Ditemukan 2550 data
87 — 32
Dalamperbuatan penggelapan unsur Zich Toe Eigenentadalah merupakanunsur obyektif atau sebagai perbuatan yang dilarang.Sedangkan yang dimaksud dengan menguasai menurut HR 26Maret 1906,W.8355, 24 Pebruari 1913, N.J 1913,669,W.9469 adalahpenguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolaholah ia adalah pemiliknya , bertentangan dengan sifat daripada hak,berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawahkekuasaannya.Menurut Arres HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365yaitu tindakan yang tidak
86 — 34
Dalam hal KTUN yang diterbitkan olehTergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ialah ditetapkan pada tanggal19 Agustus 2013 dan diberitahukan kepada Para Penggugat melalui Surat Pengantardengan Nomor 847/ 1913/ VIHI2013 tertanggal 23 Agustus 2013, sehingga gugatanyang diajukan Para Penggugat ini masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hariHal 4 dari 53 hal. Putusan Nomor : 11/G/2013/PTUNPDGsebagaimana dipersyaratkan Undangundang.
Terbanding/Penggugat : TRISNO SOELIJANTO
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris Hertanti Pindayani, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAWA TENGAH Cq.KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL
Turut Terbanding/Tergugat II : KOESANTO SOELIJANTO
Turut Terbanding/Tergugat III : TJENDRAWATI SANTOSO
80 — 50
Terhadap Posita no. 1913.Bahwa permintaan Penggugat untuk mengangkat terlebin dahulu sitapersamaan merupakan tindakan yang berlebihan karena Penggugat adalahsebagai pihak yang tidak ada kaitannya dengan perkara No.9/Pdt.G/2009/PN.
80 — 10
diKelurahan Ngilir, Kecamatan Kendal adalah perbuatan yang bertentangan dengan maksud daribarang tersebut yang merupakan hak orang lain namun terdakwa bertindak seolah olahsebagai orang yang berhak atas barang tersebut , maka dengan demikian berdasarkan uraianfakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa telahmemenuhi unsur ketiga dalam pasal ini ;Ad.4.Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan Menimbang,bahwa menurut arrestnya tanggal 14 April 1913
90 — 15
Fotocopy Peta Grondkaart No. 10 Tahun 1913, selanjutnya diberi tanda T132. Fotocopy Akta Perdamaian A.82/B.308/U.2006, tanggal 24 Juli 2006,selanjutnya diberi tanda T2 ;3. Fotocopy Surat Tergugat No. JB.38/IX/2/KA2014, tanggal 24 September2014, kepada Para Penggugat Santoso Gunawan, pereihal pembatalanAkta Perdamaian A.82/B.308/U.2006, tanggal 24 Juli 2006, selanjutnyadiberi tandaT3 ;4.
29 — 7
Unsur Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenqgunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkanluka ;Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 2 Maret 1908, W.8674,30 Desember 1912, N.J.1913, 365, W.9440 ; 22 Desember 1919, N.J.1920, 86,W.10515 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG,SH dalambukunya : Hukum Pidana Indonesia ; Sinar Baru, Bandung, Cet.
MUHAMMAD ERLANGGA, SH.
