., Notaris di Madiun (Akad jarah);Bahwa di dalam akadakad pembiayaan tersebut di atas, mengenaipenyelesaian perselisihan telah diatur dan disepakati akan diselesaikanmelalui forum Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS),sebagaimana ketentuan pasalpasal yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 17.1.1 Akad Murabahah:Sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yangada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikansecara damai, jika dengan cara tersebut tidak berhasil maka

berkaitan dengan hubungan hukumantara Penggugat dengan Tergugat Il berupa pemberian fasilitas pembiayaanHalaman 83 dari 90 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Mn.oleh Tergugat Il kepada Penggugat , yang dituangkan dalam aktaakta sebagaiberikut: Akad Pembiayaan Al Murabahah, Nomor 22 tanggal 14 Pebruari 2012,yang dibuat oleh dan di hadapan NOTARIS., Notaris di Madiun, di dalamakad tersebut disebutkan mengenai penyelesaian perselisihan telah diaturdan disepakati sebagaimana tersebut dalam pasal 17.1.1

Sita Jaminan Terhadap Benda Bergerak.17.1.1 Berdasarkan pendapat Yahya Harahap, S.H. dalam bukunyaHukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan,penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, 1995, cetakan9, halaman 307. yang menyatakan bahwa : Pada dasarnyapenyitaan uang yang ada di bank disamakan dengan penyitaanbarang bergerak... maka suatu rekening dapat disita sebagaiSita Jaminan (conservatoir beslag).17.1.2 Adapun rekening yang Penggugat mohonkan untuk disitaadalah sebagai berikut :a.

Gubernur Kaltim No.356/70/ TPPK/BawaspropVIII tanggal 17 Desember 2007 dengan mempertimbangkaanHal 58 dari 8959Laporan BPKP No. 2352/PN.17.1.1/2007, tanggal 3 September 2007, hargaperalatan CT Scan yang wajar adalah adalah sebesar Rp.16.680.749.002,50.

Gubernur KaltimNo.356/70/TPPK/BawaspropVIII tanggal 17 Desember 2007 denganmempertimbangkaan Laporan BPKP No.2352/PN.17.1.1/2007, tanggal 3 September2007, diperhitungkan bahwa harga peralatan CT Scan yang wajar adalah sebesarRp.16.680.749.002,50.

Putusan Nomor 320 PK/Pdt/2016Keterangan: Ini tanda tangan A.Kosim dalam bukti 17.1.1 (Suratketerangan peminjaman tanah tahun1960) yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Peninjauan kembali. Lihat tanda tangan A. Kosim sebagai pembanding: BUKTI. BUKTI.oe ,. @ Za re 74 Asi herba om oh. ju, 2 April i 9 6 3.f US Ff NAakc Qs Ang Me ge heard Mele ju,ac Cg ee ms WY ee =? Ny ss ve Cho! AOS I! Via BUKTI. BUKTI.

Kerugian Materiil sebesar Ro 600.000.000, (enam ratus juta rupiah)terdiri dari :17.1.1. Kerugian Para Penggugat selaku ahli waris pulang pergimengurus keberatan atas proses pensertifikatan terhadapTanah seluas 0.315 Ha yang dilakukan oleh Tergugatadalah sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah);17.1.2.

perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orangmewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengkerugian tersebut17Bahwa telah menjadi fiksi hukum, jika unsurunsur perbuatan melehukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Peradalah sebagai berikut:17.1 Unsur Adanya Perbuatan Melawan HukumBahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan bukan hanyabertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat sesuatu atau tidak bersesuatu yang memenuhi salah satu satu unsur berikut:17.1.1

TAJIB (anak), telah meninggal duniapada sekitar tahun 1987 dengan meninggalkanseorang istri dan 5 orang anak, yaitu :17.1.1. BAIQ TIKA (Istri LALU MUSTIAREP ALIAS H. TAJIB);17.1.2. LALU KAMA (cucu);17.1.3. BAIQ CUNI (cucu);17.1.4. BAIQ MUSLIHAN;17.1.5. LALU TAJIB (cucu);17.1.6. LALU YUDI (cucu);17.2. BAIQ RAUHUN (anak);17.3. BAIQ HAZAR (anak);17.4. H. LALU SUPRATMAN (anak);17.5. LALU SUDIRMAN (anak);17.6. LALU RIDWAN (anak);17.7. LALU SUPARLAN (anak);17.8.

