Ditemukan 2781 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kebiasaan kegiatan kebijakan kekuasan kebebasan kediaman kebidanan kebiasanã kebiatan kebisaan kebasan
Penelusuran terkait : Menjadikan sebagai kebiasan untuk melakukan tindak pidana penadahan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.PANJI WIJANARKO, SH
2.INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
ASEP SUKANDAR Bin ANDANG
143 — 58
  • telahmenggunakan prosedur lain agar terlaksana;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs.Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI diIndonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010); Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapidilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 30 Mei 2017 — RUDY ENGGANO KENANG
127 — 35
  • penyalahgunaan kewenangan,kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, oranglain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalamhalpenyalahgunaankewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 30-07-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MOHD RADYAN, SH., MH
Terdakwa:
URAY ANDRIZAR, S.Sos.,MT
124 — 22
  • penyalahngunaan kewenangan, kesempatan atausarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasikarena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalamhal penyalahgunaankewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapidilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 12 April 2017 — Pidana Korupsi - MIFTAHUL MAULANA
188 — 582
  • Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukanoleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukansecara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan denganhukum atau kebiasan ;b. Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini diagunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukandan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan ataukedudukannya yang dimilikinya ;c.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 21/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG
Tanggal 12 September 2017 — Drs. SALMUN TABUN, M,Si
160 — 80
  • Bupati namun yang punya uang adalah diBagian Keuangan sehingga mengenai pertanggung jawaban ada pada BagianKeuangan bukan ada pada Dharma Wanita, dan kebiasan tersebut sudahterjadi sebelum Terdakwa menjadi Sekda;Halaman 70 dari 139 Putusan Nomor: 21/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.Bahwa pada saat Terdakwa tanda tangan SPK tersebut Ny. Sonya Tabun Ullystatusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;Bahwa Terdakwa pikir dibenarkan Ny.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 122/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 12 April 2017 — Pidana Korupsi - ZAINAL ABIDIN SUPI
114 — 46
  • Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukanoleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukansecara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan denganhukum atau kebiasan ;173b. Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini diagunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukandan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan ataukedudukannya yang dimilikinya ;c.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016
Tanggal 16 Desember 2016 —
66 — 29
  • saya pulangduluan, abang sama yang lain masih lanjut di Happy Puppy karena Pratu Bambangtetap bersikukuh maka Saksi menjawab Siap, siap juga keterangan Saksi4 setiapSaksi4 bertemu dengan Serma Nurul, Serma Nurul selalu mengatakan Kamu kalodipanggil ke Denpom bilang aja apa yang kamu tau, jangan kamu kurangin dan jangankamu tambahi sedangkan Pratu Bambang pernah mengirim SMS kepada Saksi4yang isinya Nanti kalau ada yang nanya bilang aja kita pulangnya masing masingdan Majelis Hakim menilai dari kebiasan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
RUSMAWATI Binti ALWI
107 — 59
  • Bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selainUndangUndang dan kebiasan serta trakat yang tepat digunakan olehMahkamah Agung R.I. dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensitentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam artiformil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistenpenerapannya dalam perkara perkara tindak pidana korupsi, karena sudahsesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidupdalam masyarakat, kebutuhan hukum
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/201
Tanggal 16 Desember 2016 — SERTU ERISKA YUDHA ADITAMA
199 — 77
  • bang saya pulangduluan, abang sama yang lain masih lanjut di Happy Puppy karena Pratu Bambangtetap bersikukuh maka Saksi menjawab Siap, siap juga keterangan Saksi4 setiapSaksi4 bertemu dengan Serma Nurul, Serma Nurul selalu mengatakan Kamu kalodipanggil ke Denpom bilang aja apa yang kamu tau, jangan kamu kurangin dan jangankamu tambahi sedangkan Pratu Bambang pernah mengirim SMS kepada Saksi4yang isinya Nanti kalau ada yang nanya bilang aja kita pulangnya masingmasingdan Majelis Hakim menilai dari kebiasan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN
113 — 60
  • Bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selainUndangUndang dan kebiasan serta trakat yang tepat digunakan olehMahkamah Agung R.1. dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensitentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam artiformil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistenpenerapannya dalam perkara perkara tindak pidana korupsi, karena sudahsesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidupdalam masyarakat, kebutuhan hukum
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 06-11-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HENDRIK FAYOL, SH
