Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 117/G/2017/PTUN-MDN tanggal 22 Maret 2018 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian; -------------------------------
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor: 821.2/3168/BKPP.1/2017 Tentang Pembebasan Jabatan Dari J P T

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanyadapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila mengandung cacat yuridis dari aspekwewenang prosedur formal dan materi/substansi serta tidak melanggar AzasazasUmum Pemerintahan yang Baik (vide Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004); 2222222 n nnn ne nnn eneMenimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa yang dimohon dinyatakanbatal atau tidak sah adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat Nomor: 821.2/3168/BKPPI/2017 tentang

Pembebasan Jabatan Dari JPTPratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 25 Agustus2017 atas nama Ir.

Put. 113/B/2018/PT TUNMDNFormul02/Proksi01/KIMMenimbang, bahwa oleh karena Bupati Labuhanbatu (Tergugat) bukanPejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Penggugatdengan pembebasan jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu,maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkesimpulanbahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha NegaraNomor: 821.2/3168/BKPPI/2017 tentang Pembebasan Jabatan Dari JPT PratamaDi Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor:821.2/3168/BKPP.1/2017 Tentang Pembebasan Jabatan Dari JP T Pratama DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 25 Agustus 2017Kepada:N am a: IR. Muhammad Yusuf Siagian, M.MA.NIP : 196504171991031004Pangkat : Pembina Utama Muda ( IV/c )Jabatan : Sekretaris DaerahUnit Kerja: Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu3. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya tidak diterima;Hal. 12 dari 14 hal.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;---------

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/Kep.273-BKD/2019 Tanggal 16 Desember 2019 Tentang

Pembebasan dari Jabatan a.n.

NIP. 19620502 198602 1 002;-----------------------------------------------------------------------------

Menolak permohonan Pemohon Konvensi tentang pembebasan biaya perkara;2. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 491.000, 00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kep

1. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor: 821.2/SK/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 dan lampirannya tentang Pembebasan, Pengangkatan, Pengukuhan dan Pelantikan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama STEVEN LAWENDATU, S.STP, M.Si;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/30/2020 tanggal

Pembebasan Bersyarat yang.

Objek Sengketa hanya diterapkan pada KeputusanMenteri Hukum & HAM tentang Pembebasan Bersyarat yang belum dilaksanakan ;Keputusan Menteri Hukum & HAM tentang Pembebasan Bersyaratdicabut dengan Keputusan Menteri Hukum & HAM yang Merupakan Objek Sengketa bukan dicabut dengan Surat PLH Direktur Jenderal Pemasyarakatan ;Para Penggugat mengklaim bahwa sejumlah Keputusan Menteri Hukum &HAM tentang Pembebasan Bersyarat dicabut oleh PLHDirektur Jenderal Pemasyarakatan (butir 8, halaman 9 dan butir 20, halaman

No.PAS.134.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat Yang BelumDilaksanakan, tanggal 16 Nopember 2011 ; Il.

No.PAS.134.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat Yang BelumDilaksanakan, tanggal 16 Nopember 2011 ; 3.

Keputusan Tentang Pembebasan Bersyarat No :PAS.2.LVII.16333.PK.01.05.06 Tahun 2011 tanggal 12 Oktober2011 untuk PENGGUGAT I, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; Salinan Keputusan Tentang Pembebasan Bersyarat No :PAS.2.XXXVI.893.PK.01.05.06 Tahun 2011 tanggal 30 Juni2011 untuk PENGGUGAT III, (fotokopi sesuai denganaslinya) ; Salinan Keputusan Tentang Pembebasan Bersyarat No :PAS.2.L.14308.PK.01.05.06 Tahun 2011 tanggal 14September 2011 untuk PENGGUGAT VI, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Salinan

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2015, sekitar jam12.00 WIB bertempat di Kantor SDN Sukoharjo 3 Kota Probolinggo,Penggugat menerima Objek Sengketa II, berupa Surat KeputusanWalikota Probolinggo Nomor 821/241/425.203/2014 tertanggal 31Desember 2014 tentang Pembebasan Sementara DariJabatan Guru Karena Hukuman Disiplin;c.

