Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.

Peraturan Pemerintah67No. 224 Tahun 1961 tentang PelaksanaanPembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian danMengacu ......Peraturan yang berkaitan dengan Landreform jelas bahwasetiap orang yang ingin mengelola / menggarap tanah harusterlebih dahulu mendapatkan SIM (Surat Ijin Menggarap)dari Negara/Pemerintah, apabila penggarap tidak memilikiijin menggarap tersebut maka penggarapannya dianggap liarDan berdasarkan Undang Undang No. 51 Tahun 1960Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak

Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.

Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.

Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.

Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.

Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.

Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.

Gugatana quo juga dibarengi dengan tindakan sepihak Para Penggugat yaitumemblokade dan menutup jalan menuju lokasi 2 gedung tersebut, inimenunjukkan itikad tidak baik dari Para Penggugat, sebab telah melanggarhukum, karena mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain, ataupunmengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalammenggunakan suatu bidang tanah sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 6Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perpu) Nomor 51 tahun 1960tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya;Bahwa seharusnya pihak Para Penggugat dalam hal inimengedepankan jalur hukum yang ada, dan tidak melakukan tindakantindakanyang bersifat melawan hukum.

Penggugat yaituHalaman 44 dari 119 halaman Putusan Nomor 9/Pdt/2020/PT.BNA.memblokade dan menutup jalan menuju lokasi 2 gedung tersebut, inimenunjukkan itikad tidak baik dari Para Penggugat, sebab telah melanggarhukum, karena mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain, ataupunmengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalammenggunakan suatu bidang tanah sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 6Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perpu) Nomor 51 tahun1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atauKuasanya;Bahwa seharusnya pihak Para Penggugat dalam hal inimengedepankan jalur hukum yang ada, dan tidak melakukan tindakantindakanyang bersifat melawan hukum apalagi anarkis.

bertanda T3, telah ternyata bahwa Turut Tergugat Illtelah melakukan rangkaian tindakan hukum sesuai dengan ketentuan undangundang (UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP), sehingga atas laporan Tergugatyang termuat dalam Laporan Polisi (TT.Ill1), setelan dilakukan prosespenyelidikan dan penyidikan terhadap terlapor (Penggugat Ill) dan berkasnyatelah dilimpahkan untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Pontianak, telahterbukti dan dijatuhi pidana sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu Nomor51Tahun 1960 tentang pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak) sebagaimanabukti bertanda T3 dan TT.III25 berupa foto copy Catatan Persidangan terhadapPutusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1317/Pid.C/2017/PN.Ptk tanggal 6Nopember 2017 atas nama Terdakwa Ismail Bin Ali Umar (dalam hal iniPenggugat Ill).

telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumkarena telah melanggar hukum dengan memakai tanah tanpa izin dariPENGGUGAT REKONPENSI.bahwa perbuatan TERGUGAT REKONPENSI pada tanggal 15 Februari 2015yang telah membangun gubuk dari rangka besi di atas tanah garapan negarayang hak garapnya demi hukum dimiliki oleh PENGGUGAT REKONPENSI sertamemasang plang yang isinya mengklaim tanah tersebut adalah milikTERGUGAT REKONPENSI, nyatanyata telah melanggar ketentuan Pasal 2Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yangberhak atau kuasanya.TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukumkarena TERGUGAT REKONPENSI telah melanggar hukum dengan melakukanpengrusakan terhadap barangbarang milik PENGGUGAT REKONPENSI.Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONPENSI yang telah melakukanpengrusakan atas barangbarang milik PENGGUGAT REKONPENSI padatanggal 15 Februari 2015 yakni melakukan pengrusakan atas barangbarangPENGGUGAT REKONPENSI, berupa menutup sumur, merusak timba air,penutupan tempat parkir

Fakta : Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 10 tersebutsebagaimana mestinya.Oleh karena status tanah aquo telah menjadi tanah Negara setidaknyasejak tahun 1980, maka Tergugat wajib memverifikasi status Penggugat,riwayat Penggugat menguasai/menempati tanah aquo, berdasarkandatadata yang dimiliki;Bahwa selain mengabaikan dan telah melanggar kententuan PergubNomor 207 Tahun 2016 tersebut, Tergugat juga melanggar PeraturanPemerintah pengganti UndangUndang Nomor : 51 tahun 1960 tentangLarangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya Pasal 1UndangUndang aquo mengatakan dalam peraturan Pengganti UndangUndang ini yang dimaksud dengan :1.

