benar pada tanggal 2 Oktober 2019 saksi berada di Polo, karenasaksi ingin tahu, katanya Pak Prabowo akan bertemu dengan terdakwamakanya saksi ikut;Bahwa Terdakwa tahu kalau Pak Prabowo akan melakukan konprensiPers karena ketika terdakwa diajak ke Kertanegara terdakwa mengatakankalian saja;Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa setuju atau tidak diadakannya konprensiPers, hanya ketika sampai di Kertanegara sudah banyak berkumpulwartawan;Page 47 of 152 Putusan No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.Bahwa Inti konprensi

pers tersebut Pak Prabowo menyampaikan adakejadian yang menimpa terdakwa, meminta perhatian kepada Kapolriuntuk diselidiki dan minta waktu untuk bertemu dengan Kapolri;Bahwa setelah konprensi pers Terdakwa ada menghubungi saksi padatanggal 3 Oktober 2018 sekitar Jam 08.00 Wib terdakwa menelpon saksidengan mengatakan tolong sampaikan ke Pak Prabowo ga usahditeruskan, ga usah ketemu Kapolri, ini sudah rame Polisi sudah bilangdikaitkan dengan operasi plastik;Bahwa pada saat itu Terdakwa belum mengakui

Nanik S Deyang mengatakan kalau 23 giginya rampal;Bahwa Saksi memberi saran kepada Pak Prabowo kalau masalah ini harusdiangkat ke permukaan agar diketahui dan ada proses ini berjalan adil dantransparan, saat itu ada yang mengatakan sebaiknya memang lapor;Bahwa konprensi pers atas inisiatif temanteman.

Karena ada anakbuahnya yang teraniaya, sebagai pemimpinnya wajib untuk melindungi;Bahwa saksi tahunya kalua kejadian itu tidak benar tanggal 2 Oktober2018 malam karena ada keterangan dari pihak Kepolisian ada buktikwitansi, dokter dan buktibukti yang telak kalau terdakwa sebenarnyaoperasi sedot lemak;Bahwa Terdakwa tidak ada memberi tahu kepada saksi bahwa itu tidakbenar, kemudian saksi mengetahui dari berita kalau terdakwa memintamaaf melalui melalui konprensi pers;Page 49 of 152 Putusan No. 203

/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.Bahwa konprensi pres tanggal 2 Oktober 2018 Intinya Pak Prabowosebagai Pemimpin di koalisi Adil Makmur merasa ada kewajiban morilsetelah mendengar laporan dan melihat langsung kondisi terdakwa,memberitahukan kepada khalayak bahwa telah terjadi penganiayaan.Setelah menjelang subuh kaget karena ada keterangan Kepolisian yangmeyakinkan terdakwa melakukan operasi sedot lemak dengan disertaiadanya nama klinik Kecantikan, ada nama dokternya dan rekening.Ternyata tidak seperti yang

ELISBET PURBAtelah memberikan keterangan dibawah Janji yang isiketerangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa saksi pernah melakukan konprensi pers terhadapsdr.Budi Utari (Penggugat) sehubungan denganpemberhentiannya sebagai Sekda yakni pada tanggal 9Nopember 2019 tepatnya pada saat sebelum sholat Jum/at ; Bahwa Saksi hanya bisa menuggu diruang kerja Walikota pada saat pemeriksaan tersebut ; Pada saat pemeriksaan itu Saksi menunggu diluar danbaru sdekitar jam 15.00 Wib Pak Walikota dan

3 tahun meliput sebagaiwartawan di wilayah Kantor Walikota Siantar ;Bahwa Saksi pernah mendengar tentang keterlambatanpengesahan APBD oleh karena Walikoat tidak adaditempat ,hal ini saksi dengan pada saat Paripurna DPRDBahwa Saksi pernah mengurus tentang tenaga kontrak(Honorer) dengan cara minta bantuan dengan KepalaDinas, karena mereka mau diganti ;Bahwa Saksi tidak tahu Sdr.Budi Utari pernah di Demooleh Masyarakat ;Bahwa Saksi tidak tahu Sdr.Budi Utari pernah bagibagji Proyek ;Bahwa pada saat konprensi