Selanjutnyadisebut Objek Sengketa II;Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Walikota ProbolinggoNomor 821/241/425.203/2014 tentang Pembebasan Sementara DariJabatan Guru Karena Hukuman Disiplin, tertanggal 31 Desember 2014,dan beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 04 Februari 2015,Penggugat dijatuhi hukum lagi atas dasar pelanggaran yang samaberdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor821/241/425.203/2014 tentang Pembebasan Sementara Dari JabatanFungsional Guru Karena Hukuman Disiplin,

Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821/241/425.203/2014tertanggal 31 Desember 2014 tentang Pembebasan Sementara DariJabatan Fungsional Guru Karena Hukuman Disiplin, kepada:Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 328 K/TUN/2016Nama : Indah Susilowati, A.Ma.Pd.

Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821/241/ 425.203/2014tanggal 31 Desember 2014 tentang Pembebasan Sementara DariJabatan Guru Karena Hukuman Disiplin, kepada:Nama : Indah Susilowati, A.Ma.Pd.;NIP : 19590203 197907 2 003;Pangkat/Gol.

Berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, maka Keputusan Tergugat yaitu Keputusan WalikotaProbolinggo Nomor 821/241/425.203/2014 tertanggal 31 Desember2014 tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan FungsionalGuru Pembina, Angka Kredit 491,279 Unit Kerja SD Negeri Jati 5Halaman 21 dari 23 halaman.

Samran Bin Amran Pilohima;

NINDYA KARYA (persero) Nomor: 480/Dirut/KPTS/SDM/08/2011 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat-Pejabat atas Perubahan Struktur Organisasi di lingkungan PT. NINDYA KARYA (persero), tanggal 18 Agustus 2011 beserta lampirannya;

g.1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Direksi PT. NINDYA KARYA (persero) Nomor: 170/DIRUT/KPTS/GMSS/03/2013 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat-Pejabat atas Perubahan Struktur Organisasi di lingkungan PT.

;

• 1 (satu) lembar petikan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe nomor : 821.2/SK/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 dan lampirannya tentang pembebasan, pengangkatan, pengukuhan, dan pelantikan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan Administrator dan jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama STEVEN LAWENDATU, S.STP.MSi.

Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor :821/241/425.203/2014 tentang PEMBEBASAN SEMENTARA DARIJABATAN GURU KARENA HUKUMAN ODISIPLIN, tertanggal 31Desember 2014, dan beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 04Pebruari 2015, Penggugat dijatuhi hukum lagi atas dasar pelanggaranyang sama berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor :821/241/425.203/2014 tentang PEMBEBASAN SEMENTARA DARIJABATAN FUNGSIONAL GURU KARENA HUKUMAN DISIPLIN,tertanggal 31 Desember 2014.

Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 821/241/425.203/2014tertanggal 31 Desember 2014 tentang PEMBEBASAN SEMENTARADARI JABATAN GURU KARENA HUKUMAN DISIPLIN, kepada :Nama : INDAH SUSILOWATI, A.Ma.PdNIP : 19590203 197907 2 003Pangkat : Penata Tingkat (Ill/d)/01042005Jabatan : Guru PembinaAngka Kredit : 491,279Unit Kerja : SD Negeri Sukoharjo 3 Kota Probolinggoc.

Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 821/241/425.203/2014tertanggal 31 Desember 2014 tentang PEMBEBASAN SEMENTARADARI JABATAN GURU KARENA HUKUMAN DISIPLIN, kepada :Nama : INDAH SUSILOWATI, A.Ma.PdNIP : 19590203 197907 2 003Pangkat : Penata Tingkat (IIl/d)/01042005Jabatan : Guru PembinaAngka Kredit : 491,279Unit Kerja : SD Negeri Sukoharjo 3 Kota Probolinggo.c.

Pembebasan Sementara Dari Jabatan GuruKarena Hukuman Disiplin.

(Foto kopi Sesuai Asli) ;Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 821 / 241 / 425.203 /2014 Tentang Pembebasan Sementara Dari JabatanFungsional Guru Karena Hukuman Disiplin. MemutuskanTerghitung Mulai Tanggal 01 Agustus 2014 membebaskansementara Saudara Indah Susilowati, A.Ma.Pd.

Hutama Karya (Persero) Nomor : 1640/KPTS/23/2011 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat PT. Hutama Karya (Persero), tanggal 27 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Direksi PT. Hutama Karya Ir. TRI WIDJAJANTO J, MT. selaku Direktur Utama sampai dengan barang bukti nomor 27 berupa 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai aslinya keputusan direksi PT.

