10.00 wita, melalui petugas penagihan, beberapajam sebelum terjadinya bencana alam gempa bumi di wilayah palu dansekitarnya;Pada Bulan Maret 2019 petugas penagihan datang untuk melakukanpenagihan kepada kami dan kami pun menyampaikan permohonan tentangpemberian dispensasi pembayaran tagihan dengan alasan terjadinyamusibah gempa bumi di wilayah palu dan sekitarnya, karena kami jugamerupakan korban dari kejadian bencana alam yang baru kembali daritempat pengungsian dan saat itu sedang dalam proses pembenahan

Kemudian atasdasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkitsemangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah lakusehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakatdengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akandijatunkan kepada terdakwa menurut Majelis Hakim sudah pantas dan adil,serta setimpal dengan

Bahwa pemohon akan mengajukan pembenahan Sertifikat, namun adakendala yaitu nama pemohon dalam Kartu Keluarga ( KK ), Kartu TandaPenduduk ( KTP ), Buku Nikah,Kutipan Akta Kelahiran No. 12098/TP/2009,Sertifikat berbeda nama yang tertulis dalam Sertikat Hak Milik ( SHM ) No.1440.4. Bahwa nama NANANG WIJI LESTARIdan MARJUKI adalah orang yang sama yaitu pemohon.5.

Oleh karena itu Para Pemohon sangat memerlukan penetapandari Pengadilan Agama Tuban sebagai persyaratan pembenahan AkteKelahiran tersebut ;9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yangtimbul akibat perkara ini ;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2. Menetapkan anak bernama M.

Kemudian atas dasarpemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit semangat dan kemauannyauntuk pembenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali kemasyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannyatersebut ;Menimbang, bahwa mengingat perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh undangundang, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntutHalaman 9 dari 12 Nomor : 793/Pid/B/2014/PN.Skyterdakwa dengan

Tahap Pertama adalah Rehabilitasi Medis,Tersangka akan dilakukan proses menghentikan PenyalahgunaanNarkoba (Pembenahan secara biologis) dibawah pengawasanDokter untuk mengurangi gejala putus zat.2. Tahap Kedua adalah Rehabilitasi Narkoba Non Medis,Pada tahap ini akan dilakukan pembenahan pada Tersangka secarapsikologis dan sosial. Tujuannya untuk dapat mengembalikankembali pola pikir, perilaku dan emosional Tersangka supaya dapatkembali normal.3.

Benih Tamiang, berikut pembibitan serta pembenahanmanagementnya dan hal ini berlangsung selama bertahuntahun lamanyahingga Penggugat kembali telah mengeluarkan uang milik pribadinya untukpembiayaan investasi berupa perbaikan sarana dan prasarana kebun,pembenahan management, pembayaran upah pekerja dan lain sebagainyadengan total uang sebesar Rp. 9.229.878.478, (Sembilan milyar dua ratusdua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratustujuh puluh delapan rupiah);= Bahwa pada

menurut hukum bagiYang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan sah dan berhargaSita Jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;* Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugattersebut telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil danmoriil dengan perincian sebagai berikut:" Kerugian Materiil : Biaya pembelian awal aset BPPN sebesarRp. 1.000.000.000, (Satu milyar) ditambah Biaya investasi berupaperbaikan sarana dan prasarana kebun, pembenahan

loding (pengangkutan) batubara.Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan pada lokasi tersebutadalah penambangan batu bara dan yang melakukan penambangandilokasi tersebut adalah perusahaan PT UBJ ( USAHA BARATAMAJASINDO ).Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan PT UBJ ( USAHABARATAMA JASINDO dilokasi tersebut sebelumnya PT UBJ ( USAHABARATAMA JASINDO melakukan kegiatan penambangan di pit 3 namunpada lokasi yang telah diamankan tersebut tanahnya longsor ke lokasitambang pit 3 kemudian dilakukan pembenahan

