Bahwa kemudian setelah pembicaraantersebut, pada tanggal 12 April 2015, kami berenam (yaitu orang yangsama sebagaimana Terdakwa jelaskan) menemui pihak perwakilanHalaman 94 dari 120 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Smrpemilik Ponton di kantornya di Tarakan (yang alamatnya Terdakwa tidakingat, disekitar daeran Markoni) untuk menerima penyerahan uangsebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).

menyampaikan bahwaVerifikator hanya memeriksa kelengkapan sekolah Penerima BOSDAKabupaten kalaupun ada sekolah yang meminta untukdikunsultasikan terkait pertanggungjawaban kelengkapanHalaman 57 dari 130 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2020/PN Smradministrasi penggunaan DANA BOSDA Bantuan keuangan ProvinsiKalimantan Timur diperiksa Saja namun tidak dibuatkan ceklistnya.Bahwa saksi menerangkan tidak ada sekolan Menengah KejuruanSMK Pelita Gamma terkait pertanggungjawaban penggunaan DanaOperasional Sekolah daeran

Rejang Lebong tahun anggran 2018sudah tercantum dalam Laporan perhitungan kerugian keuangan negara(PKKN) dengan nomor : 194 / PKKN / 2020, tanggal 16 Desember 2020 yangsudah diserahkan kepada Penyidik Sat Reskrim Polres Rejang Lebong;Bahwa penyebab terjadinya kerugian keuangan negara/ daeran dalampenggunaan APBDes di Desa Selamat Sudiarjo tahun anggaran 2018 adalah= Adanya honor perangkat desa dan BPD yang tidak dibayarkan. Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan (BUMDES dan lampu jalan).

setelah dicari informasi kepadapihak masyarakat sekitar lainnya, maka didapatkan beberapa copy salinan Girikatas nama ahli waris, dengan beberapa luas dan mutasi yang tidak dilakukanoleh yang berhak yakni ahli waris itu sendiri dan juga terdapat beberapa aktajual beli dan bahkan Sertifikat Kepemilikan diatas tanah milik Pewaris, yangberasal dari C 141, maupun C lainnya, yang akhirnya kemungkinan besarberalih keatas nama para Tergugat;Bahwa telah ditemukan copy SALINAN SURAT KETETAPAN Iuranpembangunan Daeran

logging diareal lokasi perkebunan Pemohon karena semuanya sudah tertanamsawit jadi tidak ada lagi pembukaan lahan;Bahwa, selama 2 (dua) hari tim berkeliling di areal lokasi Saksi lalu timlangsung ke Kayong Utara;Bahwa, surat tugas pertama tim Gakkum 2 (dua) hari di lapangan dantidak ditemukan aktifitas i/legal logging di wilayah Saksi;Bahwa, Pemohon tidak ada memberitahukan kepada Termohon bahwasejak bulan Agustus sampai September terjadi kebakaran;Bahwa, Termohon pasti tahu ada bekas kebakaran di daeran

Surat Permohonan kepada Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor:UKB/D/187/2018 tertanggal 12 November 2018 Perihal PermohonanInformasi Status Tanah Adat, lalu dijawab oleh Sekretaris DaerahKabupaten Lampung Utara atas nama Bupati Lampung Utara melalui suratNomor : 100/037/01LU/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal Status TanahAdat, yang menegaskan bahwa sampai dengan saat ini PemerintahKabupaten Lampung Utara belum ada peraturan daeran dan SuratKeputusan Bupati Lampung Utara serta aturan lainnya yang

Semenguk, Buay Baradatu,Buay Barasakti, Buay Bahuga dan Buay Pemuka, sebagaimana itu ditegaskandalam Surat Bupati Way Kanan (Tergugat 32) tanggal 18 Desember 2018 Nomor100/066/I.01WK/2018 yang juga dijadikan dasar oleh Penggugat untukmengajukan gugatan dalam perkara a quo, dimana masyarakat adat Marga BuayPemuka Bangsa Raja dan masyarakat adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilirtermasuk dalam kelompok Buay Pemuka ;Halaman 217 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN BbuBahwa Peraturan Daeran

Semenguk, Buay Baradatu,Buay Barasakti, Buay Bahuga dan Buay Pemuka, sebagaimana itu ditegaskanHalaman 232 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN Bbudalam Surat Bupati Way Kanan (Tergugat 32) tanggal 18 Desember 2018 Nomor100/066/I.01WK/2018 yang juga dijadikan dasar oleh Penggugat untukmengajukan gugatan dalam perkara a quo, dimana masyarakat adat Marga BuayPemuka Bangsa Raja dan masyarakat adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilirtermasuk dalam kelompok Buay Pemuka ;Bahwa Peraturan Daeran