Hutama Karya (Persero) nomor 182/KPTS/07/2010 tanggal 08 Februari 2010 tentang pembebasan dan pengangkatan kembali pejabat-pejabat PT. Hutama Karya (Persero) dipreksi PT. Hutama Karya (Persero) yang ditandatangani oleh S.SUBAGYONO selaku Direktur Utama PT. Hutama Karya.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

10.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500 (tujuhribu limaratus rupiah).

M Jamil Padang Nomor :Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret 2012 Tentang Pembebasan Sementaramemberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medik di RSUP Dr. M. DJamilPadang terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr. Asril Zahari,Sp.B.KBD ;II TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN : Bahwa diketahuinya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat KeputusanDirektur Utama Dr. M.

Jamil Padang Nomor : Kp.03.03/ 11/121/2012 tanggal 15Maret 2012 Tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasiendan tindakan medik di RSUP. Dr. M. Jamil Padang terhitung sejak tanggal 17 Maret2012 atas nama dr.

Asril Zahari Sp.B.KBD ;3 Mewajibkan kepada kepada Tergugat untuk mencabut surat Direktur Utama RSUPDR M DJAMIL PADANG,(Tergugat) No: Kp. 03. 03/11/121/2012 tanggal 15Maret 2012 tentang Pembebasan sementara memberikan pelayanan kepada pasiendan tindakan medis, di RSUP DR M DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17Maret 2012 atas nama dr.H.

Djamil Padang Nomor : Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang pembebasan sementara memberikanpelayanan kepada pasien dan tindakkan medik di RSUP M Djamil Padang bukanmerupakan objek dalam sengketa Tata Usaha Negara disebabkan putusan tersebutmerupakan pemberhentian sementara dalam memberikan pelayanan medis di RSUPDr. M.

DJAMIL PADANG(Tergugat) No : Kp.03.03/11/121/2012, tanggal 15 Maret2012, tentang pembebasan sementara memberikanpelayanan kepada pasien dan tindakan medis di RSUPDR. M. DJAMIL PADANG, terhitung sejak tanggal 17Maret 2012 atas nama dr. H.

EddyAsrianto (Penggugat);14.Bahwa Tentang Pembebasan Tentang Pembebasan Dari JabatanPimpinan Tinggi Pratama Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. EddyAsrianto oleh Bupati Sigi dalam Hal ini menyalahi Peraturan PemerintahRepublik Imdonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil yaitu:1.

Gugatan Penggugat PrematurBahwa Penggugat dalam gugatanya mendalilkan pada pokoknyabahwa perbuatan atau tindakan Tergugat yang membebaskan Penggugatdari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu sebagai Sekretaris DewanKabupaten Sigi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor: 862151Tahun 2019 tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi PratamaPegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs.

Tergugat melakukan tindakan dan/atauperbuatan membebaskan Penggugat dari Jabatannya sebagai SekretarisDewan Kabupaten Sigi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor:862151 Tahun 2019 tentang Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan TinggiPratama Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs.

Pembebasan Dari JabatanPimpinan Tinggi Pratama Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs.

Pembebasan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama PegawalNegeri Sipil Atas Nama Drs.

Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS;d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandenpom I/5 Medan Nomor Sprin/231/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, tentang perintah untuk melakukan penyelidikan, pencarian dan penangkapan terhadap Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Denmadam I/BB;e. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pembebasan Tahanan dari Kastaltahmil Pomdam I/BB Nomor : SKPT/88/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang

Pembebasan dari tahanan a.n.

Pembebasan dari Jabatan Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) Kabupaten BengkaliS;Dasar Dan Alasan Gugatan)1.

Pembebasan DariJabatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis tidakada kaitan dengan Cagar Budaya;10.

Bengkalis Nomor : 14/PDAMKAB/VI/2013/02 tanggal 26 Juni 2013 tentang pembebasan dari JabatanPDAM Kab. Bengkalis terhadap saudara ABEL IQBAL, ST telahbertentangan dengan ketentuan Perundangundangan antara lainyaituPERDA....PERDA Kab.

Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik;e Bahwa Surat Keputusan Nomor : 14/PDAMKAB/VI/2013/01tanggal 26 Juni 2013 tentang pembebasan dari Jabatan PDAMKab. Bengkalisterhadap saudara Mulyadi dan SK Direksi PDAM Kab. BengkalisNomor : 14/PDAMKAB/VI/2013/02 tanggal 26 Juni 2013 tentangpembebasan dari Jabatan PDAM Kab.