": Juga untuk meneliti, banwa stock pupuk KCL miiik Tergugat saatpemasukan pupuk KCL Penggugat hanya ada 20 kg;17.1.1.Bahwa setelah tidak memperoleh jawaban atas surat bukti,P.22b Penggugat mengirimkan surat tanggal 19 Juli 2004Nomor 061/STVII/04., ditujukan kepada Pejabat PT.PUSRI/Tergugat, yaitu kepada:Dewan Komisaris: Bp. Mahmudin Yasin Komisaris Utama; bu Rivone Erni Komisaris; Bp. Adolf Warouw Komisaris; Kardaya Warnika Komisaris; Bp. Trinoda Dani Komisaris;Dewan Direksi: Bp. Drs.

;e Juga untuk meneliti, bahwa stock pupuk KCL milik Termohon PKsaat pemasukan pupuk KCL Pemohon PK hanya ada 20 kg;17.1.1. Bahwa setelah tidak memperoleh jawaban atas surat bukti, P.22bPemohon PK mengirimkan surat tanggal 19/07/2004 Nomor 061/STVII/04, ditujukan kepada Pejabat PT. PUSRI/Termohon PK, yaitukepada:Dewan Komisarise Bp. Mahmudin Yasin Komisaris Utama Ibu Rivone Erni Komisaris Bp. Adolf Warouw Komisaris Kardaya Warnika Komisaris Bp. Trinoda Dani KomisarisDewan Direksi Bp. Drs.

untuk memperolehganti rugi; Bahwa sampai saat ini Tanah Objek Sengketa Dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat memberi Kantrak Tanah Objek Sengketa kepada Orangyang bernama ANWAR;Bahwa secara fakta pengakuan Tergugat , tersebut, bahwa Tanah ObjekSengketa adalah milik SuamiTergugat yang telan Dikuasai sejak tahun1970an hingga saat ini secara tidak terputus adalah benar dan didukung puladengan Keterangan Saksi T.1.1 dan Saksi T.1.2 dan juga didukung denganBukti Surat T.1.1;Bahwa secara fakta baik Saksi 17.1.1

yangsebelumnya telah diatur dalam PJBB (BUKTI P3), Addendum (BUKTIhalaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor41/Pdt.G/2016/PN SmrP4) dan Addendum II (BUKTI P5) sehingga oleh karenanya dibuat danditandatanganilah KESEPAKATAN MENGENAI PELAKSANAANPERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA Nomor : 001/PJBBTMJ/X1/2011tanggal 20 Maret 2011 (selanjutnya dalam Gugatan Wanprestasi inidisebut Kesepakatan Bersama) (BUKTI P16);17.Bahwa beberapa hal penting yang diatur dalam Kesepakatan Bersama(BUKTI P16) adalah sebagai berikut :17.1.1

Untuk SHGB 1758/Gembor, tumpang tindih dengan sebagian:17.1.1. SHM 560/Gembor;17.1.2. SHM 529/Gembor;Halaman 16 dari 52 halaman. Putusan Nomor 459 K/TUN/201618.19.17.1.3. SHM 567/Gembor;17.1.4. SHM 547/Gembor;17.1.5. SHM 543/Gembor;17.1.6. SHM 530/Gembor;17.1.7. SHM 575/Gembor, dan17.1.8. SHM 541/Gembor;17.2. Untuk SHGB 1760/Gembor, tumpang tindih dengan sebagian:17.2.1. SHM 574/Gembor;17.2.2. SHM 566/Gembor;17.2.3. SHM 543/Gembor;17.2.4. SHM 561/Gembor;17.2.5. SHM 542/Gembor;17.2.6.

Barang No. 93612075.2 tanggal 28 Maret2007, Berita Acara Uji Fungsi No. 050/BAUCPTUNI/2007 tanggal 06Juni 2007, kwitansi tanggal 30 Nopember 2007, kontrak 050.1285/UM2006 tanggal 21 September 2006, SPP No. 931/155/L/RSUDAWS/2007 tanggal 07 Desember 2007, SPM No. 109/L/SPM RSUDAWS/2007 tanggal 10 Desember 2007.Bahwa setelah dilakukan pembayaran, kemudian berdasarkan surat dari PIt.Gubernur Kaltim No.356/70/TPPK/BawaspropVIII tanggal 17 Desember2007 dengan mempertimbangkaan Laporan BPKP No.2352/PN.17.1.1

Gubernur Kaltim No.356/70/TPPK/BawaspropVIII tanggal 17Desember 2007 dengan mempertimbangkaan Laporan BPKP No.2352/PN.17.1.1/2007, tanggal 3 September 2007, diperhitungkan bahwa harga peralatanCT Scan yang wajar adalah sebesar Rp.16.680.749.002,50. (enam belas milyar enamratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua lima puluh sen)termasuk dengan pajak dan keuntungan sebesar Rp.15% ;Menimbang, bahwa atas dasar surat dari Plt.

