Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1452 danSertifikat Hak Milik No. 1677 yang terletrak di Perumahan RafflesHills, Blok E10 No. 5, Kelurahan Harjamukti, kecamatan Cimanggis,Depok, Jawa Barat.14.2 Benda bergerak berupa :14.2.1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1492BOP;14.2.2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi B 2695PO;14.2.3. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terrios dengan Nomor Polisi B 1260KRO;14.2.4. 1 (satu) unit mobil Nissan Elgrand dengan

satu ahli waris yang memiliki hak hukumterhadap Warisan, dan sebagai sesama subyek hukum,Para Tergugat memiliki Kewajiban untuk tidak mengkebirihak hukum Penggugat, namun sebaliknya, dalam perkaraini justru Para Tergugat melakukan pelanggaran kewajibanhukumnya tersebut.14.2.2 Melanggar hak subyektif orang lain;Tindakan Para Tergugat yang seolaholah menutup mataatas keberadaan Penggugat jelas telah melanggar haksubyektif Penggugat baik sebagai individu, terlebih lagidalam hal ini sebagai ahli waris.14.2.3

Sebelah Barat : TanahnyaNgateman.14.2.3. Sebidang tanah beserta bangunan villa, jalan dan kebunberdasarkan Akta Jual Beli Nomor284/KEC.GEDANGAN/2008 atas nama SUCIPTOtersebut dalam Hak Milik atas sebidang tanah YasanPersil Nomor 22 Blok D.II Kohir Nomor 279 luas 870 m2(delapan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak diDesa Sindurejo, Kecamatan Gedangan, KabupatenMalang, Propinsi Jawa Timur, dengan batasbatassebagai berikut: Sebelah Utara : TanahnyaPonirin.

Malang : menjadi jaminan hutang kepadalbu MAYLANIE LOKADJAYA (sehingga asli surat tanah dipegangyang bersangkutan);> Harta No. 14.2.3 (petitum No. 7.6) : Tanah sesuai AJB No.284/KEC.GEDANGAN/2008, Luas 870 M2, Desa Sindurejo, Kec.Putusan Nomor : 2394/Pat.G/2021/PA.Kab.Mlg Halaman 107 dari 175 halamanGedangan, Kab.

sebaliknyabarangHal. 65 Putusan No. 709/Pdt.G.ARB/2015/PN.Jkt.Sel.siapa yang mengajukan peristiwa peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwaperistiwa 7 nitu.14.2.Berkenaan dengan prinsip tersebut diatas, maka MAJELIS' memberikanpertimbangan sebagai berikut :14.2.2. bahwa MAJELIS tidakmenganut beban pembuktianyang berat sebelah hanya padapundak PEMOHON saja, sesuaidengan asas audi etalterampartem bahwa semua orang diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan ;14.2.3

ArronConstantin (PihakKetiga) jugamelakukanupayaupayauntukmenghilangkanhakhakP enggugatdiberbagaiinstansiswastamaupunpemerintah;14.2.3 Sdr.ArronConstantintelahmemintakepadaBadankoordinasidanPenanaman Modal (BKPM) BatamuntukmenggantisemuaizinusahaPT BangunMegahSemesta, seperti SIUP, NPWP, HO, dan lainlain;14.2.4 Sdr.ArronConstantinjugatelahmengajukanperubahaandanperpanjanganizindomisiliperusahaankekantorKecamatanLubuk Baja,Batam;14.2.5 PihakKetigajugatelahmenerbitkaniklanmelalui MediaSuratKabarBatamPos

Dewan Pengurus Cabang;14.2.3. Perwakilan LN;14.2.4. Anggota dan Undangan lainnya;(3) RUA berwenang:1. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga;2. Mengevaluasi laporan Pertanggung Jawabankepengurusan Periode berjalan;3.

pekerjaanmasingmasing dari Anggota Konsorsium (vide Pasal 3 Ayat (3)Perjanjian Konsorsium); dan14.2 Pembagian keuntungan dari Proyek EKTP, dilaksanakan dengan carasebagai berikut (vide Pasal 3 ayat (10) Perjanjian Konsorsium):14.2.1 Para Anggota Konsorsium bersamasama sepakat menyatakanbahwa Proyek EKTP telah selesai dilaksanakan;14.2.2 Para Anggota Konsorsium secara bersamasama menunjukauditor untuk melakukan audit atas pembukuan, laporankeuangan Konsorsium PNRI selama berlangsungnya Proyek EKTP;14.2.3

No. 233 PK/Pid.Sus/201 14.2.3.Keterangan saksi Drs. Rosman Nato, M.Pd.