Abel Iqbal,ST telah melakukan tindakanindisipliner dengan tidak masuk kerja (absen) selamabeberapa hari dan sejak SK Direksi PDAM Kab.Bengkalis Nomor : 14/PDAMKAB/V1/2013/02tanggal 26 Juni 2013 tentang pembebasan dari Jabatan PDAM Kab.Bengkalis terhadap saudara Abel Iqbal,ST tidak pernah masuk kerjaBahwa selaku Direksi PDAM Kab.

• Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
• Mengubah Putusan Pangadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Tbt. tanggal 29 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pencantuman amar putusan tentang pembebasan Terdakwa dari dakwaan Primair, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikuat :

1. Menyatakan Terdakwa Ripi Handani Alias Ripi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di

putusannya ;Menimbang, bahwa oleh karena pertimbanganpertimbangan HakimPengadilan Negeri telah tepat dan benar, maka pertimbangan pertimbangan tersebutoleh Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebutsebagai pertimbangannya sendiri di dalam menjatuhkan putusan dalam tingkatbanding ; sehingga putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 29 Agustus2019 Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tbt yang dimintakan banding tersebut haruslahdi rubah sepanjang mengenai amar putusan tentang

pembebasan Terdakwa daridakwaan Primal ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan,maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapanpenahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukanalasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193Ayat (2) KUHAP Jo.

DJAMIL PADANG Nomor Kp.03.03/II/123/2012 tanggal 14 Maret2012 Tentang Pembebasan Sementara Memberikan Pelayanan KepadaPasien dan Tindakan Medis di RSUP DR. M. DJAMIL PADANG terhitungsejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama Dr.

DJAMIL PADANG Nomor Kp.03.03/11/121/2012tanggal 15 Maret 2012 tentang Pembebasan Sementaramemberikan pelayanan kepada pasien dan tindakan medik diRSUP Dr. M. DJAMIL PADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret2012 atas nama dr.

M.DJAMIL PADANG Nomor Kp.03.03/11/121/2012 tanggal 15 Maret2012 tentang Pembebasan Sementara memberikan pelayanankepada pasien dan tindakan medik di RSUP DR. M. DJAMILPADANG terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 atas nama dr.

PENETAPANNomor 3/Pdt.G/2015/PN SpgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Spg tersebut;Telah membaca:e Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 1/Pen.Prodeo/VI/2015/PN Spg tentang Pembebasan Biaya Perkara atas namaSabidin;e Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri SampangNomor 9/Pansek/SK.BA/VI/2015 tentang Pembebasan Biaya PerkaraNomor Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Spge

yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2) Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha yang diterbitkan oleh para1)Tergugat berupa:1)2)3)Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 401/KMK.01/UP.92/2017tertanggal 12 Mei 2017;Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep200/PJ/2017,Tentang

Pembebasan Sementara dari Jabatan FungsionalPemeriksa Pajak Atas Nama Sdr Bambang Edi Susilo, SE.

Putusan Nomor 516 K/TUN/20182) Tergugat Il berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKep200/PJ/2017, Tentang Pembebasan Sementara dari JabatanFungsional Pemeriksa Pajak Atas Nama Sdr Bambang Edi Susilo,SE.

Menyatakan sah dan berdasar hukum Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP200/PJ/2017 tentang Pembebasan Sementara dariJabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang EdiSusilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c)Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, Tertanggal 7Agustus 2017;3.

Tanggal 16 Desember 2019,Tentang Pembebasan dari Jabatan a.n. Saudara H. Moh. SyamsudinHS, M.Pd, Nip. 19620502 198602 1 002;4. Memerintahakan kepada Tergugat untuk merehabilitasi jabatanPenggugat kesemula atau yang setara dengan jabatannya;5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1. Gugatan Penggugat Prematur;2.

Tanggal 16 Desember 2019,Tentang Pembebasan dari Jabatan a.n. Saudara H. Moh. SyamsudinHS, M.Pd, Nip. 19620502 198602 1 002;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi jabatanPenggugat ke semula atau yang setara dengan jabatannya;5.

Putusan Nomor 45 K/TUN/2021Bahwa Objek Gugatan dalam sengketa ini adalah Surat KeputusanGubernur Banten Nomor 821.2/Kep.273BKD/2019 = Tanggal16 Desember 2019, Tentang Pembebasan dari Jabatan atas namaSaudara H. Muh. Syamsudin. HS. M.Pd.