Ditemukan 3993 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perda perma perta perak perba parka
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
HART NATALIS,A.md Bin ELLYENCON
165 — 209
  • tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atauHalaman 200 dari 322 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN PIkpendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihakyang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untukmenandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.Bahwa pergantian personil inti atau Tenaga Tekhnis / Ahliyang tercantum di dalam kontrak baik pekerjaan fisik maupunkonsultan dapat dilakukan tanpa seijin atau persetujuan tertulisdari Direksi pekerjaan (PPK) adalah tidak dibenarkan sesualdengan Perka
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2019 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm.
Tanggal 8 April 2019 — - H. GT. MUHAMMAD IHSAN PERDANA, S.Sos, S.H, M.AP., Bin GUSTI M. FARID
293 — 62
  • TARMIJINAWAWI maupun kepada Terdakwa dalam perkara a quo, maka menurutMajelis Hakim, Penuntut Umum selaku Pengacara Negara dapat melakukantuntutan hukum secara Perdata mengingat dalam perka a quo telah terjadikerugian nyata atas kKeuangan negara sebesar Rp. 2.423.754.758,00 (duamilyar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuhratus lima puluh delapan Rupiah);Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangandipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
MANHU, ST Bin YURIS Alm
162 — 37
  • tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atauHalaman 200 dari 322 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN PIkpendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihakyang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untukmenandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.Bahwa pergantian personil inti atau Tenaga Tekhnis / Ahliyang tercantum di dalam kontrak baik pekerjaan fisik maupunkonsultan dapat dilakukan tanpa seijin atau persetujuan tertulisdari Direksi pekerjaan (PPK) adalah tidak dibenarkan sesualdengan Perka
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YOGI HENDRA, SH.MH
Terdakwa:
Darmadi Bin MA'ANI
94 — 53
  • Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata CaraPengadaan Barang/Jasa di Desa.2. Perbup No 2 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.Bahwa Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dlakukan dengancara Swakelola oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat Desadengan semangat Gotong Royong, memanfaatkan kearifan lokal, sertamemaksimalkan penggunaan material/oahan dari wilayah setempat, untukmemperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi - DR. SANJOYO, MEc
193 — 66
  • CATURDAKWAH CRANE FARMASI;Bahwa Terdakwa menandatangani pencairan uang sesuai hasil pekerjaanyang sudah diperiksa oleh Tim PPHP, dengan 2 ( dua) termyn;Bahwa Terdakwa memeriksa hasil pemeriksaan tim pemeriksa barang, danuntuk dokumendokumen yang terkait barangbarang berupa COA, CPOB,NIE, Uji kualitas, sedangkan untuk surat dukungan tidak disampaikan olehTim PPHP, dan PPHP memeriksa berdasarkan Perka BKKBN;Bahwa sesuai dengan tata cara pemeriksaan barang menurut Surat EdaranSestama, bahwa dokumen
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-12-2018 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 194/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
BAYU NOVRIAN,SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. R. PRIONO SUSILOHADI
127 — 66
  • Madiun yang menyampaibahwa sertifikat tersebut tidak perlu diperpanjang dan berlaku seumurhidup sesuai Perka LKPP No. 23 Tahun 2015.Halaman ke 101 Putusan Perkara No. : 194/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBYBahwa pada tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kab.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
394 — 273
  • Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PerpresNomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; danf.
    kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaanutama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kalidengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah Pasal 2015 ayat (3) yang menyatakan bahwa lampirandokumen SPPLS untuk pengadaan barang dan jasa mencakup suratperjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bankpihak ketiga.3) Perka
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DEDY YOGASARA Alias DEDY TIONG Bin YO TAT JIN (Alm)
169 — 25
  • Namun bagi yang membawa komputer sendiridapat menggunakan Wifi LPSE dari luar ruangan LPSE, hal tersebutdiatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Perka LKPP No.2 tahun 2010 tentangLPSE.e Bahwa selaku Administrator Sistem pada Balai Layanan PengadaanSecara Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika PemerintahProv.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-12-2016 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 1 Desember 2016 — - MELIA HANDOKO alias CI MEY
155 — 52
  • bersama Tim dari Kejati Gorontalo,Tim PU dan sebanyak 3 kali dengan Ir Asri Abu, Sujarno ;Bahwa pemeriksaan secara Quality terhadap 4 segmen sekitar 13 KM di 132titik, dimana satu titik diambil secara random / acak dengan jarak 100 meter;Bahwa pedoman yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan mengacupada Kementrian PU Tahun 2012 Revisi Il, gambar kerja, kontrak danaddendum yang merupakan satu kesatuan;Bahwa mengenai JMF (Job Mixing Formula) tidak ada keberatan dari PPK danPA ;Bahwa sesuai dengan Perka
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-03-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.
