Ditemukan 3494 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tenggara tanggung tentang tenggat tenang tunggang tanggang tenggeng tinggang tenggana wastu wantu watu wktu wahyu
Penelusuran terkait : Pajak Tenggang waktu Tenggang waktu banding Melampaui tenggat waktu Lewat tenggang waktu Tenggang waktu pengajuan pk;tenggat waktu
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-11-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 98 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg
Tanggal 23 Februari 2015 — MUSASHI PANGERAN BATARA SITANGGANG. SIHAR HARIADI SITUMORANG alias BONI.
131 — 30
  • ;Bahwa maksud perbedaan fisik yaitu kualitas dan kuantitas adalah selisih kurang /volume kurang ;Bahwa usia pakai bisa diperkirakan, secara teknis usia dan despresiasi kualitastetapi rentangnya itu tidak sampai melampaui tenggang waktu tahun, misalnyadengan K100 dalam setahun kemudian akan turun menjadi K95, penurunan itudisebabkan karena faktor luar, lingkungan atau pelaksanaannya tidak sesuaispesifikasi ;148Bahwa umumnya yang paling cepat untuk jalan beton usianya minimal 5 tahunharusnya kembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
552 — 562 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tenggang waktu sebagaimana ditentukan olehPasal 55 Undangundang Nomor 5 tahun 1986;PARA PEMOHON KASASIdahulu PARA PEMBANDING/PARATERGUGAT menolak dengan tegas pertimbangan Judex Factie tersebutdiatas karena Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum.
    No. 2446 K/Pdt/2009Pengadilan Tata Usaha Negara pada saat itu (16 Oktober 2006),akan melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan olehpasal 55 Undangundang Nomor 5 tahun 1986;Bahwa PARA PEMOHON KASASIdahulu PARA PEMBANDING/PARATERGUGAT menolak dengan tegas pertimbangan hukum Judex FactiePengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut diatas karena nyatanyatamerupakan kesalahan dalam menerapkan hukum dan bahkan telahbertentangan dengan hukum yang berlaku.Bahwa berdasarkan Pasal 134 Het Herziene Indonesische
    No. 2446 K/Pdt/2009sedangkan gugatan diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal26 Januari 2000, sehingga telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sebagaimana ditentukan oleh pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun1986, oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima,Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,maka apabila gugatan perkara a quo diajukan ke Pengadilan Tata UsahaNegara pada saat itu (16 Oktober 2006), akan melampaui tenggang waktusebagaimana
    No. 2446 K/Pdt/2009sehingga telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisebagaimana ditentukan oleh pasal 55 Undangundang Nomor 5Tahun 1986, oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebutdiatas, maka apabila gugatan perkara a quo diajukan ke PengadilanTata Usaha Negara pada saat itu (16 Oktober 2006), akan melampauitenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 55 Undangundang Nomor 5 tahun 1986;Bahwa PEMOHON KASASIVdahulu
    No. 2446 K/Pdt/2009Judex factie tidak dapat dibenarkan, karena obyek gugatan tersebutratarata diterbitkan sekitar tahun 1987, sedangkan gugatan diajukanke Peradilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Januari 2000,sehingga telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisebagaimana ditentukan oleh pasal 55 Undangundang Nomor 5Tahun 1986, oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebutdiatas, maka apabila gugatan perkara a quo
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 09-12-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 10-01-2022
Putusan PT PONTIANAK Nomor 98/PDT/2021/PT PTK
Tanggal 5 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat II : EDDY ROSTANDY (dahulu bernama TAN THIANG TJIAP) Diwakili Oleh : HERAWAN UTORO DAN REKAN
Pembanding/Tergugat III : ANTHONY ROSTANDY (dahulu bernama TAN TIANG LIU) Diwakili Oleh : HERAWAN UTORO DAN REKAN
Terbanding/Penggugat : ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROVINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKAT PONTIANAK (dahulu bernama PERHIMPUNAN BIARAWAN-BIARAWAN KAPUSIN)
Terbanding/Turut Tergugat III : JOSEPH TEDY ROSTANDY (dahulu bernama TAN TI IANG TANG)
Terbanding/Turut Tergugat IV : KOSMAS ROSTANDY TAN (dahulu bernama TAN TIANG MOUW)
Terbanding/Turut Tergugat V : TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H.