Terdakwa:
MELINDA PATRISIA, SE
99 — 25
  • ., mempunyai hak dan wewenang untukmemastikan dilaksanakan mekanisme dan prosedur kegiatan sesuai petunjuk tehnisoperasional, namun dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan, Terdakwa MELINDA PATRISIA,S.E.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN
111 — 50
  • Bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selainUndangUndang dan kebiasan serta trakat yang tepat digunakan olehMahkamah Agung R.I. dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensitentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam artiformil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistenpenerapannya dalam perkara perkara tindak pidana korupsi, karena sudahsesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidupdalam masyarakat, kebutuhan hukum
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 31 Januari 2019 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
1.SARPONI Bin MAHFI
2.RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO
112 — 68
  • terkadang dilampirkan, terkadang juga tidakada dilampirkan;Halaman 126 dari 225 Putusan Nomor:94/Pid.SusTPK/2018/PN BglBahwa menurut saksi terhadap Surat Persetujuan Berlayar, dokumenyang saksi tanda tangani antar lain yaitu:1) SPB (Surat Persetujuan Berlayar);2) Daftar ABK (Anak Buah Kapal);3) Seluruh Daftar Muatan Penumpang;Bahwa waktu saksi menadatangani surat Persetujuan Berlayartersebut, terdakwa kadang memberi saya uang sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok dan itu kebiasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-07-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 16/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 11 September 2013 — - JUFRI, S.Sos
56 — 39
  • pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baikswasta maupun pegawai negeri, jadi baik pasal 2 mauapun pasal 3berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalamhalpenyalahgunaankewenangan, apabila perbuatanyang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untukmelakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada halyang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juni 2020 — DWI ANDRIANTO
332 — 84
  • Humaini yang meneruskan email atas namaRizky Sutaner, maka dalam kebiasan orang yang mengajukanpermohonan diluar principal langsung biasanya kita sebut denganAgen/ broker, sehingga dalam dokumen Checklish Underwriting SheetSaksi mencantumkan nama Rizky Sutaner sebagai Agen/Broker;Bahwa dalam underwriting sheet memang dicantumkan adanya komisikepada agen / broker sebesar 20% dari nilai premi, namun Saksi tidakmengajukan pencairan atas komisi tersebut karena Rizky Sutaner tidakterdaftar sebagai Agen
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 124/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 12 April 2017 — Pidana Korupsi - LIM WENDRA HALINGKAR
158 — 77
  • Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perouatan yang dilakukanoleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukansecara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan denganhukum atau kebiasan ;b. Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini diagunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukandan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan ataukedudukannya yang dimilikinya ;c.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 26-10-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
M. NURFAISAL WIJAYA, SH
Terdakwa:
Ir. NUR AHMAD HERIADI Bin ILYAS ABDUL HAMID
128 — 52
  • AdamiChazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil Korupsi di Indonesia,Bayumedia Publishing, Mei 2010): Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapidilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan; Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang adaini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dialakukan dan justru bertentangan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-06-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 13 Nopember 2014 — - Ir. MUHAMMAD ZUHRI
190 — 133
  • dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsiyang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyaifungsi dalam suatu korporasi;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila : Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 31 Januari 2019 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
ASRIL YUSMAR, S.E. Bin M. SYRI
93 — 51
  • terkadang dilampirkan, terkadang juga tidakada dilampirkan;Bahwa menurut saksi terhadap Surat Persetujuan Berlayar, dokumenyang saksi tanda tangani antar lain yaitu:1) SPB (Surat Persetujuan Berlayar);Halaman 128 dari 226 Putusan Nomor:93/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl10.2) Daftar ABK (Anak Buah Kapal);3) Seluruh Daftar Muatan Penumpang;Bahwa waktu saksi menadatangani surat Persetujuan Berlayartersebut, terdakwa kadang memberi saya uang sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok dan itu kebiasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-07-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 15/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 11 September 2013 — - Drs. SARJAN A.Pt
72 — 30
  • pasal 3diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawainegeri, jadi baik pasal 2 mauapun pasal 3 berlaku bagipegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapatterjadi apabila :e Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabilaperbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnyaberhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salahatau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangandengan hukum atau kebiasan