Tanggal 7 Juni 2017 — Pidana Korupsi - Ir. H. FAKHRURRAZI
102 — 27
  • Suku Dinas Tata Air JakartaSelatan dari Bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Juli 2014 menggantikanIrvan Amtha;120Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 118Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, KepalaSuku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air mempunyai tugas dan fungsi yaitu:Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub bagian, seksi dan sub kelompokjabatan fungsional, Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan satuankerja perangkat daerah (SKPD), unit perka
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-03-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 43/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Juni 2017 — Pidana Korupsi - Ir. Drs. H. IRVAN AMTHA, M.Sc
114 — 25
  • Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Suku Dinas PU Tata Air JakartaSelatan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus loukotaJakarta Nomor 118 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja DinasPekerjaan Umum yaitu: Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaantugas dan fungsi sebagai Kepala Suku Dinas PU Tata Aijr,Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub bagian, seksi dan subkelompok jabatan fungsional, Melaksanakan kerjasama dan koordinasidengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), unit perka
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2019 — Ahmad Dumiyati Bin Nipin
131 — 520
  • Dan berdasarkan Perka BNBP Nomor: 11 Tahun2009 dan UU No.24 tahun 2007 Penanggulangan Bencana CBP dapatdisalurkan ke Dapur Umum dan juga dapat disaluran kepadamasyarakat langsung;Bahwa Bencana adalah dapat dibagi menjadi 4 kategori, yang permabencana alam contoh banjir dan tsunami, bencana non alam sepertikebakaran, bencana kegagalan teknologi seperti Gedung runtuh danyang terakhir ada bencana sosial seperti kerusuhan atau kericuhan antarsuku.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
6.SUSTINE PRIDAWATI, SH
7.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
8.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
SAYUDI, SE Bin SARNI
140 — 182
  • adalah pengurus/karyawan perusahaanyang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasaatau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihakyang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untukmenandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.Bahwa pergantian personil inti atau Tenaga Tekhnis / Ahli yangtercantum di dalam kontrak baik pekerjaan fisik maupun konsultan dapatdilakukan tanpa seijin atau persetujuan tertulis dari Direksi pekerjaan(PPK) adalah tidak dibenarkan sesuai dengan Perka
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
272 — 210
  • Bahwa fakta ketidakjelasan alas hak kepemilikan tanah obyek perka aquo dari Pemda Manggarai Barat tersebut, yang faktanya harusdihadapi oleh Terdakwa/ Pembanding yang faktanya telah melakukansegala cara untuk memperoleh kejelasan status atas tanah obyekperkara a quo, yang di tengah jalan dari proses tersebut harusdijadikan pesakitan dalam perkara a quo, hal yang tentu saja tidakdapat dibenarkan secara hukum berdasarkan fakta yang harus diterima oleh Terdakwa / pembanding dalam perkara ini.4.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-02-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 13 Februari 2017 — - MOHAMMAD MAKU, S.Sos, Dkk
98 — 45
  • Pasal 1, 2 Perka Badan Pertanahan tahun 2012tentang Juknis Pelaksanaan pengadaan Tanah, bahwa Ketua PanitiaPengadaan Tanah melekat pada Kepala Kantor Wilayah BPN, namun denganmempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kKondisi geografis, dan sumber dayamanusia, Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menugaskan Kepala KantorPertanahan sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;Bahwa berdasarkan Keputusan Kakanwil BPN Tanggal 14 Februari 2012 yangmengadopsi Perpres No. 71 Tahun 2012, Tupoksi saksi selaku selaku
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
MUHAMAD SIDIK Bin ABDUL HAMID
138 — 85
  • tersebutadalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatussebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa ataupendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihakyang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untukmenandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.Bahwa pergantian personil inti atau Tenaga Tekhnis / Ahliyang tercantum di dalam kontrak baik pekerjaan fisik maupunkonsultan dapat dilakukan tanpa seijin atau persetujuan tertulisdari Direksi pekerjaan (PPK) adalah tidak dibenarkan sesuaidengan Perka
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ELLY SUPAINI
Terdakwa:
1.Sirajudin alias Saldin
2.Usman Abdullah
185 — 68
  • Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 selanjutnya diaturdalam Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012, sehingga Tim Pokja menentukancara mengevaluasi admnistrasi dengan cara mengecek dokumenpersyaratan administrasi.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2019 — Peri Santoso
92 — 46
  • Dan berdasarkan Perka BNBP Nomor: 11 Tahun 2009dan UU No.24 tahun 2007 Penanggulangan Bencana CBP dapatdisalurkan ke Dapur Umum dan juga dapat disaluran kepadamasyarakat langsung;Bahwa Bencana dapat dibagi menjadi 4 kategori, yang pertamabencana alam contoh banjir dan tsunami, bencana non alam sepertikebakaran, bencana kegagalan teknologi seperti Gedung runtuh danyang terakhir ada bencana sosial seperti kerusuhan atau kericuhan antarsuku.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2016 — DIDI SURYADI, S.Pd., MM
114 — 31
  • Pokja IV ULP Kota Depok tidakmelakukan klarifikasi terkait spesifikasi sepatu yang tidak ada tanggaldan tanda tangan Direksi CV Mega Agro Jaya karena sesuai denganketentuan Perka LKPP (nomor dan tahun tidak ingat) bahwa Panitiaataupun Pokja tidak dapat mengugurkan dokumen yang tidak adatanda tangannya.Benar bahwa Pokja IV ULP Kota Depok meminta kepada CV MegaAgro Jaya untuk melampirkan hasil uji lab dari Balai Besar TekstilBandung sebagai berikut :" Asli Laporan Uji No.1852/EV/X/2014 tanggal 06 Oktober
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2019/PN BDG
Drs. Herry Ismiradi, MM
76 — 24
  • Dan berdasarkan Perka BNBPNomor: 11 Tahun 2009 dan UU No.24 tahun 2007Halaman 277 dari 428 halaman, Putusan Tipikor Nomor 01/Pid.SusTPK/2019/PN.BdgPenanggulangan Bencana CBP dapat disalurkan ke DapurUmum dan juga dapat disaluran kepada masyarakat langsung;Bahwa benar Bencana adalah dapat dibagi menjadi 4 kategori,yang perma bencana alam contoh banjir dan tsunami, bencananon alam seperti kebakaran, bencana kegagalan teknologiseperti Gedung runtuh dan yang terakhir ada bencana sosialseperti kerusuhan