65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bin.Wita di Jalan Alam unda KM 6 Desa Sekapuk Kecamatan SatuiKabupaten Tanah Bumbu dan saat kegiatan penambangan di lokasitersebut di amankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa berada di lokasitambang dan yang berada di lokasi saat itu selain Terdakwa adalah, Mego( Foreman ), Sukirno ( operator), Sarjono ( operator) dan Nurdin.Bahwa saat kegiatan penambangan tersebut di amankan oleh petugaskepolisian, aktifitas tambang sedang beroperasi melakukan pengelupasandan pembenahan

dilokasi tersebut ditangkapoleh pihak kepolisian Polres Tanah Bumbu, aktifitas penambanganbatubara sedang berjalan yaitu sedang melakukan cleaning batu bara.Bahwa kegiatan dilokasi kejadian tersebut mulai dilakukan pada awalbulan November 2019 sampai dengan kegiatan tersebut diamankan olehpihak kepolisian dan sebelumnya PT UBJ ( USAHA BARATAMA JASINDO) melakukan kegiatan penambangan di pit 4 utara namun pada lokasi yangtelah dimankan tersebut tanahnya longsor ke lokasi tambang pit 4kemudian dilakukan pembenahan

Bumbu dan yangsaya ketahui PT UBJ ( USAHA BARATAMA JASINDO ) bergerak dalambidang pertambangan batubara.Bahwa alat berat yang dipergunakan dalam kegiatan penambangandilokasi tersebut yaitu : 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Doosan 500 warna orangedengan nomor lambung 508; 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Doosan 700 warna orangedengan nomor lambung 701; 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Doosan 700 warna orangedengan nomor lambung 702.Dan alat yang dipergunakan dalam kegiatan pembenahan

melaporkan langsung melalui viatelpon dan menyampaikan bahwa lokasi pit 3 utara tidak bisa diatasi untukmenghindari terjadinya longsor dan harus dilakukan tindakanpembelendingan antara lumpur cair yang ada diberi material segarselanjutnya dilakukan pengangkutan dan sebagian dilakukan penataankemudian Terdakwa II pada saat itu. menyetujui dengan kegiatanpembenahan tersebut dan memberitahukan kepada Terdakwa IlHalaman 44 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bin.sehubungan dengan akan dilakukannya pembenahan

Bahwa pada tahun 2018 Penggugat mulai di periksa oleh InspektoratDaerah Kabupaten Kutai Timur dan Penggugat secara aktif dankooperatif mengikuti pemeriksaan sampai selesai;Bahwa berdasarkan laporan hasii pemeriksaan khusus yang disangkakan kepada Penggugat kemudian inspektorat DaerahKabupaten Kutai Timur menyatakan agar laporan hasil pemeriksaankhusus ini disampaikan untuk mendapat perhatian dari pejabat yangbertanggung jawab agar segera diiakukan pembenahan, perbaikan,penertiban dan tlndak lanjut

makar, dan/atautindak pidana terhadap keamanan negara;Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 141.1/K.419/2019 Tanggal 31 Mel 2019 Tentang PenetapanPemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan Jaya KecamatanKaubun Kabupaten Kutai Timur, Penggugat memang pernahdiperiksa oieh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur danberdasarkan laporan hasil pemeriksaan ini Inspektorat DaerahKabupaten Kutai Timur meminta kepada pejabat yang bertanggungjawab agar segera melakukan pembenahan

Bahwa terhadap penerbitan obyeksengketa a quo yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 31 Mei 2019menunjukkan jika Tergugat tidaklah memiliki standar operasional prosedurdidadalam membuat keputusan dan /atau tindakan sebab faktanya jika yangdijadikan dasar Tergugat adalah hasil laporan pemeriksaan khusus InspektoratDaerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 700/70/ITDAKH/V/2019 yangdilakukan pada tanggal 29 Mei 2019 dengan rekomendasi adalah pembenahan,perbaikan dan penertiban terhadap SPJ dalam jangka

Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkanorang tersebut bangkit semangat dan kemauannya untuk pembenahan sertaperbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat danbermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut ;Menimbang, bahwa mengingat perbuatan terdakwa tersebut dilarang olehundangundang, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumyang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan sudahsepantasnya

Put.No.168/PDT/2015/PT.Mks( Preside Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla ) yang berupaKalparatur pembenahan aliran sungai dan ganti rugi, dan untuk dapatmenerima atau mewakilinya tetntunya oleh Penggugat bukan oranglain atau saudaranya .

