Putusan Nomor 86 P/HUM/2019sebagai Kepala Dusun Pandean Desa Glagahwangi yang diangkatmelalui prosedur pemilihan dan berdasarkan Perdes GlagahwangiNomor 4 Tahun 2018, sehingga dikeluarkannya Surat KeputusanKepala Desa Nomor 141/14/412.51.7.014/2018 tentangPengangkatan Dalam Jabatan sebagai Kepala Dusun Pandean,yang telah dibatalkan dengan Keputusan Bupati Nomor188/332/KEP/412.013/2018 tentang Pencabutan Keputusan KepalaDesa Glagahwangi Nomor 141/14/412.51.7.014/2018 tentangPengangkatan Dalam Jabatan

yurisprudensi PutusanMahkamah Konstitusi tentang hak dirugikan harus memenuhi 5syarat sebagaimana disebutkan diatas, maka Pemohon tidakmempunyai /ega/ standing untuk mengajukan Hak Uji Materiil.Bahwa Pemohon Il, sebagaimana Keputusan Kepala DesaGlagahwangi Nomor 141/11/412.51.7.014/2018 tanggal 22September 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan (vide buktiT2), mengangkat Saudara Danni lrawantika dalam jabatanSekretaris Desa yang kemudian dibatalkan oleh Bupati Bojonegoromelalui Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor188

jabatan Kepala Dusun Pandean yangkemudian dibatalkan oleh Bupati Bojonegoro melalui KeputusanBupati Bojonegoro Nomor 188/332/KEP/412.013/2018 tanggal 12Nopember 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala DesaGlagahwangi Nomor 141/14/412.013/2018 tentang PengangkatanDalam Jabatan (vide bukti T7);Bahwa pembatalan Keputusan Kepala Desa Glagahwangi Nomor141/14/412.51.7.014/2018 tanggal 22 September 2018 tentangPengangkatan Dalam Jabatan (Pemohon V) oleh Bupati Bojonegoromelalui Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor188

PeraturanPerundangundangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkanPeraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati:Bahwa Pemohon II, Pemohon Ill, Pemohon IV, dan Pemohon Vmenduduki jabatannya berdasarkan proses pelaksanaan pengisianPerangkat Desa yang dilaksanakan oleh Panitia PengisianPerangkat Desa Glagahwangi berdasarkan Peraturan DesaGlagahwangi Nomor 06 Tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018 tentangPengisian Perangkat Desa (vide bukti T9) yang Peraturan Desatersebut dibatalkan dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor188

Fotokopi Peraturan Desa Glahgawangi Kecamatan Sugihwaras Nomor06 Tahun 2018 (Bukti T10);11.Fotokopi Peraturan Desa Glahgawangi Nomor 04 Tahun 2018 (BuktiT11);12.Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 (Bukti T12);13.Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor188/10707/013.4/2017 tanggal 5 Juni 2017 (Bukti T13);PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan = adalahpengujian terhadap Peraturan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Februari2014 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor UrusanAgama xxx Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor188/91/II/2014 Tertanggal 24 Februari 2014;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatmembina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat diXxx Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;Hal 1 dari 5 hal Put.333/Pat.G/2019/PACbd3.

Dasar, tempat tinggal diTinampak I, RT.02, Desa Tinampak , Kecamatan TulinOnsoi, Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il serta telahmemeriksa alatalat bukti di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dengan suratnyatertanggal 19 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaNunukan pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan Register Nomor188

Oktober dan Desember2013 :1 (satu) eksemplar fotokopi laporan pertanggungjawaban akhir tahunADD 2014 Desa Kalibaruwetan Kecamatan Kalibaru KabupatenBanyuwangi ;1 (satu) eksemplar fotokopi laporan pertanggungjawaban ADDsarana dan prasarana fisik TA 2014 Desa Kalibaruwetan Kecamatankalibaru Kabupaten Banyuwangi ;1 (satu) eksemplar fotokopi laporan pertanggungjawban keuanganADD TA 2013 Desa Kalibaruwetan Kecamatan Kalibaru KabupatenBanyuwangi ;1 (satu) lembar fotokopi Surat keputusan Bupati Banyuwangi Nomor188

