Pasal 30 ayat (2) PMK Nomor 34/PMK.02/201 tentang Manfaat Tambahanlainnya dan Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Dewan DireksiBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (PMK 34/2015) yaitu :(2) Target Kinerja dan penilaian capaian target kinera sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden atau pejabat yangditunjuk.Bahwa Tergugat sampaikan kembali atas dalil Para Penggugat menyatakanbahwa Tergugat Ill adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Presiden dengandidasarkan pada Pasal 1 angka 8 Perpres

Karena dalam ketentuan Pasal 35 ayat (4)dan ayat (5) PP Manajemen PPPK menyatakan bahwa:Pasal 35 PP Manajemen PPPK(4) Penilaian kinera PPPK berada di bawahkewenangan PyB pada I/nstansi Pemerintahmasingmasing;(5) Penilaian kineya PPPK sebagaimana dimaksudpada ayat (1) didelegasikan secara berenjangkepada atasan langsung dari PPPK; Berdasarkan penafsiran terhadap ketentuan di atas, makapenilaian terhadap PPPK (guru) dapat saja dilakukan olehatasan langsung dalam hal ini kepala sekolah atau pejabat

mengganti PejabatPimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikanPejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggitersebut melanggar ketentuan peraturan perundangundangandan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.Penggantian pejabat pimpinan tinggi uama dan madya sebelum 2(dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuanPresiden.Kemudian Pasal 118 UU ASN, menyatakan :(1)(2)(3)Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentusesual peranjian kinera

Bahwa dalam gugatan a quo, penggugat mengadilkan bahwa Turut Tergugatterkesan telah tidak melakukan pengawasan yang semestinya selaku BarkSentral terhadap kinera Tergugat (terkesan ielah melakukanpembiaranbermasa bodoh),padahal Turut Tergugat a quo dalam tugas pokokdan fungsinya wajib mengawasi setiao Bank termasuk mengawasi kinerjaTergugat dalam menjalankan fungsi perbankanquod non.. Bahwa terhadap dalil yang keliu tersebutTurut Tergugat memberikantanggapan sebagai berikut :a.

Dianggap tidak dapat memenuhi kinera atau melanggar ketentuanyang ditetapkan dalam kontrak menejemen; f, Mengundurkan ain; g. Menjadi Warga Negara Asing.

Dianggap tidak dapat memenuhi kinera atau melanggarketentuan yang ditetapkan dalam kontrak menejemen,f. Mengundurkan din,g. Menjadi warga Negara asing. Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 73 ayat (3) UU No. 36Tahun 2000 juncto ketentuan Bab Il angka Ill.4. angka 10Halaman 181 dari 232 Halaman dari Putusan No.15/G/2016/PTUN.

20.2 JOAberbunyi sebagai berikut :Pasal 20.1Peranjian ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku danmengikat di tempat mana LAPANGAN JATINEGARA berada,ketentuan hukum yang sah, peraturan, dan perintah yang ditetapkanoleh suatu badan yang sah mengeluarkan peraturan, dan untuksemua yang ketentuan hukum lokal yang berlaku, ordonansi,ketentuan hukum, peraturan dan perintah.Pasal 20.2Peranjian ini dan semua hal yang berkaitan dengan Penanyjian ini,Termasuk namun tidak terbatas pada semua hal mengenai kinera

Pengkoordinasian lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan yangberlaku untuk peningkatan tertip berlalu lintas .k) Pengevaluasian pelaksaan tugas bawahan dilingkungan dinas perhubungandengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telahdilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akandatang.1) Pembuatan dan penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas pada BupatimelaluiSekretars Daerah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan secaraberkala sebagai akuntabilitas kinera

pengawasan lelang, pemeriksaan kinerja lelangdan pembukuan hasil lelang, pengolahan data di bidanglelang, serta pelaksanaan pengawasan Profesi PejabatLelang dan Jasa Lelang lingkup dan II sesual penugasanyang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal;Pasal 25 Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasimempunyal tugas melaksanakan penyiapan bahanbimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencanakerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinenya, danpemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinera

Bahwa mekanisme Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinasberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012tentang pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi PejabatNegara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap : Pasal 3 yang pada pokoknya menyatakan Perjalanan Dinasdilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaananggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinera, efisiensiHalaman 6 dari 2203 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2022/PT PBRpenggunaan belanja dan akuntabilitas pemberian

laporan masyarakat dan LSM soalkesewenang wenangan Direktur PDAM Jepara dan pengangkatan Terdakwa yang kedua ; Bahwa Aduan masyarakat isinya:e Dugaan pemungutan sejumlah uang dalam rekrutmen pegawai PDAM Jepara dan pengangkatankembali Direktur PDAM untuk periode kedua.e Billing System tidak berfungsi.e Perjalanan Dinas Direktur Utama melebihi kapasitase Pengadaan Barang tidak melalui pelelangan.e Mobil Dinas K18 AR tidak diketahui keberadaannya.e Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan tidak dibuat.e Kinera

No. 63 Tahun 2005 tentangSistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK menyatakan:(1) Pengembangan pegawai Komisi dilakukan melaui pendidikan danpelatihan, peningkatan pengalam kerja, mutasi, rotasi dan promosi yangdisesuaikan dengan tuntutan beban kerja, tujuan dan sasaranorganisasi berdsarkan hasil penilaian kinerja masingmasing pegawai.(2) Pengembangan karir pegawai dilakukan secara adil dan terbuka bagisetiap pegawai yang memenuhi syarat untuk dapat melakukanpekerjaan sesuai dengan kompetensi dan kinera

Semakin kecil persentase volume sampah dari sampahyang dihasilkan yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir sampahmengindikasikan semakin baik kinera pengelolaan sampah, dansebaliknya.

Mempertanggungjawabkan terhadap fisik maupun keuangan ataspelaksanaan anggaran belanja sesuai dengan pagu dalam DIPA yangmenjadi tanggung jawabnya dan mata anggaran yang bersangkutan.9 Mempertanggungjawabkan atas substansi dari pencapaiantujuan,kesesuaian rencana kerja dan /atau kegiatan sesuai denganindicator kinera serta kelayakan hasil kerja yang tercantum dalamDIPA dan.10 Melaporkan realisasi anggaran dan pengadaan barang padabagiannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.Bahwa tugas saksi sebagai

Administrasi;8.4 Bahwa selanjuinya Tergugat menanggapi dalil Penggugat yang mendalilkanbahwa Tergugat telan melakukan Perouatan Melawan Hukum, bahwa dalilPenggugat tersebut adalah dalil yang mengada ada dan bertentangan denganfakta hukum yang sebenamya, karena fakta hukum yang sebenamyaPenggugatlah yang telah melakukan perouatan hukum sebagaimana yangdiuraikan Tergugat tersebut diatas.8.5 Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa olehkarena Laporan Tergugat dan Tergugat Il kinera

tersebut di ataskemudian ditetapkan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) DinasLingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun anggaran 2019.Bahwa perbuatan terdakwa menyusun dan mengusulkan anggaran yangtidak sesuai dengan ASB sebagaimana dikemukakan di atas bertentangandengan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi :Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinera

Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Srondol Semarang.Bahwa pada saat pembahasan tentang Perbup Remunerasi pihakRSUD Kraton selalu menyampaikan bahwa ada permintaan dariDirektur untuk bisanya Perbup Remunerasi tersebut diberlakukansejak Januari 2014 dan atas permintaan tersebut oleh Kabag Hukumdiminta agar dibuat tertulis, kemudian berdasarkan Nota DinasDirektur RSUD Kraton Kepada Bupati nomor 900/329/2014 tanggal14 juni 2014 perihal Pengajuan permohonan perubahan JasaLayanan Pola Baru berbasis Kinera

JEFFRI GESTAFPUTTILEIHALAT untuk perencanaan BBM Dinas Kebersihan khusus UntukKegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/ Operasional pada DLHPKota Ambon, tetapi saksi tidak terlibat;Bahwa yang menentukan angkaangka jumlah liter perhari untuk jeniskendaraan operasional dan kendaraan Dinas sesuai DPA/ DPPA adalah dariDLHP sendiri;Bahwa Sopir/ Pengemudi selain mendapat Biaya BBM mereka juga mendapatGaji Per Bulan;Bahwa bentuk pengawasan yang saksi lakukan selaku Kepala BidangPersampahan terhadap kinera