Ditemukan 28 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ptpn piun putun patun p2tun
Penelusuran terkait : Ptun Dprd Yogyakarta Kompetensi absolut ptun Putusan ptun medan Putusan ptun Pertanahan Medan Tanah 32/g/2009/ptun Perlawanan Samarinda Hanry Kepegawaian Kehutanan
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 01-11-2012 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 01-10-2013
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 26/G/2012/PTUN-TPI
Tanggal 18 April 2013 — NURHADI YUWONO; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNG PINANG; 2. CHRISTINA DJODI
84 — 31
  • semulatercatat atas nama Diana Sulastri suratterakhir tercatat atasnama Christina Djodi ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya diPengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tanggal01 Nopember 2012 denganRegister Perkara Nomor 26/G/2012/PTUN.TPI ;~Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan SelaNomor 26/G/2012/PTUN Tanjungpinang Tanggal 17 Januari 2013 menyatakanbahwa Christina Djodi dijadikan sebagai Tergugat II Interve nsi; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 02-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/TUN/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KEPULAUAN RIAU;
153 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menggunakan atau tidakmenggunakan obyek sengketa a quo (penggunaannya tidakserta merta mengikat BP Batam) dan BP Batam dapatmenggunakan pertimbangan dari tenaga ahli lainnya.Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti penggunaan obyeksengketa a quoyang diterbitkan Tergugat masih memerlukanpersetujuan dari instansi lain yakni BP Batam, sehinggaobyeksengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf cUndangUndang PERATUN, dan oleh karenanya PTUN
    TanjungPinang tidak berwenang mengadili perkara a quo.Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-07-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 15/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 25 Oktober 2016 — Ir. H. MUHAMMAD NUR SYAFRIADI; Ir. FITRAH KAMARUDDIN, M.M.; Drs. A. GANI LASA, M.M.; Melawan MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, sebagai KETUA MERANGKAP ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI DALAM NEGERI, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI KEUANGAN, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI PERDAGANGAN, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; SEKRETARIS KABINET, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; WALIKOTA BATAM, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM;
173 — 49
  • Terhadap hal ini,apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU PTUN,Gugatan TUN tersebut dapat saja diajukan ke PTUN TanjungPinang. Namun demikian, pengajuan Gugatan TUN ke PTUNTanjung Pinang kurang tepat karena objek Sengketa TUN yangdipermasalahkan yang memberhentikan Ir. H. Muhammad NurSyafriadi, Ir. Fitrah Kamaruddin, M.M., dan Drs. A.
    Bahwa dengan demikian penerbitan keputusan a quo yang telahdijadikan menjadi objek sengketa telah didasarkan pada peraturanperundangundangan yang berlaku) dan = azasazas umumpemerintahan yang baik serta telah sesuai dengan ketentuan yangberlaku; Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, baik dalam Eksepsimaupun dalam pokok perkara, Tergugat X mengajukan permohonan kepadaYang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) TanjungPinang yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkanputusan
    Bahwa Tergugat X menolak dengan tegas dalildalil PenggugatIntervensi dan Il untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebutsetelah tertanggapi melalui jawaban Tergugat X tersebut diatas;Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, baik dalam Eksepsimaupun dalam pokok perkara, Tergugat X mengajukan permohonan kepadaYang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) TanjungPinang yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkanputusan dengan amar sebagai berikut : DALAM EKSEPSI
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 31-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 5/G/2019/PTUN.TPI
Tanggal 17 September 2019 — NOPIAN ROPITA, S.Sos. Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
173 — 80
  • Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, Tergugat memohon MajelisHakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa. mengadili dan memutusperkara gugatan tata usaha negara a quo untuk memulus perkara gugatan aquo dengan amar putusan sebagai berikut: Menerima Jawaban Tergugat :Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhan; Menyatakan tetap oberlaku dan memiliki kekuatan hukum SuratKeputusan Gubemur Kepulauan Riau Nomor 1411 Tahun 2018 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak PidanaHalaman
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-09-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 100/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
PT. PUDAN KREASI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM PADA BIRO LPPBMN
317 — 365
  • Bahwa keraguraguan Penggugat dalam memilin DOMISILI Gugatandapat dilihat dengan telah pula Penggugat mengajukan Gugatan padaPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di BatamProvinsi Kepulauan Riau dengan nomor Perkara;20/G/2021/PTUN.TPI maka berdasarkan hal tersebut PengadilanTata Usaha Negara Medan tidak memiliki kKewenangan untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo.2.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 12-12-2017 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 28/G/2017/PTUN.TPI
Tanggal 16 April 2018 — 1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, DEWAN PENGURUS WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 2. Dr. H. FAUZI BAHAR, M.Si. Melawan 1. KETUA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU, H. ISDIANTO, S.Sos., M.M.
177 — 86
  • Menyatakan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan PutusanSela ini akan diperhitungkan bersama putusan akhir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat dari MustofaWijaya Moekti, melalui Kuasa Hukumnya perihal: Surat Permohonan untukHalaman 34 dari 64 Halaman Putusan Nomor 28/G/2017/PTUN.TPIMasuk sebagai Penggugat Intervensi tertanggal 15 Februari 2018 melalui SubBagian Umum PTUN Tanjungpinang pada tanggal 15 Februari 2018;Menimbang, bahwa atas permohonan Mustofa Wijaya Moekti tersebut
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 25-06-2021 — Putus : 18-10-2021 — Upload : 20-10-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 15/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 18 Oktober 2021 — Penggugat: YUSTINA WARDHANI Tergugat: DIREKTUR BADAN USAHA FASILITAS DAN LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
196 — 77
  • Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Gugatan TataUsaha Negara;a Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata UsahaNegara;b Tidak ada sengketa tata usaha negara yang timbul akibatditerbitkannya objek sengketa atau setidaktidaknya perkara aquo bukan sengketa tata usaha negara;c Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang tidakberwenang menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara a quo;2.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 25-09-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/2013/PTUN.TPI
Tanggal 30 April 2014 — 1. KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ( KADIN ) KOTA BATAM; 2. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KOTA BATAM; 3. PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM; 2. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
177 — 1183
  • Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujuihasil penelitian Tim Terpadu, Menteri menerbitkan keputusan tentangperubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi; sebaliknya,dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak hasilpenelitian Tim Terpadu, Menteri menerbitkan surat penolakan usulanperubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi, dimana dalamhal ini DPR RI menunda pembahasan Surat Tergugat II karena adanyaPenetapan Penundaan atas objek sengketa HI oleh PTUN
    TanjungPinang (Bukti T.I35 dan Keterangan Saksi Direktur Jenderal PlanologiDepartemen Kehutanan Dr.