Belanja Desa(APBDES) Desa Kalibaruwetan TA 2013 ;1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan pertanggung jawabanPemerintah Desa (LPPD) Desa Kalibaruwetan TA 2013 ;1 (satu) eksemplar fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa(RKPDES) Desa Kalibaruwetan TA 2014 ;1 (satu) eksemplar fotokopi APBDES TA 2014 ;1 (satu) eksemplar fotokopi RKPDES TA 2013 Desa Kalibaru wetan ;1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan akhir pengelolaan dana (ADD)Desa Kalibaruwetan TA 2014 :1 (satu) eksemplar fotokopi keputusan Bupati Banyuwangi Nomor188

Banyuwangi dalampelaksanaan ADD TA 2013 ;1 (satu) eksemplar fotokopi keputusan Bupati Banyuwangi Nomor188/201/KEP/429.011/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentangpembentukan tim pelaksana Desa SeKab.

Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Taliwang, sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor188/09/VII/2006, tertangga! 05 Juli 2006;Hal. I dari 5 hai. Pen, No.0219/Pdt.G/2015/PA. Tig.. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di DusunTepas, Desa Tepas Kecamatan Barang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat selama2 tahun;.

acara persidangan yang merupakan bagian yang takterpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon dan Pemohon sebagaimana terurai di atas;Menimbang, Pemohon dan Pemohon II menyatakan ingin mencabutpemohonan itsbat nikahnya;Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon danPemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut,maka Majelis menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor188

; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk biaya perkarapada tingkat banding harus dibebankan kepadaPembanding; Mengingat, pasal pasal dari Undang Undang danhukum lainnya yang berhubungan dengan perkaratersebut; MENGADILI Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukanoleh Pembanding formal dapatditerima : Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor188

umur 32 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal diJalan Abu Bakar Lambogo Lr 4 No. 2 Kelurahan BaraBaraya,Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Selanjutnya disebutPemohon Il.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti pemohon;DUDUK PERKARABahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 28 Juli 2016yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor188

CENTRAL PANGANPERTIWI, berkedudukan di Kampung Baru,Dusun Bojong Loa RT. 042 RW. 013, DesaPabuaran, Kecamatan Pabuaran, KabupatenSubang. untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGATPENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A Khusus Nomor188/Pdt.SusPHI/2019/pN.Bdg tanggal 22 Juli 2019, tentangpenunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraint;" Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 188/Pdt.

:Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor,188/Pdt.P/2020/PN Smr tanggal 29 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim danPanitera yang akan menyidangkan permohonan ini ;Telah pula mempelajari Suratsurat yang berkenaan dengan permohonanini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonannya tanggal 25Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSamarinda pada tanggal 29 Juni 2020 dalam Register Nomor188

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor188 / Pdt.P/2018/ PA. Bjm dari Pemohon! dan Pemohon Il ;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutanperkara tersebut dalam register perkara ;3.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor188/PDT/2021/PT SMR tanggal 04 Oktober 2021, tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 188/PDT/2021/PT SMR2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor188/PDT/2021/PT SMR tanggal 04 Oktober 2021, tentang hari dan tanggal sidang;3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor57/Pdt.G/2020/PN.

,M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangberdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor188/PDT/2021/PT SMR tanggal 04 Oktober 2021 Juncto Nomor 188/PDT/2021/PTSMR tanggal 10 November 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini di Peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari Selasa tanggal 16November 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MarsintarayaHutapea

Hasan Nomor188 Ringroad Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 1 Oktober 2013.Pemohon Kasasi dahulu Penggugat III/Pembanding III;melawan:1. HASROOL MUHAMMAD FADHIL, bertempat tinggal di JalanBinjai Gang Resmi Nomor 6, Kelurahan Sei Sikambing Cll,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA, Cq.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN KOTABANDA ACEH, beralamat di Jalan T.P.

