Ditemukan 3183 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-01-2012 — Putus : 04-07-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 05/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 4 Juli 2012 — WINARSIH, DKK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, R. BEATRIX I.K, dkk
15096
  • Hak Milik adalah hak turun terumun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal2.
Register : 16-11-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 208/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
PT. TRIBARATA SEJATI
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia
495517
  • Hal demikian juga dinyatakan dalam bagianPenjelasan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris yang berbunyi Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat danterpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecualipihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknyasecara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan.10.
Putus : 27-11-2013 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 113/Pdt.G/2012/PN-LP
Tanggal 27 Nopember 2013 — 1. TELISTA Br SINULINGGA, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani, alamat Dusun V Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, sebagai PENGGUGAT – I ; 2. NORMALIS, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani, alamat Dusun V Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, sebagai PENGGUGAT –II ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ALI HASMI, SH, Advokat, Pengacara /Penasehat Hukum berkantor di Jln. Nyiur X No. 2-4 P. Simalingkar, Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntutang Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2012 ; ------------M E L A W A N-------------- : 1. HAJJAH NILAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mongonsidi II/4 Medan, disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. H. FAUZI USMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Babura No.3 Medan disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam, disebut sebagai TERGUGAT III ; 4. PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG CQ. CAMAT KECAMATAN NAMO RAMBE disebut sebagai TERGUGAT IV ;
693
  • nah ini membuktikanbahwa bahwa Para Penggugat bukanlah sebagai pemiliknya ;Bahwa adalah tidak benar sama sekali kalau Para Penggugat sebagaiPemilik dari tanah terperkara, karena Pemerintah telah mengakui danmemberikan hak yang kuat kepada Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik, yaknisuatu hak yang terkuat yang diberlaku dan diakui di instansi pertanahansebagai satusatunya instansi yang mengatur keberadaan pertanahan diIndonesia , artinya sangat mustahil kalau Para Penggugat juga memilikisertifikat
Register : 07-01-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps
Tanggal 9 Oktober 2014 — IDA BAGUS GEDE DIRGA MELAWAN Drs. I NYOMAN SUASTIKA, DKK.
159122
  • Bahwa sesuai dengan SertipikatSertipikat Hak Milik sebagaimanatersebut pada angka 1 diatas, Penggugat merupakan pemilik dan berhakuntuk menguasai, menempati dan memanfaatkan secara penuh seluruhbidang tanah dalam SertipikatSertipikat Hak Milik sebagaimana diaturdalam Pasal 20 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 TentangPeraturanDasar PokokPokok Agraria yang mengatur bahwa:Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, ......3.
Register : 12-01-2012 — Putus : 23-04-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/TUN/2012
Tanggal 23 April 2012 — HABIB H. IDRUS AL HABSYI, DKK vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI,, DKK
136292 Berkekuatan Hukum Tetap
  • gugatan a quo telah melewati tenggang waktu untuk menggugatsebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun1986, karena Para Penggugat sesungguhnya sudah mengetahui adanyaobyekobyek sengketa setidaktidaknya tahun 1997, Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:e Bahwa pada asasnya peraturan perundanganundangan di bidangpertanahan di Negara Indonesia dalam menganut sistemberstelsel negative kearah positif, dalam arti sertifikat atas haktanah adalah merupakan alat bukti sah, terkuat
Register : 24-11-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 06-01-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 194/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 6 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : FEELY WINARDINATA Diwakili Oleh : CAHAYA SIANTURI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK PERMATA,Tbk CABANG BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat II : ANDREAS GUNAWAN,SH.M.Kn
Terbanding/Tergugat III : PT. BALAI LELANG PRATAMA
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
13483
  • Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyal orang atastanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6; Pasal 6 Semua hak atas tanah mempunyai fungsi social;b.
Register : 27-08-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 98/PDT/2019/PT BTN
Tanggal 17 September 2019 — Pembanding/Penggugat : KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KPPDK
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
Terbanding/Tergugat II : YENY OKTRIANI AMBRAINI
Terbanding/Tergugat III : KELURAHAN BUARAN
Terbanding/Tergugat I : NYONYA SITI MASLEHA MIFTACH
11456
  • Bahwa berdasarkan Pasal 20 UU No.5 Tahun 1960tentang PokokPokok Agraria :(1) Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipanggil orang atas tanahi denganmengingat ketentuan dalam Pasal 6 ;(2) Hak milik dapat beralih dan dialinkan kepadapihak lain ;17.