Herzien Indlandsch Reglement (HIR)17.1.1.

maupun immaterill, yaitu sebagai berikut :17.1 Kerugian Mateniil :17.1.1 : Para Penggugat harus memparkir mobil miliknya, yaitu MitsubishiExpander di Tanah Merah, Kelapa Gading, dengan membayarsewa parkir setiap harinya sebesar Rp.50.000, (Lima Puluh RibuRupiah), dari tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni2021, Dan Para Penggugat harus membayar ongkos sewa mobilGrabCar dari JI.S.Indragiri Il, RT.O12, RW.001, Kelurahan : SemperHalaman 20 dari 108 hal, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr.Barat

angka 9, keseluruhan posita angka 10, keseluruhanposita angka 11, keseluruhan posita angka 12, keseluruhan posita angka13, dan keseluruhan posita angka 14 di atas dalam Gugatan a quo TELAHTERBUKTI SECARA JELAS DAN TERANG BAHWA PARA TERGUGATTELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANADIMAKSUD DALAM KESELURUHAN POSITA ANGKA 15 DI ATASGUGATAN PERKARA A QUO YANG MENDATANGKAN KERUGIAN BAIKMATERIIL MAUPUN /IMMATERIIL KEPADA PARA PENGGUGATSEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KESELURUHAN POSITA ANGKA 17,17.1, 17.1.1

Herzien Indandsch Regement (HIR)17.1.1. Pasal 195 (6)Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang /a/n, oleh karena barang yang disitaitu diakuinya sebagai milknya, maka hal itu serta segalaperselsihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu,dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerahhukumnva terjadi hal menjalankankan putusan itu, sertadiputuskan juga oleh pengadilan itu;17.2.

., Pasal 17.1.1., Pasal19.2. maka Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat wajib tetapmengajukannya di depan hakim, tidak dapat secara sepihak begitu sajamelakukan pemutusan perjanjian a quo;Dengan demikian, tindakan Termohon Kasasi/semula Pembanding/ Tergugatyang membatalkan secara sepihak perjanjian a quo tanpa mengajukannya didepan hakim secara tegas merupakan suatu bentuk perbuatan melawanhukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang UndangHukum Perdata yang berbunyi (kutipan):"

Perlawanan pihak / partij verzet berdasarkanPasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawansudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR.Bahwa untuk menjelaskan apakah Perlawanan a quo telah diajukanberdasarkan ketentuan pada Bagian VII huruf a SEMA 07/2012 atau tidak,dapat Terlawan uraian sebagaimana berikut:17.1PELAWAN BELUM MEMENUHI KEWAJIBAN SESUAI AMARPUTUSAN PORAM.17.1.1

yangsebelumnya telah diatur dalam PJBB (BUKTI P3), Addendum (BUKTIhalaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor41/Pdt.G/2016/PN SmrP4) dan Addendum II (BUKTI P5) sehingga oleh karenanya dibuat danditandatanganilah KESEPAKATAN MENGENAI PELAKSANAANPERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA Nomor : 001/PJBBTMJ/X1/2011tanggal 20 Maret 2011 (selanjutnya dalam Gugatan Wanprestasi inidisebut Kesepakatan Bersama) (BUKTI P16);17.Bahwa beberapa hal penting yang diatur dalam Kesepakatan Bersama(BUKTI P16) adalah sebagai berikut :17.1.1

Penjelasan Pasal 38 ayat (1) :Hukum acara yang dipergunakan dalam mengajukansanggahan adalah hukum acara perdata.17.Hukum Acara Perdata Indonesia mengatur bahwa upaya hukum olehpihak ketiga atas dilakukannya penyitaan (seperti sita jaminan),adalah upaya perlawanan atau yang disebut derden verzet, yangpengaturannya adalah sebagai berikut :17.1.Herzien Indlandsch Reglement (HIR)17.1.1.

LAPATE dan 2 Saksi ANSHAR; 77~Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan bukti tulisan/suratsurat maupun saksisaksi dari pihak Para Tergugat sebagaimana tersebut dibawahMenimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yangdiajukan oleh Para Tergugat dalam hal ini Majelis Hakimakan mempertimbangkan bukti surat yang dapatdipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yangsah yaitu bukti surat 17.1, 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3, 17.1.4,T.d.5s T.1.6, Tedely Teddy Ti2ely T.2.2, 1.3, Ted,