Ditemukan 2100 data
SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
REN LING
218 — 130
UtrMenimbang, bahwa Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, telahmengajukan Ahli sebagai berikut:15.DJISMAN C.
335 — 346
Djisman Samosir, HukumPidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, Cet. II, 1985. Hal. 164). Demikianpula berdasarkan HR 14 Okt, 1940, 1941 No.42, menyebutkan bahwa '"vangdimaksud kerugian itu bukanlah hanva kerugian materil. Apabilapenggunaan surat palsu itu dapat mempersulit pemeriksaan polisi, makakepentingan umum telah dirugikan (P.A.F Lamintang & C. DyismanSamosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, Cet.
900 — 405 — Berkekuatan Hukum Tetap
Djisman Samoser, SH. Hukum Pidana Indonesia Cet.1 halaman 32). Bahwa Peraturan Daerah berada pada urutan 7 Tata UrutanPerundangundangan Republik Indonesia berdasarkan Pasal2 Ketetapan MPR. RI.
185 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
DJISMAN SAMOSIR, SH.) mengatakan bahwa oranglain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggapsebagai pelaku, maka di situ dapat terjadi medeplegen atauturut serta melakukan.
144 — 93
Djisman Samosir, SH dalam bukunyaHukum pidana Indonesia halaman 54 menjelaskan bahwa dalam halturut serta melakukan menunjukan adanya kerja sama secara fisik untukmelakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslahdidasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.Bahwa menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVTyang dimaksud dengan kesengajaan adalah *menghendaki danmenginsyafi? (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan besertaakibatnya.
117 — 39
DJISMAN SAMOSIR, SH.
176 — 80
Djisman Samosir,SH., Penerbit Sibar Baru, Bandung) halaman 39 menyatakan bahwa : Oranglain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku,maka disitu. dapat terjadi medepleger atau turut serta melakukan.Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untukmelakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan padakesadaran bahwa mereka itu bekerjasama.halaman 328 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2015/PN.MnkDalam konteks pembuktian perkara
1.REZA SAFETSILA YUSA,SH
2.arin pratiwi quarta SH
3.FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
4.RIKA EKAYANTI SH, MH
5.FERA YUANIKA, SH
6.MAHESTI CAHYA ALIM SH
Terdakwa:
SYUHRIATUL WALIDAINI, SE.,M.A.AKT CA
234 — 175
Djisman Samosir, Sit,mengemukakan:"Undangundang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenaiperkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yangdemikian rupa.
81 — 32
DJISMAN SAMOSIR, S.H., pelaku dari suatu perbuatan yang dapatdihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni merekayang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan ataukeharusan yang dilarang oleh undangundang yang untuk melakukannyadisyaratkan adanya opzet atau schuld.
71 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
;e Tidak ada satu pun alat bukti baik keterangan saksi, ahli maupun bukti suratdalam perkara a quo yang dapat membuktikan adanya perhitungan kerugiankeuangan Negara yang secara khusus diakibatkan dan/atau diperoleh olehPemohon Kasasi ;5 Bahwa menurut Djisman Samosir dalam bukunya yang berjudul : Fungsi PidanaPenjara Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia, Bina Cipta, Cetakan PertamaFebruari 1992, halaman 8 halaman 13, mengenai Teori Pidana dibagi dalamtiga golongan besar :1 Teori Absolut atau teori pembalasan
ROSMARLINA SEMBIRING, SH.MHum
Terdakwa:
1.IBNU HAJAR
2.SARIE DWIASTUTI Binti MUBANDI alm
82 — 46
Djisman Samosir, SH., PenerbitSibar Baru, Bandung) halaman 39 menyatakan bahwa : Orang lain yangturut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, makadisitu dapat ternadi medepleger atau turut serta melakukan.Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya kefyasama secara fisikuntuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu. haruslahdidasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama.Dalamkonteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersamasama sebagaimana
401 — 144
DJISMAN SAMOSIR, S.H., M.H.dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah orang yang melakukantindakan tanpa hak atau tanpa norma, tentunya tindakan itu dengan sengajadan diketahui akibatnya, sepanjang tidak teroenuhi maka tidak bisa dipandangmelawan hukum;Terkait kesengajaan masih ada satu hal lagi yang diperhatikan yaitu mens reaatau sikap batinnya karena kadangkadang orang melakukan perbuatan sikapbatinnya tidak seirama dengan perbuatannya
173 — 75
e Bahwa dalam melakukan audit ahli melihat laporan keuangan PTASKRINDO dari tahun 2002 sampai tahun 2009;e Bahwa seluruh standard audit sudah terpenuhi dalam melakukan auidit ini.e Bahwa fiktif menurut ahli adalah rekayasa.Terhadap keterangan ahli, terdakwa menyatakan keberatan terhadap independensi ahli.Namun ahli tetap pada keterangannya dalam BAP dan dalam laporannya.Menimbang, Bahwa, di depan persidangan Tim Penasihat Hukum Terdakwa DR.RENE SETYAWAN telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli DJISMAN
243 — 59
Djisman Samoser, SH. Hukum Pidana Indonesia Cet.I halaman 32) ;b. Bahwa Peraturan Daerah berada pada urutan 7 Tata Urutan perundangundangan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ketetapan MPR.RI.
