Ditemukan 679 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1396 1316 1326 1306 1336 13.4 10.6 13.3 11.6 12.6 1366 1356 1376 1386
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 24-02-2015 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 31-05-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0257/Pdt.G/2015/PA.Lpk
Tanggal 23 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
50 — 19
  • JUMANTO Bin SUJADI, sebagai anak lakilaki, (Penggugat No.9),mendapat = sebesar 2/13 bahagian;13.5.TUMEN atau menyebut/dipanggil juga CIYET Binti SUJADI,(Penggugat No.10), sebagai anak perempuan, mendapat = sebesar1/13 bahagian;13.6. SUPIYAN Bin SUJADI (Penggugat No.11) sebagai anak lakilaki,mendapat = sebesar 2/13 bahagian;13.7.JUMIKUN atau menyebut/menulis nama juga KICUN Bin SUJADI,(Penggugat No.12), sebagai anak lakilaki, mendapat = sebesar 2/13bahagian;13.8.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 31-05-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 05-11-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 345/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 7 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : Ny.rita
Terbanding/Tergugat : Sdr. Djuarsa Adidibya,B.E
89 — 35
  • Poin 13.6. TIDAK BENAR. Bahwa Eni sudah disuruh keluar, menerima,dan menandatangani surat somasi tanggal 7 Oktober 2014. Jadi apabilaEni terkunci di dalam ruangan adalah sebuah REKAYASA ???c. Poin 13.c. TIDAK BENAR.d. Poin 13.d. Saya TIDAK TAHU apakah sesuai fakta atau tidaknya.e. Poin 13.e. Saya TIDAK TAHU apakah sesuai fakta atau tidaknya.Poin 14 gugatan. BENAR. Bahwa saya dilaporkan Pidana Perbuatan TidakMenyenangkan.Poin 15 gugatan. TIDAK BENAR.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 01-06-2011 — Upload : 27-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1590 K/PDT/2010
Tanggal 1 Juni 2011 — OSCAR LOKEY, DKK VS MAX RARUNG, DKK
53 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat Ill yaitu Kebun Kelapa di Worotican berisikan 9 PohonKelapa (objek sengketa angka 10.j) ;13.6. Tergugat MN yaitu Kebun Kelapa di Polisan berisikan 80 PohonKelapa (objek sengketa angka 10.c) ;13.c. Tergugat V yaitu Keobun Kelapa di Worotican berisikan 55 PohonKelapa (objek sengketa angka 10.1) ;13.d.
Pengadilan PTA KUPANG Perdata Agama
Register : 09-02-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PTA KUPANG Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Kp
Tanggal 9 Maret 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
293 — 150
  • ;13.6. Syahrul Aroeboesman bin Pua Djene Aroeboesman =2/13 x 196,33 m? = 30,20 m?:13.7. Wahyu Gempi Aroeboesman binti Pua DjeneAroeboesman = 1/13 x 196,33 m? = 15,10 m?;Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.Kp14.13.8. Hj. Nur Aini Aroeboesman binti Pua Djene Aroeboesman= 1/13 x 196,33 m? = 15,10 m?;13.9. Syamsul Bakri Aroeboesman bin Pua DjeneAroeboesman = 2/13 x 196,33 m? = 30,20 m?Menetapkan bagian masingmasing ahli waris Hj.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 60/Pdt.G/LH/2018/PN Bkn
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.PT.Simassawit Aliantan
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Badan Kordinasi Penanaman Modal Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal
139 — 88
  • menduduki kawasan hutan tersebut, guna memelihara danmemanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya ( Bukti P 15);Bahwa secara administrasi, letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalahberada di Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar ProvinsiRiau;Bahwa secara geografis letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalahberada di antara titik kordinat sebagai berikut :1. 00 25 30.1 Lintang Utara 100 51 16.1 Bujur Timur2. 00 25 11.8 Lintang Utara 100 51 11.3 Bujur Timur3. 00 24 56.6 Lintang Utara 100 51 13.6
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-04-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 697 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KENCANA GRAHA PERMAI;
25 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 697/B/PK/PJK/20176. 12.6. 13.6. 14.dan PK maka Pajak Masukan yang sehubungan denganperolehan TBS dapat dikreditkan (menurut TermohonPeninjauan Kembali/semula Pemohon Banding dan MajelisHakim).Bahwa pendapat demikian telah mengabaikan prinsip keadilanyang dianut dalam Pasal 16B.Bahwa menjadi pertanyaan di dalam pasal 16B ayat (3),apakah diharuskan adanya syarat penyerahan BKP.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 16-07-2014 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 26-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 354/PDT.G/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 7 April 2015 —
83 — 24
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 99 tahun 1999tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Pemerintah nomor 17tahun 1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);13.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2000tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah nomor 17tahun 1999 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);14. Bahwa Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) memiliki tugas dankewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 A jo.
