bain shugra, maka Majelis Hakimberpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkana talak satu bainshugra terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);10Menimbang bahwa unmtuk terciptanya tertytib administrasi sebagaimanadimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADAAG/X/2002tanggaal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untukmengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradlian

Materai : Rp. 6.000,00 Peradlian Anema JemberJumlah Rp. 541.000,00 PaniteraAkhmad Muzaeri, S.H.Hal. 9 dari 9 hal. Salinan Putusan. Nomor 4685 /Pdt.G/2017/PA.Jr

tempat tingge Penohom danipeeten sane seta, tempat pskawinan Benehen dan Terolom tersebutdiangeungkan Unt Gicdat dalam dafiay yang disediakam untuk itu;vcecinlenimbansd, bahia Betkete ini temesuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 a ne Ungsng URGERe Republik Indonesia Nonnor 7Tahun 1989 tentang Peradlian Ag garg.

26Pebruari 2016 dan tanggal 21 Maret 2016, Termohon telah dipanggil secarapatut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itudisebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka MajelisHakim perlu menyatakan bahwa Termohon tidak hadir di persidangan ;Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalampersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasisebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ayat ( 4 )UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradlian

Pasal 175 RBg, meskipun saksi pertamaPenggugat konvensi merupakan ayah kandung Penggugat konvensi yangmenurut Pasal 172 Ayat (1) angka 19 RBg merupakan orang yang tidak bolehdidengar sebagai saksi, namun karena perkara gugatan Penggugat konvensimerupakan gugatan perceraian, maka pemeriksaan perkara gugatanperceraian a quo berlaku hukum acara khusus (lex specialis) sebagaimanaPasal 54 UndangUndang Nomor 9 tahun 1989 tentang Peradlian Agamadengan perubahannya, antara lain ayah dan ibu dapat diangkat

Pasal 175 RBg, meskipun saksi 1 Tergugatkonvensi merupakan ayah kandung Tergugat konvensi yang menurut Pasal 172Ayat (1) angka 19 RBg merupakan orang yang tidak boleh didengar sebagaisaksi, namun karena perkara ini merupakan gugatan perceraian, makapemeriksaan perkara gugatan perceraian a quo berlaku hukum acara khusus(lex specialis) sebagaimana Pasal 54 UndangUndang Nomor 9 tahun 1989tentang Peradlian Agama dengan perubahannya, antara lain ayah dan ibudapat diangkat sebagai saksi, sebagaimana Yurisprudensi

,Pasal 91 A UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan keduaatas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sertaPeraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung DanBadan Peradlian Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimanatersebut di bawah ini;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku danHukum Syara yang

Hal. 7 dari 12 hal.sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a dan 73 ayat 1 Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradlian Agama yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yangkeduakalinaya dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, secara hukumperkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatanPenggugat secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa bukti P.2 Penggugat membuktikan bahwa Tergugatadalah penduduk Desa Sumberpucung kabupaen Malang namun

Dalam waktu damai .Unsur keempat :~ Lebih lama dari tiga puluh hari.Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Mejelis mengemukakanpendapatnya sebagai berikut :Unsur Kesatu : Militer.Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPMyang dimaksud dengan pengertian Militer adalanmereka yangberikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajibberada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktuikatan dinas tersebut.Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalahkewenangan mengadili dari Peradlian

., Pasal 91 A UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradlian YangBerada Di Bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohonyang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku danHukum Syara yang

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;SUBSIDERApabila yang mulia Hakim berpendapat lain dalam peradlian yang baik mohonputusan yang seadil adil nya ( ex aequo et bono );Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan, Pemohondidampingi kuasa hukumnya data menghadap di persidangan;Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Nomor perkara14/Pdt.P/2022/PA.Kph. tanggal 4 Januari 2022

Putusan Nomor. 340 K/TUN/201611pulalah Penggugat baru mengetahui adanya SHM objek sengketa sehinggatenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang maksudoleh Pasal 55 UndangUndang No. 5 tahun 1986 tentang Peradlian TataUsaha Negara telah terpenuhi ;.Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat yang telahmenerbitkan sertipikat di atas bidang tanah Penggugat, sehingga nantinyabila Penggugat mengajukan permohonan pembuatan sertipikat tentunyaakan mengalami kendala, berdasarkan hal

Menimbang, bahwa majelis hakirn telah rrienasehati pernohon agar menundapernikahan anaknya tersebut sarnpai anaknya genap berusia 16 tahun dan telahlulus dari sekolahnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturanperundangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, pemohon tetap berteguhpada permohonannya.Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pernohonadalah beragama Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradlian

,Pasal 91 A UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan keduaatas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sertaPeraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung DanBadan Peradlian Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimanatersebut di bawah ini;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku danHukum Syara yang

Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang sudah diberikan pemohon darihasil pekerjaan pemohon, padahal pemohon sudah berusaha semaksimalmungkin untuk mencukupi kebutuhan termohon.yang akhirnya antara pemohon dan termohon telah berpisah rumah sejak 3bulan.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Peradlian Agama, Majelis Hakim telah berupayamendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali

Juni 2016 dan tanggal 13 Juli 2016, Termohon telah dipanggilsecara patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itudisebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka MajelisHakim perlu menyatakan bahwa Termohon tidak hadir di persidangan ;Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalampersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasisebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ayat ( 4 )UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradlian

Sedangkan hak keperdataan hanyaberlaku untuk anak yang lahir di luar pernikahan (Majalah Peradlian Agama,Edisi 8, 2015:80);Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut hanya dinasabkan kepadalbunya dan keluarga dari ibunya, dan hanya memiliki hubungan keperdataanHalaman 13 dari 15.

PUTUSANNOMOR 51/PDT/2016/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESA;Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradlian tingkat banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :AHKMAD BUKHARI, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Pegawai UIN SusgqaPekanbaru,Alamat JI .Harapan Raya Perum Cendana Blok A RT. 04 RW.05No.17,Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru; Dalamhal ini diwakili oleh kKuasa hukumnya BOYKE AMRI,SH.

,Pasal 91 A UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan keduaatas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sertaPeraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung DanBadan Peradlian Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimanatersebut di bawah ini;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku danHukum Syara yang

,Pasal 91 A UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan keduaatas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sertaPeraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung DanBadan Peradlian Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimanatersebut di bawah ini;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku danHukum Syara yang

PUTUSANNOMOR 28/PDT/2016/PT.PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradlian tingkat banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :HAJI SUMANTRI, Alamat Jalan Kardinah/Jalan Rokan Hulu,RT/RW: 03/09,KelurahanSail, Kecamatan Raya, Kota Pekanbaru,selanjutnya disebut Pembanding dahulu TERGUGAT;LAWANH.TULARNO, Umur 57 Tahun,Agama Islam, Pekeraan Swasta, WargaNegara Indonesia