Ditemukan 292 data
25 — 3
Hendri Als Ndut; Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis liong Fu tersebut tidak ada ijindari piahak yang berwenang; Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatanya serta berjanjitidak mengulangi perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimanatermuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulangdan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa dalam perkara ini di muka persidangan telah diajukan dandiperlihatkan
74 — 27
sawah objek sengketa yang dibeli oleh Tergugat Il, Ill dan IVasalnya dari Tergugat dimana sawah objek sengkata tersebut adalah hartapeninggalan/warisan para penggugat yang belum dibagi waris.Jual beli tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpadiikutkan sertakan orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara.Putusan Mahkamah Agung: Nomor 938 K/Sip/1971Berdasarkan yurispudensi yang dimaksud diatas maka, sangat beralasandan sudah tepat Tergugat Il, III, dan IV ditarik sebagai piahak
59 — 10
selama 14 tahun lamanyadan tanam tanaman palawija telah berulang ulang kali ditanami dan hasilnya pun telahdinikmati oleh Penggugat tanpa ada orang yang keberatan.Bahwa pada awal November 2014, Penggugat sangat terkejut melihat Para Tergugatmengklaim tanah Penggugat seluas Kira kira 2,5 Rante dari + 6 rante tanah milikPenggugat yang diperoleh dari Intan Ambarita dan Wanim Br Ambarita pada tanggal April 2001 , padahal tanah Penggugat sudah 14 tahun diusahai dan dikuasai tanpa adaorang atau pihak piahak
10 — 4
Pangkajene Nomor 0463/Pdt.G/2018/PA.Pkj.Termohon tidak pernah membohongi suami Termohon bahkan Termohon seringdipukul pada saat pengajuan cerai yang lalu Termohon dipukul dengan balokhingga badan Termohon memar dan Termohon melapor ke piahak yang berwajibuntuk diproses akhir Pemohon di sel 1 malam dan Termohon di visum oleh RSUDPangkep yang kemudian perkara cerai yang lalu di Pengadilan gugur danmembohongi Pengadilan bahwa Pemohon ke Palopo;4.
41 — 11
perumahan Labuai tersebut telah selesai dibangun dan sudah adapenghuninya.Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwaPenggugat telah dapat membuktikan adanya perjanjian kerjasama antara Penggugat danTergugat tentang pembangunan perumahan Labuai sebagaimana gugatannya serta prestasiyang telah dilakukan Penggugat , dengan demikian sangat beralasan hukum untukmengabulkan petitum Penggugat point 4 dan5.Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apakah masingmasing piahak
7 — 4
Putusan No.204/Pdt.G/2020/PA.Prg2019 sampai sekarang, namun demikian antara Pemohon dengan Termohonmasih dapat dirukunkan karena keduaanya baru berpisah selamah empat bulanlebih, akan tetapi tidak mengetahui secara langsung tentang kejadian yangsebenarnya yang memungkinkan dapat dirukunkan kedua belah piahak, dalamhal mana kesaksian tersebut tidak bersesuaian dengan dalil Termohon,melainkan justru menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka keterangansaksi tersebut dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti
Terbanding/Tergugat : Pendi Dg. Rate
107 — 58
WIJAYA ke rekening milikTergugat.Bahwa dalam surat perianjian pinjaman modal tertanggal O6 januari 2018diterangkan bahwa total uang yang dipinjam oleh Tergugat adalah senilai Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) sedangkan faktanya uang yang diterimaoleh Pihak Pertama (Pihak I) in casu Tergugat hanya total berjurniahRp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dan total uang pinjamantersebut bukanlah dari Pihak Kedua (Pihak II) in casu Penggugat,melainkan uang tersebut diterima Pihak Pertama (Piahak
188 — 75