Para Terlawan menolak untuk menanggapi dalildalil Pelawan pada Bagian21.Il perlawanan/bantahan pada butir 14.2 halaman 39 s/d halaman 45 karenamerupakan kutipan dari Putusan perkara perdata No. 446/Pdt.G / 1996 /PN.Jak.Sel tertanggal 30 Juni 1997 .Para Terlawan menolak dengan tegas dalildalil Pelawan pada bagian Il,butir 14.2.2, b:utir 14.2.3 halaman 45 perlawanan aquo karena merupakandalil yang diulangulangBahwa persetujuan dari Alm. Adi S.

No. 19 K/Sip/1983tanggal 31 September 1983. yang dalampertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:"Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugitersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksaoleh Judex Factie, maka gugatan ganti rugi tersebutdinyatakan tidak dapat diterima.14.2.3. Putusan Mahkamah Agung R.I.

Per01/BL/2011 Bab Ill angka 2 butir a subangka 2 sub butir 2 adalah merupakan peraturan perundangundangan paling teknis yang mengatur prosedur formil dalampenutupan asuransi maka terhadap ketentuan tersebut tidakboleh dibuat penafsiranpenafsiran lain sehingga sudahselayaknya Majelis Hakim secara serta merta menerima eksepsiTergugat VI ini.Untuk memperjelas uraian pada butir 14.2.2 dan 14.2.3 di atas makaTergugat VI akan memberikan ilustrasi sebagai berikut :Bahwa seorang murid, si A, mendaftarkan

porsi pekerjaan masingmasingdari Anggota Konsorsium (Vide Pasal 3 Ayat (3) Perjanjian Konsorsium);danPembagian Keuntungan dari Proyek EKTP, dilaksanakan dengan carasebagai berikut (vide Pasal 3 ayat (10) Perjanjian Konsorsium):14.2.1 Para Anggota Konsorsium bersamasama sepakat menyatakanbahwa Proyek EKTP telah selesai dilaksanakan;14.2.2 Para Anggota Konsorsium secara bersamasama menunjukauditor untuk melakukan audit atas pembukuan, laporan keuanganKonsorsium PNRI selama berlangsungnya Proyek EKTP,14.2.3

Untuk memperjelas uraian pada butir 14.2.2 dan 14.2.3 di atasmaka Tergugat VI akan memberikan ilustrasi sebagai berikut :Bahwa seorang murid, si A, mendaftarkan dirinya untukmengikuti les pelajaranpelajaran eksakta selama satu semester(enam bulan) kepada seorang guru, si B.

Sehingga dengan demikian, maka dalam menentukanapakah suatu lahan secara yuridis disebut sebagai lahangambut dan termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungioleh undangundang harus dan wajib mengacu pada PP No.71/2014 sebagai peraturan perundangundangan yang berlakusaat itu.14.2.3 Bahwa berdasarkan Pasal 1 PP No. 71/20014, yangdimaksud dengan Gambut adalah material organik yangterbentuk secara alami dari sisasisa tumbuhan yangterdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.Sedangkan yang

SelDrilling Rig Pre Bid Notes (Technical) as part of this MOM.This requirement will be deleted form FOBD administrative and technical,administrative requirement no. 4 as follow:Original Company's Statement Letter of HCML Procurement Compliance which hasbeen signed by authorized person.Revision in Main Contract, Clause 14.2.3 about Taxes and Importation page 42 of 83shall be read as follow:CONTRACTOR shall pay the customs or import or export duties or Taxes PPn PDRIwhich un exemption by Custom Office