Pasal 1875 KUHPerdata :Halaman 54 dari 84 halaman putusan Nomor 408/PDT/2018/PT.BDG.Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya olehorang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukumdianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkapseperti suatu akta otentik bagi orangorang yangmenandatanganinya, ahli warisnya serta orangorang yangmendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlakuterhadap tulisan itu.Dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan memerintahkanTERGUGAT dan TERGUGAT

., Notaris di Bandung;e Bahwa PT GPA berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Nomor 503.70065HER/PK/1871/KPPT/2013 tanggal 12 Juli 2013merupakan Perseroan dengan kegiatan usaha sebagai penyalur untukLPG ukuran 6 Kg, 9 Kg, 14 Kg, 15 Kg, 50 Kg;e Bahwa, memiliki perjanjian dengan PT.

Utama210 C21 Surat tanda n/a n/a PT GunaCopy 10 kendaraan Bumi lembarbermotor Utama211 C21 Surat tanda n/a n/a PT GunaCopy 11 kendaraan Bumi lembarbermotor Utama212 C21 Surat tanda n/a n/a PT GunaCopy 12 kendaraan Bumi lembarbermotor Utama213 C21 Surat keterangan 510.3/2 29 Maret PT GunaCopy 13 hasil pengujian 067/ 2012 Bumi lembarbalai kemetrologianMT2 UtamaBandung214 C21 Surat izin usaha 503.7/0 /12 Juli 2013 PT Griya/Copy /14 perdagangan PT 065 Putra lembarGriya Putra HER/ AnugrahAnugrah PK/1871

(lima ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi);Pengikatan Jual Beli Nomor 109 tanggal 21 Februari 2005 atas sebagiandari bidang tanah adat Buku C Nomor 1871, Persil 20, kelas D.IIl, seluas1.470 m? (seribu empat ratus tujuh puluh meter persegi);)Pengikatan Jual Beli Nomor 110 tanggal 21 Februari 2005 atas sebagiandari bidang tanah adat Buku C Nomor 1187, Persil 20, kelas D.III seluas13.650 m?

Dengan demikian, suatu akte autentik memiliki kKekuatan hukumformil, materil dan bersifat mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, nilaidari pembuktian suatu akte autentik menurut Pasal 1871 dapat ditarik kesimpulanbahwa apa yang termuat baik dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 512, tanggal 15Pebruari 1978 (bukti P1) maupun Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 414/DesaKampung KM 13 atas nama Mochammad Idrus, diterbitkan tanggal 3 April 1974(bukti T.1T.22) tersebut dan segala

Dengan melihat konstruksi surat tersebut diatas dihubungkan denganketentuan pasal 1871 KUHPerdata.

Dengan melihat konstruksi surat tersebut diatas dihubungkan denganketentuan pasal 1871 KUHPerdata. Maka terhadap bukti surat tersebut merupakanPts.

gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim = akanmempertimbangkan buktibukti tulisan/surat dan saksisaksi yang diajukan olehpihakpihak yang berperkara sebagaimana terurai di bawah ini;Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat yang telah diajukan para pihakberupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberimeterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimanadimaksud Pasal 1868, Pasal 1871

Dan sebaliknyamengenai bukti PI 3 dan bukti Pl 4 tentang asal usul dari PARATERBANDING/PARA PENGGUGAT khususnya ahli waris yang bernamaLEKSMONO SOEGIHARTO ternyata isinya tidak bersesuaian dimana bukti PI 3 menjelaskan atas nama HONG BIEN sedangkan dalam bukti Pl 4Halaman 61 dari 99 Halaman Putusan Nomor 665/PDT/2020/PT SBYmenjelaskan atas nama TJAN HONG BIEN alias LEKSMONO SOEGIHARTOmaka sangat jelas bukti tersebut bertentangan dengan pasal 1871 yangmenyatakan : SUATU AKTA OTENTIK NAMUNLAH TIDAK

Tahun Anggaran 2016.1 (satu) lembar asli surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi BengkuluNomor : 602.1/3442/B.IV/DPU/2016 tanggal 23 September 2016perihal penyampaian Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran.1 (satu) bundel Asli tanpa Cap Daftar Nama Usulan PenggantianKuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkungan Bidang Bina MargaTahun Anggaran 2016.5 (lima) asli Surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu besertaHal 75 dari 164 Hal Put No 17/Pid.SusTPK/2018/PT BGLdengan lembar disposisi Nomor : S 1871

dilingkungan DinasPekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.1 (satu) lembar asli surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi BengkuluNomor : 602.1/3442/B.IV/DPU/2016 tanggal 23 September 2016perihal penyampaian Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran.1 (satu) bundel Asli tanopa Cap Daftar Nama Usulan PenggantianKuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkungan Bidang Bina MargaTahun Anggaran 2016.5 (lima) asli Surat dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu besertadengan lembar disposisi Nomor : S 1871

Bahwa karena diterbitkan secara sepihak oleh para penggugat dantidaklah memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti maka suratsurat tersebutpatutlah diragukan kebenaran dan keberadaannya, sehingga menuruthukum acara perdata in casu hukum pembuktian, seharusnya SuratSurattersebut hanya merupakan permulaan bukti dengan tulisansebagaimana diatur dalam Pasal 1871 KUH.