Pengadilan PA BANTAENG Perdata Agama
Register : 02-03-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 15-03-2021
Putusan PA BANTAENG Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Batg
Tanggal 15 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
73 — 42
  • Manrangka(anak Pewaris);13.6. DR. Ir. Ismunandar Maknoen, MM. MBA bin H. MaknoenDg. Manrangka (anak Pewaris);13.7. A. Asnawi Maknoen bin H. Maknoen Dg. Manrangka(anak Pewaris);13.8. Hj. Andi Ratna Ningsih M. SKM Binti H. Maknoen Dg.Manrangka (anak Pewaris);13.9. Syamsul Bahri Maknoen bin H. Maknoen Dg.Manrangka (anak Pewaris);13.10. Andi Salma Maknoen' Binti H. Maknoen Dg.Manrangka(anak Pewaris);13.11. Andi Rosmawati M binti H. Maknoen Dg. Manrangka(anak Pewaris);Hal. 12 dari 48 Hal.
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 20-10-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 06-02-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 0519/Pdt.P/2016/PA.Mks
Tanggal 27 Desember 2016 — Pemohon melawan Termohon
29 — 18
  • ANAK (anak kandung perempuan)13.6. PEMOHON XXIV (anak kandung perempuan)14. Menyatakan ISTRI yang meninggal dunia pada tanggal14 Oktober 1982 sebagai pewaris;15. Menetapkan sebagai ahli waris dari ISTRI yaitu:15.1. ANAK (anak kandung lakilaki)15.2. ANAK (anak kandung perempuan)15.3. ANAK (anak kandung perempuan)15.4. ANAK (anak kandung perempuan)15.5. PEMOHON XXIV (anak kandung perempuan)16. Menyatakan ANAK yang meninggal dunia pada tanggal 16April 2006 sebagai pewaris;17.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-08-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 275/B/ PK/PJK/20146. 13.6. 14.6. 15.Pertambahan Nilai menerangkan Barang Kena Pajak yangmendapat fasilitas dari negara bukan menerangkanpenyerahan yang dilakukan oleh PKP. Dicontohkan bahwaPKP yang memproduksi, memproduksi sama denganmenghasilkan.Bahwa dalam sengketa ini Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menghasilkan TBS.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 979/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 979/B/PK/PJK/20176. 13.6. 14.6. 15.Bahwa dengan demikian bahwa Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) seharusnya tidak dapatmengkreditkan Pajak Masukan terkait pemakaian TBS;Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakimdan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, danmemahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-07-2010 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 854 K/PDT/2009
Tanggal 14 Juli 2010 — EKA LUKY PUTRA, dkk VS ERWIN TEJA, dkk
38 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SARTIKA No.24 BC PONTIANAK (Bukti TP.38,TP.39) ;13.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 958/B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AMP PLANTATION
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 958/B/PK/PJK/20156. 13.6. 14.6. 15.ayat (8) mencontohkan Pengusaha Kena Pajak B memproduksiBarang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu ataspenyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai;Bahwa frase kalimat yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajaktersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaimenerangkan Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas darinegara bukan menerangkan penyerahan yang dilakukan oleh PKP.Dicontohkan
Pengadilan PA SUNGAI PENUH Perdata Agama
Register : 21-03-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA SUNGAI PENUH Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Spn
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 3
  • Mutah = Rp. 50.000.000,;13.6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta segala hak dankewajiban yang harus dipenuhi.