JANSEN EFFENDI SIAHAAN ; telah memberikan keterangan dibawah Janji yang isiketerangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa saksi meliput sebagai wartawan lebih kurangsudah 12 tahun ;Bahwa setahu saksi yang disampaikan BKD kepada Sdr.Budi Utari selaku Sekda yakni surat panggilan terkaitdengan pemberhentiannya dari Jabatan Sekda ;Bahwa setelah pemeriksaan oleh BKD Sdr.Budi Utaridiaktifkan kembali sebagai Sekda dan yang keduadiberhentikan lagi dari jabatan Sekda ;Bahwa pada saat konprensi

pers dihadiri oleh Ka.Umum,Ka.Humas, Ka.BKD dan Inspektorat ;Bahwa setehu Saksi setelah Konprensi pers tersebut tidak ada lagi digelar konprensi pers ;Bahwa isuisu yang berkembang dimasyarakat adalahketerlambatan pengesahan APBD Kota Siantar dan padaHalaman 105PUTUSAN NO.294/G/2019/PTUNMDNtanggal 10 Maret 2019 pembacaan Nota PertanggungJawaban Walikota, namun Walikota lagi di Jakarta ; Bahwa setahu Saksi pembahasan APBD biasanya bisa sampai 1(satu) Bulan lebih ; Bahwa yang menentukan Jadwal Pembahasan

Indonesia periode 20132017 yang ditandatangani olehKetua Dewan Bishop Gereja Methodist Indonesia yakni Bishop AmatTumino, M.Min di Medan pada tanggal 11 Juni 2015 hal mana berdasarkanpada Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013 Bagian KeduaTentang Konstitusi Gereja Methodist Indonesia, Bab X TentangKepemimpinan, Pasal 19 Tentang Badan Pertimbangan Agung yangmenyatakan bahwa Badan Pertimbangan Agung Gereja MethodistIndonesia (BPA GMI) merupakan Lembaga Yudikatif yang dipilin danditetapkan oleh Konprensi

BadanPertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia maka hak dan kewajibanserta kepantingan hukum Penggugat berdasar pada Disiplin GerejaMethodist Indonesia Tahun 2013 Bagian Kedua Tentang Konstitusi GerejaMethodist Indonesia, Bab X Tentang Kepemimpinan, Pasal 19 TentangHalaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 347/Pdt.G/2016/PN.Mdn19.20.Badan Pertimbangan Agung yang menyatakan bahwa Badan PertimbanganAgung Gereja Methodist Indonesia (BPA GMI) merupakan LembagaYudikatif yang dipilin dan ditetapkan oleh Konprensi

standing;Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat I dan Tergugat II/ Terbanding Idan Terbanding IT yang menyatakan bahwa ia tidak pernah mengambil paksaPKMI8, melainkan PKMI8 yang menyatakan bergabung dengan GMI KTWS, jugaadalah alasan yang tidak berdasar, karena secara hukum GMI KTWS tidakmempunyai /egal standing untuk mengurus dan mengelola PKMI8, maka ketika adapernyataan dari PKMI8, yang menyatakan ingin bergabung, seharusnya secaraitikad baik GMI KTWSmenolak penggabungan tersebut sampai adanya Konprensi

TergugatI dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II baik bersamasama maupunsendirisendiri dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapPenggugat I dan Penggugat II/Pembanding I dan Pembanding II, adalah cukupberalasan karena Tergugat I dan Tergugat II/ Terbanding I dan Terbanding II yangmenamakan dirinya sebagai GMI KTWS tidak mempunyai legal standing untukmengurus dan mengelola PKMI8 padahal mereka mengetahui kedudukanPenggugat I/Pembanding I sebagai Bishop adalah ditetapkan oleh Konprensi

, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telahberusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula memberikan nasehat kepadaPemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membatalkan maksudnya untukmenceraikan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi, namun tidak berhasil, danPemohon Konprensi

Bahwa Tergugat sudah satu bulan setengah tidak pulang karena Penggugat tidakmau diajak tinggal bersama Tergugat sebelum Tergugat mau konprensi pers ;h. Bahwa benar saksi sengaja pergi ke Puncak untuk mencari Tergugat, karenaTergugat membohongi Penggugat ;5. NAMA ASLI SAKSI PENGGUGAT V, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara.Selanjutnya saksi menjelaskan di depan sidang di bawah sumpahnya halhal sebagaiberikut :a.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adapun penyebabnya adalahkarena Penggugat minta Tergugat konprensi pers dengan sangat memaksa ;f. Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hanyamendengar pertengkaran lewat henpon, saksi mendengar katakata yang tidakmengenakan dari Penggugat, sehingga Tergugat merasa tertekan dengan sikapPenggugat ;g.

tanah sawah milik Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi berdasarkanpembelian dari Tergugat Rekonpensi Il/Turut Tergugat Konpensi Ill atas tanah sawahseluas + 1838 m2 persil 8/s/lll letter C no : 672 terletak di Blok Cijengkol Ds.Sukakerta Kecamatan, Cilaku Kabupaten Cianjur, akta jual beli no. 95/2006 tertanggal7 Maret 2006 di buat di hadapan Turut Tergugat Rekonpensi Ill/Turut Konpensi I.Bahwa Terbukti Perouatan Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi,Tergugat Rekonpensi Il/Turut Tergugat Konprensi