Terdakwa:
BUYUNG JEPRI ANTONI ALSANDI BIN ALM RAMLI
45 — 7
AdapunHalaman 39 dari 45Putusan Perkara Pidana Nomor: 1680/Pid.Sus/2018/PN Tng.pengertian "menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegangkekuasaan atas sesuatu, serta pengertian menyediakan adalah:menyiapkan, mengadakan dan mencadangkan (vide Kamus Besar BahasaIndonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,Penerbit Balai Pustaka, tahun 2001);Menimbang, bahwa selain ituberdasarkan Putusan HOGE RAAD Belandatanggal 14 April 1913 pengertian menguasaibarang yang ada dalam kekuasaannya
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
1.DELFI ANDRI PGL DELFI
2.EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO
777 — 247
- 1 (satu) rangkap Surat Kepala BPN Kota Padang No.1568/13.71/Xl/2007 tanggal 27 November 2017 kepada Menteri ATR/KBPN RI di Jakarta, Kapolda Sumatera Barat dllperihaltercatat dan terdaftar putusan Laanrad No.90/1931, suratukur No.30/1917, dan gambar eksekusi No.35/1982 dan berita acara sita tahan dari tahun 1982 sampai dengan 2010 oleh Pengadilan Negeri Padang, di kantor pertanahan Kota Padang;
- 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.2255/1913
tanggal 27 November 2017;1 (satu) rangkap Surat Kepala BPN Kota PadangNo.1568/13.71/XI/2007 tanggal 27 November 2017 kepada MenteriATR/KBPN RI di Jakarta, Kapolda Sumatera Barat dll perihal tercatatdan terdaftar putusan Laanrad No.90/1931, surat ukur No.30/1917,dan gambar eksekusiNo.35/1982 dan berita acara sita tahan daritahun 1982 sampai dengan 2010 oleh Pengadilan Negeri Padang, dikantor pertanahan Kota Padang;1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiSumatera Barat No.2255/1913
tanggal 27 November 2017;1 (satu) rangkap Surat Kepala BPN~ Kota PadangNo.1568/13.71/XI/2007 tanggal 27 November 2017 kepada MenteriATR/KBPN RI di Jakarta, Kapolda Sumatera Barat dll perihal tercatatdan terdaftar putusan Laanrad No.90/1931, surat ukur No.30/1917,dan gambar eksekusiNo.35/1982 dan berita acara sita tahan daritahun 1982 sampai dengan 2010 oleh Pengadilan Negeri Padang, dikantor pertanahan Kota Padang;1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiSumatera Barat No.2255/1913
November 2017;213. 1 (Satu) rangkap Surat Kepala BPN Kota Padang No.1568/13.71/X1/2007tanggal 27 November 2017 kepada Menteri ATR/KBPN RI di Jakarta,Kapolda Sumatera Barat dll perihal tercatat dan terdaftar putusan LaanradNo.90/1931, suratukur No.30/1917, dan gambar eksekusi No.35/1982 danberita acara sita tahan dari tahun 1982 sampai dengan 2010 olehPengadilan Negeri Padang, di kantor pertanahan Kota Padang;214. 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiSumatera Barat No.2255/1913
B/2021 PN.Pdg.211. 1 (satu) rangkap Surat Kepala BPN Kota PadangNo.1568/13.71/XI/2007 tanggal 27 November 2017 kepada MenteriATR/KBPN RI di Jakarta, Kapolda Sumatera Barat dllperihal tercatat danterdaftar putusan Laanrad No.90/1931, suratukur No.30/1917, dangambar eksekusiNo.35/1982 dan berita acara sita tahan dari tahun 1982sampaidengan 2010 oleh Pengadilan Negeri Padang, di kantorpertanahan Kota Padang;22. 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPNProvinsi Sumatera Barat No.2255/1913
November 2017;212. 1 (satu) rangkap Surat Kepala BPN Kota PadangNo.1568/13.71/XI/2007 tanggal 27 November 2017 kepada MenteriATR/KBPN RI di Jakarta, Kapolda Sumatera Barat dllperihaltercatatdan terdaftar putusan Laanrad No.90/1931, suratukur No.30/1917,dan gambar eksekusi No.35/1982 dan berita acara sita tahan daritahun 1982 sampai dengan 2010 oleh Pengadilan Negeri Padang, dikantor pertanahan Kota Padang;213. 1 (Satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPNProvinsi Sumatera Barat No.2255/1913
108 — 10
Bahwa demikian halnya pada tahun 1913 StHerman Bakaramemperoleh areal erkampungan dari Raja Bius (Pengetua Adat) desaHuta Julu yang dulunya dikenal dengan nama Rimba, terletak di DesaHuta Julu, Kecamatan Pollung, Kab, Humbang Hasundutan.Selanjutnya pada tanggal 28 Juli tahun 1973 Rimba diganti namamenjadi Lumban Bakara melalui pengesahan pendirian Dusun dengannama Dusun Lumban Bakara, Desa Hutajulu, KecamatanDoloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara yang pada masa itu disahkanoleh pengetua adat, halmana
64 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
., PPAT diKota Depok;Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua Nomor 1913/2003 tanggal 12November 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaDepok jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 144/2003 tanggal 24Oktober 2003, yang dibuat di hadapan Hosiana Caesaria Mandiangan, S.H.,PPAT di Kota Depok;17 Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 217/2003 tanggal 21Februari 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depokjo.