Jombang = yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor188/181/415.12/2007 tanggal 9 Agustus 2007, pada hari yangtidak dapat diingat lagi, tanggal 11 Pebruari 2008 = atausetidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempatdi Balai Desa Karangdagangan Kecamatan BandarkedungmulyoKabupaten Jombang atau setidak tidaknya di suatu tempat masihdalam daerah hukum ~~ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(berdasarkan Pasal 5 jo pasal 35 (2) Undang Undang No.46tahun2009 tentang Pengadilan

Advokat / Penasehat Hukum,berkantor di Jalan Kijang, Kompleks PerumahanPoasia, Blok B / 243, Kelurahan Rahandouna,Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 28 April 2010,sebagai Penggugat / Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara dan semua surat yangberkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip uraian sebagaimana termuatdalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan AgamaKendari tanggal 22 Desember 2010 Nomor188

Bahwa pada tanggal 11 April 2010, Pemohon telah melangsungkanpernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo KabupatenKendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor188/45/IV/2010 tanggal 12 April 2010;Halaman 1 dari 6 halamanPutusan No.2224 /Pdt.G/2014/PA.KdlBahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohonberstatus Perawan;Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohonbertempat tinggal di rumah orang tua Termohon

Wahidin Komplek Graha BumiKhatulistiwa NomorB 21 RT.001 RW.020KelurahanSungaiJawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak,, sebagaiPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 23 Agustus 2019 yang terdaftar di register perkara padaKepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor188/Pdt.P/2019/PA.Ptk tanggal 23 Agustus 2019, mengemukakan halhal sebagai berikut:Hal.

Pembanding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Agama Jember yang menyatakan bahwa pada hari Senintanggal 18 Mei 2020 Termohon/Penggugat Rekonpensi telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut,permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding padatanggal 29 Mei 2020;Membaca Memori banding dari Pembanding tanggal 26 Mei 2020memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8Juni 2020;Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember nomor188

/Pdt.G/2020/PA.Jr., tanggal 18 Juni 2020 yang menerangkanbahwaTerbanding tidak mengajukan kontra memori banding;Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember nomor188/Pdt.G/2020/PA.Jr tanggal 03 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 yangmenerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkasperkara (inzage) walaupun telah dibertahukan untuk keperluan itu;Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi AgamaSurabaya Nomor W13A/2666.

Putusan No. 0460/Pdt.G/2018/PA Dp.Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, nomor188/16/X1/2014 tertanggal 18 Nopember 2014;2.

Bukti tertulis berupa 1 (Satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor188/16/X1/2014 tertanggal 18 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompuz, yang telahbermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya,diberi kode P.1Hlm. 12 dari 12 Hlm.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor188/Pid,B/2019/PN Btg tanggal 7 Januari 2020 tersebut, Penasihat HukumTerdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana akta banding yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang Nomor 188/Akta Pid.B/2019/PNBtg. tanggal 13 Januari 2020;Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukansecara patut dan sah kepada Penuntut

dan persetujuan pengurus koperasi,Terdakwa memisahkan usaha arisan SKCS IV, SKCS V, SKCS VI, SKCS VIIdan arisan SPM IV, SPM V dari lingkup Kospin Sejahtera Limpung.Berlanjutnyanya usaha arisan yang dimaksud tak lepas dari peran penguruskoperasi yang turut serta menikmati deviden dari pengelolaan dana peserraarisan;Berdasarkan faktatakta tersebut di atas, kami Penasehat Hukum Terdakwaberpendapat bahwa rasanya kurang tepat apabila unsur melawan hukumyang disebutkan oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor188

Bumi Sejahtera Asri yang telah dijaminan kepada pihak lain sepertiyang tercanntum pada Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor188/Pid.B/2019/PN Btg, sepenuhnya telah dipergunakan untuk membayarklaim arisan SKCS dan arisan SPM bukan untuk kepentingan Terdakwapribadi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memoribanding yaitu pada tanggal 24 Januari 2020 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Batang tanggal 24 Januari 2020 dan kontra memori bandingtersebut telah disampaikan

Hukum Terdakwa telah diajukan dalamdalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalampasal 233 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, maka permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajarikeseluruhan berkas perkara yang meliputi berkas perkara dari penyidik, suratdakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi saksi, tuntutan pidanaPenuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor188