Ditemukan 3127 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-12-2012 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 587/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 6 Mei 2014 — Moh.Halwie alias Moh.Haluwi bin Saiyun,Cs >< Aminah.cs atau ahli warisnya
26281
  • Undang undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;a.Pasal 5 ayat (2) berbunyi ; Pengadilan membantu mencarikeadilan dan berusahamengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainyaperadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.Pasal 16 ayat (2) berbunyi ; Pengadilan tidak boleh menolak untukmemeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukandengan dalih bahwa hokum tidak ada atau kurang jelas, melainkanwajib untuk memeriksa dan mengadilinya.Pasal 28 ayat (1) berbunyi
Register : 24-06-2011 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 16 Januari 2014 — SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH. Lawan 1. PT .TH INDOPLANTATION. 2. PT INDOPALMS SDN BHD. 3. PT INDO INDUSTRIES SDN BHD. 4. LEMBAGA TABUNG HAJI. 5. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. 6. NOTARIS SUTJIPTO.
290256
  • Untuk jelasnya maka berikut ini kami kutip isi ketentuan Pasal 136HIR dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48/2009:Pasal 136 HIR:"Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orangyangdigugat kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan danditimbang satusatu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersamasamadengan pokok, perkara.Pasal 4 ayat (2) UU No. 48/2009:"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya
Putus : 29-04-2015 — Upload : 18-06-2015
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 05-K/PM.II-11/AD/I/2015
Tanggal 29 April 2015 — JOKO SUSENO Serka Nrp 613208
5423
  • dalamsurat dakwaannya adalah dakwaan yang disusun secara KumulatifAlternatif.Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabilaperbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidanayang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.Bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undangundang nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwaPengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan
Register : 15-08-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PA SENGETI Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Sgt
Tanggal 20 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17083
  • Bahwa sebagaimana disebutkan dalamPasal 4 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekusaanKehakiman Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusahamengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainyaperadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Putus : 10-04-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — NURHIDAYAH, DKK VS PT AETRA AIR JAKARTA, DKK
1291938 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 yangberbunyi: Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusahamengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainyaperadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;Bahwa Warga Negara Republik Indonesia jumlahnya 237.641.326 jiwa danapabila masingmasing individu secara langsung mengajukan gugatanatas pelanggaran hak asasi manusia Warga Negara Republik Indonesia,maka proses pengajuan gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepat,dan memakan
Register : 19-03-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 27/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 9 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Bank CIMB Niaga Tbk
Terbanding/Tergugat I : AHLI WARIS ALM. JOHAN KAIRUPAN
Terbanding/Tergugat II : PT SLJ GLOBAL, TBK dahulu PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK
Terbanding/Tergugat III : Cq KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SAMARINDA
5431
  • (niet ontvankelijk verklaard)Bahwa Ketentuan Pasal 5 ayat (2) UndangUndang No. 4 Tahun 2004,tentang Kekuasaan Kehakiman, yang isinya : Pengadilan membantu pencarikeadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapattercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (TRI AZASPERADILAN).
Register : 07-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 272/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 18 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
Pembanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Terbanding/Penggugat : FIREWORKS VENTURES LIMITED
Turut Terbanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
341248
  • adanya penggabungan perkara aquo,maka pemeriksaan yang dilakukan menjadi tidak berbelitbelit danprosesnya sederhana serta cepat, sehingga biaya pun menjadi lebihringan; Hal ini sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana danbiaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yangmengatur bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusahaHalaman 83 dari 169 Hal Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI10.11.mengatasi segala hambatan dan rintangan
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 33/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 24 Maret 2021 — Pembanding/Tergugat I : Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia Persero Disebut Dirut PT BNI Persero, cq. Kepala Kantor Wilayah Bank Negara Indonesia Medan Disebut Kepala Kantor Wilayah BNI Medan, Cq. Kepala Kantor Cabang Bank Negara Indonesia Pematangsiantar Disebut Kepala Kantor Cabang Bni Pematangsiantar
Pembanding/Tergugat III : Fachrul Rizal
Pembanding/Tergugat IV : Rahmat alias Rahmad
Terbanding/Penggugat I : Hotna Rumasi Lbn Toruan
Terbanding/Penggugat II : Tota Resmida Lumbantoruan
Terbanding/Penggugat III : Albine Siagiaan
Terbanding/Penggugat IV : Serpinar Sihite
Terbanding/Penggugat V : Aspiah Sitompul
Terbanding/Penggugat VI : Medi Situmorang
Terbanding/Penggugat VII : Ramli Lumban Tobing
Terbanding/Penggugat VIII : Roslince Nababan
Terbanding/Penggugat IX : Sumiati Pasaribu
Terbanding/Penggugat X : Primawaty Sihombing
Terbanding/Penggugat XI : Hesty Natalia Sihombing
Terbanding/Penggugat XII : Mery Pasaribu
Terbanding/Penggugat XIII : Lasmatiurma Si
8554
  • Hakim hanyamembantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilanHanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan.Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukanoleh para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikandan bukan hakim.
Register : 22-12-2016 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 160/Pdt.G/2016/PN Smr
Tanggal 4 Oktober 2017 — Penggugat:
1.H. HIPNI
2.H. HAIRUDDIN
3.H. TAUFIK
4.H. FAZRI
Tergugat:
1.Hj. MURNIATI
2.M. SUBHAN
3.M. MURHAN DJOHAN
4.M. MIRHAN
5.MUHAMMAD MIRJANI
6.MOCHAMMAD MIFTAH FARID
7.NADIAH NURFATIMAH
12813
  • Para Tergugat dan oleh karenanya merupakan bagiandalam perkaraa quo serta pembentukan kerjasama dan awal usahatersebut diatas berawal dikota Samarinda, sehingga berdasarkan asashukum peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimanadiatur dalam Undangundang Nomor 4 Tahun2004 tentang KekuasaanKehakiman, dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa peradilan dilakukan dengansederhana, cepat dan biaya ringan Jo Pasal 5 ayat (2) bahwapengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasisegala hambatan dan rintangan
Putus : 10-04-2012 — Upload : 09-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2207 K/Pdt/2011
Tanggal 10 April 2012 — KELOMPOK TANI PADANG HALABAN SEKITARNYA (KTPHS) vs 1. PT. SMART COORPORATION di Jakarta Cq. PT. SMART COORPORATION Perwakilan Medan Cq. PT. SMART COORPORATION KEBUN PADANG HALABAN,
9255 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.2207 K/Pdt/2011dan pasal 5 ayat (2) yang berbunyi :Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan;Sebab pertimbangan/Putusan Majelis Hakim tersebut menghambat/ merintangiPemohon Kasasi/Pembanding/PenggugatPenggugat selaku warga negaragolongan ekonomi lemah sebagai pencari keadilan untuk memperjuangkan hakazasinya untuk mengajukan tuntuan keadilan kepada lemaga Pengadilan,sedangkan
Register : 17-10-2011 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 02-09-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5089/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg
Tanggal 14 Maret 2013 — Penggugat lawan Tergugat
169173
  • sampai diajukannyagugatan ini belum pernah diadakan pembagian harta warisan dariPewaris l.e Menimbang, bahwa guna memperoleh kepastian hak yangdilindungi oleh hukum serta guna menegakkan asas Peradilandilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan ( Vide345Pasal 4 ayat (2) UndangUndang nomor 4 tahun 2004, tentangKekuasaan Kehakiman, dan Perubahannya Pasal 4 ayat (2)UndangUndang nomor 48 tahun 2009) yang menyatakan;Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusahamengatasi segala hambatan dan rintangan
Register : 22-12-2016 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 160/Pdt.G/2016/PN Smr
Tanggal 4 Oktober 2017 — Penggugat:
1.H. HIPNI
2.H. HAIRUDDIN
3.H. TAUFIK
4.H. FAZRI
Tergugat:
1.Hj. MURNIATI
2.M. SUBHAN
3.M. MURHAN DJOHAN
4.M. MIRHAN
5.MUHAMMAD MIRJANI
6.MOCHAMMAD MIFTAH FARID
7.NADIAH NURFATIMAH
13812
  • Para Tergugat dan oleh karenanya merupakan bagiandalam perkaraa quo serta pembentukan kerjasama dan awal usahatersebut diatas berawal dikota Samarinda, sehingga berdasarkan asashukum peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimanadiatur dalam Undangundang Nomor 4 Tahun2004 tentang KekuasaanKehakiman, dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa peradilan dilakukan dengansederhana, cepat dan biaya ringan Jo Pasal 5 ayat (2) bahwapengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasisegala hambatan dan rintangan
Register : 25-02-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 99/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 25 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II PERSERO Diwakili Oleh : BORNOK MARIA IRENE
Terbanding/Penggugat : PT. TAIKO PERSADA INDOPRIMA diwakili oleh Tn.LEE CHIEU MENG sebagai Direktur
11149
  • GUGATAN A QUO SESUAI KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN NEGERIMEDAN :Gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Medan merupakanupaya PENGGUGAT dalam menyelesaikan masalah dengan TERGUGAT yanglalai dalam memenuhi kewajibannya, sehingga dalam upaya memperolehkeadilan dari pengadilan, maka kewenangan relatif Pengadilan Negeri Kelas 1AKhusus Medan ditinjau dalam perkara a quo telah diamanahkan untuk membantudan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan agar dapat tercapainyaperadilan yang
Register : 19-10-2021 — Putus : 04-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN BONTANG Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bon
Tanggal 4 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.ARDIANSYAH,SH
2.Sonny Arvian Hadi Purnomo, SH
Terdakwa:
1.YUDI LESMANA Bin H. MUHAMMAD DAHRI
2.YUNITA FEDHI ASTRI Binti MISTO YUWONO
218110
  • Terhadap Yuridiksi DakwaanBahwa Berdasarkan AsasAsas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakimandalam Pasal 2 ayat (4) UU No 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan Pasal 4ayat (2) yaitu: Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusahamengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilanyang sederhana, cepat dan biaya ringan.Bahwa dengan adanya dua Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yaituNo Reg.
Register : 17-02-2011 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 99/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Juni 2013 —
153102
  • ditentukan dengan tegasdalam Pasal 4 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 2 dari UndangUndang No. 4 Tahun2004 tentang PokokPokok Kekuasan Kehakiman (UU No.4 Th 2004)sebagaimana dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 dari Undang Undang No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman (UU No. 48 Th 2009)(BUKTI TIV/2):Pasal 4 ayat 2 UU No. 48 Th 2009:Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.Pasal 5 ayat 2 UU No. 48 Th 2009:Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
6901317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka dari itu, tidak ada kerugianatau rintangan untuk berkompetisi dalam industriLNG di Indonesia, dan tentu saja tidak terkait denganProyek Donggi Senoro. Mr. Ball menyimpulkan:Overall, the Mitsubishi proposal was a highlycredible one.
    atau kurang jelas,melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.Judex Facti telah melalaikan kewajibannya berdasarkanPasal 5 ayat (1) UndangUndang Kehakiman yangmewajibkan Judex Facti untuk menggali, mengikuti, danmemahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat.Selain itu, Judex Facti telah melalaikan kewajibannyaberdasarkan Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Kehakiman,yang mewajibkan Judex Facti untuk membantu parapencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatanhambatan dan rintangan
Register : 03-03-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN TENGGARONG Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Trg
Tanggal 21 Februari 2017 — KURSANI, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Soekarno Hatta, Km 15, RT 37, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur yang merupakan salah satu Ahli Waris dari Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sampah ) bin Andi Makawu Awu. dan sekaligus Kuasa dari Para Ahli Waris Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sanipah ) bin Andi Makawu Awu lainnya, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 1 Februari 2012 yang diketahui Lurah Kuala Samboja serta dibukukan dan didaftarkan dibawah Akte Notaris No. 457 / W/ FGF.T / III/ 2012, Tertanggal 16 Maret 2012 oleh Fudrawanto Juanda, SH, Notaris di Samarinda; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., Ir. H. Vidi Galenso Syarief, S.H, M.H., Taufik Hidayat, S.H., Roni Suminto, S.H., M.H., Andi Saputro, S.H, Hama/ Octovianus, S.H., M.H., dan Matheus Ramses, R, S.H., MH. Para Advokat yang berkantor di ELZA SYARIEF LAW OFFICE, beralamat Jl. Latuharhary No. 19 Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. (021) 2306134-36 (hunting), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016 / SK.ESL / II /2016 tertanggal 2 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register Nomor W18-U4/35/HK.02.1/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 Selanjutnya disebut sebagai .......................................................... PENGGUGAT ; Lawan : 1. PT. TOTAL E & P INDONESIA Qq. TOTAL INDONESIE BALIKPAPAN yang berkedudukan / beralamat di Balik Papan Branch, Jl. Yos Sudarso, Balikpapan, Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Nira Sari Nazarudin, S.H., LL.M., Romi Emirat, S.H., dan Bianca Jwalita Kalyana, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Soemadipradja & Taher, berkantor di Wisma GKBI Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman No.28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor Nomor W18-U4/60/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016 selanjutnya disebut sebagai ............................................................ TERGUGAT I; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI qq PERTAMINA PUSAT qq PERTAMINA DAERAH KALIMANTAN yang berkedudukan / beralamat di Jl. Yos Sudarso atau setempat dikenal dengan Jl. Minyak Balikpapan, Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Sumartono Raharjo, Tamaji, Adityo Haryoseto, Potayanda, Semuanya adalah pekerja PT Pertamina (Persero) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero) selaku Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. SK-60/C00000/2016-S0 tanggal 7 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/61/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi Nomor SK-0010/M00200/2016-SO tanggal 26 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/236/HK.02.1/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT II; Dan : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas), berkedudukan di Gedung Wisma Mulia Lt. 35, Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 42, Jakarta – 12710 (PO.BOX 4775), dalam hal ini diwakili oleh Amien Sunaryadi selaku Kepala, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 189/M/2014 tanggal 18 November 2014; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ANTON DEDI HERMANTO, S.H., M.H, 2. WASHINGTON E. PANGARIBUAN, S.H., 3. AMRIZAL SYAHRINI, S.H., M.H., 4. ROLAND KENDIETZ I BUDIHARSO,S.H., 5. DIPO AGDIYAL, S.H., 6. LUDIN SITORUS, S.H., 7. NOVIANDI S. PANGARIBUAN, S.H., 9. DAVIN VARIAN, S.H. pada Advokat pada Kantor dan Pengacara “AntonDedi Hermanto, S.H.& Rekan”, beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 46Q Jakarta Pusat-10610 Telp. (021) 4205465 serta 1. MUHAMMAD AGUS IMADUDDIN, 2. SYAIFUDIN ZUCHRI, 3. SAFE’I, 4. ALAM MULYAWAN, 5. E.M. ALFALESA, 6. BEN SAFARO, Para Pekerja Divisi Pertambangan Hukum SKK Migas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KUS-0413/SKO0000/2016/SO tanggal 13 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18.U4/141/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi No : 8315/ADH/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang diberikan kepada NUR RIDHOWATI, SH. Advocad yang beralamat Jl. Bogor Baru Blok A.6 No. 19 RT. 006 RW. 001, Kel. Tegal Lega, Kec. Kota Bogor Tengah. Surat Kuasa substitusi dimaksud telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/170/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai ..................................... PENGGUGAT INTERVENSI;
621510
  • No 09/Pdt.G/2016/PN.Trg, Hal. 87 dari 205 HalamanPasal4 ayat 2 Undang Undang No. 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa : Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringanPasal5 ayat2 Undang Undang No. 4 tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman, menyatakan bahwa :Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatandan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biayaringanBahwa Permohonan Intervensi
Register : 28-10-2022 — Putus : 15-11-2022 — Upload : 15-11-2022
Putusan PTA PADANG Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA.Pdg
Tanggal 15 Nopember 2022 — Pembanding/Tergugat : Dedi Eka Putra bin Ali Nuzar Diwakili Oleh : Zamri,SH
Terbanding/Penggugat : Devi Itriani binti Putra Irsyad
11010
  • Bila hal tersebut tidak diindahkan,akan merugikan pihak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

    Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

    Menimbang, bahwa dari 4 (empat) kali persidangan perkara a quo masing-masing sidang pertama tanggal

Register : 02-10-2018 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 555/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat:
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
2.TOMY WINATA
3.PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
498425
  • Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.10.11.1 (Satu) pemeriksaan; Bahwa dengan adanya penggabungan perkaraaquo, maka pemeriksaan yang dilakukan menjadi tidak berbelitbelitdan prosesnya sederhana serta cepat, sehingga biaya pun menjadilebih ringan; Hal ini sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhanadan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yangmengatur bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan danberusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan
Register : 25-03-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 29/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
Hendra Kusumah
Tergugat:
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok
408259
  • terhambat atauterhalang untuk mengurus penerbitan sertifikat tanan di KantorPertanahan, yang mana Kantor Pertanahan mensyaratkan dokumenSPPT PBB dan Bukti Setor PBB tahun terbaru, serta tidak adanyasengketa atau keberatan dari pihak ketiga;bahwa adanya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan,sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa,Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segalahambatan dan rintangan