Semenguk, Buay Baradatu,Buay Barasakti, Buay Bahuga dan Buay Pemuka, sebagaimana itu ditegaskandalam Surat Bupati Way Kanan (Tergugat 32) tanggal 18 Desember 2018 Nomor100/066/I.01WK/2018 yang juga dijadikan dasar oleh Penggugat untukmengajukan gugatan dalam perkara a quo, dimana masyarakat adat Marga BuayHalaman 523 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN BbuPemuka Bangsa Raja dan masyarakat adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilirtermasuk dalam kelompok Buay Pemuka ;Bahwa Peraturan Daeran

Bahwa Tergugat32 tidak memiliki kapasitas untuk memberikan izin apapun diluar wilayahadministrasi dan hukum Kabupaten Way Kanan, berlebih bahwa dalamperkara ini Penggugat tidak menarik Pemerintah Daeran Lampung Utarasebagai Pihak dalam Perkara.Bahwa berdasarkan hal demikian, jika memang mengacu pada makna forumrei sitae, maka haruslan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan.

Sukman.Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar AlamNomor : 813/187/KPTS/BKD/2008 Tanggal 17 Januari 2008 tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daeran Kota Pagar Alam a.n.Dolly Hyrven.Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar AlamNomor : 821.13/450/KPTS/BKD/2009 Tanggal 30 Juni 2009 tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipila.n.

. : 60/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYkabupaten/kota, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembianaan kemasyarakatandan pemberdayaan masyarakat desaBahwa Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperolehdari hasil bagi hasil pajak daeran dan bagian dari dana perimbangankeuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desayang dibagikan secara proporsional.Bahwa penunjukan Pelaksana Kegiatan adalah kewenangan dari KepalaDesa dan pemilinan

perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut : Pada tahun 2008 dan tahun 2009 terdapat pekerjaan pembangunan Terminal Transit TipeB di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Tahap II dan Tahap III bersumberdari dana APBD II Kota Ambon Tahun Anggaran 2008 dan 2009, terdiri dari TahunAnggaran 2008 tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daeran

nilai yangseharusnya dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa, denganmemperhitungkan pengembalian uang atas Pembayaran MC VIII dan Retensitahun 2008 oleh Penyedia Barang/Jasa ke Pemerintah Kota Ambon, sehinggadiperoleh nilai Kerugian Keuangan Negara.Bahwa pekerjaan terminal transit tipe B di Desa Passo Kecamatan Baguala KotaAmbon bersumber dari dana APBD II Kota Ambon Tahun anggaran 2008 dan 2009,terdiri dari tahunan anggaran 2008 tercantum dalam dukumen oelaksanaananggaran satuan kerja perangkat daeran

dengan pembuatan kioskios di daerah terminal untuk perkembanganperekonomian dan mendukung dari keberlangsungan terminal atau dengan kata lainsebagai Sarana penunjang dari terminal tersebutBahwa pada tahun 2008 dan terdapat pekerjaan pembangunan Terminal Transit TipeB di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Tahap II dan Tahap III bersumberdari dana APBD II Kota Ambon Tahun Anggaran 2008 dan 2009, terdiri dari TahunAnggaran 2008 tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daeran

untuk ditandatangani dan dikirimkan ke DPRD, yang kemudian oleh Sub Tim36Anggaran ini yang tugasnya :Menghimpun, menyiapkan dan menyajikan data anggaran baikdibidang pendapatan maupun belanja yang diusulkan olehkantor unit kerja kepada tim penyusun APBD, jadi yangberhubungan dengan dinas ketika menyusun itu bukan timpenyusun tapi sub tim ini yang hasilnya dipresentasikan;Menyiapkan konsep pengantar nota keuangan, konsep peraturandaerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang perubahanAPBD, peraturan daeran

YKperkantoran sebagaimana Objek Sengketa sehingga tidak sesuai denganfungsi dan tujuan kawasan Agropolitan;Menimbang, bahwa terhadap alasan penolakan IMB terkait kesesuaianantara peruntukan bangunan dan rencana kabupaten dalam RT/RW, makaHakim Anggota akan merujuk pada ketentuan Peraturan Daeran KabupatenGunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Gunungkidul Tahun 20102030 yang menyatakan bahwa:Pasal 1Angka 51Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu

Perebuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara baik Pemerintah pusatmaupun Pemerintah daeran Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta masyarakat diKecamatan Paminggir, Kalimantan Selatan ;2. Kejahatan korupsi saat ini dipandang sebagai Ordinary Crime di Indonesiakhususnya dan Negaranegara lain umumnya yang telah menjadi perhatianBadanbadan dunia seperti Perserikatan BangsaBangsa (UN) ;Halhal yang meringankan1. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;2.

dipertanggungjawabkan atau dibebankankepada Terdakwa Sefiyanto Tangono;Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undangundang Nomor 1 Tahun2004 menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, Suratberharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) dan (2) UndangundangHalaman 153 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.SusTPK/2020/PN TteNomor 1 Tahun 2004 :(1) Setiap kerugian negara/daeran

Sesampainya di bengkel Saksi bertemu dengan Rozi, Yudi sertaSaksi Mustafa Kamal, saat di bengkel Saksi mendengar cerita dari Arifyang katanya ada keributan di daeran Panduang Jorong Rumbai,kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Saksi pergi dengan Arif dengansepeda motor untuk melihat keadaan di Panduang; Bahwa kemudian sekitar pukul 13.45 Saksi dan Arif sampai diJorong Rumbai, Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di Panduangsebelum Hotel Sumpur, ketika itu Saksi melihat massa Malalo ramai,diantaranya yang

sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam perkara ini TON MARTEN dan DESMANRAMADANI telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa yang bernamaTONI MARTEN dan DESMAN RAMADANI senyatanya yang tertulis di dalamKartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya adalah orang yang sama, denganmenggunakan nama alias dan nama ayah sebagaimana lazim digunakan olehmasyarakat di daerah Terdakwa bertempat tinggal sehingga nama ParaTerdakwa yang dikenal oleh masyarakat di daeran

n nnn nnn nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnes5) Dana ADD (alokasi dana desa) pada tahun 2014 sejumlahRP.68.638.518, ;0nnnnnnn nnn n nnn nnn nnn n nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanes6) Dana PAD (Pendapatan Asli Desa) yang diterima sejumlahRP.41.064.500, ;nnnnnnnn anna nn nnn nnn nnnnn nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns7) Dana CSR BPD (bantuan untuk masyarakat kurang mampu)dana yang masuk ke rekening Desa Mengwitani sebesarRp.10.000.000,;8) Dana perubahan (yang berasal dari dana bagi hasil pajak danretribusi daeran

BahwaTergugat menyadari bahwa dengan adanya objek gugatan tersebutmerupakan salah satu. langkah dalam rangka melakukanpengamanan barang milik daeran khususnya pengamananadministrasi dimana atas barang milik daerah tersebut merupakanbenda yang memiliki nilai ekonomis yang digunakan sebesarbesarnya bagi kemakmuran masyarakat.

ABDUL RAHIM pada tanggal26 Januari 2020 di daeran Sawah besar, Jakarta Pusat.Terdakwa secara bersamasama melakukan tindak pidanamelakukan tindak pidana mengakses system informasi elektronikmilik orang lain tanpa jjin dan/atau pencurian dan/atau turut sertamelakukan tindak pidana dan/atau dengan sengaja memberibantuan kejahatan yang menyebabkan kerugian terhadap korbansebesar total Rp 1.100.000.000, (Satu miliar seratus juta rupiah)dengan cara menukar kartu atm BriTAmaGold Priority milikkorban untuk

ekonomi dan struktur infrastruktur,pariwisata termasuk infrastruktur jalan sedangkan ekonominya adalahpertanian, perdagangan dan perkebunan;Bahwa ada tiga latar belakang pemerintah daerah menanyakan suratkepada Kementerian ESDM yang pertama setelah tahun 2008 itu adapenolakan tidak ada aktivitas terkait izin ini, Kemudian daerah mendengarHalaman 159 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUNJKTada langkahlangkah untuk penyiapan perizinan, perizinan inilah tindaklanjutnya untuk diproses lalu daeran

Lembar 5 untuk Kepolisian warna kuning.Bahwa dealer yang mentransfer dan menitipkan uang pajak kenderaanbaru yaitu dealer sepeda motor Honda Lion dan Dealer mobil Hino danuang pajak tersebut ada yang saksi setor dan ada yang saksi tidak setorke Kas Daerah;Bahwa pada tahun 2018 yang saksi tidak setor ke Kas daerah adalah beabalik nama kenderaan baru BBNBK1 roda 2 (dua) dan roda (empat) sekitar100 Juta lebih dari lembar surat ketapapan pajak daeran PKB/BBNKB danSWDKLLI;Bahwa saksi tidak menyetor ke