Dirjen Planologi Kemenhut RI kemudianmenginstruksikan kepada Bupati Bogor RACHMAT YASIN agarsegera membetulkan Surat Rekomendasi Bupati Bogor tertanggal20 Agustus 2013 tersebut ;Namun demikian bukannya langsung melaksanakan kewajibannyauntuk membetulkan Surat Rekomendasi Bupati Bogor tertanggal 20Agustus 2013 tersebut, Bupati Bogor RACHMAT YASIN malahsengaja mendiamkan atau tidak melakukan tindakan apapun untukmemperbaiki Surat Rekomendasi Bupati Bogor tertanggal 20Agustus 2013 tersebut dengan tujuan

BJA yaitu +1.66847 Hadan yang seharusnya seluas 2.754 Ha ; Namun demikian bukannya langsung melaksanakan kewajibannya untukmembetulkan Surat Rekomendasi Bupati Bogor tertanggal 20 Agustus2013 tersebut, Bupati Bogor RACHMAT YASIN malah sengajamendiamkan atau tidak melakukan tindakan apapun untuk memperbaikiHal. 164 dari 283 hal. Put.

Selhak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelumperkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkcracht vangewisjde) agar Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun(status quo) baik melalui tindakan hukum perdata atau kepailitanterhadap Penggugat yang bertujuan menjual atau mengalihkanbaik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umumatau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luarnegeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun menjual /mengalihkan dalam bentuk

Komering llir, Provinsi Sumatera Selatandengan SHGU Nomor 1 atas nama pemegang hak Tergugat dengan luas12,526 Ha, menurut Pengadilan kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat padasaat ini tidak akan menyebabkan kerugian terhadap Penggugat ataupunmenyebabkan tindakan tersebut menjadi siasia apabila nanti putusanperkara a quo berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa demikian juga terhadap tuntutan provisi agarterhadap lahan HGU Nomor 1 atas nama pemegang Hak Tergugat supayadinyatakan status quo dengan tidak

melakukan tindakan apapun menurutPengadilan tuntutan tersebut tidak sesuai dengan hakekat dari tuntutanprovisi seperti diuraikan diatas, oleh karena itu tuntutan ini harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tentang pernyataan sahdan berharga terhadap sita jaminan, karena Pengadilan sampai saat ini tidakhal 283 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.GLH/2016/PN Jkt.

Arisya Prima Ayu kepada Made Sudiawan, saksi tidak melakukan tindakan apaapa, namun tetap meminta pertanggung jawaban dari Hj. Arisya Agustina, ST karena yangbersangkutan yang menanda tangani kontrak kerja ;bahwa pekerjaan pembangunan jembatan tersebut mangkrak tidak bisa diselesaikan karenamenurut Subkon Made Sudiawan, ST pembayaran dilapangan oleh Hj. Arisya Agustina,ST tidak dibayar sepenuhnya ;bahwa saksi selaku PPK melakukan pemutusan Kontrak kepada PT.

terhadap warga Desa Sampuabalopada tanggal 6 Juni 2019 tetapi justru dibiarkan begitu saja tanpa adapenindakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian saat itu dan ironisnyapenyerangan yang dilakukan oleh Warga Gunung Jaya yang dibantuwarga dari luar Desa Gunung Jaya terjadi pada saat Kapolda Sultramasih berada di Desa Sampuabalo dan telah menggaransi kKeamanantetapi justru penyerangan terjadi di depan mata aparat kepolisian yangtidak bisa berbuat apaapa, membiarkan penyerangan tersebut terjadidan tidak

melakukan tindakan hukum apapun, hal ini bisa terjadi karenadari awal kasus kerusuhan antara warga Desa Sampuabalo dan DesaGunung Jaya telah dimunculkan stigma dan penghakiman bahwa yangharus bersalah adalah warga Desa Sampuabalo sehingga harusditangkap dan diadili berbanding terbalik dengan warga Desa GunungJaya yang sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang diproseshukum, padahal kasus kerusuhan ini melibatkan dua desa yang bertikaidan tidak mungkin ada kerusuhan kalau tidak ada dua desa yangbertikai

Permohonan provisi yang diajukan Penggugat tidak menyebutkansatupun urgensi untuk tidak melakukan tindakan perdata maupunkepailitan apapun terhadap perkebunan kelapa sawit milik Tergugattermasuk bendabenda yang berada diatasnya.VI.

