Ditemukan 2778 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kebiasaan kegiatan kebijakan kebebasan kediaman kebidanan kebiasanã kebiatan kebisaan kebasan
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 22-06-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 191/PID.B/2011/PN-RAP
Tanggal 22 Juni 2011 — EBTARIO HAMONANGAN GULTOM Als MUHAMMAD AMIENZA RIO RIZKI GULTOM Als RIO
106 — 20
  • Kristo Gultom tidak pernahmenyimpan gunting di atas kulkas dan kebiasan korbandalam rumah selalu rapi artinya selalu menempatkanbarangbarang pada tempatnya ;Bahwa saksi rutin datang ke Rantau Prapat mengunjungikorban setiapBahwa selama ini korban tidak pernah memberitahukankepada saksi bahwa terdakwa ada meminta uang kepadaKOPDAN j220222202022=Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuanterdakwa berada di rumahKOPDAN jnnnnn nn enna nn nn nn nnn nn nnn ene n nen en nen nn enn enna enna nnennnnenBahwa
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 14-11-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 126/PDT/2019/PT YYK
Tanggal 20 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. Advoprima Seantero Komunikasi Diwakili Oleh : FRIMA TOTONA HAREFA, SH.MH
Terbanding/Tergugat : PT. Wisata Islami Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : Herman Susilo
185 — 166
  • Selain itu, seharusnya pihak Tergugat juga memahami bahwakebiasaan peserta adalah meminum kopi herbal khas HNI minimal 35 kali,apalagi dengan kondisi cuaca yang dingin di eropa maka kebiasan meminumkopi herbal knas HNI tersebut bisa 57 kali sebagai sarana menjaga kesehatanbagi mereka sehingga kebutuhan air panas adalah wajib, namun demikian hanyauntuk sekedar meminta air panas pun sangat sulit.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 15-08-2019 — Putus : 03-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 3 Januari 2020 — Penuntut Umum:
I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
I GEDE LAKEN
112 — 66
  • dapatditerapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukanpegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalamsuatu korporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalamhalpenyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapidilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 19/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 11 September 2013 — - M. NASIR YUSUF
57 — 41
  • Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan ; b. Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang adaini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnyadia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalamjabatan atau kedudukannya yangdimilikinya ; c.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 15-11-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 504/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 24 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat : PARULIAN MANULLANG Diwakili Oleh : Jonggi Simanjuntak SH
Terbanding/Penggugat : PAHALA PURBA
75 — 49
  • Bahwa berdasarkan kebiasan dalam adat batak bahwa dondon(Gadai) bisa ditebus kembali apabila Pemilik (penggadai) sudah memilikiuang untuk menebusnya dengan cara mengembalikan dondonnya (nilaigadainya) seperti semula. Oleh karena itu Alm. MATIO PURBA maumenebusnya.Halaman 4 dari 109 Putusan Nomor 504/Pdt/2021/PT MDN15. Kemudian Alm. MATIO PURBA tidak putus asah dan terusmendesak Alm.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 15-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.LALU MOHAMMAD RASYIDI,SH
2.REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
1.Muhammad Isnaesni, ST
2.Kurniawan, ST
80 — 51
  • pidanaHalaman 107 dari 141 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Mtrkorupsi yang bukan pegawai negeri atau perseoranganswasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapatterjadi apabila : Dalamhal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnyaberhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salahatau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangandengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN MANADO Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 15 Mei 2019 — - JANTJE BENYAMIN TAROREH
89 — 72
  • Bahwa jumlahnya kalau untuk KIR saya sudah tidak ingatlagi, Dispensasiangkutan khusus jumlahnya sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah),Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa untuk dispensasi angkutan khusus Itu belum digunakan, kami dikantor sudah jadi kebiasan kalau instansi yang bekerja sama dengan kamidiminta kalau ada acaraacara di minta sumbangan dan saya ambilkesimpulan untuk ambil dari situ, kalau ambil uang dari kantor tidak ada,sehingga itulah saya minta per kendaraan itu Rp 25.000
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 8 Juni 2015 — - DR. H. MAHRIP, SE.MM.
