Ditemukan 2752 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG Tanggal 6 Januari 2012 — Drs. H. DJUFRI
124 — 14
124 — 14
DilhatAzas hukumnya apa, motivasinya apa, kalau tidak salah ini dalam rangka pembangunanakselerasi kota Bukittinggi harus kita kaitkan satu sama lain jadi tidak pakai kacamata kuda ;e Bahwa tindakan yang dilakukan Walikota dimaksud dapat dikualifisir telahmelaksanakan apa yang dikenal dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemenebeginsel van behoorlijk bestuur) ;e Bahwa SK Walikota itu kan untuk pelaksanaan pembangunan kota bukittinggi,berarti dia sebagai pelaksana UU pokok pemerintahan daerah
Putus : 21-02-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 314/Pid.B/2010/PN.KSP Tanggal 21 Februari 2011 — SAID HASAN Bin SAID JAFAR
87 — 11
87 — 11
Ketua Mahkamah Agung RI yang ditulis oleh Aminul Umam pada makalah IDE DASARSISTEM PIDANA MINIMUM KHUSUS DAN IMPLEMENTASINYA, varia peradilan nomor 279 bulanFebruari 2009 halaman 67, bahwa sosok hakim di tuntut melakukan penegakan hukum yangberkeadilan, atas nama keadilan dalam keadaan tertentu (eksepsional) terhadap pidana minimumkhusus tersebut harus dibuka kemungkinan untuk dapat turun, tetapi tidak turun bebas karenapotensial menjadi sebuah tirani.Menimbang, bahwa apabila kepastian hukum di kaitkan
Register : 27-01-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB Tanggal 14 Nopember 2011 — - PENGGUGAT : PT.KRISTAL KENCANA ABADI
- TERGUGAT : PT. INTI PALM SUMATERA, DKK
185 — 85
185 — 85
ditolak dan prosespenerbitan Sertifikat HGU Nomor 21 dan Nomor 22 sudah sesuai dengan prosedur danPenggugat tidak dapat membuktikan adanya kesalahan prosedur dalam proses penerbitanHGU tersebut, dan oleh karena Sertifikat HGU merupakan akta otentik yang dibuat olehpejabat yang berwenang, maka menurut hemat Majelis Hakim Sertifikat HGU dalam hal iniSertifikat HGU Nomor 21 dan nomor 22 atas nama Tergugat I mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna ;Menimbang, bahwa hal tersebut di atas Majelis Hakim kaitkan
22 sudah sesuai dengan prosedur dan Penggugat konpensi/ Tergugat rekonpensitidak dapat membuktikan adanya kesalahan prosedur dalam proses penerbitan HGUtersebut, dan oleh karena Sertifikat HGU merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabatyang berwenang, maka menurut hemat Majelis Hakim Sertifikat HGU dalam hal iniSertifikat HGU Nomor 21 dan nomor 22 atas nama Penggugat rekonpensi/ Tergugatkonpensi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;Menimbang, bahwa hal tersebut di atas Majelis Hakim kaitkan
Register : 27-11-2012 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. PUDJO EDI TRIONO, B.Sc. bin DJUWADI;
64 — 15
64 — 15
Kemudian dalamketentuan tersebut, Pengurus dapat menunjuk pengelola,sehingga jika kaitkan dengan UU Koperasi tersebut, makaPengurus tidak bisa dilepaskan dari pertanggung jawabanpidana; Hal 277 dari 388 halaman, No. 17/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH Alm.
144 — 226
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH Alm.
144 — 226
Masingmasing ini ketikaHalaman 113 dari 236 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN Smrpasal 55 ayat 1 tidak otomatis kita menterjemahkan sebagai turutserta, sebagai mededaer, bisa saja masuknya ke doen plagen;Masalahnya adalah kalau kemudian kita kaitkan dengan doen plagenmisalnya ada perbuatan siapa yang menjadi manus domina danSiapa yang jadi manus manistra.
Register : 01-02-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 9 Mei 2017 — SELOT S.Kep., Ns., M.E Bin WATEL, DK
109 — 19
109 — 19
,ME Bin Watel haruslahdinyatakan dibebaskan dari SEGALA DAKWAAN dan TUNTUTAN HUKUMdalam Perkara a quo dan sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAPharus diputus bebas dan atau diputus lepas dari segala tuntutan ;Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa II telah menyampaikanPembelaannya pada tanggal 25 April 2017 yang berpendapat dalam konsepnegara hukum due process di kaitkan dengan landasan menjunjung tinggihukum (supremasi hukum) dalam menangani tindak pidana, tidak seorangpundan menempatkan
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
136 — 36
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
136 — 36
Masingmasing ini ketikapasal 55 ayat 1 tidak otomatis kita menterjemahkan sebagai turutserta, sebagai mededaer, bisa saja masuknya ke doen plagen;Masalahnya adalah kalau kemudian kita kaitkan dengan doen plagenmisalnya ada perbuatan siapa yang menjadi manus domina danSiapa yang jadi manus manistra.