No. 1597/Pdt.G/2019/PA.Mkdmobil yang dimaksud karena akan dimasukkan ke bengkel lebihdahulu;Bahwa ternyata sampai sekarang mobil itu tidak kunjungdiserahkan kepada para Tergugat;Bahwa pihak KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera mengetahuibahwa mobil yang dimaksud dalam pembiyaan itu belumdiserahkan oleh bapak Ardian kepada para Tergugat;Bahwa pihak KSPPS Makmur Gemilang Sejahtera tahu bahwabapak Ardian adalah pemilik mobil yang akan dibeli oleh paraTergugat dari uang pembiayaan itu, bahkan piahak KSPPS
82 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 73 K/TUN/2016undang karena telah didukung oleh datadata pendukung hak atas tanahyang dimiliki oleh Kaum di Nagari Kolok maka perbuatan dan tindakanPemohon Kasasi adalah sah dan dibenarkan oleholeh undangundang; Bahwa dikarenakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 78 telah sesuaidengan ketentuan undangundang maka tidak ada pihak lain yangdirugikan; Bahwa piahak lain yang merasa dirugikan dalam perkara ini yaituTermohon Kasasi selama dalam persidangan di Pengadilan Tata UsahaNegara
88 — 142
waktu pembelian kembaliadalah selama 3 bulan atau 90 hari sejak akta Perjanjian Untuk Membeli Kembalitersebut ditandatangani, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang disepakati Ny.MAYA RUMANTIR tidak jadi membeli kembali tanah terperkara, sebagaimanaditerangkan dalam :Pasal Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri sekarang untukkemudian pada waktunya untuk menjual tanah tersebut kepada Pihak Keduadan Pihak Kedua menerangkan dengan ini berjanji dan mengikatkan diriuntuk membeli dari Piahak
1.RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA
2.RIKSON LOTHAR.SH
Terdakwa:
SUWANTO Bin HARSO
46 — 10
Sarolangun, kemudian piahak PT BWP menghubungi pihakkepolisian sektor sarolangun atas kejadian tersebut, selanjutnya lakilakitersebut di amankan beserta barang bukti ke polsek sarolangun gunaproses penyidikan lebih lanjut.
Terbanding/Tergugat I : Lembang Randanan Aliasb Papa Indah
Terbanding/Tergugat II : PAULUS BANDASO
48 — 59
Dalam Eksepsi :Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makale tertanggal 23 April 2020 Nomor :217/Pdt.G /2019/PN.Mkl yang mengabukan eksepsi Para Tergugat danmenyatakan gugatan Penggugat konvensi tidak dapat diterima ( Niet OnvankelijkeVerklaard ) , olen karena gugatan Penggugat Konvensi , Kurang Piahak ( Pluriumlitis Consorsium ) dimana pihak yang digugat hanya dua orang yakni LembangRandanan sebagai Tergugat Konvensi dan Paulus Bandaso, sebagai Tergugat IIKonvensi, pada hal ahli waris dari NE SO LEMBANG
47 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
menjual kepadapihak Yayasan Ilmu Komputer (Yilkom) dengan tujuan komersial maka pihakPara Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensisekarang Pemohon Kasasi langsung keberatan dalam hal itu yang telahdijualnya terhadap Yayasan Ilmu Komputer (Yilkom) bahkan sangat berusahadengan cara mendudukinya agar tanah terperkara tersebut dikembalikankepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para TergugatRekonvensi sekarang Pemohon Kasasi, ini adalah bukti adanya mengklaimdari piahak
64 — 11
Penggugat Konpensi berada di pihak yangdikalahkan sehingga berdasarkan pasal 193 RBg, maka kepadanya dihukum untuk membayarbiaya perkara ;Menimbang, bahwa dalam rekonpensi telah dinyatakan gugatan rekonpensiPenggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi ditolak seluruhnya namun dalam perkaraini kepadanya tidak dapat dihukum untuk membayar biaya perkara dikarenakan gugatanrekonpensi merupakan proses simultan dan ikutan atau reaksi pada perkara pokok yangtujuannya adalah efisiensi dan efektifitas dari piahak
55 — 11
No. 892 yangmenjadi obyek sengketa BUKAN HAK MILIK TERGUGAT II, Tergugat IIhanya sebagai piahak penerima kuasa menjual dari Ny. Hj. RatnaMurti dan H. ateng Sukandi, dan sebagai PEMILIK awal S.H.M. No.892/1986 tersebut adalah Ny. Hj.Ratna Murti dan suaminya H. AtengSukandi.