152 — 83
Dan ternyata bahwayurisprudensi di dalam perkaraperkara penggelapan telah menganut pengertiantersebut dengan ketentuan, bahwa perbuatan "menguasai sesuatu benda seolaholahis adalah pemiknya" itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itudan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak,dengan mana benda tersebut telah dapat berada di bawah kekuasaannya (ArrestHoge Raad tanggal 26 Maret 1906 (W. 8355), tanggal 24 Pebruari 1913 (N.J. 1913halaman 669, W. 9469
81 — 26
1 (satu) buah motor Yamaha NMax Nomor Polisi 5078 RC;
2.6. 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna silver metalik Nomor Polisi BH 1913 RM;
2.7.
33 — 14
Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan penadahan.Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ketiga inimenurut Majelis Hakim akan mengambil alin pertimbangan unsur pasal iniberdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yangkedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;Menimbang, mengenai hal ini dalam Arrest Hoge Raad tertanggal 3Juni 1913 disebutkan bahwa kejahatan dengan mana barang diperoleh tidakperlu. dilakukan oleh penjual
31 — 12
Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan penadahan.Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ketiga inimenurut Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur pasal iniberdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yangkedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;46Menimbang, mengenai hal ini dalam Arrest Hoge Raad tertanggal 3Juni 1913 disebutkan bahwa kejahatan dengan mana barang diperoleh tidakperlu. dilakukan oleh
90 — 16
Fotocopy Peta Grondkaart No. 10 Tahun 1913, selanjutnya diberi tanda T132. Fotocopy Akta Perdamaian A.82/B.308/U.2006, tanggal 24 Juli 2006,selanjutnya diberi tanda T2 ;3. Fotocopy Surat Tergugat No. JB.38/IX/2/KA2014, tanggal 24 September2014, kepada Para Penggugat Santoso Gunawan, pereihal pembatalanAkta Perdamaian A.82/B.308/U.2006, tanggal 24 Juli 2006, selanjutnyadiberi tanda T3 ;4.
TISNA P. WIJAYA, SH
Terdakwa:
NISFIYANTI MUSTIKANINGRUM, S.E. Alias FIFI Binti PARTO SUMADI
69 — 12
tersebut bertentangan dengan hukum atau menyerang suatukepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum, sedangkan unsur memilikisesuatu barang yang sebagian atau selurunhnya kepunyaan orang lain dalamrumusan pasal 372 KUHP adalah terjemahan dari kata zich toeeigenen yangmenurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah menguasai suatu barangseolaholah ia adalah pemilik dari barang tersebut;Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian zich toeeigenen dapat puladiperoleh dari Arrest Hoge Raad tanggal 24 Pebruari 1913
93 — 38
memalsukan surat, untuk unsur dakwaan inidiajukan kaidah hukum sebagai berikut :1suatu tulisan dibuat secara palsu, jika menimbulkan kesan yang keliruseakanakan berasal dari seorang yang menandatanganinya, yakni jikaditanda tangani dengan nama yang dikarangkarang dari seseorang yangtidak ada (Hoge Raad 15 Juni 1931); barang siapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangannyaorang lain sekalipun diatas perintah dan persetujuan orang tersebut,telah memalsukan tulisan tersebut (Hoge Raad 14 April 1913
Panggabean berpendapat bahwa suatu tulisan dibuat secarapalsu jika menimbulkan kesan yang keliru seakan akan berasal dari seseorangyang menandatanganinya, yakni jika ditandatangani dengan nama yangdikarangkarang dari seseorang yang tidak ada (Hoge Raad 15 Juni 1931) punBarangsiapa dibawah sesuatu tulisan membubuhkan tandatangannya orang lainsekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisantersebut (Hoge Raad 14 April 1913);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang
ANDI IRFAN, SH, MH
Terdakwa:
1.FITRIANI ARIFUDDIN
2.ISMAIL SAMPE ALIAS MAIL
3.MUH. BARLIANSYAH. B ALIAS BARLI
4.FIRMAN, SE BIN ARIFIN ALIAS FIRMAN
176 — 46
Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau MakassarB (C1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 1913. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau MakassarB ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.14.
Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel IIatau Makassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 1913. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel IIatau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12,15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54,55, 56 dan 61.14.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : CHRISTINA NATALIA., SH
213 — 153
Bekasi BahagiaInvestama selaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak di DesaSukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, yang tercatatdalam kekitir/Girik C. 1422/Psl. 411, Surat Pemberitahuan PajakTerhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) 3218.111.001.004.0006.0luas tanah 7.195 M2 dengan harga pembelian Rp. 259.020.000,, tidakdilengkapi dengan dokumen lainnya.118) SPH 1913 tanggal 13 Mei 2017, Notaris ABDUL MALIKSUPARYAMAN,SH.
Bekasi BahagiaInvestama selaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak di DesaSukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, yang tercatatdalam kekitir/Girik C. 1422/Psl. 411, Surat Pemberitahuan PajakTerhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) 3218.111.001.004.0006.0luas tanah 7.195 M2 dengan harga pembelian Rp. 259.020.000,, tidakdilengkapi dengan dokumen lainnya.SPH 1913 tanggal 13 Mei 2017, Notaris ABDUL MALIKSUPARYAMAN,SH.
Bekasi BahagiaInvestama selaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak diDesa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi,yang tercatat dalam kekitir/Girlk C. 1422/Psl. 411, SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak(NOP) 3218.111.001.004.0006.0 luas tanah 7.195 M2 denganharga pembelian Rp. 259.020.000,, tidak dilengkapi dengandokumen lainnya.SPH 1913 tanggal 13 Mei 2017, Notaris ABDUL MALIKSUPARYAMAN,SH.,Mkn.
NURJALI dengan Akta PelepasanHak Nomor 1913 tanggal 13 Mei 2017 pada ABDULMALIK SUPARYAMAN, SH., Mkn., Notaris di Bekasikepada PT.
211 — 99
Zo beliste de H.R. op 13 Juni 1913; do wanner eenverplichting, die uitslutend in een oveenkomst hear grond vindit,word geschonden deze schending geen aanleiding tot eenvordering uit onrechtmatige daad kan zinj.Terjemahan:Namun demikian jelas, baik menurut sejarah maupun sistimatikaundangundang, bahwa wanprestasi tidak termasuk dalampengertian perbuatan melawan hukum. Demikian telah diputuskanoleh H.R.
(Hoge Raad, MA Belanda) pada tanggal 13 Juni 1913,bahwa jikalau suatu kewajiban yang sematamata disebabkan(didasarkan) pada suatu perjanjian telah dicederai, cedera itu tidakdapat menjadi sebab (alasan) untuk suatu tuntutan (claim,Vordering ) berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum.Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dan PendapatPendapat Ahli (DoktrinHukum) sebagaimana disebutkan dalam butir 6 tersebut diatas makapenggabungan dan/atau pencampuradukkan antara masalah wanprestasi danmasalah perbuatan