ENCIK MUGNIDIN, B.Sc. kepada Bendahara Rutin tanggal22 Juli 2003 bantu untuk biaya Pembenahan dan Penataan lokasiLapangan sebesar Rp. 3.000.000. ;15.Memo dari H.

ENCIK MUGNIDIN kepada bendaharawan rutin tanggal 22Juli 2003 bantu untuk biaya pembenahan dan penataan lapangansebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);Memo dari H. ENCIK MUGNIDIN kepada bendaharawan rutin tanggal 22Juli 2003 tolong panjar lagi untuk bantuan ini sebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) nanti diperhitungkan kembali kepada saudara NGAU,bantuan langsung disampaikan kepada pembawa nota ini;Surat bukti (kwitansi) tanggal 23 Juli 2003 sebesar Rp.5.000.000.

Bahwa keperluan asal usul anak ini adalah untuk pembenahan AkteKelahiran anak Para Pemohon yang bernama DIAN IMAN SAPUTRAumur 17 tahun 4 bulan kelahiran Tuban, 26 Juni 2004, karena AkteKelahiran yang ada menunjukkan anak Ibu, namun mendapatkankesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yangmenerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon,oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anakyang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastianhukumMengabulkan

Bahwa keperluan asal usul anak ini adalah untuk pembenahan AkteKelahiran anak Para Pemohon yang bernama ANANDA SEPTI BENZASHAKILLA umur 2 tahun 6 bulan (Kelahiran Tuban, 15 September 2018),karena Akte kelahiran yang ada menunujukkan nama ibu, namunmendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta suratpenetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandungPara Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentangasal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan

/PN.Gpratau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5);Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa menerima pesanan batu untukproyek pembenahan tanggul di Desa Ngepeh Kulon Papar Kediri, selanjutnya terdakwamencarikan batu dengan membeli batu di kali konto Desa Siman Kec kepung, Kab.Kediri selanjutnya setelah ada kesepakatan jual beli kemudian batu dikumpulkan dipinggir kali konto dan oleh terdakwa

Bahwa keperluan asal usul anak ini adalah untuk pembenahan AkteKelahiran anak yang pertama yang bernama MOH.

untukmelaksanakan recovery/perbaikan terhadap zona daratan yangdirusak dan membuat tanggul pengaman pantai dan pemecah ombakdisepanjang areal IUP selambat lambatnya 3 (tiga) bulan terhitungsejak ditetapkan keputusan Bupati yaitu pada tanggal 21 Februari2013, namun meskipun kewajibankewajiban mengenai pengelolaanlingkungan hidup telah dan sedang berjalan seperti pekerjaanreklamasi dan bolderisasi dan Penggugat/Terbanding mengajukanpermohonan penempatan Tim Pengawas untuk kegiatan pengelolaandan pembenahan

Kemudian atasdasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkitsemangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah lakusehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakatdengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.

Soekarno Hatta 142 Kedirisebagai usaha material bangunan punya orang tua dankomputrer usaha saya yang dikelola istri saya) ;Jawaban (point 4) salah paham disini masalahpemecahan ekonomi untuk mencari kehidupan yang lebihbaik, seperti. contoh istri saya untuk melanjutkanusaha saya rintis sejak tahun 1998, dan saya masihmelakukan pembenahan alat alat serta pembelian alatuntuk kelancaran usaha, maka saya libatkan dalamusaha biar tahu permasalahan dengan keadaan yang adatidak mungkin bertahan terus dengan

Majelis Hakimberkesimpulan bahwa terdakwa telah terobukti secara sah dan menyakinkanmelakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium ataupenyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukanpemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaanyang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidakhanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku(rechtguterverletzung), tetapi juga pembenahan