Oleh karena hanya dibuatsecara sepihak dan secara yuridis tidak memenuhi aspek confirmatory,maka suratsurat tersebut patut diragukan kebenarannya dan dengandemikian hanya dapat disebut sebagai permulaan bukti dengan tulisan(Pasal 1871 KUH. Perdata dan pasal 291 RBG dan bandingkan denganPasal 1902 ayat (2) KUH. Perdata);c.

Namun dalam perkara aquo, tidak pernah ada SK KINAG dan SHM dimaksud;e Mengabulkan suatu hak hanya karena pernah didaftarkansebagai obyek landreform adalah suatu ultra petita yang adalahjuga merupakan abuse of power ;(2) Bahwa semua surat tersebut di atas merupakan permulaanbukti dengan tulisan (Pasal 1871 KUH. Perdata dan pasal 291RBG dan bandingkan dengan Pasal 1902 ayat (2) KUH.

dengan Girik/Leter C/PajakHasil Bumi;(2) Buktibukti tersebut sama sekali tidak menunjuk secara pastitentang luas, letak, batas dan persil dari obyek pajaknya bahkanbuktibukti pajak tersebut sudan sering digunakan terhadapbeberapa perkara yang berbedabeda, terhadap obyek tanah yangletaknya juga berbedabeda (vide: Putusan Nomor:15/PDT/2012/PTKTanggal 18 Juni 2012 dengan OctavianusNaimanu sebagai Penggugat/Terbanding);(3) Semua surat tersebut di atas merupakan permulaan buktidengan tulisan (vide: Pasal 1871

Bahwa sehubungan dengan uraian di atas maka perluditegaskan disini, dalam hal suatu alat bukti dengan tulisan bukan aktadiragukan kebenaran dan kekuatan pembuktiannya, maka nilalpembuktian dari Surat tersebut adalah permulaan bukti dengan tulisan(Pasal 1871 KUH. Perdata dan pasal 291 RBG dan bandingkan denganPasal 1902 ayat (2) KUH. Perdata);11.

Dengan demikian, suatu akte autentik memiliki kekuatan hukum formil,materil dan bersifat mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,nilai dari pembuktian suatu akte autentik menurut Pasal 1871 Kitab Undangundang Hukum Perdata dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang termuat baikdalam Sertifikat Hak Milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupunSertifikat Hak Milik milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensitersebut dan segala keterangan yang ada didalamnya

B 1871 /KASN/7/2017tertanggal 11 Juli 2017 perihal Rekomendasi Hasil SeleksiJabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan PemerintahKabupaten Jayapura (fotocopy dari fotocopy) ; Surat Bupati Jayapura No. 821.2/1327/SET tertanggal 13September 2017 perihal Permohonan Izin TertulisPemberitahuan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama danPenunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas (fotocopydari fotocopy) ; Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Jayapura No.700/368/INS/2017 tertanggal 15 September 2017 perihalBerita

, tertulis atas nama SUTIKNO ADIWIJAYA GO;

Bahwa kami selaku para Tergugat akan menyampaikan tentang kekuatandi dalam pembuktian Materiil Atas suatu Akta Otentik yang telah selesalHal 13 putusan perkara No.0392/Pdt.G/2017/PA.Pkpdibuat oleh Pejabat yang berwenang, dari itu kami sampaikan beberapahal berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku diIndonesia, yaitu :e BerdasarkanPasal 1870, pasal 1871, dan pasal 1875KUHPerdata.

yangtermuat didalamnyaPasal 1871Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurnatentang apa yang termuat didalamnya sebagai penuturan belaka, kecuallibila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isiaktaPasal 1875Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orangyang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telahdibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu aktaotentik bagi orangorang yang mendapat hak dari mereka; ketentuapasal 1871

Bahwa terhadap ke 4 (empat) akta itu adalah bukti autentik, bukti yangsempurna sesuai pasal 1868, 1870, 1871 KUH Perdata yang dibuat dalambentuk yang ditentukan.Undangundang oleh para penghadap dihadapan Pejabat Umum (notaris)yang berwenang untuk pembuatan Akta, dan telah sesuai dengan UU RINo 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 Tentang kewajibanmembacakan dengan dihadiri saksi dan ditanda tangani pada saat itujuga oleh para penghadap, saksi dan notaris.C.