56 — 5
tidak ada masalah namun pada akhir bulan Julisampai awal bulan Agustus 2009 terdakwa mempunyai piutang kepada CV Omega MajuJaya sebesar Rp. 12.740.000, ( dua belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yanghingga kini belum diselesaiakan ;Bahwaprosedur bagi salesman yang akan mengambil barang dari gudang adalah yangpertama berdasarkan permintaan lesan dari salesman, selanjutnya pihak admin menyuruhsaksi sebagai petugas bagian gudang untuk mengambil handpone, selanjutnya sdr.Kristiyanto sebagai piahak
68 — 29
Tanpa Hak atau Melawan hukumMenimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan Melawan hukumadalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari piahak yangberwenang untuk itu dan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum formil.Menimbang, berdasarkan keterangan saksisaksi dan Para Terdakwa yangdiajukan pada persidangan ini, Terdakwa RUSMIN Alias UMING Bin MUKRAM(Alm) dan Terdakwa II FAISAL FAHLEFI Alias FAISAL Bin JUHDARI dalammenyalahguna narkotika golongan bukan tanaman
173 — 57
Lembaga hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan LelangNegara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau BadanAlternatif Penyelesaian sengketa.sehingga dengan demikian gugatanBantahan / Keberatan Pembantah harus dikabulkan ;28.Bahwa dengan di tariknya Piahak yaitu KANTOR PELAYANANKEKAYAAN DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYA.
(Terbantah Il/Terlawan Il) karena tetap berkaitan dan ada hubungan hukum antaraPembantah dengan Pihak KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DANLELANG NEGARA TASIKMALAYA (Terbantah II /Terlawan Il) yang akandatang karena tidak menutup kemungkinan piahak Terbantah Il akanmelakukan pelelangan atas obyek ke empat kendaraan milik Pembantahkarena yang berwenang di tunjuk oleh undang undang untuk melakukanpelaksanaan Lelang adalah Terbantah II ;29.
NURSIAH
Tergugat:
1.HJ. SITI MARYAM B. AHMAD
2.SUDIRMAN AHMAD Alias DAE ONE
Turut Tergugat:
1.SUDIRMAN AHMAD ALIAS DAE ONE
2.H. SYAMSUDIN USMAN
3.MARIAMA H. SYAMSUDIN
4.ALANDA H. ABDULLAH
5.RAHMAH MUHDAR
6.JUNALTI
75 — 46
Piahak Pelawan Tidak Memiliki Hak Melawan (menggugat);Bahwa setelah terlawan mempelajari kedudukan dan kewenanganhukum pihak pelawan dalam mengajukan gugatan (perlawanan) ini,menurut terlawan , pihak pelawan in cassu NURSIAH selaku anak dariSTTI MAHANI (almh) yang merupakan pihak penjual tanah kepada H.Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN DpuSYAMSUDIN turut terlawan II, secara hukum tidak memiliki legal standingyang kuat untuk mengajukan gugatan (perlawanan), karena mengingatJurisprudensi
Terbanding/Penggugat : DADAN DANUMIHARJA
Turut Terbanding/Tergugat II : KEMENTRIAAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWABARAT CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA TASIKMALAYA
49 — 29
Lembaga hukum yang dimaksuddalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan DirektoratJendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, danmelalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa, sehinggadengan demikian gugatan Bantahan / Keberatan Pembantah harusdikabulkan;28.Bahwa dengan di tariknya Piahak yaitu KANTOR PELAYANAN KEKAYAANDAN LELANG NEGARA TASIKMALAYA (Terbantah Il /Terlawan Il) karenatetap berkaitan dan ada hubungan hukum antara Pembantah dengan