lain (Penggugat) telah menjual objek sengketa kepada DaudMarojahan Ompusunggu dan untuk itu Penggugat telah berupaya untukmenyelesaikan permasalahan penjualan tanah objek sengketa kepadaNurianto Berito Manurung secara musyawarah dan kekeluargaan denganmenyampaikan teguranteguran lisan akan tetapi tidak berhasil bahkan DaudMarojahan Ompusunggu (Pembeli) melaporkan Penggugat kepada KepolisianResor Tapanuli Selatan melanggar Pasal 2 dan Pasal 6 UndangUndangNomor 51 PRP tahun 1960 tentang Larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya sehingga Penggugat dijatuhi pidana kurungan selama15 (lima belas) hari dengan masa percobaan selama 1 (satu) bulan;Bahwa jual beli antara Nurianto Berito Manurung (Penjual) kepada DaudMarojahan Ompusunggu (Pembeli) sebagaimana Surat Jual Tanah Perumahantanggal 02 Agustus 2020 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum,dengan alasan karena Nurianto Berito Manurung adalah orang yang tidakberhak menjual objek sengketa kepada siapapun tanpa seizin dansepengetahuan

yang kemudiandiperpanjang dan dipecah menjadi Sertipikat HGU No. 149/Hambalang atas nama Penggugat.Bahwa dengan demikian apabila izin dan pemanfaatan tanah olehPara Tergugat tersebut benar adnya, quod non, maka dapatdibuktikan syarat dan dokumen yang digunakan mengajukanpermohonan tersebut menggunakan keterangan dan dokumenpalsu tanpa izin dan persetujuan Penggugat sebagai pemilik danpemegang hak yang sah bertentangan dengan hukumsebagaimana juga dimaksud UU No.51 PRP tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian

Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya(vide pasal 6 ayat 1 huruf b, c dan d).

yang kemudiandiperpanjang dan dipecah menjadi Sertipikat HGU No. 149/Hambalang atas nama Penggugat.Bahwa dengan demikian apabila izin dan pemanfaatan tanah olehPara Tergugat tersebut benar adnya, quod non, maka dapatdibuktikan syarat dan dokumen yang digunakan mengajukanpermohonan tersebut menggunakan keterangan dan dokumenpalsu tanpa izin dan persetujuan Penggugat sebagai pemilik danpemegang hak yang sah bertentangan dengan hukumsebagaimana juga dimaksud UU No.51 PRP tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian

Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya(vide pasal 6 ayat 1 huruf b, c dan d).

Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.

dikuasi oleh TERGUGAT dan TURUTTERGUGAT Il, maka perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT Il,TERGUGAT III, telah melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan PerppuNo. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa jinYang Berhak Atau Kuasanya, yang berbunyi : Dilarang memakaitanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill, sebagaimana angka (24) diatas, diterangkan didalam Perppu No. 51 Tahun 1960, MenyatakanBahwa pemakaian

tanah tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanyayang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pula denganpidana (pasal 2 jo.

SehinggaPembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat II, yakniPenyerobotan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang No. 51 Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya.Bahwa adanya kerugian materiil dan immateriil dari Para Terbandingsemula Penggugat yang diakibatkan oleh Perbuatan melawan hukumdari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat Il,secara lengkap telah diuraikan pada Posita butir point 58 & 59gugatan

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UndangUndang nomor 51 PRP tahun1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhakatau Kuasanya disebutkan sebagaiberikut : Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 3, maka Penguasa Daerah dapatmemerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkantanah yang bersangkutandengan segala barang dan orang yang menerima hakdaripadanya ;Sehubungan dengan hal tersebut pemanfaatan Tanah Kas Desaagar segera Saudara kembalikan pengelolaannya

Sehingga, petikan surat keputusan yangmelanggar ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini batalkarena hukum, sedang penggunaan dan penguasaan tanah yangbersangkutan adalah pemakaian tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya;Karena asal tanah yang diberikan oleh Termohon PeninjauanKembali Kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali adalahtanah milik Pemohon Peninjauan Kembali (obukan tanah Negaraatau tanah orang lain) yang belum dibebaskan.

penguasaan fisik objek permohonan selama 51 (lima puluh satu)tahunsesuai dalil Para Penggugattimbul karena adanyaizin menempatitanahtersebutdariTergugat IIIntervensi dengan hubungan hukumberupasewamenyewaantara RohaniSoetjiptodanTergugatIIIntervensi, sehingga pengakuan Para Penggugat sebagai pemilik tanahtersebutmembuktikanbahwa Para Penggugatberitikad buruk (badfaith) danmenyalahgunakan keadaan (misbruikvanomstandigheden)dan melanggar ketentuan Undangundang no. 51 Prp tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak AtauKuasanyadan dipertegas dengan aturan:Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah:Dalamhalkepemilikanatassebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alatpembuktiansebagaimanadimaksuddalamPasal60,makapenguasaansecarafisik atasbidang tanah yang bersangkutanselama20 (dua puluh) tahun ataulebih secaraberturutturutolehyang