Turut Terbanding/Tergugat I : THOMAS TANDEAN (dahulu bernama TAN THIAM PHENG)
255 — 129
  • Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.CAP, Telah Melampaui Tenggang Waktu yakni dalam waktu 5 (/ima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h 1, dan J Undangundang No.34 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah denHalaman 256 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTKgan Undangundang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, oleh karenanya Tidak Memenuhi Syarat Formil;6.).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Konawe Putra Propertindo yang diwakili oleh: Irjen.Pol (Purn) Drs. Johny M Samosir, M.Sc
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK
629 — 911
  • GUGATAN PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU(DALUWARSA);1.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun1986 jo UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 Jo.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 13-07-2018 — Putus : 28-09-2018 — Upload : 16-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 1441/Pid.B/2018/PN Tng
Tanggal 28 September 2018 — Penuntut Umum:
HERU APRIANTO, SH
Terdakwa:
SYAIFUL BAHRI Bin DARIP SARNUDIN
100 — 13
  • Pemohon OJAK LIMBONG dengan ROHANI PARDOSI telahmelakukan perkawinan menurut hukum agama Kristen dihadapan PendetaHKBP Ressort Limbong Sagala, yang dengan demikian telah terbuktibahwa perkawinan Para Pemohon Ojak Limbong dengan Rohani Pardosiadalah merupakan suatu perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa perkawinanPara Pemohon adalah suatu perkawinan yang sah, dimana kewajibanmelaporkan perkawinan tersebut kepada Instansi Pelaksana di tempatterjadinya perkawinan telah melampaui
    tenggang waktu 60 (enam puluh)hari sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan sehingga perkawinan tersebut tidakbisa dibuktikan dengan Akta Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan386Pasal 36 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,pencatatan tersebut hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapanpengadilan, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan ParaPemohon tersebut dapat dicatatkan melalui suatu penetapan, dapatdikabulkan
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 2232/Pid.B/2018/PN Tng
Tanggal 12 Desember 2018 — Penuntut Umum:
TIAMILLA, SH.
Terdakwa:
DERY SETIAWAN Bin BUNCENG
85 — 141
  • Pemohon OJAK LIMBONG dengan ROHANI PARDOSI telahmelakukan perkawinan menurut hukum agama Kristen dihadapan PendetaHKBP Ressort Limbong Sagala, yang dengan demikian telah terbuktibahwa perkawinan Para Pemohon Ojak Limbong dengan Rohani Pardosiadalah merupakan suatu perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa perkawinanPara Pemohon adalah suatu perkawinan yang sah, dimana kewajibanmelaporkan perkawinan tersebut kepada Instansi Pelaksana di tempatterjadinya perkawinan telah melampaui
    tenggang waktu 60 (enam puluh)hari sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan sehingga perkawinan tersebut tidakbisa dibuktikan dengan Akta Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuanPasal 36 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,pencatatan tersebut hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapanpengadilan, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan ParaPemohon tersebut dapat dicatatkan melalui suatu penetapan, dapatdikabulkan ;Menimbang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-04-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 221/PDT.G/2013/PN.JKT Sel
Tanggal 13 Februari 2014 — PT CHINA Yl DA GANG TAI MINERAL INDONESIA ("PT CYD"), Lawan 1. Notaris YAN ARMIN, S.H., 2. HERRY ONGSO, 3. RUDI SALIM, 4. DAVID SUSANTIO, 5. BUDY WIDJAJA, 6. PO AGUS SUSANTIO 7. POHANDI DJAMILLAH 8. KARMAN TANDANU 9. WAHYUDI WIDJAJA 10. LAU ANDY LEO 11. SAMSIUR SAUDJANA 12. ARIFIN WIJAYA 13. PT SUNG PUTRA PERSADA ("PT SPP"),
608 — 242
  • AHUAH.01.1038733 tanggal 31 Oktober 2012 cacat yuridis dan batal demi hukum karenapemberitahuan dilakukan setelah melampaui tenggang waktu yang dibenarkan oleh Pasal 56 UU PT,selambatlambainya 30 (tiga puluh) han, memperhatikan tanggal pembuatan akta tanggal 30 Januan 2012dan terdaftar tanggal 31 Oktober 2012 telah berselang sekitar 8 (delapan) bulan, maka atas pelanggarantenggat waktu tersebut pendaftaran tersebut menjadi cacat yuridis dan batal demi hukum sebagaimanadiatur dalam Pasal 56 ayat (
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-03-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 580/Pid.Sus/2019/PN Tng
Tanggal 21 Mei 2019 — Penuntut Umum:
W. BARNAD, SH
Terdakwa:
IWAN SETIAWAN Als IWAN Bin HASANUDIN Alm
97 — 15
  • Pemohon OJAK LIMBONG dengan ROHANI PARDOSI telahmelakukan perkawinan menurut hukum agama Kristen dihadapan PendetaHKBP Ressort Limbong Sagala, yang dengan demikian telah terbuktibahwa perkawinan Para Pemohon Ojak Limbong dengan Rohani Pardosiadalah merupakan suatu perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa perkawinanPara Pemohon adalah suatu perkawinan yang sah, dimana kewajibanmelaporkan perkawinan tersebut kepada Instansi Pelaksana di tempatterjadinya perkawinan telah melampaui
    tenggang waktu 60 (enam puluh)hari sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan sehingga perkawinan tersebut tidakbisa dibuktikan dengan Akta Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan388Pasal 36 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,pencatatan tersebut hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapanpengadilan, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan ParaPemohon tersebut dapat dicatatkan melalui suatu penetapan, dapatdikabulkan
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-04-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 676/Pid.Sus/2019/PN Tng
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ANDRY SUDARMAJI, SH
Terdakwa:
DIDI APRIADI ALIAS PETET BIN BADRUDIN
71 — 10