93 — 25
Djisman Samosir,SH dalam buku : Hukum Pidana Indonesia, hal 56, serta Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia, tertanggal : 28 Juni 1990, dalam Perkara Nomer :525K/Pid/1990 ;Menimbang, berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan yangdiperoleh dari keterangan saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkandengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :927Putusan Drs.
156 — 71
e Bahwa dalam melakukan audit ahli melihat laporan keuangan PTASKRINDO dari tahun 2002 sampai tahun 2009;e Bahwa seluruh standard audit sudah terpenuhi dalam melakukan auidit ini.e Bahwa fiktif menurut ahli adalah rekayasa.Terhadap keterangan ahli, terdakwa menyatakan keberatan terhadap independensi ahli.Namun ahli tetap pada keterangannya dalam BAP dan dalam laporannya.Menimbang, Bahwa, di depan persidangan Tim Penasihat Hukum Terdakwa DR.RENE SETYAWAN telah pula mengajukan 1 (satu) orang ahli DJISMAN
9530 — 4409
Djisman Samosir, SH, PenerbitSinar Baru Bandung, halaman 230235);Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangandiketahui bahwa bermula Pada tahun 2009, Terdakwa ANDIKA SURACHMANdan Terdakwa Il ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN mendirikan CV. FirstAnugerah Karya Wisata di Jakarta dengan modal awal (uang pribadi) sebesarRp.2.000.000.
5210 — 8023
Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar BaruBandung, halaman 230235);Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangan diketahuibahwa bermula Pada tahun 2009, sdr. ANDIKA SURACHMAN dan sdri. ANNIESADESVITASARI HASIBUAN (keduanya adalah para terdakwa dalamberkasterpisah) mendirikan CV. First Anugerah Karya Wisata di Jakarta dengan modalawal (uang pribadi) sebesar Rp.2.000.000.
262 — 94
Ahli DJISMAN SAMOSIR, SH, MH, di depan persidangan dibawahsumpah Ahli memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :Ketentuan retroaktif terkandung makna bahwa hukum itu harus tertulis danmenurut doktrin bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut, namunberdasarkan ketentuan Pasal ayat 2 KUHP ahli menjelaskan hukum pidanamemungkinkan berlaku surut, dapat berlaku surut kalau menguntungkanterdakwa, yakni dalam hal ada ancaman pidana yang lebih ringan dariancaman pidana yang lama.e Berlaku surutnya
258 — 126
Ahli DJISMAN SAMOSIR, SH, MH, di depan persidangan dibawahsumpah Ahli memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :Ketentuan retroaktif terkandung makna bahwa hukum itu harus tertulis danmenurut doktrin bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut, namunberdasarkan ketentuan Pasal ayat 2 KUHP ahli menjelaskan hukum pidanamemungkinkan berlaku surut, dapat berlaku surut kalau menguntungkanterdakwa, yakni dalam hal ada ancaman pidana yang lebih ringan dariancaman pidana yang lama.e Berlaku surutnya