Sebelum dilakukan pemeriksaan, PEMOHON menanyakan kepada PPNS dariTERMOHON yakni mengenai:1.Buktibukti yang diperoleh TERMOHON yakni M.W.GIRI PRATIKNO, S.PI,SH, MM. hingga menyatakan dalam Konprensi Pers yang dilakukanTERMOHON tanggal 13 Januari 2019 yang dilansir di salah satu MediaOnline, SINDONEWS.com, Penyelundupan 4500 Ikan Arwana SenilaiRp.2,25 Miliar Digagalkan, httos://daerah.sindonews.com/read/1370067/174/penyelundupan4500ikanarwanasenilairpo225miliar digagalkan1547366015 , yang menyatakan

KB 1600 BK, Dipergunakan oleh SAKSI TRISUGIATMOKO Anggota Kepolisian R.I ;Apalagi TERMOHON dalam Konprensi Pers yang dilakukan TERMOHON tanggal 13 Januari 2019 yang dilansir di salah satu Media Online,BorneoOneTV, BKIPM Entikong Gagalkan Penyeludupan Ikan Arwana Via Bus Eva,https://borneonetv.com/2019/01/13/20457/, TERMOHON BertekadMeningkatkan Pengawalan Kedaulatan di sektor Kelautan dan Perikanan,akan tetapi ternyata PPNS dari TERMOHON tidak melakukan penyitaanterhadap kedua mobul tersebut;Bahwa

Bahwa disamping itu dalam Konprensi Pers tersebut, Pengeluaran AnakanIkan Arwana Jardini melalui PLBN Entikong tersebut, oleh TERMOHON telahdiklasifikasikan sebagai penyelundupan, halmana bukan merupakankewenangan dari Balai Karantina karena yang menjadi Asas dan Tujuandari Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan adalah sebagai berikut;a. Untuk menjaga dan melindungi kelestarian sumberdaya alam hayatihewan, ikan, dan tumbuhan;b.

Bahwa terbukti Tergugat atas nama Tergugat II dan Tergugat III,beberapa kali mengadakan Konprensi Perss di hadapan wartawan, denganmengatakan bahwa: Penggugat bersalah dan akan dilakukan pemutusanhubungan Perjanjian dan Kontrak tersebut di atas, pada hal bukan kesalahanPenggugat;34.

kebetulan Saksi juga berada di lokasi,kata saudara Tanjung pembangunan ini diserahkan saja untuk dikelola,dioperasikan dan diresmikan, masalah Berita Acara Penyerahan nantisetelah betulbetul selesai seluruhnya, kondisi bangunan waktu ituSaksi lihat, lantai satu sudah selesai, sedangkan lantai dua masih belumselesai, masih ada tinggal finishing di lantai dua;Bahwa ternyata peresmian tersebut tadinya direncanakan bulan Marettidak terjadi karena berbagai macam alasan, lalu Pemko PadangPanjang melakukan konprensi

Alam Sejahtera Sejati dalamhal ini Edward Ridwan tidak terima karena merasa dirugikan danmenuntut kepada Pemerintah untuk menjalankan aturanaturan ataukebijakankebijakan yang sudah dibuat, tetapi Pemerintah tetap padapendiriannya dan karena didesakdesak terus akhirnya Pemerintahmelakukan konprensi pers lagi, dalam konprensi pers tersebutdinyatakan bahwa terminal Bukit Surungan yang tadinya sudah pindahke pasar bawah kembali akan dihidupkan lagi, akibatnya pedagang dipasar bawah melakukan demo lagi

Hasbullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengathui Mujianto telah ditetapkan sebagai tersangka ataslaporan dari Armen Lubis; Bahwa saksi mengetahui berkas Mujianto sudah dinyatakan lengkap pada hariKamis; Bahwa pemeriksaan tahap kedua berkas perkara Mujianto dan Rosihan sudahdiserahkan kepada Kejaksaan; Bahwa Mujianto dan Rosihan keluar karena ada jaminan sejumlahRp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah); Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari konprensi pers

yang dilaksakanKejaksaan Tinggi; Bahwa saksi mengetahui dari konprensi pers, bahwa berkas perkara Mujiantodan Rosihan sudah di SKP2 (surat keterangan penghentian penuntutan);Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut :Ahli DR.

haruslah di tolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 11 yang mohon putusan ini dapatdilaksanakan terlebin dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upayahukum lainnya dari para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbarr bij vorraad),Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut haruslah ditolak karena syaratsyarat yangditentukan dalam Pasal 180 HIR belum terpenuhi;Menimbang, bahwa dari uraian pembuktian diatas maka Majelis Hakim sampailahpada kesimpulan dalam pokok perkara/konprensi

