Ditemukan 28 data
84 — 31
semulatercatat atas nama Diana Sulastri suratterakhir tercatat atasnama Christina Djodi ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya diPengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tanggal01 Nopember 2012 denganRegister Perkara Nomor 26/G/2012/PTUN.TPI ;~Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan SelaNomor 26/G/2012/PTUN Tanjungpinang Tanggal 17 Januari 2013 menyatakanbahwa Christina Djodi dijadikan sebagai Tergugat II Interve nsi; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat
153 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
menggunakan atau tidakmenggunakan obyek sengketa a quo (penggunaannya tidakserta merta mengikat BP Batam) dan BP Batam dapatmenggunakan pertimbangan dari tenaga ahli lainnya.Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti penggunaan obyeksengketa a quoyang diterbitkan Tergugat masih memerlukanpersetujuan dari instansi lain yakni BP Batam, sehinggaobyeksengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf cUndangUndang PERATUN, dan oleh karenanya PTUN
TanjungPinang tidak berwenang mengadili perkara a quo.Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu.
173 — 49
Terhadap hal ini,apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU PTUN,Gugatan TUN tersebut dapat saja diajukan ke PTUN TanjungPinang. Namun demikian, pengajuan Gugatan TUN ke PTUNTanjung Pinang kurang tepat karena objek Sengketa TUN yangdipermasalahkan yang memberhentikan Ir. H. Muhammad NurSyafriadi, Ir. Fitrah Kamaruddin, M.M., dan Drs. A.
Bahwa dengan demikian penerbitan keputusan a quo yang telahdijadikan menjadi objek sengketa telah didasarkan pada peraturanperundangundangan yang berlaku) dan = azasazas umumpemerintahan yang baik serta telah sesuai dengan ketentuan yangberlaku; Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, baik dalam Eksepsimaupun dalam pokok perkara, Tergugat X mengajukan permohonan kepadaYang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) TanjungPinang yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkanputusan
Bahwa Tergugat X menolak dengan tegas dalildalil PenggugatIntervensi dan Il untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebutsetelah tertanggapi melalui jawaban Tergugat X tersebut diatas;Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, baik dalam Eksepsimaupun dalam pokok perkara, Tergugat X mengajukan permohonan kepadaYang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) TanjungPinang yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkanputusan dengan amar sebagai berikut : DALAM EKSEPSI
173 — 80
Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, Tergugat memohon MajelisHakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa. mengadili dan memutusperkara gugatan tata usaha negara a quo untuk memulus perkara gugatan aquo dengan amar putusan sebagai berikut: Menerima Jawaban Tergugat :Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhan; Menyatakan tetap oberlaku dan memiliki kekuatan hukum SuratKeputusan Gubemur Kepulauan Riau Nomor 1411 Tahun 2018 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak PidanaHalaman
PT. PUDAN KREASI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM PADA BIRO LPPBMN
317 — 365
Bahwa keraguraguan Penggugat dalam memilin DOMISILI Gugatandapat dilihat dengan telah pula Penggugat mengajukan Gugatan padaPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di BatamProvinsi Kepulauan Riau dengan nomor Perkara;20/G/2021/PTUN.TPI maka berdasarkan hal tersebut PengadilanTata Usaha Negara Medan tidak memiliki kKewenangan untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo.2.
177 — 86
Menyatakan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan PutusanSela ini akan diperhitungkan bersama putusan akhir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat dari MustofaWijaya Moekti, melalui Kuasa Hukumnya perihal: Surat Permohonan untukHalaman 34 dari 64 Halaman Putusan Nomor 28/G/2017/PTUN.TPIMasuk sebagai Penggugat Intervensi tertanggal 15 Februari 2018 melalui SubBagian Umum PTUN Tanjungpinang pada tanggal 15 Februari 2018;Menimbang, bahwa atas permohonan Mustofa Wijaya Moekti tersebut
196 — 77
Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Gugatan TataUsaha Negara;a Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata UsahaNegara;b Tidak ada sengketa tata usaha negara yang timbul akibatditerbitkannya objek sengketa atau setidaktidaknya perkara aquo bukan sengketa tata usaha negara;c Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang tidakberwenang menerima, memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara a quo;2.
177 — 1183
Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujuihasil penelitian Tim Terpadu, Menteri menerbitkan keputusan tentangperubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi; sebaliknya,dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak hasilpenelitian Tim Terpadu, Menteri menerbitkan surat penolakan usulanperubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi, dimana dalamhal ini DPR RI menunda pembahasan Surat Tergugat II karena adanyaPenetapan Penundaan atas objek sengketa HI oleh PTUN
TanjungPinang (Bukti T.I35 dan Keterangan Saksi Direktur Jenderal PlanologiDepartemen Kehutanan Dr.