113 — 48
  • menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi ;Unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam halpenyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
    Fathon Ahimsa, S.STPpernah diperintah oleh Terdakwa dengan cara mencari di internet;dengan materi kegiatan di tempat tujuan,Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, adanyapertanggungjawaban SPPD dengan menggunakan boarding Pass danAirport Tax Palsu dan materi kegiatan di tempat tujuan dengan caramengambil di Internet, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwatersebut telah diarahkan secara salah atau diarahkan pada hal yang salahdan bertentangan dengan hukum atau kebiasan;Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2013 — Putus : 02-01-2014 — Upload : 15-01-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 31/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 2 Januari 2014 — - H.MUHAMAD HAPIZ
83 — 34
  • Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan olehorang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah ataudiarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasan ;b. Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakanuntuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justrubertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yangdimilikinya ;c.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-05-2014 — Putus : 29-09-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 29 September 2014 — - HENNY ARIESANDY, S.Sos
107 — 37
  • Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapidilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan ;b. Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang adaini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnyadia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalamjabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;c.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 17 September 2019 — Penuntut Umum:
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
RADEN KERTAWALA
93 — 66
  • juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadapPelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atauperseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatukorporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatanyang dilakukan oleh orang yang senya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salahdan bertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 11-11-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA
Tanggal 6 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ARDIANSYAH, S.Hi Bin ARSYAD YUS Diwakili Oleh : Iskandar Syahputra, SH., MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HAFRIZAL, SH.,MH
191 — 148
  • KAI(persero) itu adalah Lawyer yaitu terdakwa ARDIANSYAH (kantorhukum ARDI&Rekan), yang merupakan orang yang saling dikenalsebelumnya.b Bahwa modal kerja pensertifikatan adalah berasal dari uang bersamasaksi Robi Irmawan dan saksi PRAYOGA;c. bahwa pembuatan semua dokumen penunjukkan (penawaran sampaikontrak) dan dokumen permintaan pembayaran sepenuhnyadiserahkan kepada saksi Aman Prayoga, menurut kebiasan yangtelah dibuatnya.d. bahwa keuntungan yang menjadi hak saksi PRAYOGA adalahsebesar 15% (lima
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-09-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 03-03-2016
Putusan PN MATARAM Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 11 Februari 2016 — - DAVID SIANTURI
104 — 195
  • dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsiyang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyaifungsi dalam suatu korporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalamhalpenyalahgunaankewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum
Register : 02-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi
Tanggal 14 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.HARIS MAHARDIKA, SH.
2.AGA WIRANATA, SH.
Terdakwa:
GUSTIAWAN BIN BOHARIA
106 — 44
  • mengetahui isi amplop tersebut pada saat Terdakwamenerimanya dalam kondisi tertutup rapat, kKemudian Terdakwa serahkankepada Saksi Ellis Setiawati tetapi Terdakwa hanya menyerahkan sajaselanjutnya apa itu dipergunakan oleh Saksi Ellis Setiawati untuk apaTerdakwa tidak mengetahuinya;Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Ellis Setiawati;Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil dokumen dari Saksi EllisSetiawati, maka dari itu Terdakwa pernah tanyakan apakah ada tandaterimanya karena kebiasan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 01-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SAJIMIN, SH., MH
Terdakwa:
Fahrudi Firdaus Als. Fahru Bin H. Aliansyah
128 — 42
  • Bahwa untuk perbuatan tersebut sudah merupakan kebiasan pada dinasPUPR sehingga pihak penyedia langsung menemui Saksi untuk membuatkandokumen Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO).
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 01-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SAJIMIN, SH., MH
Terdakwa:
RHAMA JUNI SAPUTRA Als RHAMA Bin JAIRIN ZAIN
148 — 38
  • Bahwa untuk perbuatan tersebut sudah merupakan kebiasan pada dinasPUPR sehingga pihak penyedia langsung menemui Saksi untuk membuatkandokumen Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO).
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 17 September 2019 — Penuntut Umum:
ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH.
Terdakwa:
RADEN WIRAHADI
96 — 45
  • juga dapat diterapkan/diberlakukan terhadapPelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atauperseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatukorporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang senya berhak untuk melakukannya tetapidilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN MANADO Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 15 Mei 2019 — - MARTHEN KALALO, S.Sos
115 — 27
  • ., (lima ratus ribu rupiah),Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);Bahwa untuk dispensasi angkutan khusus Itu belum digunakan, kami dikantor sudah jadi kebiasan kalau instansi yang bekerja sama dengan kamidiminta kalau ada acaraacara di minta sumbangan dan saya ambilkesimpulan untuk ambil dari situ, kalau ambil uang dari kantor tidak ada,sehingga itulah saya minta per kendaraan itu Rp 25.000, (dua puluh limaribu rupiah) kalau ada permohonan permintaan;Bahwa ada peraturan Menteri Nomor 71 atau 74 prosedur
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-03-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Maret 2019 — SUTOYO
151 — 46
  • penyalahgunaan kewenangan, kesempatanatau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain ataukorporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana karena jabatan atau kedudukan dapatterjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
    Sintang sebesar Rp525.757.596,00 (lima ratus duapuluh lima juta tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah), dan uangsebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Saol Malakemudian Saksi Saol Mala menyerahkan kepada Saksi Sahuri tanpa hak adalahperbuatan penyalahgunaan kewenangan T erdakwa selaku Bendahara, yaituTerdakwa adalah orang yang berhak berhak untuk melakukannya tetapidilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangandengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LIONARD KANTER, SH., MH
Terdakwa:
HARSOYO Alias SOYO Anak Dari A. GANJUNG Alm
116 — 16
  • tujuanpenyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untukmenguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan ataukedudukan yang dimilikinya;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaankewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan