/SPK II tersebut sejumlah Rp. 1.834.015.000, (Satu milyar delapan ratustiga puluh empat juta lima belas juta rupiah) kepada Penggugat hingga saat ini;9. Bahwa ternyata dalam realisasi SPK Ill, meskipun Penggugat sudahmempersiapkan semua material kebutuhan pembangunan perumahan daninfratsruktur lain milik Tergugat di lokasi perkebunan Kampung Sidey.

  selesai yang berartiPenggugat telah melaksanakan kewajibannya/prestasinya atas kontrak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat angka 7 apabila dikaitkandengan bukti surat P2 berupa SPK 2 khususnya dalam Pasal 3 maka nilai kontrakdalam SPK 2 tersebut telah sesuai dengan apa yang diakui dan didalilkan olehPenggugat dalam gugatannya, namun yang menjadi tuntutan Penggugatsebagaimana dalam dalil gugatannya pada angka 8 adalah Tergugat tidak pernahmembayar ongkos kenaikan harga yang merupakan force

  pembayaran,Penggugat sudah memobilisasi material bahan bangunan terlebin dahulu ke tempatkerja dan dalam pengerjaan pembangunan tersebut Tergugat selalu terlambatmembayar ke Penggugat karena sebelum dimulainya pekerjaan seharusnya Tergugatharus membayar uang muka didepan sebelum dimulainya pekerjaan nyatanya dilapangan pekerjaan sudah sampai empat puluh persen baru Tergugat memberikanuang muka, maka majelis hakim memperoleh bukti persangkaan bahwa terdapatperubahan harga yang diakibatkan oleh keadaan force

• . ;7.1.2.1 (satu) unit Bus Kota Pinang Baru (KPB) Nomor Polisi7.1.3. 1 (Satu) unit mobil Sedan KIA Picanto Nomor Polisi :7.1.4. 1 (Satu) unit mobil ;7.1.5.1 (satu) unit Honda Cup Yamaha Force one BK 3416 JG An.7.1.6. 1 (Satu) unit Honda Yamaha RX King;7.2. Harta bersama Pewaris dalam pernikahannya dengan Tergugat I; Sebidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah permanen di ,Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;8.

  Putusan Nomor 21/Pat.G/2016/PA.Rap3.5. 1 (satu) unit Honda Cup Yamaha Force one BK 3416 JG An.3.6. 1 (satu) unit Honda Yamaha RX King;Adalah harta warisan atau budel warisan Binti :4. Menyatakan Sebidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah permanen diwecnnnen on n , Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Adalah harta warisanatau budel warisan Binti :5.

  Horida Hafi Harahap;e.1 (satu) unit mobil Honda Cup Yamaha Force one BK 3416 JG An. Hj.Harida Hafni Harahap;f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King ;Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 21/Pat.G/2016/PA.Rap8. Bahwa (Pewaris) juga meninggalkan harta bersama hasil daripernikahannya dengan H.M Arsyad Ibrahim (Tergugat I), yakni sebidang tanahbeserta 1 (satu) unit rumah permanen yang berada diatasnya yang terletak diJI. Garu Il B Gg. Jagung No. 154 C Medan, Kecamatan Medan Amplas KotaMedan;9.

• VLBIM02249108.1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merek vespa spirit 150 cc,nomor Polisi BA 7000 WT, atas nama Ratna Dewita,SHDikembalikan kepada saksi korban : Yose Ade Chandra Pgl Ade9.1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Force Nomor Polisi BH 6338SW warna orangeDirampas untuk negara10. 1 (satu) buah kunci letter TDirampas untuk dimusnahkan Menetapkan agar para Terdakwa jika ternyata dipersalahkandan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar' biaya perkaramasingmasing sebesar Rp. 1.000

  E109ID 836150 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor SuzukiShogun BA 4368 JN warna hitam atas nama Afe Adryan,SE.AKT telah nyata dipersidangan adalah milik saksi Asrizon maka barang buktitersebut dikembalikan kepada saksi Asrizon, sedangkan terhadapbarang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Force NomorPolisi BH 6338 SW warna orange telah nyata dipersidangan sebagai saranauntuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti ini dirampas untuknegara, dan untuk barang bukti 1 (satu

  E109ID 836150 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun BA 4868 JN warnahitam atas nama Afe Adryan,SE.AKTDikembalikan kepada saksi Asrizon 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Force Nomor Polisi BH6338 SW warna orangeDirampas untuk Negara 1 (satu) buah kunci letter TDirampas untuk dimusnahkan ;6.