WJY/5/1871, tertanggal 1Oktober 2019 (diberi tanda TII5);14.Foto copy Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan danFidusia, tertanggal 8 Januari 2020 (diberi tanda TII6A);15.Foto copy Pengumuman Lelang Kedua melalui Surat Kabar Harian Terbit,tertanggal 23 Januari 2020 (diberi tanda TII6B); 222222 n een ne16.Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 44 s/d 52/SKPT/2020,tertanggal 23 Januari 2020 (diberi tanda TII1) jrnnn nnn nen nn ncn nen ne ncn nnn cence cnn n nnn17.Foto copy Risalah

Kekuatan pembuktian formil.Bahwa segala keterangan yang tertuang dalam akte tersebut, adalah benarsebagai keterangan yang dikehendaki dan dituturkan yang bersangkutan(1871 KUHPerdata).3.

Pasal 1871 KUH Perdata:Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yangsempurna tentang apa yang termuat didalamnya sebagai suatupenuturan belaka, selain sekadar apa yang dituturkan itu adaHalaman 24 dari 92 Hal. Putusan No.651/Padt.G/2020/PN.JKT UTRhubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuatdi situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubunganlangsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat bergunasebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.;junctob.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1875KUHPerdata yang menyebutkan bahwa Suatu tulisan dibawah tanganyang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakal, atauyang dengan cara menurut undang undang dianggap sebagai diakui,memberikan terhadap orang orang yang menandatanganinya sertapara ahli warisnya dan orang orang yang mendapat hak dari padamereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikianpula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu.Menimbang, bahwa

KHUSNUL FAUZI/ Terdakwakemudian terhadap laporan tersebut ditindak lanjuti dengan SuratNomor 521.32/Set.1871/Dipertanobun, perihal Monitoring danPengawasan Peredaran Benih Pajale tanggal 24 November 2017;Bahwa Saksi langsung menindak lanjuti bersama dengan KepalaSeksi KSP (BAIK NITI SARI, AHMAD SUHANDI, NYOMAN ARNAYAdan ABDUL MALIK) turun kelapangan untuk mengecek kebenaranlaporan tersebut dan ternyata benar banyak benih yang rusak ;Bahwa dilapangan ditemukan adanya banyak benih yang ditanamtidak

Dari hasil laporan ditindak lanjuti dengan suratKepala Dinas Pertanian dan Perkebunan = untukmelakukan monitoring dan pengawasan peredaranbenih pajale dengan Surat nomor521.32/set.1871/Dipertabun tanggal 24 November2017.d. Kemudian pada tanggal 20 November 2017Saksi memerintahkan staf untuk melakukan kegiatanyang dimaksud.e. Hasilnya monitoring telan Saksi laporkan keKepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov.

tersebut seharusnya BalaiPengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSBP),dilibatkan dari awal sebelum benih dikirim dari Propinsi asal ;Bahwa BPSBP dilibatkan pada pengadaan tahap II BPSBsetelah ada pengaduan dari masyarakat bahwa jagungtersebut banyak rusak dan diduga palsu ;Bahwa Pengujian benih jagung pada pengadaan tahap II yangterindikasi bermasalah (benih rusak dan atau label benihpalsu) berdasarkan Perintah dari Kepala Dinas Pertanian danPerkebunan Prop NTB sesual surat nomor521.32/set.1871

SintaAgro Mandiri bermula diketahui pada sekitar bulan Nopember 2017 saatmelakukan monitoring pelaksanaan program di wilayah Kabupaten Bimadan ada penerima bantuan yang melaporkan tentang benih rusaktersebut dan setelah dilakukan pengecekan ditempat lain, antara lain diKabupaten Dompu ternyata kondisi sama dan Terdakwa selaku KepalaDinas Pertanian dan Perkebunan NTB~ dengan surat No.521.32/Set.1871/Dipertabun tanggal 24 Nopember 2017 perihalMonitoring dan Pengawasan Peredaran Benih Pajale, menugaskanKepala

Sinta Agro Mandiri bermula diketahui pada sekitar bulan Nopember 2017saat melakukan monitoring pelaksanaan program di wilayah Kabupaten Bimadan ada penerima bantuan yang melaporkan tentang benih rusak tersebut dansetelah dilakukan pengecekan ditempat lain, antara lain di Kabupaten Domputernyata kondisi sama dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian danPerkebunan NTB dengan surat No. 521.32/Set.1871/Dipertabun tanggal 24Nopember 2017 perihal Monitoring dan Pengawasan Peredaran Benih Pajale,menugaskan

Pembuktian hak dapat dilakukan denganpernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dipercaya darisekurangkurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakatsetempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yangbersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan ke atas maupunke samping;Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mencermati terkaitdengan ketentuan pembuktian formil dalam pembuktian perdata sesuaidengan ketentuan dalam Pasal 1871 KUHPerdata, bahwa segala keteranganyang