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 392/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
REN LING
253 — 145
SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
REN LING
253 — 145
Tetapiberkaitan dengan konteksnya apakah ia berwenang atau tidak nantimajelis hakim yang akan menentukan;Bahwa menurut Pasal 106 ayat 1 UU 40/2007 tentang PT pemberhentiananggota direksi harus diberitahukan kepada anggota direksi yangbersangkutan berarti ini harus ke yang bersangkutan, pemberitahuanpemberhentiannya secara langsung maksudnya adalah diberitahukansecara tertulis kepada yang bersangkutan, kalau kita kaitkan pada prinsipgramatikal dan sistematikal memang harus pada yang bersangkutannamun
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby Tanggal 29 Juli 2016 — SUHARIYONO, SE ;
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
104 — 15
104 — 15
TPK/2016/PN.Sbybertanggung jawab adalah pemberi mandate, terkait dengan delegasi itu secarakebiasaan dalam tanda kutip yang dapat kita cermati dalam suatu instrumenthukum ada surat perintah, ada peraturan yang melimpahkan kewenangan ituterhadap pejabat dibawahnya jadi kalau itu kita kaitkan dengan suatu tanggungjawab maka terkait dengan kewenangan yang telah dilimpahkan denganperaturan, instruksi, surat perintah itu telah diambil alin oleh penerima delegasi tersebut;Bahwa manakala penerima delegasi
Putus : 10-02-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2330 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 10 Februari 2014 — Ir. RICKSY PREMATURY, Dipl. M.M.
351 — 448 — Berkekuatan Hukum Tetap
351 — 448 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga apabila PT.Green Planet Indonesia diduga tidak melaksanakanisi Kontrakkontraknya baik sebagian atauseluruhnya maka pemulihan telah diatur sedemikianrupa dalam isi kontrakkontrak tersebut termasukpenyelesaian secara hukumnya (dispute settlement);Bahwa kemudian apabila kita kaitkan dengan keterangan Ahli Dr.Mudzakkir, S.H., M.H., pada halaman 117 putusan perkara ini yangmenerangkan Bahwa dalam hubungannya dengan UndangUndang Migasyang di dalamnya mengatur Kontrak Migas masuk dalam hukumkeperdataan
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
144 — 43
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
144 — 43
Masingmasing ini ketikapasal 55 ayat 1 tidak otomatis kita menterjemahkan sebagai turutserta, sebagai mededaer, bisa saja masuknya ke doen plagen;Masalahnya adalah kalau kemudian kita kaitkan dengan doen plagenmisalnya ada perbuatan siapa yang menjadi manus domina danSiapa yang jadi manus manistra. Atasan dan bawahan misalnya.Seorang bawahan yang melaksanakan perintah atasan berdasarkanpasal 51 ayat 1 KUHP maka dia tidak bisa di pidana.
Putus : 24-02-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg. Tanggal 24 Februari 2015 — ABDUL GANI AUP (TERDAKWA)
112 — 32
112 — 32
Kemudian saksi sebagaiakuntan publik memiliki standar pemeriksaan atau standar profesional akuntanpublik (SPAP), Ahli kaitkan standar pemeriksaan keuangan negara sesuaidengan undangundang no. 15 tahun 2004, pemeriksaan atau audit harusdilakukan sesuai SPKN, SPKN sudah memfasilitasi dan mengadopsi standaraudit untuk aparat pengawasan keputusan pemerintah dan standar untukakuntan publik, itu semua di dalam standar pemeriksaan keuangan negara diundangundang no. 15 tahun 2004.
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby Tanggal 29 Juli 2016 — Ir. H. PRAYITNO ;
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
228 — 350
228 — 350
Kepala Sub Divre; Bahwa Norma untuk menilai delegasi atau mandat terletak pada tanggungjawabnya, karena samasama melimpahkan kewenangan artinya kalau delegasiitu yang bertanggung jawab itu penerima delegasi, tetapi kalau mandate yangbertanggung jawab adalah pemberi mandate, terkait dengan delegasi itu secarakebiasaan dalam tanda kutip yang dapat kita cermati dalam suatu instrumenthukum ada surat perintah, ada peraturan yang melimpahkan kewenangan ituterhadap pejabat dibawahnya jadi kalau itu kita kaitkan
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 393/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
SUMUANG MANULANG, S.H.
279 — 150
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
SUMUANG MANULANG, S.H.