Register : 21-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — TIM KURATOR PT SINARLESTARI ULTRINDO >< PT. BANK HSBC INDONESIA ; HALIM WIJAYA
1416562
  • Berdasarkan Pasal 20 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria ("UUPA"), ditentukan bahwa:"Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah."Lebih lanjut Pasal 23 jo. Pasal 19 UUPA jo. Pasal 1 ayat (20) jo. Pasal 3huruf a jo. Pasal 4 ayat (1) jo.
Register : 15-05-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 26/PDT.G/2014/PN Rap
Tanggal 20 Nopember 2014 — Perdata - EDWARD SITORUS Dkk Lawan - SALMON SIMANJUNTAK Dk
886
  • Sangkot Pandapotan Sitorus, seluas 18.252M2, dengan surat ukur Nomor : 126/Tanjung Selamat/2016 tanggal 13 Januari 2014;Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik adalah akta authentik yang kekuatanpembuktiannya kuat yang mengandung pengertian harus dianggap benar sebelumdibuktikan sebaliknya;Menimbang, bahwa sesuai dan berdasarkan Pasal 20 jo Pasal 6 UU No.5 Tahun1960 Tentang Ketentuanketentuan Pokok Agraria telah disebutkan bahwa Hak Milikadalah hak yang terkuat dan terpenuh yang berlaku secara turun
Putus : 14-08-2014 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 586/Pdt.G/2013/PN.SBY
Tanggal 14 Agustus 2014 — Tsang Fa Tai Dkk melawan Tegoeh Agoes Jatono Selamet ( Tjan Khwan Yang) Dkk
24852
  • mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahliwarisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitutentang segala hal, yang tersebut di dalam surat itu dan juga tentangyang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja; tetapiyang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itulangsung berhubung dengan pokok dalam akte itu.junctoBerdasarkan Penjelasan UndangUndang No. 30 Tahun 2004tentang jabatan Notaris, berikut kami kutip: "Akta otentik sebagai alatbukti terkuat
    Tetapiharus dibuktikan dulu bahwa tanah bukanlah harta waris ;125e Bahwa jika ada pemilik tanah yang digugat waris olen saudaranya tanpa adanyaakte waris, wasiat, atau putusan Pengadilan, maka harus dibuktikan bahwatanah yang dimiliki atau digugat itu adalah harta waris ;e Bahwa SHM dan SHGB adalah hak yang terkuat tetapi menurut pasal 6 UUPAtanah memiliki fungsi sosial ;e Bahwa Fungsi sosial pada SHM dan SHGBkonsekuensinya adalahmengesampinkan kepentingan pribadi ;e Bahwa setelah lebih dari 5 tahun
Register : 22-02-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Kla
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penggugat:
1.ACENG ABDULLOH
2.AZIS
3.AGUS HERWANTO
4.RASDI
5.RADIMAN
6.SUGIONO
7.SAEFUDIN
8.TOMIN
9.RASIDI
10.SUWARDI
11.SRI WAHYUNI
12.MAYA SARI
13.ENGKOM SYARIPUDIN
14.JUMIATI
15.ASEP BASRI
16.RUSTANDI
17.ASEP KOSWARA
18.HAMDANI
19.SAHIDIN
20.M, ROBI
21.AMIN KAMUDIN
22.MUHLISIN
23.MUJIONO
24.MUSLIHUDIN
25.MUSIRAH
26.ROMLAN
27.WAHYUNINGSIH
28.TAHRI
29.YAMIN
30.UMAYAH
31.SRI HARYATI
32.BASUKI
33.SAPRUDIN
34.ADE KOMAR
35.ARNI
36.MAHENDRA GUNAWAN
37.SHOLIHIN
38.SURATMAN
39.SUGIONO
Tergugat:
1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung
2.PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR I
Turut Tergugat:
Negara Republik Indonesia Cq. Presiden RI Cq. Pemerintah Provinsi Lampung
8712
  • Begitu juga menurut Undang Undang Nomor 2 tahun2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum, karena Para Penggugat adalah yang menguasai, atau memilikiobyek pengadaan tanah dan pemegang Sertipikat Hak Milik dan suratsurat lain yang syah, yang menurut Undang Undang Nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) merupakanhak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah, maka dapat dipastikan Para Penggugat adalah yang berhak atasganti
    waktu yangtelah ditentukan (Sampai dengan tahun 2009) tidak mengajukanpermohonan hak atas tanahnya, maka hak yang bersangkutan atastanahnya menjadi hilang, adalah tidak dapat diterapkan karena haltersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 9 juncto Pasal 20ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria yang memberikan jaminan kepada setiap WargaNegara Indonesia untuk memperoleh hak atas tanah, termasuk hakmilik atas tanah yang merupakan hak turun temurun, terkuat
