Ditemukan 26 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peradilan penadilan peradialan peradiloan pegadilan paradilan peradaban pradilan peradlian peradillan peradalan peradlilan
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 23-07-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 25/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
Hj. Sri Wahyuni Modjo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG
Intervensi:
RIZAL RINAL
286 — 107
  • yangdirugikan akibat terbitnva objek sengketa in litis.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak memiliki kedudukanhukum sebagai Penggugat/Terbanding dalam sengketa in litis, maka beralasanhukum bagi majelis hakim tingkat Banding untuk menyatakanPenggugat/Terbanding tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan(legal standing), oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding haruslahdinyatakan tidak diterima, oleh karenanya dalam eksepsi dan dalam pokok perkaraini menurut hukum acara Peradllan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 24-09-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 23-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 78/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 23 Maret 2015 — 1. Meithy Thesy 2. Maeliana Soewardi 3. Soerianto Soewardi untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat M E L A W A N : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2. Erda Sinarli untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi
55 — 29
  • UndangUndangNomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5tahun 1986 tentang Peradllan Tata Usaha Negara jo.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-11-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 22-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 707/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 2 Februari 2017 — MENTERI KEUANGAN RI CQ DIREKTUR PADA DIRJEND PAJAK CQ KAKANWIL DIRJEND PAJAK JAKARTA PUSAT CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT >< LIAUW TJAHAI DJUN
130 — 84
  • Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atauPengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilanpajakPasal 37 UU PPSP(1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, SuratPerintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanyadapat diajukan kepada badan peradllan pajak;Berdasarkan seluruh uraian di atas sangatlah jelas bahwa pemblokiran terhadapharta kekayaan Penggugat in casu Penanggung Pajak PT Metro Batavia (dalammerupakan sengketa pajak, dan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 10-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 222/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Februari 2017 — TEGUH HANDOJO;1. DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 2. ANDRI SANTOSO
161 — 88
  • Selain itu Surat dari Direktorat Merekperihal Pemberitahuan Penilaian Keberatan aquo BUKANMERUPAKAN PUTUSAN LEMBAGA PERADLLAN, sehingga TIDAKHalaman 48 dari 89 halaman.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 05-01-2022 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 1/PDT/2022/PT BNA
Tanggal 7 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat I : M. Ilyas Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat II : Zulfikri Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat III : Luqmanul Hakim Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat IV : Jauhari Bin. H.M. Said nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat V : Nuriah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat VI : Saadah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Selaku Kepala Pemerintahan RI, Pemengang Hak Pakai Tanah Sertipikat No.00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat II : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Selaku Pemegang Hak Pakai Tanah Sertipikat No. 00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat III : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA di Jakarta Cq. Kepala Staf TNI-AL RI di Jakarta Cq. Komandan Pangkalan Utama TNI-AL I Belawan di Medan Cq. Komandan Pangkalan TNI-AL Sabang.
Terbanding/Tergugat IV : MENTERI AGRARIA TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh di Banda Aceh Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sabang.
Terbanding/Tergugat V : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Aceh di Banda Aceh.
142 — 90
  • LingkupPeradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) dan diatur dalamPasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradllan Umum ditegaskan bahwaPeradilan Umum "berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkarapidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangansedangkan lingkup Peradilan Tata Usaha Negara adalah "berwenang mengadilidan memutus sengketa Administrasi atau Tata Usaha Negara" sebagaimanaHalaman 40 dari 76 Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT BNAditegaskan dalam Pasal 47
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-01-2017 — Putus : 31-03-2017 — Upload : 05-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 31 Maret 2017 — PT.ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA CQ JOSEF GUNAWAN SETYO >< ITOCHU LOGISTICS (EUROPE) GMBH CQ KOICHI TSUTAMURA CS
193 — 131
  • ,M.H. dalam bukunya yang berjudul HukumAcara Perdata : Menurut Teori dan Praktik Peradllan Indonesia,Halaman 30 PutusanNomor 39/PDT /2017/FT OKI.Cetakan Kedua (edisi revisi), Penerbit Djambatan, Jakarta,2002, Halaman 139:"Eksepsi Plurium Litis Consortium yaitu eksepsi Tergugat/ParaTergugat atau kuasanya yang menyatakan surat gugatanPenggugat/Para Penggugat atau kuasanya harus ditolakkarena mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya parapihak yang digugat";H.