Memerintahkan Para Tergugat baik secara sendirisendiri ataubersamasama dan atau para kuasanya atau pihak yang mewakilinyaatau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya,atau pihak manapun agar sebelum putusan perkara a quo mempunyaikekuatan hukum mengikat (in kracht van gewisjde) untuk status quoatau untuk tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan semuaAkta Notaris dan Perjanjian yang digugat pembatalan didalam SuratGugatan ini yaitu Akta Notaris No.4, No.5, No.6 dan No.7 yangsemuanya

Menetapkan dan memerintahkan Tergugat V/Gubernur Provinsi DKIJakarta dan Tergugat VII/Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKIJakarta untuk tidak melakukan tindakan hukum berupa pengalihankepemilikan dan/atau penjualan aset milik Perusahaan Daerah Air MinumProvinsi DKI Jakarta selama gugatan ini berlangsung hingga terdapatputusan berkekuatan hukum tetap;2.

Pasal 96 UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;Halaman 66 dari 159 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2015/PN Pik4.Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun yangbersifat mengusir secara paksa Para Penggugat dari tempat kediaman dantempat kerja Para Penggugat terkecuali telah ada putusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ;Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat tidakpernah putus ;Memerintahkan

,selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk melaksanakantugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai denganmaksud dan tujuan BUMN; serta untuk tidak melakukan tindakan yangmempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baiksecara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dankegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah sebagaimanadiatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan Menteri Negara BadanUsaha Milik Negara

. / Hublat / 2011, tanggal 12 Desember2011 ;Bahwa setelah 2 (dua) unit kapal motor tersebut tiba diLarantuka kemudian di lakukan pemeriksaan oleh timpemeriksa barang / Jasa dan ditemukan beberapa itempekerjaan yang belum dikerjakan oleh HERMAN SEMSI, S.Sossesuai ketentuan kontrak, dan terdakwa yang selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan tindakan apapunterkait kekurangan pekerjaan tersebut namun sesuairekomendasi panitia pemeriksa barang agar HERMAN SEMSI,S.Sos untuk melengkapi kekurangan

PPK seharusnya mengelola anggaran kegiatanRp.3.700.000.000, (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah), tetapi Sopa menolakmengelola dana tersebut dengan alasan tidak siap, setelah ada rekomendasi dari BPKP.Dan hanya bersedia membantu pengadaan barang dan jasa pada anggaran BPM senilaiRp730jutayang dikelola Reni;Atas penolakan Sopa tersebut, saksi Syamsul tidak melakukan tindakan apapun;Setelah keluarnya rekomendasi BPKP, Sapto menyatakan menolak melaksanakankegiatan.

Maka dalam perkara aquo Pengadilan NegeriKias 1 A Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untukmenolak provisi Penggugat karena telah tidak ada sama sekali secara formalkorelasi dan sifat urgensi yang sangat mendesak atas diri Penggugat agarPengadilan Negeri Kias 1 A Bale Bandung untuk meletakan sita jaminan atastanahtanah tersebut diatas dan memerintahkan Tergugat I,II dan III serta ParaTurut Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadaptanahtanah tersebut, dan yang

seorang pejabat tata usaha negara maka kepala dinasmemiliki tugas memimpin,mengkoordinasikan,dan mengendalikan dinasdalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dan tugas bidangurusan pemerintahan tertentu dan tugas pembantuan yang ditugaskankepada pemerintah daerah.sedangkan tugas PA/KPA secara detil tidak dirincikan dalam PEPRES hanya bersifat unum menetapkan panitia /pejabatpenerima hasil pekerjaan.Bahwa sedangkan kewenangan itu sendiri adalah hak yang berisikankebebasan untuk melakukan atau tidak

melakukan tindakan tertentu,danjuga kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakantertentu .Bahwa dalam lingkup Pemerintahan atau structural suatu kedinasan,pelimpahan kewenangan dari atasan kepada bawahannya untukmengerjakan suatu tugas atau kewajiban disebut dengan MANDAT,Contohnya seorang kepala Dinas memberikan tugas pada kepala bidang,sedangkan pelimpahan wewenangan dalam lingkup organ pemerintahmemberikan kewenangannya kepada organ pemerintahan lainnya disebutdengan DELEGASI

Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5,Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dan/atau Para Kuasanya atau Pihakyang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenangdarinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatanhukum mengikat (inkracht van gewijsde) agar Para Tergugat untuk statusquo atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baikgugatan perdata atau permohonan kepailitan terhadap Penggugat 1,Penggugat 2,

Nomor 1697 K/Pdt/2015Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dan/atau Para Kuasanya atau Pihakyang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihnan hak dan wewenangdarinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatanhukum mengikat (inkracht van gewijsde) agar Para Tergugat untuk status quoatau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatanperdata atau permohonan kepailitan dan/atau PKPU terhadap Penggugat 1,Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4, tindakan

Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5,Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dan/atau Para Kuasanya atau Pihakyang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenangdarinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatanhukum mengikat (inkracht van gewijsde) agar Para Tergugat untuk status quoatau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatanperdata atau permohonan kepailitan dan/atau PKPU terhadap Penggugat

;Bahwa Kekayaan Negara yang dipisahkan yang dikelola oleh BUMN adalahKeuangan Negara ;Bahwa PT SHS adalah Badan usaha Milik Negara yang kekayaan BUMNtersebut adalah termasuk kekayaan Negara ;Bahwa yang menjadi dasar/prinsip bagi siapa saja yang mengelola keuangannegara adalah tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan keuangannegara atau menghindari terjadinya kerugian negara ;Bahwa untuk melaksanakan tindakan supaya tidak terjadinya kerugian negaraadalah dengan melakukan pengujianpengujian dari

Bahwa besarnya tantiem yang diterima oleh Terdakwa dari PT.Sang Hyang Seritahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 adalah sebesar Rp. 247.311.449,25, (duaratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus empat puluhsembilan rupiah dua puluh lima sen).Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan telahditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa yang sudah mengetahui adanya penyaluranbenih bersubsidi non riil/fiktif, namun Terdakwa tidak melakukan tindakan berupapencegahan, sebaliknya

Cabang.Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan perkara ini,diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya penyaluran benihbersubsidi non riil/fiktif yang dilakukan seluruh Kantor Cabang di Kantor RegionalPT.Sang Hyang Seri dan untuk itu pada waktu melakukan kunjungan kerja keKantor Regional Ill, Terdakwa menyampaikan kepada Yedi Firmanto selaku GeneralManager Kantor Regional Ill agar menghentikan kegiatan penyaluran benihbersubsisi non riil/fiktif tersebut, namun Terdakwa tidak

melakukan tindakan nyatauntuk mencegah terjadinya kegiatan tersebut, sehingga penyaluran benih bersubsidinon riil/fiktif terus terjadi hingga tahun 2011, sebaliknya Terdakwa yang memangbertanggung jawab untuk melakukan penagihan dan pencairan dana subsidi tetapmengajukan permohonan pencairan dana kegiatan penyaluran benih non riil/fiktiftersebut.

untuk mengeluarkanPutusan Provisi sebagai berikut:1. memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5,Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11,Tergugat 12 dan Tergugat 13 (Para Tergugat) dan/atau Para Kuasanya atauPihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak danwewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara inimempunyai kekuatan hukum mengikat (incracht van gewisjde) agar ParaTergugat untuk status quo atau untuk tidak

melakukan tindakan apapun baiktindakan hukum baik gugatan perdata, permohonan eksekusi agunan/jaminan atau permohonan kepailitan dan/atau Permohonan PKPU terhadapPara Penggugat, tindakan dan permohonan eksekusi, tindakan penagihan,tindakan pendaftaran pengalihan maupun tindakan pengalihan atau cessieatas semua atau setiap perjanjian hutang piutang maupun setiap hartabenda milik Para Penggugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak,semua jaminanjaminan baik di luar atau di dalam Pengadilan di

Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5,Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11,Tergugat 12 dan Tergugat 13 (Para Tergugat) dan/atau Para Kuasanya atauPihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak danwewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara inimempunyai kekuatan hukum mengikat (inkracht van gewisjde) agar ParaTergugat untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baiktindakan hukum baik

Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5,Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11,Tergugat 12 Dan Tergugat 13 (Para Tergugat) dan/atau para kuasanya ataupihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak danwewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyaikekuatan hukum mengikat (inkracht van gewisjde) agar Para Tergugat untukstatus quo atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukumbaik

Adanya kegiatan penyaluran benih bersubsidi non riil/fiktif oleh Kantor Cabang PT.Sang Hyang Seri tersebut telah diketahui olehTerdakwa, karena adanya laporan dari Nirwana Junyus selaku Kepala Biro SatuanPengawasan Internal PT.Sang Hyang Seri (Persero) pada tahun 2010, tetapiTerdakwa tidak melakukan tindakan pencegahan, sehingga penyaluran benihbersubsidi non riil/fiktif tersebut terus terjadi hingga tahun 2011 ; Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, telah terbukti

PT.Sang Hyang SeriPusat berdasarkan laporan dari Nirwana Junyus selaku Kepala Biro SatuanPengawasan Intenrial (SPI)i9 sssenxesssssssssnencensmeiennsorsanininnnninmoeniannnnsnrosisiimmmsntnettMenimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas, dapat disimpulkanmeskipun Terdakwa telah mengetahui adanya kegiatan penyaluran benih bersubsidinon riil/fiktif yang dilakukan seluruh Kantor Cabang di Kantor Regional , Il, Ill, IV, Vdan VI untuk memenuhi target sebagaimana ditetapkan dalam RKAP, namunTerdakwa tidak

melakukan tindakan untuk mencegahnya, sehingga penyaluran benihbersubsidi non riil/fiktif terus terjadi dan atas kegiatan tersebut selanjutnya dilakukanpencairan dana oleh PT.Sang Hyang Seri kepada Menteri Keuangan melaluiKementerian Pertanian terus terjadi pada tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011.

Terdakwa mempunyai kewajiban pulauntuk menjamin pelaksanaan penyaluran benih bersubsidi yang merupakanpenugasan Public Service Obligation (PSO) dari pemerintah denganMenimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap di depanpersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya penyaluranbenih bersubsidi non riil/fiktif yang dilakukan oleh selurun Kantor Cabang di KantorRegional , Il, Ill, IV, V dan VI tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 dari laporan saksiNirwana Junyus, namun Terdakwa tidak

melakukan tindakan pencegahan ; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganditemukan fakta hukum bahwa penyaluran benih bersubsidi non riil/fiktif oleh seluruhKantor Cabang tersebut dilakukan karena target yang ditetapbkan dalam RKAP olehDireksi PT.Sang Hyang Seri yang kemudian ditetapkan oleh RUPS sangat tinggi dantidak sesuai dengan kemampuan Kantor Cabang, sehingga untuk memenuhi targetRKAP tersebut kemudian dilakukan penyaluran benih bersubsidi non riil/fiktif yangkemudian

IRSYADHANAFI tidak menyelesaikan satu unit rumah pun, namun padatanggal 21 Desember 2012 FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTERselaku PPK tidak melakukan tindakan sesuai aturan hukum yangberlaku) yaitu. melakukan pemutusan hubungan kerja/pemutusan kontrak, hal yang demikian bertentangan denganketentuan pasal 93 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 70 Tahun2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangmenyatakan :PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak

MEMERINTAHKAN TERGUGAT untuk tidak mengusahakanlahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunantermasuk kelapa sawit;MEMERINTAHKAN TERGUGAT dan/atau Para Kuasanya atau Pihakyang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihnan hak danwewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara inimempunyai kekuatan hukum mengikat (incracht van gewisjde) agarTergugat tidak melakukan tindakan apapun (status quo)yangbertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tanganmaupun melalui

Hak berisikebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu ataumenurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkankewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukantindakan tertentu.Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan.Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat,sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten enplichten).