Register : 27-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sak
Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
1.MAWARDI Bin JALALUDDIN
2.DARSINO MUSIRIN Bin SUWITO
131150
  • atas benda tidak bergerak itu ke tangan orang lain dengan cara menjual,menukarkan atau membebani dengan credietverband padahal si pelakumengetahui bahwa ada orang lain yang berhak atas benda tersebut;Bahwa Ahli terangkan membebani creditverband maksudnya menjadikanjaminan atau agunan untuk mengajukan kredit suatu hak atas tanah.Halaman 74 dari 129 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN SakKepemilikan atas tanah dalam hukum tanah di Indonesia adalah dengan alatbukti sertipikat hak milik sbagai alat bukti terkuat
    Kepemilikan atas tanah dalam hukum tanah di Indonesia adalah denganalat bukti sertipikat hak milik sebagai alat bukti terkuat di samping adanya alatbukti lain yang juga diakui keabsahannya. Menurut Ahli Dr. Erdianto, S.H.
Register : 16-11-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Tpg
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
1.Maimunah
2.Lina
3.Sleman
Tergugat:
1.Sumini
2.Asyudi Setiawan
3.Retno Riani
4.H. Usman S.
5.Ny. Yah
6.H. Dahroen Yoesoef
7.Fenny Alfina
8.Raf Mustika
11536
  • dalil gugatanPara Penggugat poin 26 s/d poin 30 dengan alasan :Bahwa bagaimana mungkin Surat Keterangan Tanah Nomor09/SKT/MR/BT/IV/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malang Rapattertanggal 07 Maret 1982 yang dibuat penuh dengan rekayasa dan sangatdiragukan keabsahannya serta tidak teregister/terdaftar/ terarsip di KantorKepala Desa Malang Rapat dijadikan bukti kepemilikan yang sah, mengacukepada Undangundang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Pasal20 dengan tegas bahwa hak milik adalah hak terkuat
    mengacu pada Pasal32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan :1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuatdidalamnya sepanjang data fisik dan data Yuridis tersebut sesuai dengandata yang ada dalam Surat Ukur dan Buku tanah hak yang bersangkutan.Dan Pasal 20 Undangundang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturandasar Pokokpokok Agraria berbuny) :1) Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat
Register : 18-05-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PA KOTABARU Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Ktb
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
293377
  • Bahwa menurut ketentuan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pasal 20 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut : Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6.Bahwa menurut PP 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahmenyebutkan sebagai berikut : > DODDD 000000000000 00000000000 DODD DOOD O DOOD O DODO ODOODOODDOCOOOOOODOOOOOo00noDPasal 3 Pendaftaran tanah bertujuan : a.
    Bahwa menurut ketentuan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pasal 20 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut : Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan teroenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6.Bahwa menurut PP 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahmenyebutkan sebagai berikut : > DODQO000 000000 0000000000000 DID DDO ODI ODI ODDO ONION ODI ODOODDOCOOOOOODOOOOOo00ooDPasal 3 Pendaftaran tanah bertujuan : a.
Putus : 23-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3468 K/PDT/2012
Tanggal 23 Juni 2014 — SOENARJONO, DKK VS AFEN SISWOYO, DKK
419147 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3468 K/PDT/2012lanreform yang melarang seseorang pribadi memiliki tanahyang terlalu luas;Bahwa karenanya objek tanah ganti rugi tersebut di atas,berdasarkan Pasal 20 ayat 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, adalahobjek tanah yang terkuat dan terpenuh yang dapat diwariskansecara turun temurun oleh Nyoo Seng Hoo kepada ahiiwarisnya (Nyoo Seng Thong), dan berdasarkan Pasal 20 ayat2, dan hanya dapat dicabut berdasarkan Pasal 27, yaitu:a.
    Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugathanya sebagai penggarap, sehingga terjadi pertentangan,Judex Facti tidak dapat memisahkan atau membedakanantara Pemegang Hak Milik dan Pemegang Hak Garap,padahal putusan tersebut merupakan bukti sempurnasehingga putusan yang demikian tidak hanya salahmenerapkan atau melanggar hukum, tetapi juga telahmelampaui wewenang;Bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria(UUPA) hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat
Register : 20-10-2016 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Pdp
Tanggal 27 Juli 2017 — Penggugat - JUMADIL ST. MANGKUDUN Pgl. MADEN, Dkk. Tergugat - Hj. IDA ACHYAR, Dkk.
15497
  • Pasal 1 angka 3Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1996 tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Jo.Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa sertifikatmerupakan alat bukti terkuat atas kepemilikan hak atas tanah.Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960:(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesiamenurut ketentuanketentuan yang diatur dengan PeraturanPemerintah
Register : 25-08-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 11-02-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 13/G/2012/PTUN-PDG
Tanggal 1 Nopember 2012 — -ZAENAL HARUN, Cs -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG
12091
  • Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftarantanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuanyang diatur dengan Peraturan Pemerintah;(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi;Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan tanah;Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hakhak tersebut;Pemberian Suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat;Pasal 20 ayat (2) UndangUndang No.5 Tahun 1960(1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat
Upload : 17-10-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 40/Pdt.G/2008/PN Sim
H. FREDDY DAMANIK, SYAFEI DAMANIK
11722
  • Bahwa pendalillan penggugatpenggugatdengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Simalungun, penggugatpenggugatsecara hukum tidak memiliki atau kehilangan hak menggugat sertifikat Tergugat Isampai dengan VIII dan XI (Rechtsverwerking) sebab didalam UndangundangNomor5 tahun 1960 dan juga pasal 20 Ayat 1 Undangundang Nomor 5 tahun 1960 bahwasertifikat itu hak milik yaitu hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah tersebut dan juga perbuatan hukum tergugattergugat
    Bahwasanya atas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I sampaiVII dan XI yang terletak di Desa Bandar Pulo Kecamatan Bandar KabupatenSimalungun Provinsi Sumatera Utara didapat telah melalui mekanisme dan aturanperundangundangan tentang hukum agrarian berdasarkan undangundang No. 5 tahun1960 terkhusus Pasal 20 Ayat 1 yang berbunyi : Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah denganmengingat ketentuan dalam Pasal 6.
Register : 28-06-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 37/Pdt.G/2018/PN CBN
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat -Dadi Bachrudin Tergugat -Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Kepla DT I Jawa Barat Cq Wali Kota Cirebon Cq DR R Panji Amiarsa SH MH Selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon -Hj.Asih Maryasih -R.Hardadi -Nurul Kasanudin Hadi -R.Yudi Sugara Turut Tergugat -Pemerintah RI Cq Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Cirebon -Pemerintah RI Cq Lurah Kesambi Kelurahan Pekiringan -Pemerintah RI Cq Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon -Pemerintah RI Cq Camat Kecamatan Kedawung Cq Kuwu Desa Tuk -Kantor Notaris Komarudin SH
225682
  • sah menuruthukum, selanjutnya dikemukakan pulapertimbangan pada pokoknya Penggugat (dalam perkara a quo yaitu Tergugat )tidak dapat membuktikan pokok sengketa mengenai pembatalan Akta Perdamaiana quo;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004, dinyatakan bahwaSebagai alat bukti tertulis yang terkuat
Register : 08-08-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 05-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2014/PTUN.JKT
Tanggal 8 Januari 2015 — MARRY PARDEDE alias MARRY LUMBAN TOBING;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2. PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL
210170
  • Akta Notaris Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014tentang Berita Acara Rapat merupakan bukti terkuat dan terpenuh atasterjadinya perubahan pengurus PT. Hotel Danau Toba Internasional, danhingga saat ini belum terdapat pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknyadi persidangan (Peradilan Umum/Negeri). ;Mengingat belum ada Putusan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) yangmembatalkan atau menyatakan tidak sah Akta Notaris Nomor 96 tanggal 26Juli 2014, maka Akta dimaksud harus diyakini kebenarannya.