Ditemukan 2732 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor85 nomor35 nomor nomor83 nomor6 nomor29 nomor.c nomor11 nomor16 nomor26 nomor46 nomor76 nomor82
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — Suprianto, SH. Bin (Alm) Muhammad Kurdi AM
260 — 88
  • Derawan) dianggarkan sejumlah Rp1.690.305.000,00 (satu milyarenam ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah) adalahuntuk kegiatan anggaran global, maka bisa saja, kecuali apabilasudah jelas dilakukan menggunakan satuan kegiatan yang sudahjelasjelas peruntukannya maka itu tidak diperbolehkan, dan ituapabila tidak salah diperkenankan berdasarkan Permendagri nomor86 Tahun 2017;Bahwa saksi menerangkan berdasarkan rencana strategis OPDDinas Pemuda dan Olahraga pada saat itu memang itu sudahdirencanakan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Permohonan
Register : 21-07-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 468/Pdt.P/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 September 2020 — PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA, yang selama proses penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti nama menjadi PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B12, Karet Kuningan, Setiabudi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I; PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (disingkat menjadi “TPI”), beralamat di The Garden Centre Lt. 6 Jl. Raya Cilandak KKO RT.001 RW.005, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN II/ dahulu TERLAPOR II Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I dan PEMOHON KEBERATAN II/ Pdt.I.D.9.2 Hal. 2 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL dahulu TERLAPOR II secara bersama-sama disebut “PARA PEMOHON KEBERATAN/ dahulu PARA TERLAPOR”. Lawan: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) yang beralamat JL. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN.,
2499 — 4860
  • Bahwa keputusan untuk melanjutkanpemeriksaan menjadi Pemeriksaan Lanjutanbaru diterbitkan pada tanggal 12 November2019 sebagaimana Keputusan Majelis KomisiPengawas Persaingan Usaha Nomor86/KMK/Kep/XI/2019 Tentang PemeriksaanLanjutan Perkara Nomor 13/KPPUI/2019tanggal 12 November 2019.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — H.M. RUSLI ZAINAL
360 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SaHarjo Nomor 28RT.04/ RW.08 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi,Jakarta Selatan, dibuat pada tanggal 1 Oktober 2003 sampaidengan tanggal 30 September 2004 (BBX.2);Fotokopi dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.253/VII/2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk HukumDaerah yang ditandatangani oleh Gubernur SALEH DJASIT padatanggal 9 Juli 2001 (BBX.3);Fotokopi dilegalisir Surat Edaran Gubernur Riau Nomor86/SE/2001 tanggal 29 September 2001 tentang ProsedurPenyusunan Produk Hukum Daerah
    Saharjo Nomor 28RT.04/ RW.08 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi,Jakarta Selatan, dibuat pada tanggal 1 Oktober 2003 sampaidengan tanggal 30 September 2004 (BBX.2);Fotokopi dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.253/VII/2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk HukumDaerah yang ditandatangani oleh Gubernur SALEH DJASIT padatanggal 9 Juli 2001 (BBX.3);Fotokopi dilegalisir Surat Edaran Gubernur Riau Nomor86/SE/2001 tanggal 29 September 2001 tentang ProsedurPenyusunan Produk Hukum Daerah
    Saharjo Nomor 28RT.04/RW.08 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi,Jakarta Selatan, dibuat pada tanggal 1 Oktober 2003 sampaidengan tanggal 30 September 2004 (BBX.2);Fotokopi dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.253/VII/2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk HukumDaerah yang ditandatangani oleh Gubernur SALEH DJASIT padatanggal 9 Juli 2001 (BBX.3);Fotokopi dilegalisir Surat Edaran Gubernur Riau Nomor86/SE/2001 tanggal 29 September 2001 tentang ProsedurPenyusunan Produk Hukum Daerah
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-06-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 4/PID.SUS-TPK/2018/PT PLK
Tanggal 26 Juli 2018 — Drs.H. MUCHTAR,M.Si;
69 — 37
  • Berkat Anugerah tanggal 11April 2016.f. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:32/BAPKY/IV/2016 tanggal 11 April 2016.g. 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan(P2HP) Nomor: 30/P2HPBandiklat/IV.3/2016 tanggal 11 April 2016. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak ATK Diklat KepemimpinanTingkat MW Angkatan X dan XI Tahun 2016 Nomor86/PPTK.II.1/M/Bandiklat Tanggal 01Apr16 Oleh CV.
    Berkat Anugerah tanggal11 April 2016.f. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima BarangNomor: 32/BAPKY/IV/2016 tanggal 11 April 2016.g. 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan(P2HP) Nomor: 30/P2HPBandiklat/NV.3/2016 tanggal 11 April2016. 3121 (satu) Bundel Asli Dokumen Kontrak ATK Diklat KepemimpinanTingkat MW Angkatan X dan XI Tahun 2016 Nomor86/PPTK.IIL1/M/Bandiklat Tanggal 01Apr16 Oleh CV.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 13 April 2016 — Dra. NI LUH NYOMAN HENDRAWATI
164 — 125
  • antara tuan I WAYAN SARIdengan IWAYAN WIDNYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 148 31 Satu bendel fotocopy salinan akta jual beli antara tuan I WAYAN DOANA dengantuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 21 April 2010 Nomor 144 Satu bendel fotocopy salinan data proses juakl beli dan kuasa menjual bertempat dikantor notaris IDA AYU KALPIKAWATI atas nama IWAYAN WIDIASTA Satu bendel fotocopy salinan akta perjanjian jual beli antara tuan I MADE RUMINCS dengan tuan I WAYAN WIDHYARTA tertanggal 08 Nopember 2010 Nomor86
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3016 — 1568
  • Tentang : Cipta Kerja
  • , menghapus, atau menetapkanpengaturan baru beberapa ketentuan dalam:a.UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor86
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 — HERU SULAKSONO
425 — 427 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1964 K/Pid.Sus/2015Nomor : 01/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. jo PutusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor86/PID.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Desember 2014, dariPemohon Keberatan/Pihak Ketiga. PT Nindya Karya, telah mengajukanbuktibukti formiil di persidangan, bukti formiil yang diajukan tidak dapatmenunjukkan bahwa PT.
    2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon KasasiPENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIREPUBLIK INDONESIA tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jakarta Nomor 11/PID/TPK/2015/PT.DKI. tanggal 07April 2015 yang telah mengubah atau memperbaiki putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor86
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 23-04-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 24 Juli 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H.M. RUSLI ZAINAL Diwakili Oleh : EVA NORA SH.,MH dan Rekan
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
114 — 50
  • (BBX.2);Fotocopy dilegalisir Keputusan Gubernur Riau) NomorKPTS.253/VII/2001 tentang prosedur penyusunan produk hukumdaerah yang ditandatangani oleh Gubernur SALEH DJASIT padatanggal 9 Juli 2001 (BBX.3);Fotocopy dilegalisir Surat Edaran Gubernur Riau Nomor86/SE/2001 tanggal 29 September 2001 tentang prosedurpenyusunan produk hukum daerah yang ditandatangani olehSekretaris Daerah Provinsi Riau Sdr.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
574 — 215
  • (BBX.2);Fotocopy dilegalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.253/V1V2001 tentang prosedur penyusunan produk hukumdaerah yang ditandatangani oleh Gubernur SALEH DJASIT padatanggal 9 Juli 2001 (BBX.3);Fotocopy dilegalisir Surat Edaran Gubernur Riau Nomor86/SE/2001 tanggal 29 September 2001 tentang prosedurpenyusunan produk hukum daerah yang ditandatangani olehSekretaris Daerah Provinsi Riau Sdr.