II;Bahwa tidak benar alasan yang disampaikan oleh Tergugat yangmenyatakan bahwa Para Penggugat melakukan pelanggaran PeraturanPerusahaan (PP) Pasal 6 ayat (4) huruf E yakni melakukan pencemarannama baik pimpinan perusahaan, dimana dalam setiap aksi unjuk rasayang dilakukan oleh Para Penggugat tidak pernah menyebutnyebut namapimpinan perusahaan apalagi melakukan pencemaran nama baik Tergugat baik dalam orasi yang dilakukan Penggugat/APCM dan pernyataansikapnya yang dibuat APCM maupun dalam setiap konprensi

Para tergugat prinsipal tidak pernah melihat penggugat prinsipalmelakukan konprensi press untuk kepentingan hukum paratergugat prinsipal atas kKematian ROBERT ELLIS, para tergugatprinsipal mengetahui perkembangan perkara pembunuhanROBERT ELLIS dari Tribun Bali.com , Antara Bali. com, TVAustralia 9 News.

DPRDyang lainnya dianggarkan untuk perjalanan dinas dengan tujuan lbu KotaNegara dengan jumlah biaya seluruhnya sebesar Rp.220.000.000, (dua ratusdua puluh juta rupiah) namun dalam pelaksanaanya dana tersebut mengalamipembengkakan menjadi sebesar Rp.305.000.000, (tiga ratus lima juta rupiah),hal tersebut bertentangan dengan penjelasan Pasal 33 Keputusan PresidenNomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN yangmenjelaskan bahwa : Perjalanan Dinas untuk menghadiri seminar, lokakarya,symposium, konprensi

Muhammad Nasir berikutlampirannya berupa : Berita Acara Penolakan PenandaTanganan Surat Perintahn Penahanan Dan BeritaAcara Penahanan tanggal 30 Oktober 2018.4 (empat) lembar Foto yang menunjukkan MuhammadNasir merasa sangat gembira bangga ketika ditangkapdan dihadapkan bersama sama Tersangka lainnyakepada wartawan dalam konprensi pers yangdilakukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah SumateraUtara.

sidang dewanadat di Moyo;Bahwa bukan wakil ketua yang diberikan mandat untuk memimpin sidangadat terbuka, karena wakil ketua masih mempunyai hubungan keluargadengan saudari Orpa Rosina Osok sehingga ia mengundurkan diri untukmemimpin sidang adat;Bahwa saksi tidak tahu ada perkara antara saudari Orpa Rosina Osokdengan Edward Kalami ;Bahwa saksi kenal dengan Frits Osok karena samasama tinggal diMalanu dan saudara Frits Osok adalah anak angkat dari Agustinus Osok ;Bahwa Dewan adat ditunjuk berdasarkan konprensi

Sat Reskrim Polres Tabanan pada tanggal 26Januari 2019 dan Tanggal 4 April 2019 , sampai sekarang tidak adatindak lanjutnya;Mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tabanan yang terdaftardibawah register Nomor: 246/Pdt.G/2019/PN Tab. tanggal 1292019 dengan status:(a) Gede Putu Artadana sebagai Tergugat ;(6) Agung Rai Lisnawati sebagai Tergugat II;16.Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi tersebutmerupakan perbuatan melawan Hukum (PMH) terhadap Para PenggugatRekonpensi/para Tergugat Konprensi

sidang dewanadat di Moyo;Bahwa bukan wakil ketua yang diberikan mandat untuk memimpin sidangadat terbuka, karena wakil ketua masih mempunyai hubungan keluargadengan saudari Orpa Rosina Osok sehingga ia mengundurkan diri untukmemimpin sidang adat;Bahwa saksi tidak tahu ada perkara antara saudari Orpa Rosina Osokdengan Edward Kalami ;Bahwa saksi kenal dengan Frits Osok karena samasama tinggal diMalanu dan saudara Frits Osok adalah anak angkat dari Agustinus Osok ;Bahwa Dewan adat ditunjuk berdasarkan konprensi

Bahwa tidak benar alasan yang disampaikan oleh Tergugat I yang menyatakanbahwa para Penggugat melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan (PP) pasal 6 ayat(4) huruf E yakni melakukan pencemaran nama baik pimpinan perusahaan, dimanadalam setiap aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para Penggugat tidak pernahmenyebutnyebut nama pimpinan perusahaan apalagi melakukan pencemaran namabaik Tergugat I baik dalam orasi yang dilakukan Penggugat/APCM dan pernyataansikapnya yang dibuat APCM maupun dalam setiap konprensi