279 — 150
Utr.Bahwa menurut Pasal 106 ayat 1 UU 40/2007 tentang PT pemberhentiananggota direksi harus diberitahukan kepada anggota direksi yangbersangkutan berarti ini harus ke yang bersangkutan, pemberitahuanpemberhentiannya secara langsung maksudnya adalah diberitahukansecara tertulis kepada yang bersangkutan, kalau kita kaitkan pada prinsipgramatikal dan sistematikal memang harus pada yang bersangkutannamun kita juga memahami ada konsep perwakilan dan kitapunmemahami ada konsep kuasa;Bahwa ketika suatu
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 394/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terdakwa:
PHOA HERMANTO SUNDJOJO
282 — 156
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terdakwa:
PHOA HERMANTO SUNDJOJO
282 — 156
Tetapiberkaitan dengan konteksnya apakah ia berwenang atau tidak nantimajelis hakim yang akan menentukan;Bahwa menurut Pasal 106 ayat 1 UU 40/2007 tentang PT pemberhentiananggota direksi harus diberitahukan kepada anggota direksi yangbersangkutan berarti ini harus ke yang bersangkutan, pemberitahuanpemberhentiannya secara langsung maksudnya adalah diberitahukansecara tertulis kepada yang bersangkutan, kalau kita kaitkan pada prinsipgramatikal dan sistematikal memang harus pada yang bersangkutannamun
Putus : 14-02-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm Tanggal 14 Februari 2012 —
44 — 8
44 — 8
TAUFIK, S.Sos,halaman 213 dari 316 halamanLAILAWATI, FARID RIDHONY, S.Sos, sehingga keseluruhan dana kePontianak senilai Rp. 42.800.000, , penyerapannya tidak sesuai denganpengajuannya, yang dampaknya merugikan keuangan daerah, denganadanya perbedaan penggunaan anggaran antara usulan yang diminta(sebagaimana tertuang dalam SPM dan SPP di kaitkan dengan faktayang berakibat pada timbulnya kerugian bagi kKeuangan daerah,terjadinya hal tersebut adalah hal tanggung jawab dari penggunaanggaran.Bahwa bila
Putus : 05-07-2011 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel Tanggal 5 Juli 2011 —
938 — 700
938 — 700
bank apa nomoraccountnya ada tidak, kemudian tanda tangannya juga kita verifikasi ulang kitacocokkan dengan yang ada di monitor system kita ;Bahwa kalau hubungan dengan Ibu Apriana Chandra saat ini sudah beda Branch,saya di Kebun Jeruk Ibu Apriana saat itu di Branch Landmark ;Bahwa sehubungan dengan kedua Terdakwa ini Betharia Panjaitan dan NoviantyIriani ini kalau secara hubungan kerja langsung tidak karena beda Branch jadimasingmasing sama ;Bahwa kalau ada transfer nasabah prosesnya kalau kita kaitkan
Register : 26-11-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 639/PDT/2020/PT BDG Tanggal 23 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : OEY WAN NIO sebagai pemegang saham PT MIMI KIDS GARMINDO
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Nusantara Parahyangan
Terbanding/Tergugat II : TIM KURATOR Tuan Martin Hartanto W SE SH.CLA, Tuan Anthony Prawira SH Tuan, Rulianto, SH
Terbanding/Tergugat III : PT. Waris
Terbanding/Tergugat IV : PT. Minorock Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Mimi Kids Garmindo
Terbanding/Turut Tergugat II : Tuan Wiharja Setiawan
Terbanding/Turut Tergugat III : Nyonya Paula Yusuf
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : TN TITIH DERMAWAN
438 — 813
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Nusantara Parahyangan
Terbanding/Tergugat II : TIM KURATOR Tuan Martin Hartanto W SE SH.CLA, Tuan Anthony Prawira SH Tuan, Rulianto, SH
Terbanding/Tergugat III : PT. Waris
Terbanding/Tergugat IV : PT. Minorock Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Mimi Kids Garmindo
Terbanding/Turut Tergugat II : Tuan Wiharja Setiawan
Terbanding/Turut Tergugat III : Nyonya Paula Yusuf
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : TN TITIH DERMAWAN
438 — 813
Gugatana quo sebenarnya telah diperiksa serta diputuskan dalam produkputusan sebelumnya namun dengan adanya Gugatan a quo makamenunjukan apabila Gugatan a quo adalah sebuah Gugatangangguan sebagai bentuk ketidakpuasan para pihak atas Hukumyang telah ada dan berjalan;Halaman 92 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG9)10)11)12)Bahwa oleh karena itu maka Gugatan a quo pun menjadi kaburdan tidak jelas dikarenakan Gugatan a quo merupakan lebihberupa sebuah pemaksaan kehendak dengan jalan mengkait kaitkan
Register : 14-05-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk Tanggal 2 Oktober 2014 — - SAMIN HADI SUSANTO Bin MADWITANOM ;
- SURONO Bin RONO WIYOSO ;
103 — 180
103 — 180
Men, patokan kitaadalah UU No. 10/2004 dan sekarang diganti dengan UU 12/2011yaitu tentang pembentukan peraturan perundangundangan ;Hal 183 dari 261 hal Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2014/PN Yykdipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :e Sebelum UU 10/2004 kita berdasarkan pada Tap MPR No. 20 tahun1966, yaitu UUD, PP dan Peraturan pelaksanaan lainnya, pada waktuitu yang dikatakan Peraturan pelaksanaan lainnya nomor satu apa,kalau kita kaitkan saja dengan produk hukum Kepres, Kepres adayang masuk
Putus : 07-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/PID.SUS/2011 Tanggal 7 Maret 2012 — MOCHTAR MOHAMAD
208 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
208 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Sehingga jika kita kaitkan dengan Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan : "Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuanganNegara atau perekonomian Negara yang semakin canggih danrumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang iniHal. 165 dari 275 hal. Put.