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 21-04-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 108/Pdt.G/2021/PN Ckr
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat:
HERY WIJAYANTO
Tergugat:
H. MINARDI
91 — 62
  • Bahwa setelah di cek fisik betapa terkejutnya klien kami, bahwaternyata terdapat ketidak sesuaian antara daftar dan fisik, didalamdaftar maupun invoice pembelian ada 2 (dua) buah mesin dengankapasitan 100 ton seniali Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta)sedangkan di tempat Saudara atas 2 (dua) mesin tersebut tidakada fisiknya.13.6.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 10-04-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
AMIRULLAH
151 — 88
  • Pembinaan dan Pembangunan Masjidberupa Belanja Barang dan Jasa sepertiPemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat (Bantuan KegiatanMasjid dan Bantuan Kegiatan Musholla).13.6.
    Pembinaan dan Pembangunan Masjidberupa Belanja Barang dan Jasa sepertiPemberian barang pada masyarakat/Kelompok masyarakat (Bantuan KegiatanMasjid dan Bantuan Kegiatan Musholla).13.6. Pembinaan Lembaga Adat berupa BelanjaBarang dan Jasa (Pembelian seragamkelompok adat, Sewa alat kesenian) danMakan dan minum Kegiatan.13.7.
    Pembinaan dan Pembangunan Masjidberupa Belanja Barang dan Jasa sepertiPemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat (Bantuan KegiatanMasjid dan Bantuan Kegiatan Musholla).13.6. Pembinaan Lembaga Adat berupa BelanjaBarang dan Jasa (Pembelian seragamkelompok adat, Sewa alat kesenian) danMakan dan minum Kegiatan.13.7.
Pengadilan PN JENEPONTO Perdata
Register : 17-06-2010 — Putus : 27-10-2010 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN JENEPONTO Nomor 17/Pdt.G/2010/PN.JO
Tanggal 27 Oktober 2010 — Johari, Dkk (PENGGUGAT-PENGGUGAT) LAWAN H. Suhardi (TERGUGAT-TERGUGAT)
96 — 15
  • sehingga MajelisHakim berpendapat bahwa Penggugat atas nama Johari haruslah dianggap pulatelah melakukan pembayaran ongkos naik haji yang besarnya disamakan/dipantaskan dengan para Penggugat lainnya, hal mana sesuai dengan YurisprudensiMARI Nomor : 610 K/Sip/1968, tanggal 23 Mei 1970 dan hal tersebut tidaklahbertentangan dengan ketentuan Pasal 189 RBg/Pasal 178 ayat (3) HIR. selanjutnyaberdasarkan surat bukti yang diberi tanda P.2 sampai dengan P.10, yang diperkuatdengan surat bukti yang diberi tanda 13.6
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 961/B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
181 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 961/B/PK/PJK/20156. 12.6. 13.6. 14.6. 15.Bahwa pendapat demikian telah mengabaikan prinsip keadilan yangdianut dalam Pasal 16B;Bahwa menjadi pertanyaan di dalam pasal 16B ayat (3), apakahdiharuskan adanya syarat penyerahan BKP. Apabila dalam pasalbelum jelas maka dapat dilihat penjelasannya.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 08-04-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 11/P/FP/2019/PTUN.SBY
Tanggal 9 Mei 2019 — Pemohon:
SETIA BUDI
Termohon:
LURAH KEPUTIH
94 — 60
  • Bukti T 13.6. :19. Bukti T 1420. Bukti T 15.1. :21. Bukti T 15.2. :Desember 2010. Antara BINTANG SETIANA, A. Ht(Pemohon II) selaku Pihak yang melepaskan Hak denganPT. PUNCAK KERTAJAYA PERMAI selaku Pihak yangmenerima Pelepasan Hak;Fotokopi sesuai dengan fotokopi Akta Pelepasan HakNomor : 111, yang ditandatangani dan dihadapan Notarisdan PPAT WAHYUDI SUYANTO, S.H., tertanggal 24Desember 2010.Antara TASMO selaku Pihak yangmelepaskan Hak dengan PT.
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata Tanah
Register : 03-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN ATAMBUA Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Atb
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 31
  • tahun 2001, diberi tanda bukti P 13.2;Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Atb22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangBangunan tahun 2002, diberi tanda bukti P 13.3;Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangBangunan tahun 2004, diberi tanda bukti P 13.4;Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangBangunan tahun 2005, diberi tanda bukti P 13.5 ;Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangBangunan tahun 2006, diberi tanda bukti P 13.6