  • Pemohon OJAK LIMBONG dengan ROHANI PARDOSI telahmelakukan perkawinan menurut hukum agama Kristen dihadapan PendetaHKBP Ressort Limbong Sagala, yang dengan demikian telah terbuktibahwa perkawinan Para Pemohon Ojak Limbong dengan Rohani Pardosiadalah merupakan suatu perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa perkawinanPara Pemohon adalah suatu perkawinan yang sah, dimana kewajibanmelaporkan perkawinan tersebut kepada Instansi Pelaksana di tempatterjadinya perkawinan telah melampaui
    tenggang waktu 60 (enam puluh)hari sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan sehingga perkawinan tersebut tidakbisa dibuktikan dengan Akta Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan426Pasal 36 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,pencatatan tersebut hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapanpengadilan, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan ParaPemohon tersebut dapat dicatatkan melalui suatu penetapan, dapatdikabulkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 78/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Desember 2016 — Pidana Korupsi - EDY NASUTION
398 — 172
  • SARWO EDY dan menanyakan haltersebut selanjutnya SARWO EDY mengatakan bahwa putusan telahdisampaikan kepada pemohon dan termohon PK pada tanggal 7 Agustus2015;Bahwa kemudian Terdakwa memberikan saran agar pemohon PKmenyampaikan surat untuk meminta putusan kasasi kembali dannantinya putusan kasasi tersebut Terdakwa beritahukan kembali kepadapemohon PK dengan kuasa yang baru;Bahwa berdasarkan kuasa hukum yang baru PT AAL mengenaipencabutan kuasa hukum yang lama maka tenggang wakitu pengajuanPK belum melampaui
    tenggang waktu pengajuan PK;Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk kuasa hukum PT AAL yang lamaberasal dari kantor lawyer Mark & Co sedangkan kuasa hukum PT AALyang baru dari kantor Cakra & Co;Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang dollar Singapura kepadaSARWO EDY dan IRDIANSYAH dikarenakan kedua orang tersebut telahbekerja dengan baik dalam pertandingan IT perdata/Niaga, uang tersebutberasal dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa mendapatkan rezeki yanglebih dan tidak ada kaitannya dengan perkara pengajuan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 13-06-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 119/G/2014/PTUN.JKT
Tanggal 5 Maret 2015 — 1.ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA (“ATVJI”),2.ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA ( ATVLI );1.MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA ,2.PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (“Metro TV”), dkk
201 — 403
  • Dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukanpada tanggal 13 Juni 2014 telah melampaui tenggang waktu sebagaimanadipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
    berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara, maka hak Penggugat II Intervensi untukmengajukan gugatan adalah dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisejak keputusankeputusan Tergugat yang terakhir, yaitu tanggal 14 Mei 2013.Dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 25September 2014 telah melampaui
    tenggang waktu sebagaimana dipersyaratkandalam ketentuan peraturan perundangundangan.b.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 09-02-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 12/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 6 Desember 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S., alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,2.SATRIO BUDIYONO, S.H.
109 — 72
  • tertuliskepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ; BDGSehingga berdasarkan ketentuanketentuan tersebut Penggugat sudahtidak berwenang lagi untuk menggugat Surat Keputusan Pejabat TataUsaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo , karenatelah mempunyai kekuatan hukum pasti, maka atas dalil gugatan patutuntuk ditolak, sebab telah kadaluarsa atau melampaui
    tenggang waktu 5(lima) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Bahwa Penggugat dikategorikan atau termasuk dalamRECHTS VERWERKING?
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 9 Tahun 2017
2013 — 1349
  • Tentang : Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung
  • 296, 297UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali harus dinyatakantidak dapat diterima;*Menimbang, bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga padatanggal , sedangkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga pada tanggal , dengan demikianmemori peninjauan kembali itu diajukan telah melampaui
    tenggang waktu sebagaimanaditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonanpeninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima;*Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembalidinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali(Termohon/Pemohon Pailit) dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalampemeriksaan peninjauan kembali;Memperhatikan UndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 07-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — I. PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (METRO TV), DKK., II. PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI ("ANTV")., III. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI., IV. PT. SURYA CITRA TELEVISI., DKK., V. PT. INDOSIAR BANDUNG TELEVISI, DKK., VI. PT. TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA, DKK., VII. PT. TRANS MEDAN DAN PT. TRANS7 PALEMBANG, DKK VS I. ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA ("ATVJI")., II. ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA (ATVLI) DAN I. PT. RCTI SATU., II. PT. RCTI SEPULUH., III. PT. RCTI LIMA BELAS ACEH., IV. PT. GTV DUA., V. PT. GTV TUJUH., VI. PT. GLOBAL INFORMASI BERMUTU;
138 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengandemikian gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 25 September2014 telah melampaui tenggang waktu sebagaimana dipersyaratkandalam ketentuan peraturan perundangundangan.b.